Tahun Baru Imlek, bioskop China raup Rp3 triliun

Beijing (ANTARA News) – Bioskop-bioskop di China telah meraup pendapatan sebesar 1,43 miliar RMB atau sekitar Rp3 triliun pada hari pertama liburan Tahun Baru Imlek, Selasa (5/2).

Pencapaian itu telah memecahkan rekor penjualan tiket dalam satu hari ketika penggemar film di daratan Tiongkok berbondong-bondong menuju gedung bioskok untuk merayakan Tahun Baru Imlek, demikian pernyataan Maoyan, penjejak profesional film-film box office di China, Rabu.

Angka itu juga mengalahkan pendapatan pada periode yang sama tahun lalu yang hanya menghasilkan 1,27 miliar RMB.

Liburan Tahun Baru Imlek menjadi ajang panen bagi para pengusaha perbioskopan di daratan berpenduduk sekitar 1,4 miliar jiwa itu, demikian portal berita Xinlang. Negara berpenduduk terbanyak di dunia itu memiliki 55.000 layar bioskop. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya 1.300 layar bioskop.

Pada tahun lalu saja film box office Hollywood telah menghasilkan 1,5 miliar dolar AS (Rp3,15 trilun) di China. “Angka itu melampaui pendapatan ‘box office’ di wilayah Amerika Utara dan Eropa,” kata Direktur Utama China Film Group Corporation, Le Kexi, kepada Antara di Beijing belum lama ini.

Stasiun televisi resmi CCTV juga mencatat rekor jumlah penonton berbagai acara malam pergantian tahun baru China, Selasa (5/2). CCTV mendapatkan 1,17 miliar penonton dari semua saluran dan platform yang dimilikinya atau naik 42 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Acara hiburan dan berita pada malam Tahun Baru Imlek yang berlangsung selama beberapa jam hingga tengah malam menjadi acara favorit bagi warga China, tulis media resmi setempat.

Selain melalui layar kaca televisi, mereka menonton acara-acara yang disiarkan CCTV itu melalui program aplikasi, situs portal, situs streaming video, dan media sosial. Bedanya pada tahun ini acara CCTV digabungkan dengan Radio Nasional China (CNR) dan Radio Internasional China (CRI) sejak terbentuknya China Media Group yang menaungi ketiga lembaga penyiaran tersebut. 

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Paus Fransiskus dan Syekh Al-Azhar terima penghargaan persaudaraan manusia

Jakarta (ANTARA News) – “Paus Fransiskus dan Syekh Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb menerima penghargaan pada manusia dari Uni Emirat Arab,” ujar Atase Media Kedutaan Besar Uni Emirat Arab di Jakarta, Abdullah Ubaid Al Kaabi.
    
“Wakil Presiden dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab sekaligus Penguasa Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum memberikan penghargaan “Persaudaraan Manusia” untuk pertama kalinya kepada Paus Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Syaikh Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb,” ujar Al Kaabi, di Jakarta, Rabu.
    
Penghargaan ini disampaikan dalam upacara penandatanganan dokumen di Abu Dhabi Zayed Foundation, Senin (4/2), dalam rangka peluncuran “Human Fraternity Award” dari Zayed House.

Penghargaan itu akan diberikan setiap tahun kepada tokoh dan lembaga yang telah memberikan kontribusi besar dalam upaya untuk mendekatkan sesama manusia. 

Sheikh Mohammed bin Rashid bersama Putra Mahkota Abu Dhabi sekaligus Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed, menyaksikan penandatanganan dokumen persaudaraan manusia yang dilakukan Paus Fransiskus dan Sheikh Al-Azhar dengan tujuan meningkatkan hubungan manusia dan membangun jembatan komunikasi, harmoni, dan cinta kasih di antara seluruh anggota masyarakat. 

“Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum merasa terhormat untuk memberikan penghargaan untuk pertama kalinya kepada Yang Mulia Paus Fransiskus dari Gereja Katolik dan Imam Besar Syaikhul Azhar Dr. Ahmed Al-Tayeb atas upaya mereka dalam menyebarkan perdamaian di dunia,” ujar dia.

Selain itu, ia mengatakan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, menekankan, persaudaraan umat manusia ini adalah tanda urgensi memupuk pluralisme dan dialog di antara para pengikut agama di semua masyarakat.

Penghargaan yang diberikan untuk pertama kalinya kepada Syaikhul Al-Azhar dan Paus Fransiskus Yang Mulia ini menunjukkan tentang berbagai upaya yang telah dilakukan oleh keduanya dalam membela sikap moderat dan penolakan terhadap sikap berlebih-lebihan dan ekstremisme.

Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Politico: Trump akan bertemu Kim di Vietnam 27-28 Februari

Washington (ANTARA News) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana melakukan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un di Vietnam pada 27-28 Februari, lapor Politico pada Selasa (5/2).

Trump mengungkapkan tanggal itu saat bertemu dengan beberapa pemandu acara TV, lapor media itu. Trump diperkirakan akan mengumumkan rincian pertemuannya dengan Kim itu dalam pidato tahunan State of the Union di Kongres pada Selasa malam waktu setempat.

Masih belum diketahui di kota mana pembicaraan tersebut akan digelar.

Trump sebelumnya bertemu dengan Kim pada 12 Juni di Singapura dan bersemangat untuk menggelar pertemuan puncak kedua meskipun tidak ada kemajuan berarti dalam mendesak Korut untuk menghentikan program senjata nuklirnya, yang mengancam AS.

Negara komunis Vietnam, yang memiliki hubungan baik dengan AS dan Korut, kerap disebut-sebut sebagai tuan rumah pertemuan itu.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengunjungi Vietnam pada Juli tahun lalu dan meminta Korut untuk mencontoh langkah negara Asia Tenggara itu.

Pompeo mengatakan bahwa Trump meyakini Pyongyang dapat mengikuti langkah Hanoi untuk menjalin hubungan yang baik dengan Washington dan meraih kemakmuran setelah mengakhiri perang dengan AS.

Perwakilan Khusus AS untuk Korut Stephen Biegun dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan Pyongyang pada pekan ini untuk memetakan hal yang menurutnya menjadi “landasan kuat” untuk pertemuan puncak kedua.

Baca juga: Pompeo: pertemuanTrump-Kim akan digelar di Asia
Baca juga: Kesempatan kedua bagi Trump-Kim raih momentum perundingan denuklirisasi

 
Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kepolisian Filipina belum rilis bukti keterlibatan WNI dalam pengeboman di Jolo

Jakarta (ANTARA News) – Duta Besar RI untuk Filipina Sinyo Harry Sarundajang mengatakan Kepolisian Nasional Filipina (PNP) belum merilis bukti keterlibatan WNI dalam pengeboman di sebuah gereja di Pulau Jolo, Filipina, pada 27 Januari 2019.

“Otoritas setempat belum mengeluarkan hasil uji DNA serta gambar resmi hasil rekaman CCTV di lokasi ledakan, yang menyatakan bahwa kedua pelaku sebagaimana dinyatakan oleh Secretary Ano adalah WNI,” kata Harry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Dugaan mengenai keterlibatan dua WNI sebagai pelaku bom bunuh diri yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan 100 orang luka-luka pertama kali disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Secretary of Interior and Local Government) Filipina Eduardo Ano.

Dalam konferensi pers di Provinsi Visayas, Filipina, 1 Februari lalu, Ano menyebut pelaku bom bunuh diri adalah pasangan suami istri WNI bernama Abu Huda dan seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya.

Kedua pelaku dibantu oleh Kamah, anggota kelompok Ajang Ajang yang berafiliasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Faksi tersebut telah menyatakan dukungannya kepada jaringan teroris IS.

Baca juga: Menteri Filipina “yakin” pengebom gereja adalah pasangan Indonesia

Namun, berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan KBRI Manila dan KJRI Davao, pihak intelijen Filipina (NICA) sendiri belum mengetahui dasar penyampaian informasi yang dilakukan Menteri Ano tentang keterlibatan WNI dalam insiden tersebut.

“Saat dihubungi KBRI Manila, pihak NICA secara informal menyatakan keterbukaannya untuk melakukan investigasi bersama dengan pemerintah RI,” ujar Harry.

Berdasarkan catatan KBRI Manila, berita keterlibatan WNI dalam aksi bom bunuh diri dan serangan teror telah beberapa kali disampaikan pemerintah Filipina kepada media massa tanpa adanya dasar pembuktian dan hasil investigasi terlebih dahulu.

Tuduhan keterlibatan WNI pernah disampaikan saat terjadi ledakan bom di Kota Lamitan, Provinsi Basilan, pada 31 Juli 2018 serta ledakan bom menjelang tahun baru 2019 di Kota Cotabato atas nama Abdulrahid Ruhmisanti.

“Meski demikian, hasil investigasi menunjukkan tidak ada keterlibatan WNI dalam dua peristiwa pengeboman tersebut sebagaimana pernyataan aparat dan pemberitaan media massa,” lanjut Harry.

Untuk menyikapi penyebaran berita yang belum jelas kebenarannya ini, KBRI Manila akan meminta klarifikasi langsung melalui Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri Filipina.

Nota verbal juga akan dikirimkan oleh pemerintah RI untuk meminta klarifikasi kepada pemerintah Filipina serta menyatakan keberatan karena tidak adanya notifikasi dari pemerintah Filipina mengenai dugaan keterlibatan WNI dalam serangan bom di Pulau Jolo.

Baca juga: Wiranto sebut BNPT-Kemlu kirim personel identifikasi aksi teror Filipina

Baca juga: Menlu: Indonesia tunggu hasil identifikasi pelaku bom gereja di Filipina

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kepolisian Filipina masih tunggu hasil pemeriksaan DNA pelaku bom bunuh diri

Jakarta (ANTARA News) – Duta Besar RI untuk Filipina Sinyo Harry Sarundajang mengatakan Kepolisian Nasional Filipina (PNP) masih menunggu hasil pemeriksaan DNA jasad kedua pelaku bom bunuh diri di sebuah gereja di Pulau Jolo, Filipina, pada 27 Januari lalu.

“Sampai saat ini belum ada hasilnya,” kata Harry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Hasil pemeriksaan DNA jasad kedua pelaku pengeboman akan sangat penting untuk membuktikan dugaan keterlibatan dua WNI dalam insiden yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan 100 orang luka-luka, seperti sebelumnya disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano.

Dalam konferensi pers di Provinsi Visayas, Filipina, 1 Februari lalu, Ano menyebut pelaku bom bunuh diri adalah pasangan suami istri WNI bernama Abu Huda dan seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya.

Kedua pelaku dibantu oleh Kamah, anggota kelompok Ajang-Ajang yang berafiliasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Faksi tersebut telah menyatakan dukungannya kepada jaringan teroris IS.

Namun, berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan KBRI Manila dan KJRI Davao, pihak intelijen Filipina (NICA) sendiri belum mengetahui dasar penyampaian informasi yang dilakukan Menteri Ano tentang keterlibatan WNI dalam insiden tersebut.

“Dengan demikian hingga saat ini belum dapat dipastikan adanya keterlibatan WNI dalam peristiwa pengeboman di Jolo,” kata Harry.

Baca juga: Kepolisian Filipina belum rilis bukti keterlibatan WNI dalam pengeboman di Jolo

Dalam wawancara dengan media Inquirer pada 3 Februari, Wali Kota Jolo Kherkar Tan menyatakan bahwa dirinya telah mengajukan permohonan kepada kelompok pegiat HAM lokal maupun internasional untuk mengunjungi Jolo guna membantu proses investigasi tindakan teror tersebut.

Wali Kota Tan mengatakan bahwa proses pencarian fakta yang independen perlu dilakukan agar tidak ada yang “dapat ditutup-tutupi”.

Ia juga mengatakan bahwa penduduk dan keluarga para korban ledakan bom menolak mempercayai pernyataan pejabat-pejabat pemerintah yang mengklaim bahwa pelaku bom bunuh diri asal Indonesia yang mungkin telah melakukan serangan tersebut.

Pada 4 Februari lalu, Kepala Kepolisian Nasional Filipina Oscar D. Albayalde menyampaikan keterangan pers bahwa Kammah L. Pae, seorang pria warga Jolo yang diyakini sebagai tersangka utama sekaligus donatur aksi pengeboman, telah menyerahkan diri bersama empat orang lainnya, yaitu Albaji Kisae Gadjali alias Awag, Rajan Bakil Gadjali alias Radjan, Kaisar Bakil Gadjali alias Isal, serta Salit Alih alias Papong.

Baca juga: Lima anggota Abu Sayyaf di balik pengeboman gereja serahkan diri

Kelima orang tersebut adalah anggota kelompok Abu Sayyaf di bawah pimpinan Hatib Hajan Sawadjaan. Mereka menyerahkan diri setelah kepolisian dan militer Filipina melakukan operasi pengejaran besar-besaran.

Kamah diyakini sebagai bagian dari anggota tim yang memandu para pelaku bom bunuh diri, yaitu pasangan Asia yang belum teridentifikasi identitasnya. Pasangan tersebut diketahui tiba di Jolo dengan menggunakan perahu pada 24 Januari 2019.

Baca juga: Wiranto sebut BNPT-Kemlu kirim personel identifikasi aksi teror Filipina

Baca juga: Menlu: Indonesia tunggu hasil identifikasi pelaku bom gereja di Filipina

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lima anggota Abu Sayyaf di balik pengeboman gereja serahkan diri

Manila (ANTARA News) – Mata-mata senior Abu Sayyaf dan empat anggota kelompok gerilyawan itu, yang diyakini berada di balik pengeboman maut di gereja di Filipina selatan, menyerahkan diri kepada aparat pada akhir pekan, kata kepala Kepolisian Filipina, Senin.

Kammah Pae, yang menurut otoritas membantu pasangan asal Indonesia dalam serangan bunuh diri pada 27 Januari lalu itu, menyerahkan diri kepada pasukan pemerintah, kata Oscar Albayalde.

“Dia terpaksa menyerahkan diri,” kata Albayalde saat pengarahan jurnalis. “Dia mungkin tidak ingin tewas dalam serangan militer.”

Pada Sabtu, tentara Filipina menewaskan tiga terduga gerilyawan Abu Sayyaf, namun kehilangan lima anggotanya saat baku tembak di Kota Patikul, Provinsi Sulu. Saat itu, militer melakukan pengejaran terhadap dalang serangan gereja tersebut.

Albayalde mengatakan Kammah membantah keterlibatannya dalam dua pengeboman di katedral Jolo yang menewaskan 23 orang, termasuk warga sipil dan tentara. Meskipun demikian, sejumlah saksi mata mengatakan mereka melihatnya mengantar pasangan asal Indonesia tersebut.

Albayalde mengatakan pasukan keamanan juga menyita bom rakitan dan beberapa komponen di rumah Kammah.

Kelima tersangka akan menghadapi beberapa dakwaan pembunuhan, selain dakwaan lain, kata Albayalde.

Namun, penyelidikan terhadap pengeboman gereja di Sulu, dikenal sebagai benteng kelompok Abu Sayyaf, “masih belum selesai,” imbuhnya.

Abu Sayyaf adalah kelompok yang dikenal lewat aksi penculikan dan faksi-faksi gerilyawannya. Kelompok itu juga berbaiat kepada ISIS.

“Ada lebih banyak kepingan bukti yang memerlukan pemeriksaan mendalam,” kata Albayalde.

Militer dan kepolisian Filipina sebelumnya mengatakan dua bom itu diledakkan dari jauh. Namun, Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Selasa lalu mengatakan bahwa dua ledakan itu kemungkinan merupakan serangan bunuh diri.

Beberapa hari kemudian, Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano mengatakan bahwa serangan bunuh diri itu dilakukan pasangan asal Indonesia dengan bantuan Abu Sayyaf.

Pernyataan itu sejalan dengan klaim ISIS melalui kantor beritanya, Amaq, pada Senin pagi.

Baca juga: Dua ledakan bom di Filipina selatan tewaskan 21 orang
Baca juga: Menlu: Indonesia tunggu hasil identifikasi pelaku bom gereja di Filipina

Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembukaan pintu bendungan di Queensland ancam perparah banjir

Melbourne, 4/2 (Antara/Reuters) – Banjir besar mengancam ribuan rumah pada Senin di Negara Bagian Queensland, Australia, sehingga memaksa pengungsian lebih dari 1.100 warga, sesudah pemerintah membuka pintu bendungan setelah hujan lebat yang membuat bendungan itu meluap.

Layanan darurat menangani ribuan panggilan dari warga pada Ahad (3/2) malam di sekitar Kota Townsville, tempat pusat-pusat pengungsian dipadati para warga. Sejumlah foto yang diunggah di media sosial bahkan memperlihatkan buaya-buaya berada di jalanan pinggiran kota.

“Peristiwa sekali dalam seabad terjadi di sini. Saya tidak pernah melihat ini sebelumnya,” kata Kepala Pemerintahan negara bagian Queensland Annastacia Palaszczuk dalam sebuah wawancara dengan Australian Broadcasting Corp TV. Meskipun demikian, negara bagian itu kerap dilanda topan dan banjir.

Palaszczuk mengatakan kemungkinan ada ribuan rumah yang terdampak banjir.

Badan Meteorologi mengatakan wilayah Townsville mengalami rekor curah hujan setinggi 1,16 meter selama sepekan terakhir, dengan 100 milimeter lagi diperkirakan akan mengguyur wilayah itu pada Senin.

Peringatan banjir besar di beberapa sungai telah diumumkan.

Badan cuaca memperingatkan “bahaya dan kecepatan arus” di sepanjang Sungai Ross River setelah pintu pengendali banjir dibuka sepenuhnya di Dam Ross River pada Minggu. Dibukanya pintu bendungan itu membuat 1.900 meter kubik air mengalir setiap detiknya.

Bahkan setelah pintunya dibuka pada Senin pagi, dam tersebut masih menampung 229 persen dari kapasitas aslinya, dengan sekitar 532.000 gigaliter air atau setara kapasitas Sydney Harbour.

“Kami berharap ketinggiannya mulai berkurang mulai besok,” kata juru bicara badan cuaca Jess Gardner. Ia menambahkan bahwa hujan bisa bergerak lebih jauh ke selatan, menuju Mackay, wilayah untuk ekspor besar batu bara.

Townsville merupakan pelabuhan besar di Australia utara dan menjadi pengekspor terbesar tembaga, seng, timah, dan gula Australia.

Menurut juru bicara pelabuhan Townsville, kegiatan operasional pelabuhan masih berjalan namun aktivitas bongkar muat kargo terganggu akibat hujan lebat.

Global miner Glencore Plc, perusahaan yang mengekspor tembaga, seng, dan timah dari Townsville, pada akhir pekan lalu mengatakan kegiatan operasionalnya tidak terdampak.

Baca juga: Dua orang tewas, enam hilang akibat banjir di Australia Timur

 
Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H/Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taiwan sindir China dalam pesan Tahun Baru Imlek

Taipei (ANTARA News) – Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, dalam sebuah pesan untuk merayakan dimulainya Tahun Baru Imlek pada Selasa, menyindir kurangnya demokrasi di China .

Dalam kesempatan itu, Tsai mengatakan dia berharap etnik China di penjuru dunia bisa merasakan “berkah” demokrasi.

Pemerintahan mandiri Taiwan adalah masalah sensitif bagi China, yang menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya.

Presiden China Xi Jinping menerapkan lebih banyak tekanan terhadap pulau itu sejak Tsai menjadi presiden pada 2016. Tsai adalah kader partai prokemerdekaan Partai Demokratik Progresif.

Xi memulai 2019 dengan pidato yang memperingatkan bahwa China memiliki hak untuk menggunakan kekuatan untuk menyatukan Taiwan di bawah kendalinya, namun negara itu akan mengupayakan langkah damai untuk “reunifikasi.”

Dalam pesan yang diunggah pada Minggu (3/2) malam di akun resmi media sosialnya, Tsai mengatakan Taiwan mampu mempertahankan tradisi budaya dan berkomitmen untuk memperkuat nilai-nilai kebebasan dan demokrasi.

“Mereka yang tinggal di tempat yang kurang demokratis tidak akan memahami komitmen ini. Kami berharap seluruh etnik China di penjuru dunia bisa merasakan berkah ini,” kata Tsai, tanpa secara langsung menyebut China.

“Jadi, saya ingin membuat tiga harapan tahun baru bagi sahabat-sahabat etnik China kami baik di sini maupun di luar negeri. Saya berharap kalian semua dapat menikmati demokrasi, kebebasan, serta kemakmuran yang berkelanjutan.”

Belum ada tanggapan dari Beijing terkait pesan tahun baru itu. Pidato tahun baru Xi, yang juga disampaikan pada Minggu, tidak menyebut Taiwan, terlepas dari harapan tahun baru bagi rakyat di pulau itu.

Taiwan bersiap menggelar pemilu presiden awal tahun depan. Partai naungan Tsai mengalami kekalahan telak dari partai Kuomintang dalam pemilu wali kota dan pemilu daerah November lalu.

Taiwan tampak tidak tertarik berada di bawah pemerintahan China, tempat Xi melakukan pembersihan terhadap para pembangkang sejak menjabat enam tahun lalu. Partai yang berkuasa, Partai Komunis China, juga telah memperkuat kendalinya di berbagai lini kehidupan masyarakat.

Baca juga: Presiden Taiwan minta dukungan internasional untuk bela demokrasi
Baca juga: Ribuan warga Taiwan serukan referendum mengenai kemerdekaan dari China

 
Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H/Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anjuran dan pantangan Imlek dalam tradisi China

“Sudah tahu kan,” kata petugas perempuan sambil menyodorkan kertas putih seukuran folio di Kantor Polisi Sektor Beixinqiao, Jumat (1/2/2019) siang.

Wajah polisi wanita yang bertugas di loket pelayanan kependudukan itu mengisyaratkan menarik kembali selembar kertas yang telanjur disodorkannya itu karena sudah berulang kali bertemu Antara.

“Ya sudah simpan saja!” ujarnya sambil menyibukkan diri di depan komputer untuk menutupi kepasrahannya.  

Di China daratan, bidang kependudukan, pencatatan sipil, dan keimigrasian, sekaligus terciptanya rasa keamanan dan ketertiban umum menjadi tanggung jawab pihak kepolisian yang kantornya disebut dengan “gong’anju” atau Departemen Keamanan Publik.

Di kantor polisi yang berada di kawasan padat permukiman itu, setiap warga yang datang untuk berbagai urusan disodori kertas putih tersebut. Bagi warga asing bertuliskan bahasa Inggris, sedangkan warga lokal sudah barang tentu beraksara Hanzi.

Selain berupa ucapan selamat, selembar kertas tersebut juga berisi larangan menyalakan kembang api. Bagi yang sudah lama tinggal di Beijing, tahu adanya larangan ini.

Hal yang sama juga dikirimkan otoritas setempat melalui layanan pesan singkat (SMS) kepada pengguna telepon seluler.

“Atas nama Partai dan Pemerintah Kota Beijing, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru (Imlek) bersama keluarga yang berbahagia. Mohon patuhi larangan dan jangan menyalakan kembang api dan petasan hingga Lingkar Lima (wilayah Kota Beijing terbagi dalam tujuh jalan lingkar atau ‘ring road’) dan kawasan terlarang lainnya,” demikian SMS yang diterima dari salah satu operator terbesar di China, Minggu (3/2/2019).

Pemkot Beijing tidak segan-segan menindak dengan tegas siapa saja yang melanggar larangan tersebut karena mereka sedang berupaya keras mengurangi polusi yang merupakan masalah klasik bagi kota setingkat provinsi berpenduduk sekitar 24 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 16,4 ribu kilometer persegi itu.

Tidak hanya di Ibu Kota, larangan tersebut juga berlaku di 440 kota lainnya di seluruh daratan Tiongkok. Padahal kembang api dan petasan sangat melekat dengan budaya masyarakat China dalam merefleksikan kebahagian datangnya tahun baru.

Walau begitu, Hari Raya Imlek di China tidak kehilangan pamornya. Dalam sepekan terakhir, berbagai sudut kota berhiaskan ucapan dalam berbagai bentuk dan pernik-pernik dominan warna merah serta lampu warna-warni.

Suasananya mirip dengan Lebaran Idul Fitri di Indonesia karena pusat-pusat perbelanjaan, baik modern maupun tradisional, dipadati pengunjung. Platform belanja daring juga tidak mau kalah, rabat besar-besaran ditawarkannya selama 24 jam, tujuh hari dalam sepekan. Namun, pesanan yang diterima setelah tanggal 28 Januari 2019 baru akan dikirimkan setelah tanggal 13 Februari 2019.

Stasiun kereta api, bandar udara, dan pelabuhan laut juga dipadati penumpang, baik yang mudik maupun liburan bersama keluarga tercinta. Kementerian Perhubungan setempat mengestimasi tiga miliar perjalanan akan terjadi di jalan raya, rel kereta api, jalur udara, dan jalur laut selama musim mudik Imlek yang dikenal dengan sebutan “chunyun” selama 28 Febrbuari-1 Maret 2019. Angka itu naik sekitar delapan persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
   
Tabu
Tahun Baru Imlek di China jatuh pada 5 Februari 2019. Mulai Senin (4/2/2019) seluruh perkantoran dan sekolahan, termasuk kantor perwakilan asing, tutup hingga Senin (11/2/2019).

Namun kepadatan arus mudik sudah terjadi sejak menjelang akhir bulan lalu. Suasana Kota Beijing sepi, sama seperti Kota Jakarta pada Hari Raya Idul Fitri, dan baru akan pulih seperti sedia kala pada awal bulan depan.

Tahun Baru Imlek yang disebut juga “xin chun” merupakan perayaan terbesar bagi warga China, baik di daratan, kepulauan, maupun di negara perantauan.

Selain kembang api dan petasan yang sejak dua tahun lalu dilarang dengan alasan logis, ada beberapa hal lain yang tidak bisa dinalar secara logis untuk dijauhi karena alasan tabu.

Menyapu atau membuang sampah merupakan hal yang harus dihindari pada hari pertama Imlek. Kalau sampai itu dilakukan berarti seseorang telah membuang keberuntungan dan harta kekayaan dari rumahnya.

Namun hal itu bukan berarti seseorang atau keluarga meninggalkan rumah dalam keadaan kotor atau berantakan. Bersihkan rumah sebelum tengah malam pergantian tahun sehingga dapat digambarkan sebagai bentuk ikhtiar membersihkan sisa-sisa nasib buruk sebelum tahun baru tiba.

Sepuluh hari sebelum Tahun Baru Imlek, warga sudah mulai mendekorasi rumahnya dengan berbagai pernik berwarna merah sebagai simbol keberuntungan dilengkapi gambar atau boneka babi karena tahun ini bershio babi.

Tidak ketinggalan aksara-aksara Hanzi bersuku kata “Fu” yang berarti keberuntungan juga bertebaran di mana-mana.

Imlek juga identik dengan membagi-bagikan amplop merah atau “hongbao” berisi uang selain juga hadiah lainnya berupa buah, khususnnya jeruk keprok, yang melambangkan keberuntungan.

Tapi, jangan sekali-kali memberikan hadiah dalam bentuk jam tangan. Memberikan arloji yang bahasa Mandarinnya “song zhong” pengucapannya sama dengan “song zhong” yang berarti upacara kematian, meskipun ada perbedaan penulisan pada karakter Hanzi yang kedua, sehingga pantang dilakukan pada saat Imlek.

Jam juga melambangkan kehabisan waktu yang berarti juga tidak elok jika dihadiahkan kepada keluarga atau sanak famili yang sudah berusia lanjut.

Saat Imlek datang, warga yang merayakannya biasanya berpakaian yang didominasi warna merah. Bagi yang bukan warga China, kalau diundang acara Imlek, jangan ragu untuk mengenakan pakaian merah menyala.

Jangan sampai pada saat Tahun Baru Imlek mengenakan pakaian warna putih atau hitam. Kedua warna ini identik dengan upacara kematian.

Perayaan Imlek merupakan momentum makan bersama keluarga dengan hidangan lezat seperti pangsit atau dumpling atau “jiaozi” dalam bahasa Mandarinnya.

Warga China sangat meyakini bahwa semakin banyak makan jiaozi semakin kayalah seseorang pada tahun yang akan datang

Sebaliknya hindari makan bubur pada hari pertama tahun baru China karena makanan dalam bentuk nasi dengan kadar air tinggi itu dikenal sebagai makanan orang miskin.

Sarapan bubur pada hari pertama Imlek bisa membawa kemiskinan pada tahun mendatang, demikian People’s Daily.*

Baca juga: Indonesia masuk daftar tujuan wisatawan Imlek China

Baca juga: Hampir tiga miliar perjalanan diperkirakan terjadi selama imlek di China

Oleh M. Irfan Ilmie
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tujuh penumpang tewas saat kereta di India anjlok

New Delhi (ANTARA News) – Tujuh orang penumpang meninggal dan sejumlah lainnya terluka ketika kecelakaan kereta api jurusan Delhi anjlok di Bihar, India timur, Minggu, kata petugas kereta api.

Sebelas gerbong dari kereta Seemanchal Express keluar rel di dekat stasiun Sahadai Buzurg, sekitar 50 kilometer dari Patna, ibu kota negara bagian tersebut, Minggu pagi, kata Kementerian Kereta Api.

Kecelakaan tersebut menjadi pertanda awal tahun yang buruk dalam masalah perkeretaapian di India.

Tahun lalu, 60 orang tewas ketika kereta komuter yang melaju kencang menabrak kerumunan orang di India utara.

Perusahaan kereta India, yang dibangun pada masa kolonial, mencatat rekor mengerikan dalam beberapa puluhan tahun dan kurang memperbarui keamanan infrastruktur dengan memprioritaskan tiket murah bagi 23 juta penumang yang memakai jaringan kereta sehari-hari.

Baca juga: Jumlah korban jiwa jadi 61 dalam bencana kereta di India
Baca juga: Perusahaan kereta India akan pasang wifi di 6.000 stasiun

Sumber: Reuters
Penyunting: Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

48 pejabat China dipecat dan dituntut terkait skandal vaksin

Beijing (ANTARA News) – Sebanyak 48 pejabat dari berbagai tingkatan di China dipecat dan dituntut bertanggung jawab secara hukum terkait skandal vaksin yang melibatkan perusahaan farmasi Changchun Changsheng Life Sciences Limited.

Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai Komunis China (CCDI) dan Komisi Penyelia Nasional (NSC) di Beijing, Sabtu (2/2), mengumumkan investigasi lebih lanjut atas kasus itu.

Wakil Kepala Lembaga Obat-obatan dan Pangan China (CFDA) yang dinonaktifkan lebih dulu, Wu Zhen, dipecat dari PKC dan dihadapkan kepada pihak kejaksaan atas dugaan melakukan tindak kejahatan.

Wu merupakan salah satu dari enam pejabat yang dipecat dan diminta mengundurkan diri setelah adanya investigasi oleh CCDI dan NSC, yang tugasnya mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia itu.

Sementara 42 pejabat lainnya yang bekerja di CFDA, Lembaga Produk Medis Nasional, beberapa instansi di Pemerintah Provinsi Jilin, Pemerintah Kota Changchun, dan Kawasan Pengembangan Industri Teknologi Mutakhir Changchun juga dibawa ke tingkat penuntutan.

Dari 42 pejabat tersebut, tiga tersangka yang memegang jabatan pada Dinas Obat-obatan Provinsi Jilin diberhentikan dari kepengurusan PKC setempat dan dibawa ke penuntutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, demikian dilaporkan portal berita Sina.

Seperti diberitakan Antara sebelumnya, Kepolisian Changchun menangkap 18 pelaku pemalsuan vaksin rabies, termasuk seorang pimpinan perempuan bermarga Gao, pada 29 Juli 2018 atas skandal vaksin yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

Changchun Changsheng juga diwajibkan membayar denda senilai 9,1 miliar RMB (Rp20,02 triliun) dan kompensasi kepada para korban atas skandal keamanan vaksin yang diproduksinya.  

Baca juga: Kepolisian China mulai selidiki vaksin polio kedaluwarsa
Baca juga: Pabrik vaksin China produksi 500 ribu vaksin bayi tak layak

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengacara penulis Australia tuduh China hadang akses ke klien

Beijing (ANTARA News) – Dua pengacara yang direkrut oleh istri seorang warga Australia, yang ditahan oleh otoritas Beijing atas dugaan spionase, mengatakan akses mereka terhadap terduga diblokade oleh otoritas China.

Otoritas menghadang pengacara tersebut dengan alasan bahwa terduga menolak penunjukan mereka.

Yang Hengjun (53), penulis kelahiran China, ditangkap di Kota Guangzhou saat menunggu transit penerbangan ke Shanghai setelah tiba dari New York bulan lalu.

Yang dibawa ke Beijing, tempat China mengatakan Biro Keamanan Negara menangkapnya di bawah “langkah koersif,” ungkapan halus untuk penahanan. Saat itu, Yang diselidiki atas dugaan “membahayakan keamanan negara.”

Salah satu pengacaranya, Mo Shaoping, mengatakan Biro Keamanan Negara menghubunginya pada Jumat dan memberi tahu bahwa Yang tidak menerima pengacara yang ditunjuk oleh keluarganya. Mo mengatakan bahwa lembaga itu menolak permintaannya untuk memverifikasi hal itu secara pribadi dengan Yang.

Pengacara lainnya, Shang Baojun, mengatakan kepada Reuters, “Hal yang paling mengkhawatirkan bagi kami adalah apakah itu permintaan Yang Hengjun yang sebenarnya.”

Mereka berharap bisa mendapat informasi kapan pejabat konsuler Australia diizinkan menemui Yang, kata Shang.

Kementerian Luar Negeri China dalam tanggapan yang dikirim melalui faksimile atas pertanyaan terkait kasus itu mengatakan pertanyaannya harus ditujukan kepada lembaga yang berwenang terhadap kasusnya.

Meskipun demikian, pihak kementerian tidak memberikan rincian kontak lembaga yang dimaksud.

Mo sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa kliennya dicurigai atas kegiatan spionase dan berada di bawah “penahanan rumah disebuah lokasi yang ditentukan.”

Langkah penahanan khusus itu memungkinkan otoritas untuk menginterogasi tersangka selama enam bulan tanpa perlu memberikan akses terhadap perwakilan hukum.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia mengatakan kurangnya pengawasan memicu kekhawatiran mengenai kekerasan yang dilakukan para interogator.

Baca juga: China dituduh gunakan chip mata-mata awasi perusahaan AS
Baca juga: China tahan enam WN Jepang karena dicurigai lakukan “kegiatan ilegal”

 
Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Australia: tidak akan ada lagi imigran cilik di Nauru

Melbourne (ANTARA News) – Pemerintah Australia pada Minggu mengumumkan bahwa dalam waktu dekat tidak akan ada lagi anak-anak yang ditahan di kamp penahanan imigran negara itu di Pulau Nauru di Pasifik.

Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa empat pencari suaka cilik terakhir di beberapa kamp yang dioperasikan Australia di Nauru tengah dalam proses klaim untuk dimukimkan ulang di Amerika Serikat (AS).

“Setiap pencari suaka cilik kini harus dipindahkan dari Nauru atau diproses klaimnya dan dibebaskan untuk keluar dari pulau itu,” kata Morrison, dalam pernyataan bersama dengan Menteri Imigrasi David Coleman.

Di bawah kebijakan imgrasi garis keras Australia, para pencari suaka yang dicegat di laut saat mencoba mencapai negara itu akan dikirim ke kamp-kamp di Papua Nugini dan Nauru.

Kebijakan itu menyebutkan bahwa para imigran tidak dapat dimukimkan ulang di Australia, bahkan jika mereka adalah pengungsi. Mereka akan ditahan sampai diterima oleh negara lain atau setuju kembali ke negaranya.

Australia berhenti menerbitkan data mengenai jumlah pengungsi yang ditahan di kamp-kamp itu. Media setempat dan para aktivis pengungsi memperkirakan jumlah yang ditahan saat ini mendekati 1.000 orang.

Kamp-kamp itu telah menuai kritik dari PBB dan organisasi-organisasi hak asasi manusia.

Baca juga: Urus pencari suaka, Australia ajak enam negara kembali berunding
Baca juga: Satu tewas dalam kerusuhan di kamp pencari suaka di PNG

 
Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konferensi mengenai Rohingya dijadwalkan diadakan pekan depan di New York

Ankara, Turki, (ANTARA News) – Koalisi Rohingya Merdeka (FRC) akan menjadi tuan rumah konferensi internasional di Barnard College, Columbia University, di New York City pada 8 dan 9 Februari.

Konferensi dua-hari tersebut, yang direncanakan diikuti oleh cendekiawan kenamaan dari seluruh dunia, utusan PBB, pegiat dan pengungsi akan menyerukan pertanggungjawaban dan perlindungan bagi etnik minoritas nasional di Myanmar, kata FRC di dalam satu pernyataan pada Jumat (1/2).

“Ini adalah pertemuan langka sivitas akademika dan pegiat yang berasal dari dan dengan keahlian mengenai Burma (Myanmar), bersama praktisi hukum pidana internasional dan kemanusiaan,” tambah pernyataan tersebut.

FRC adalah kelompok pegiat global terkemuka yang dipimpin oleh dan untuk rakyat Rohingya, kata pernyataan itu.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai rakyat yang paling tertindas di dunia, telah menghadapi kekhawatiran yang meningkat mengenai serangan sejak puluhan orang tewas dalam kerusuhan antarmasyarakat pada 2012.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya tewas oleh pasukan negara Myanmar, demikian satu laporan dari Lembaga Pembangunan Internasional Ontario (OIDA).

Baca juga: Pengungsi Rohingya di Aceh semakin memprihatinkan
Baca juga: UNHCR sesalkan pendeportasian Rohingya oleh India

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dilemparkan ke dalam api, sementara lebih dari 114.000 orang lagi dipukuli, kata laporan OIDA, yang berjudul “Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience”.

Sebanyak 18.000 anak perempuan dan perempuan Rohingya diperkosa oleh polisi dan personel militer Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah milik orang Rohingya dibakar dan 113.000 rumah lagi dirusak, tambah pernyataan tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, kebanyakan anak kecil dan perempuan, menyelamatkan diri dari Myanmar dan menyeberang ke negara tetangga Myanmar, Bangladesh, setelah pasukan Myanmar melancarkan penindasan terhadap masyarakat minoritas Muslim pada Agustus 2017.

PBB juga mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan –termasuk bayi dan anak kecil– pemukulan brutal dan penghilangan manusia oleh pasukan negara Myanmar. Di dalam laporannya, para penyelidik PBB mengatakan pelanggaran semacam itu bisa menjadi kejahatan terhadap umat manusia.

Redaktur: Tia Mutiasari 

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KT HAM PBB tidak akan tindaklanjuti petisi dari Benny Wenda

Jakarta (ANTARA News) – Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) PBB tidak akan menindaklanjuti petisi kemerdekaan Papua yang disampaikan oleh anggota kelompok gerakan separatis kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda, saat menyusup dalam pertemuan antara Vanuatu dengan KT HAM.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lain di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu.  

“Komisioner Tinggi HAM PBB tidak akan menindaklanjuti hal-hal yang berada di luar mandatnya yang hanya terkait dengan isu-isu HAM,” kata Hasan Kleib.

Dia menjelaskan bahwa Benny Wenda saat diselundupkan dalam pertemuan antara pemerintah Vanuatu dengan KT HAM sempat menyampaikan satu buku berisi petisi tentang kemerdekaan Papua. Padahal, pertemuan itu sendiri dilakukan dalam rangka pembahasan rekam jejak hak asasi manusia atau Universal Periodic Review (UPR) Vanuatu di Dewan HAM PBB.

“Yang menarik ketika kami berbicara dengan pihak KT HAM, mereka menyatakan bahwa yang diserahkan oleh Benny Wenda itu adalah sebuah buku yang menurut beliau ketika Benny Wenda sudah keluar, dia melihat buku itu tidak ditulis dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa yang belum pernah beliau lihat, entah apakah itu Bahasa Indonesia atau bukan,” ujar Hasan.

Menurut dia, petisi yang dibawa dan diserahkan oleh Benny Wenda kepada KT HAM tidak hanya meragukan, namun juga buku berisi petisi tersebut ternyata merupakan salinan dari petisi tahun 2017. Hal itu disampaikan berdasarkan pengamatan tim staf KT HAM PBB yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Wakil Tetap RI pun kembali menegaskan bahwa petisi kemerdekaan Papua yang disampaikan oleh Benny Wenda itu tentu tidak akan ditindaklanjuti oleh pihak KT HAM.

“KT HAM tidak memiliki mandat untuk menindaklanjuti petisi yang tidak ada kaitannya dengan masalah HAM. Kalau itu masalah politik tidak akan ditangani dan tidak akan ditindaklanjuti,” ucap Dubes Hasan.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengecam keras langkah manipulatif Pemerintah Vanuatu yang mengelabui Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) PBB dengan menyusupkan anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda, ke dalam delegasi Vanuatu.

Menurut keterangan dari kantor KT HAM PBB, tanpa sepengetahuan kantor Komisioner Tinggi HAM, Benny Wenda dimasukkan dalam delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KT HAM pada Jumat, 25 Januari 2019.

Kunjungan kehormatan itu dilakukan dalam rangka pembahasan rekam jejak hak asasi manusia atau Universal Periodic Review (UPR) Vanuatu di Dewan HAM PBB.

Pihak Kementerian Luar Negeri RI pun menjelaskan bahwa nama anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda, sebenarnya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.  

Oleh karena itu, tindakan Pemerintah Vanuatu yang menyusupkan anggota separatis ke dalam delegasi negaranya merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB.

Baca juga: Indonesia bantah Benny Wenda masuk delegasi resmi Vanuatu

Baca juga: Menlu tolak tanggapi petisi referendum kemerdekaan Papua Barat

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia bantah Benny Wenda masuk delegasi resmi Vanuatu

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia membantah pernyataan pemerintah Vanuatu yang menyatakan  Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat, masuk dalam daftar delegasi resmi Vanuatu saat bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM PBB.

Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lain di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, dalam pesan singkatnya yang diterima di Jakarta pada Sabtu menegaskan bahwa nama Benny Wenda tidak masuk dalam delegasi resmi Vanuatu.

Penegasan itu dilakukan Wakil Tetap RI Hasan Kleib menyusul adanya pernyataan dari pihak Vanuatu yang menyangkal pernyataan pemerintah Indonesia bahwa Benny Wenda tidak masuk dalam delegasi resmi Vanuatu.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengecam keras langkah manipulatif Pemerintah Vanuatu yang mengelabui Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) PBB dengan menyusupkan anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda, ke dalam delegasi Vanuatu.

Menurut keterangan dari kantor KT HAM PBB, tanpa sepengetahuan kantor Komisioner Tinggi HAM, Benny Wenda dimasukkan dalam delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KT HAM pada Jumat, 25 Januari 2019.

Kunjungan kehormatan itu dilakukan dalam rangka pembahasan rekam jejak hak asasi manusia atau Universal Periodic Review (UPR) Vanuatu di Dewan HAM PBB.

Pihak Kementerian Luar Negeri RI pun menjelaskan bahwa nama anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda, sebenarnya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.  

Untuk itu, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Dubes Hasan Kleib kembali menegaskan bahwa Benny Wenda memang tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu berdasarkan Susunan Delegasi UPR Vanuatu sesuai Dokumen Dewan HAM No.A/HRC/WG.6/32/L.7 tanggal 28 Januari 2019 tentang “Report of the Working Group of the Universsal Periodic Review – Vanuatu”.

Pihak Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut dengan kehadiran Benny Wenda mengingat pertemuan itu semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.

“Karena permintaannya untuk bahas UPR Vanuatu sebagaimana disampaikan Komisioner Tinggi HAM Michelle Bachelet makanya beliau ‘caught by surprise’ (terkejut),” ujar Hasan.

“Komisioner Tinggi HAM pun mendasarkan pada ‘good intention’ (niat baik) negara PBB ketika akan bertemu dengan pihaknya, karenanya tidak pernah meneliti setiap anggota delegasi yang menyertai menterinya,” lanjut dia.

Oleh karena itu, tindakan Pemerintah Vanuatu yang menyusupkan anggota separatis ke dalam delegasi negaranya merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB.

Baca juga: Indonesia layangkan nota protes kepada Vanuatu terkait Papua

Baca juga: Menlu tolak tanggapi petisi referendum kemerdekaan Papua Barat

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengungsi tahanan raih penghargaan sastra terbaik Australia

Sydney, (ANTARA News) – Seorang pengungsi yang ditahan di rumah tahanan di daerah terpencil Pasifik, memenangi penghargaan sastra tertinggi Australia melalui buku pertamanya yang ditulis dengan telepon genggam serta dikirimkan per bab melalui WhatsApp.

Behrouz Boochani, warga Iran yang ditahan di sebuah kamp yang dikelola Australia di sebuah pulau di Papua Nugini, meraih Penghargaan Sastra Victoria dengan mendapat hadiah 100.000 dolar Australia (sekitar 1,02 miliar rupiah), pada Kamis untuk bukunya berjudul “Tiada teman kecuali gunung-gunung” (No Friends but the Mountains).

Boochani, yang telah ditahan di Pulau Manus sesaat setelah dia ditarik dari kapal pengungsi yang sedang dalam perjalanan menuju Australia enam tahun lalu, mengatakan harapannya bahwa hadiah tersebut akan memberikan perhatian bagi kondisi buruk yang dialami lebih dari seribu orang di lepas pantai Australia.

“Saya tidak ingin merayakan prestasi ini pada saat saya masih melihat banyak orang yang tidak bersalah menderita di sekitar saya,” kata Boochani kepada Reuters dalam tukar-menukar pesan tertulis.

Boochani menjadi pengkritik yang gigih untuk perlakuan terhadap orang-orang di bawah garis keras kebijakan imigrasi Australia.

 Baca juga: Pengungsi Iran di PNG menangi penghargaan kartun

Para pencari suaka yang memasuki perairan Australia dikirim menuju tiga lokasi kamp pengungsi di Papua Nugini dan satu di Pulau Nauru, Pasifik Selatan, untuk diproses, dan banyak di antaranya yang merana selama bertahun-tahun. Mereka tidak diperkenankan menjejakkan kaki di Australia.

Boochani mengatakan kekhawatirannya yang terbesar pada saat dia menulis buku itu adalah, teleponnya akan disita penjaga kamp.

“Saya cemas bila mereka mendatangi kamar saya, mereka akan mengambil barang saya,” katanya.

Dia menulis buku dengan bahasa ibunya, bahasa Persia, kemudian mengirimnya melalui pesan WhatsApp kepada seorang penerjemah di Australia.

Pemberian penghargaan tersebut diumumkan pada Kamis dalam suatu upacara di Australia, negara dimana Boochani dilarang mengunjunginya.

“Ini sangat membuat pemerintah Australia malu,” kata Boochani mengenai kebijakan negeri itu yang membuatnya mengalami keadaan buruk. (Uu.M007/

Redaktur: Maria D. Andriana / Mohamad Anthoni 

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

China serukan kerukunan saat menyambut kunjungan emir Qatar

Beijing (ANTARA News) – Presiden China Xi Jinping menyerukan untuk kembalinya “persatuan dan kerukunan”, pada Kamis saat menyambut kedatangan Amir Qatar, negara yang kaya gas dan minyak, di tengah persengketaan di antara negara-negara Arab yang dipimpin Arab Saudi yang memutuskan hubungan dengan Doha.

China yang berada di luar sengketa tersebut, dan menyerukan agar persoalan itu diselesaikan melalui perundingan, menjadi tuan rumah bagi para petinggi Qatar sejak sengketa bermula, termasuk menteri luar negeri pada Desember.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutuhkan hubungan diplomatik dengan Qatar pada Juni 2017. Negara-negara tersebut menuduh Qatar mendukung terorisme dan membina hubungan dengan musuh Arab Saudi, Iran, demikian Reuters melaporkan.

Qatar menampik tudingan tersebut dan mengatakan bahwa pemboikotan bisa mengurangi kedaulatannya. Percekcokan itu telah menentang upaya mediasi Kuwait dan Amerika Serikat, dengan memandang kesatuan Teluk Arab penting juga untuk menampung Iran.

Baca juga: China Perkuat Kerjasama Energi dengan Qatar

Belum terlihat isyarat bahwa persoalan ini akan segera selesai. Qatar telah meningkatkan hubungan dengan para pendukungnya termasuk Turki, dengan perdagangan yang kedua negara diharapkan meningkat lebih dari separo pada 2018.

Dalam pertemuan di Aula Besar Rakyat di Beijing, Presiden Xi Jinping mengatakan kepada Seikh Tamim bin Hamad Al Thani bahwa kerja sama regional sangat penting sebagai landasan kemakmuran di wilayah Teluk Arab., menurut laporan televisi China.

Xi dan dukungan China untuk upaya Dewan Kerjasama Teluk, yang meliputi pula Arab Saudi dan Qatar, untuk mencari “jalan keluar yang tepat atas sengketa dan pertentangan melalui politik dan diplomasi yang baik, guna mengembalikan kesatuan dan harmonisasi di antara Teluk dan negara-negara Arab”.

“China berkehendak untuk melanjutkan peran yang berguna untuk keinginan Dewan Kerjasama Negara-negara,” Xi menambahkan, dalam laporan yang tidak menyinggung secara langsung keretakan Teluk Arab.

Biasanya China berperan kecil di dalam konflik dan diplomasi Timur Tengah, kendati bergantung pada kawasan itu untuk minyak, kini terlihat berusaha meningkatkan penampilannya, khususnya di dunia Arab.

Raja Arab Saudi, Raja Salman mengunjungi Beijing pada 2017.

Baca juga: China – Arab Saudi adakan latihan anti-teror pertama

Teman lama

Dalam pidato di depan wartawan, Xi menyebut Seikh Tamim sebagai “teman lama,” dan mengaku bahagia atas pertemanan mereka.

“Kami siap untuk membuka investasi yang lebih besar di China, di bidang infrastuktur atau bidang yang lain yang kami pandang penting,” katanya.

“Kami senang bisa memasok gas cair untuk China dan siap untuk mengirim lebih banyak dalam waktu dekat. Saya senang bisa berada di China.”

Oktober lalu lembaga energi terbesar Qatar Petroleum mengatakan menandatangani kesepakatan lima tahun untuk memasok 600.000 ton gas cair ke China per tahun.

Kantor Berita Qatar mengatakan Sheik Tamim dan Xi menandatangani note kesepahaman untuk pelatihan diplomatik, delegasi perdagangan masa depan dan pembuatan peta jalan agar Qatar dapat terlibat pada iniisiatif Sabuk dan Jalan China, yaitu perpanjangan infrastruktur dan saluran perdagangan di seluruh dunia.

Redaktur: Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Myanmar yang jerat wartawan reuters dibebaskan dari penjara

Yangon (ANTARA News) – Seorang personel polisi yang mengatakan kepada pengadilan tahun lalu bagaimana rekan-rekannya menjerat dua wartawan Reuters dengan memberikan dukomen-dokumen rahasia, dibebaskan dari penjara pada Jumat.

Personel polisi itu yang bernama Kapten Moe Yan Naing dijatuhi hukuman penjara setahun karena melanggar disiplin kepolisian.

Dalam kesaksian yang diliput luas untuk peradilan wartawan Wa Lone, 32 tahun, dan Kyaw Soe Oo, 28 tahun, Kapten Moe Yan Naing memberi rincian selama berjam-jam yang mengarah kepada penangkapan wartawan Reuters itu pada 12 Desember 2017 dan mengatakan bahwa polisi sudah mengaturnya, demikian Reuters melaporkan.

Beberapa saat setelah sidang di pengadilan pada April, Moe Yan Naing dijatuhi hukuman penjara karena melanggar Akta Disiplin Kepolisian dengan berbicara kepada Wa Lone. Keluarganya juga dikeluarkan dari kompleks perumahan polisi di Naypyitaw, ibu kota Myanmar.

Baca juga: Dua wartawan Reuters ditangkap di Myanmar

Saat itu Kolonel Myo Thu Soe, juru bicara kepolisian, mengatakan kepada Reuters Moe Yan Naing dijatuhi hukuman sesuai dengan UU itu dan “perkaranya diproses di mahkamah kepolisian”, tanpa memberi penjelasan lebih jauh.

Polisi juga mengatakan pada saat itu perintah pengusiran tidak terkait dengan pengakuan Moe Yan Naing di peradilan kedua wartawan Reuters.

Moe Yan Naing mengeritik undang-undang tersebut yang menyebabkan ia dihukum,

“Undang-Undang Disiplin Kepolisian ini merupakan salah satu UU yang harus kita ubah sementara kita berjalan ke arah demokrasi,” kata dia kepada wartawan di luar penjara Insein, di pinggiran kota Yangon, setelah pembebasannya. “UU ini bisa menyebabkan polisi banyak menderita karena sudah tak sesuai zaman,” kata dia.

Baca juga: Pengunjuk rasa serukan Myanmar bebaskan wartawan Reuters

Ketika ditanya bagaimana perasaannya tentang orang-orang yang memerintahkan penangkapannya, Moe Yan Naing mengatakan ia akan menghibur diri melalui agama yang dipeluknya. “Saya penganut agama Budha dan berharap tenang setelah berdoa,” kata dia, dan dia meminta maaf atas penahanan dua wartawan Reuters itu.

Seorang jubir kepolisian tak dapat dihubungi untuk meminta komentar.

Moe Yan Naing dibebaskan setelah menjalani masa hukuman sekitar sembilan bulan dari hukuman setahun. Pengurangan masa hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Myanmar karena nara pidana dipandang berkelakuan baik.

Pada September, pengadilan Yangon menjatuhkan hukuman masing-masing tujuh tahun atas Wa Lone dan Kyaw Soe Oo karena bersalah melanggar Akta Rahasia Resmi yang dibuat semasa era kolonial.(Uu.M016/M007)

Redaktur: Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Januari tercatat sebagai bulan terpanas di Australia

Melbourne, 1/2 (ANTARA News) – Australia menanggung bulan terpanas yang tercatat mencapai rekor pada Januari, dan panas terik diperkirakan akan berlangsung hingga April, menurut biro cuaca negara tersebut, Jumat.

Gelombang panas yang terekam di alat pengukur suhu di atas 40 derajat celsius selama beberapa hari terus-menerus di sejumlah wilayah, kebanyakan disebabkan tekanan tinggi di pesisir tenggara yang menghalangi udara sejuk mengalir masuk, menurut Badan Meteorologi.

Musim hujan yang tertunda juga menyimpan dingin, kelembapan udara yang datang dari utara dan kecenderungan pemanasan telah mendorong suhu di Australia naik satu derajat celsius dalam sertarus tahun telah memberi kontribusi pada udara panas, kata Andrew Watkon, pakar iklim di lembaga tersebut, demikian Reuters melaporkan.

Cuaca yang sangat panas bulan lalu memicu kelangkanan daya di sejumlah tempat dan menyebabkan tarif listrik melonjak, sementara terjadi kebakaran hutan yang merusak sejumlah rumah di Tasmania, pulau yang berada di selatan.

Baca juga: Australia hadapi kekeringan panjang

“Untuk suhu tertinggi, terendah dan suhu yang sedang, bukan hanya menempatkan Januari yang terpanas melainkan Januari memecah rekor suhu terpanas, seperti pada 1910,” kata Watkins dalam video di laman lembaga tersebut.

“Panas tersebut berpeluang terus berlangsung pada Februari, Maret dan April,” ia menambahkan.

Suhu sedang pada Januari di seluruh negeri adalah 30 derajat celsius.

Dua negara bagian yang paling banyak penduduknya, New South Wales dan Victoria mencatar suhu tinggi dan rendah rata-rata dan suhu tinggi pada Januari.

Pada saat yang sama New South Wales mengalami bulan terkering, sedangkan Victoria mendapat kurang hujan dengan rata-rata kurang dari 20 persen tingkat rata-rata hujan ada Januari.

Baca juga: Temperatur di Australia sekitar 51 derajat celcius

Tasmania yang sangat bergantung pada tenaga hidro mencatat rekor paling kering pada Januari, sedangkan Australia Barat mengalami saat paling kering sejak 2005.

Biro iklim mengatakan pada Kamis bahwa pesisir barat mengalami udara kering hingga tiga bulan ke depan yang diperkirakan akan melemahkan produksi gandum di penghasil gandum terbesar keempat di dunia itu.

Redaktur: Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembela pembunuh pengacara Muslim di Myanmar beri argumen akhir

Yangon (ANTARA News) – Para pembela tersangka komplotan yang berada di balik pembunuhan seorang pengacara Muslim di Myanmar pada Jumat menyatakan klien mereka tak bersalah, atau meminta tuntutan lebih ringan dari pengadilan.

Ko Ni, penasehat dekat pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, ditembak hingga mati di Bandar Udara Internasional Yangon, dua tahun lalu.

Pembunuhan pengacara terkenal itu yang berusia 63 tahun dan bekerja untuk mereformasi konstitusi rancangan militer yang mempertahankan kekuasaan politiknya, mengagetkan Liga Nasional bagi Demokrasi, partai yang berkuasa, dan komunitas Muslim, demikian Reuters melaporkan.

Peristiwa itu juga melontarkan upaya reformasi konstitusi, yang membentuk landasan fundamental dari manifesto Suu Kyi ketika ia meraih kekuasaan pada tahun 2015. Partai Suu Kyi pekan ini membuat upaya baru untuk mengamandemen piagam tersebut, bentrok dengan para anggota parlemen dari tentara.

Baca juga: Pengacara Myanmar tertembak di bandara sepulang dari Indonesia dimakamkan

Penembak itu, Kyi Lin, ditangkap di tempat kejadian setelah dibekuk para pengemudi taksi beberapa saat seusai dia menembak salah seorang pengejarnya, pengemudi Nay Win. Dia mengakui membunuh Ko Ni, tetapi dia bertindak di bawah tekanan.

Kyaw Kyaw Htike, pengacara yang mewakili Kyi Lin, menunjuk inkonsistensi dalam argumen penuntutan dan meminta tuntutan dikurangi, dengan menyebut sifat tidak sengaja dari pembunuhan tersebut.

Baca juga: Suu Kyi ajak militer bicara

Dua dari tiga mantan tentara yang dituduh polisi merencanakan pembunuhan Ko Ni mengaku tidak bersalah. Orang ketiga telah menghindari penangkapan.(Uu.M016/M007)

Redaktur: Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri Filipina “yakin” pengebom gereja adalah pasangan Indonesia

Manila (ANTARA News) – Pengeboman mematikan di Filipina Selatan pada akhir pekan lalu adalah bom bunuh diri yang dilakukan pasangan suami-istri Indonesia, dengan bantuan dari kelompok IS, kata Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano, Jumat.

Mengutip informasi yang didapat dari saksi mata dan sumber-sumber yang tidak diungkapkan, Menteri Ano mengatakan bahwa dia yakin bahwa seorang pria Indonesia dan istrinya berada di balik serangan Minggu di pulau Jolo yang mayoritas penduduknya Muslim, dan menewaskan 22 orang serta melukai lebih dari 100 orang lainnya termasuk warga sipil dan tentara.

Kelompok IS mengaku bertanggung jawab atas kejadian yang disebut sebagai bom bunuh diri. Serangan semacam itu hampir tidak pernah terdengar di Filipina, demikian Reuters melaporkan.

“Mereka orang Indonesia,” kata Ano, mantan kepala militer kepada CNN Filipina.

Baca juga: Dua ledakan bom di Filipina selatan tewaskan 21 orang

Baca juga: Duterte soroti soal terorisme saat buka KTT-ASEAN

Pernyataan Ano merupakan yang paling akhir disampaikan mengenai penyelidikan yang penuh ketidakkonsistenan dan kadang aling bertentangan antara pihak berwenang dan menurut penyelidik yang diwawancara di televisi.

Pihak keamanan sebelumnya mengatakan kedua bom tersebut diledakkan dengan kendali jarak jauh, namun pada Selasa berubah setelah Presiden Rodrigo Duterte mengatakan kemungkinan itu adalah bom bunuh diri, suatu pandangan yang disetuji menteri pertahanannya.

Baca juga: Ledakan bom di warnet Filipina tewaskan satu orang, lukai 15

Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana pada Jumat mengatakan pemeriksaan tas di pintu masuk gereja membuat sulit untuk meletakkan bom di sana, sehingga peralatan yang dilekatkan di tubuh lebih memungkinkan.

“Menurut pemeriksaan forensik, bagian dari mayat-mayat itu bedari dua orang, satu di dalam gereja dan satu lagi di luar,” kata Lorenzana kepada wartawan.

Ano mengatakan bahwa pasangan itu mendapat bantuan dari Abu Sayyaf, kelompok militan yang terkenal kejam dan sering menculik.

Redaktur: Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Antrean pelat nomor kendaraan Beijing mencapai delapan tahun

Beijing (ANTARA News) – Para pemohon pelat nomor kendaraan bermotor di Beijing harus rela masuk daftar tunggu hingga delapan tahun.

Itu pun untuk mobil berbahan bakar energi terbarukan di ibu kota China itu, sedangkan untuk mobil berbahan bakar minyak masa tunggunya bisa lebih panjang lagi karena harus melalui sistem undian.

Komisi Transportasi Kota Beijing, Rabu (30/1), mengumumkan bahwa pihaknya hanya menyediakan kuota 60.000 pelat nomor khusus untuk mobil berbahan bakar energi terbarukan sepanjang 2019, sama dengan tahun lalu.

Sementara untuk mobil berbahan bakar minyak, kuotanya masih tidak berubah, yakni hanya 40.000 pelat nomor, sebagaimana dilansir harian resmi setempat, Kamis.

Dari 60.000 pelat nomor untuk mobil berpenggerak baterai itu, 90 persen dimiliki oleh pribadi dan sisanya oleh instansi atau perusahaan. Sedangkan pelat nomor mobil konvensional, 95 persennya dimiliki pribadi dan sisanya dari berbagai golongan.

Pemkot Beijing mulai memberlakukan sistem undian bagi calon pemilik mobil yang ingin mendapatkan pelat nomor sejak 2011.

Baca juga: Beijing singkirkan 180.000 kendaraan tua dan berpolusi dari jalanan

Kebijakan itu untuk menekan pesatnya pertumbuhan mobil baru di Ibu Kota yang sampai sekarang masih berkutat dengan kemacetan arus lalu lintas di jalan-jalan protokol, terutama pada jam-jam sibuk.

Dengan diberlakukannya sistem itu, para calon pemilik mobil memiliki kesempatan mengikuti undian setiap dua bulan sekali untuk mendapatkan surat izin pembelian mobil.

Pada Desember 2018, lebih dari tiga juta orang mendaftarkan diri untuk mengikuti undian tersebut. Namun, peluang kemenangannya sangat tipis, yakni hanya satu orang dari setiap 1.500 peserta undian.

Ketika kuota pelat nomor mobil berbahan bakar minyak berkurang dari 240.000 pada 2011 menjadi hanya 100.000 pada 2018, maka kuota pelat nomor untuk mobil berbahan bakar baterai itu justru naik dari 20.000 pada 2014 menjadi 60.000 karena pemerintah daerah setempat menerapkan kebijakan pengurangan pencemaran udara.

Dibandingkan dengan mobil konvensional, pelat nomor mobil baterai didistribusikan kepada mereka yang mendaftar pertama.

Pada Desember 2018, lebih dari 400.000 orang mengajukan permohonan membeli mobil baru yang digerakkan baterai listrik.

Baca juga: Beijing batasi kendaraan bermotor

Namun dengan adanya kuota yang tersedia, para pemohon pelat nomor harus rela mengantre hingga delapan tahun lamanya.

Pada September 2018, Beijing telah mengeluarkan rencana aksi peningkatan kualitas udara dalam tempo tiga tahun. Rencana aksi itu bertujuan untuk mengurangi emisi gas yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor hingga 30 persen pada 2017-2020.

Sebagian besar masyarakat Beijing sangat mengidamkan memiliki kendaraan pribadi roda empat untuk menunjang mobilitas, meskipun transportasi umum tersedia dalam berbagai moda.

“Saya sudah telanjur daftar undian konvensional, maka kecil kemungkinan saya mendapatkannya. Coba kalau tiga tahun lalu saya daftar mobil baterai, tentu sekarang sudah dapat,” kata Liu kepada Antara di Beijing belum lama ini. (T.M038)?

Redaktur: Tia Mutiasari

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Diktaktor menjadi negosiator, pencitraan Kim Jong-un setahun terakhir

(ANTARA News) – Apa yang ada di benak Anda saat mendengar nama Kim Jong-un? Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin tidak akan terlalu terpengaruh dengan sosok pemimpin tertinggi Korea Utara itu.

Namun, bagi Kim Min-jae (21), mahasiswa tingkat akhir di suatu universitas khusus laki-laki di Seoul, Korea Selatan, Kim Jong-un adalah tokoh yang sudah dia kenal sejak masuk sekolah dasar.

Bagi Kim Min-Jae dan mayoritas generasi muda Korea Selatan lainnya, Wangsa Kim di Utara merupakan sosok di balik bayang-bayang ancaman perang dan rezim yang menyengsarakan rakyatnya demi ambisi pengembangan senjata nuklir.

Akan tetapi, mahasiswa yang ditemui saat mengikuti tur universitasnya ke Zona Demiliterisasi (DMZ) di perbatasan Korea Selatan-Korea Utara akhir November 2018 itu mengatakan sosok Kim Jong-un berubah menjadi lebih positif dalam setahun terakhir.

“Saya tahu bahwa Kim Jong-un memiliki iktikad baik untuk memperbaiki hubungan dengan kami (Korea Selatan),” kata dia.

Kim Min-jae menambahkan, progres yang ditunjukkan selama setahun terakhir di 2018 oleh Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un tampaknya benar-benar akan menghasilkan suatu kesepakatan untuk perdamaian di Semenanjung Korea.

Harapan tersebut disampaikan warga Seoul itu karena ia dan rakyat Korea Selatan sudah lelah hidup di bawah kecemasan akan senjata nuklir dan perang. Tercatat pada 2017, Korea Utara meluncurkan 23 rudal  dalam 16 kali uji coba senjata nuklir.
  Kim Min-jae (21), mahasiswa tingkat akhir di suatu universitas khusus laki-laki di Seoul, Korea Selatan, saat idiwawancarai ANTARA di Zona Demiliterisasi (DMZ) Korea Selatan (30/11/2018). (ANTARA News/Azizah Fitriyanti)

Pandangan Kim Min-jae yang berubah itu juga didukung suatu survei independen pada 2018 yang menunjukkan hampir 80 persen rakyat Korea melihat Kim Jong-un sebagai sosok yang baik.

Kelompok pendukung Kim di Korea Selatan juga makin tumbuh sejak pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura pada Juni 2018.

Peneliti senior Asan Institute yang berbasis di Seoul dan Washington DC, Dr. James Kim, menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Korea bahkan menggambarkan pemimpin Korea Utara itu sebagai tokoh yang imut sekaligus “macho”.

“Jika Anda pergi ke Myeongdong, bukan tidak mungkin Anda akan menemukan boneka figurin Kim,” kata James Kim menyebut salah satu kawasan turis di Seoul.

Presiden Trump pernah menyebut Kim Jong-un sebagai “rocket man” saat ketegangan antara dua kedua meningkat setelah Kim meluncurkan rudal jarak jauh Hwasong-15 pada November 2017 yang menjangkau hingga Pulau Saipan, wilayah administrasi AS.

Namun, begitu pertemuan di Singapura terlaksana, sikap Trump berubah 180 derajat, dia memuji Kim sebagai sosok yang sangat terbuka dan pemimpin yang luar biasa. Trump juga mengaku kagum pada pemimpin Korea Utara itu atas cintanya kepada negerinya.

Padahal, di dalam negeri AS sendiri, negeri yang diancam akan “dilumatkan” oleh Korea Utara, sosok Kim Jong-un masih seperti ayah (Kim Jong-il) dan kakeknya (Kim Il-sung), yang dianggap sebagai diktator yang melanggar HAM dengan penjara kerja paksa yang tidak manusiawi, hukuman mati–bahkan pada anak-anak, hingga tuduhan bahwa ia sengaja membiarkan rakyatnya mati kelaparan.

Namun, citra Kim yang negatif itu tanpa sadar dipoles oleh Trump menjadi lebih baik sejak pertemuan di Singapura Juni 2018 lalu.

Dr. James Kim dalam pertemuan dengan jurnalis Asia-Pasifik peserta program Meridian International Center yang didanai Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa sikap Trump yang kerap memuji Kim merupakan taktik agar pemimpin Korea Utara itu mau duduk di meja perundingan. Sementara itu, Kim mengambil kesempatan pada gaya kepemimpinan Trump untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan pihaknya.
  Presiden Amerika Serikat Donald Trumo dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un meninggalkan tempat setelah menandatangani dokumen yang mengakui kemajuan pembicaraan dan berjanji untuk menjaga momentum yang ada, setelah pertemuan keduanya di Hotel Capella di Pulau Sentosa, Singapura, Selasa (12/6/2018). (REUTERS/Jonathan Ernst)

Di luar harapan yang tinggi terhadap kelanjutan pertemuan itu, kini AS dan Korut seperti menemui jalan buntu karena hingga akhir 2018, tidak ada pertemuan tingkat teknis untuk membahas perundingan denuklirisasi.

Peneliti Senior Kajian Asia Timur The Heritage Foundation Bruce Klingner mengatakan bahwa “pencitraan” Kim Jong-un oleh Trump menjadi blunder bagi Deklarasi Sentosa yang ditandatangani di Singapura.

Menurut mantan agen CIA di Korea itu, pujian Trump mungkin memang telah menjaga jalannya pertemuan tetap pada jalurnya, namun juga membuat masyarakat internasional melunakkan tekanan pada pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara, serta mendorong legitimasi Kim di kancah dunia.

“Seseorang yang oleh PBB disebut telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dideskripsikan (oleh Trump) sebagai orang yang cerdas, mencintai rakyatnya, telah saling jatuh cinta,” kata dia.

“Bahkan, Neville Chamberlain tidak menggambarkan Hitler mencintai rakyatnya, sosok yang pintar, dan bahwa Neville jatuh cinta pada Adolf,” lanjut Klingner mengacu pada mantan perdana menteri Inggris dan kanselir serta pemimpin Nazi Jerman di masa Perang Dunia II.

Citra Kim yang bergeser positif itu, menurut Peneliti Senior Foundation for Defense of Democracies Kolonel David Maxwell, merupakan buah pikiran saudarinya, Kim Yo-jong, yang juga menjabat deputi direktur Departemen Propaganda dan Agitasi Korea Utara.

Menurut mantan personel militer Angkatan Darat AS itu, dua bersaudara Kim telah sukses dalam membalikkan seluruh asumsi tentang pemimpin Korea Utara di mata dunia.

Dalam pertemuan dengan Presiden Moon Jae-in di desa gencatan senjata Panmunjom pada Mei 2018, Kim juga dinilai berhasil menampilkan sosok pemimpin yang pintar, ramah dan rendah hati.

“Sungguh mengesankan! Saya mengapresiasi rakyat Korea Selatan yang mengatakan ‘ini berbeda,’ bahwa mereka berharap (pada pertemuan itu). Semua orang menginginkan perdamaian dan berharap dia (Kim Jong-un) akan berubah,” kata Maxwell.

“Mungkin dia akan berubah, tapi saya pikir tidak,” lanjut dia.

Di wilayah perbatasan Korea Selatan dan Utara itu, Kim menampakkan kehangatan pada Moon, bagai seorang saudara yang kembali bertemu dengan kerabatnya yang lama berpisah.
  Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat ia pergi meninggalkan konferensi tingkat tinggi di desa gencatan senjata Panmunjom, Korea Utara, dalam foto yang disiarkan oleh Istana Kepresidenan Blue House, Sabtu (26/5/2018). (The Presidential Blue House/Handout via REUTERS)

Peneliti Senior bidang Korea dari Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang berbasis di washington DC, Dr. Sue Mi Terry, mengatakan citra Kim Jong-un terdongkrak oleh sikap Moon Jae-in yang memposisikan Korea Selatan sebagai pengacara Korea Utara.

Berulang kali Presiden Moon berperan sebagai pembawa pesan Kim bagi Trump dan sebaliknya, salah satunya yang disampaikan kepada media jelang kunjungan ke Selandia Baru pada awal Desember 2018. Trump memintanya menyampaikan pada Kim bahwa Trump memiliki pandangan yang bersahabat dengan Kim dan menyukainya.

Dalam pesan via Moon itu, Trump juga berharap Kim dapat menaati semua kesepakatan dari pertemuan Juni bersama-sama sehingga dia dapat membuat Kim mendapatkan yang dia inginkan.

Strategi Korea Selatan adalah keluar dari retorika “fire and fury,” istilah yang disebutkan Trump untuk menanggapi ketegangan yang meningkat dengan Korea Utara pada 2017, yakni ancaman untuk membalas dengan kekuatan yang besar yang berasal dari kemarahan.

“Karena itu saya memahami apa yang Presiden Moon coba lakukan, dia membuat Korea Selatan percaya bahwa asalkan mereka memperbaiki hubungan inter-Korea, maka situasi akan berubah. Kim akan melunak dan hadir dalam berbagai pertemuan,” kata dia.

Langkah Moon tersebut juga didukung Dewan Nasional Korea, lembaga legislatif Korea Selatan, yang kini juga dikuasai partai yang kini duduk di pemerintahan.

Ketua Dewan Nasional Korea Moon Hee-sang mengatakan Presiden Moon tengah membuat kemajuan dalam memperbaiki hubungan dengan Korea Utara, dan saat Kim Jong-un berkunjung ke Seoul untuk pertama kali, dia akan disambut dengan hangat. Kim diharapkan hadir di Seoul pada akhir 2018 lalu, namun gagal memenuhinya dan hingga kini belum ada kepastian kapan dia akan melaksanakan kunjungan itu.

Lebih lanjut, Terry memperingatkan jika tidak ada strategi yang jelas untuk meraih hasil yang terukur, terutama dari pemerintah AS, pertemuan-pertemuan itu hanya akan menjadi ajang pencitraan bagi Kim yang tanpa sadar turut dipoles oleh Trump dan Kim.

“Dia (Kim) ingin diperlakukan seperti pemimpin yang normal dari sebuah negara yang normal, dan Korea Selatan memberikan itu agar dia mau melunak dan maju ke perundingan, meskipun saat ini saya tidak melihat ada kesungguhan dari Korea Utara untuk menuju ke sana,” kata dia.

Tampaknya, kesungguhan Kim untuk berubah menjadi negosiator, alih-alih sekadar pencitraan, diuji pada awal tahun 2019 ini, saat pertemuan kedua dengan Trump benar-benar terlaksana guna menghasilkan suatu perjanjian yang jelas serta terukur untuk denuklirisasi dan peningkatan HAM di Korea Utara.

Baca juga: Kesempatan kedua bagi Trump-Kim raih momentum perundingan denuklirisasi

Baca juga: Jalan panjang menuju perdamaian Semenanjung Korea

Baca juga: Cerita kerinduan pada perdamaian Korea di seputar meja budejige

Oleh Azizah Fitriyanti
Editor: Rahmad Nasution
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemadaman listrik dan gelombang panas landa Sydney timur

Sydney (ANTARA News) – Pemadaman listrik melanda sekitar 45.000 rumah di wilayah masyarakat kelas atas di pinggiran timur Sydney pada Kamis saat perkiraan gelombang panas 40 derajat Celcius menerpa kota pelabuhan itu.

Media melaporkan orang-orang terperangkap di lift dan satu rumah sakit tidak mendapat pasokan listrik.

Perusahan pemasok listrik Ausgrid mengatakan petugas darurat tengah memeriksa penyebab meluasnya pemadaman saat Australia didera gelombang panas berkepanjangan selama beberapa pekan. Pemadaman listrik jarang terjadi di wilayah pinggiran timur pesisir itu

Pemadaman listrik melanda perumahan dan bisnis di pinggiran pesisir Bondi hingga ke area kelas atas Double Bay dan Woollahra. Kepolisian telah memperingatkan para pengemudi untuk berhati-hati karena puluhan lampu lalu lintas tidak berfungsi.

Ausgrid kemudian mengatakan listrik sudah dipulihkan ke 10.000 rumah di sekitar Double Bay. Ausgrid menyediakan pasokan listrik bagi lebih dari 1,7 juta pelanggan di pesisir timur.

Badan meteorologi Australia pada Kamis memperingatkan cuaca panas bisa berlangsung hingga akhir April, dengan sebagian besar wilayah negara itu memiliki peluang 70 persen dilanda suhu di atas rata-rata.

Gelombang panas di sepanjang wilayah tenggara Australia pada awal bulan ini telah memicu pemadaman di sejumlah wilayah dan membuat tarif listrik melonjak. Kebakaran lahan juga menghancurkan perumahan di negara bagian Tasmania.

Baca juga: Cuaca buruk NTT akibat tekanan rendah di Australia
Baca juga: Australia hadapi kekeringan panjang

 
Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H/Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sultan Pahang dilantik sebagai Raja Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA News) – Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri`ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dilantik sebagai Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong ke-16 dalam upacara adat di Istana Negara, Kamis.

Sultan Pahang menggantikan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V, yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.

Baca juga: Sultan Muhammad V mundur sebagai Raja Malaysia

Turut membaca sumpah pelantikan dan menandatangani surat sumpah jabatan adalah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebagai Wakil Yang di-Pertuan Agong.

Mereka berdua dipilih oleh para raja Melayu pada Musyawarah Khusus Majelis Raja-Raja ke-251 di Istana Negara pada 24 Januari 2019 untuk masa lima tahun, terhitung mulai Kamis (31/1).

Pelantikan dalam rangkaian Musyawarah Khusus Majelis Raja-Raja ke-252 tersebut dihadiri para sultan dan raja Melayu.

Musyawarah berlangsung di Balairung Seri, Istana Negara, pada 10.55 pagi, dipimpin Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan dihadiri semua raja Melayu. Sedangkan Sultan Kelantan, ia diwakili Tengku Mahkota Kelantan Tengku Dr Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra.

Mereka yang hadir adalah Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar; Sultan Kedah Sultan Salehuddin Almarhum Sultan Badlishah, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullail dan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin.

Selain itu, hadir Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir.

Turut hadir semua Yang Dipertua Negeri yaitu Tun Dr Mohd Khalil Yaakob (Melaka), Tun Abdul Rahman Abbas (Pulau Pinang), Tun Abdul Taib Mahmud (Sarawak) dan Tun Juhar Mahiruddin (Sabah).

Acara tersebut turut dihadiri Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad dan istri Tun Dr Siti Hasmah Mohamad Ali serta Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail.

Baca juga: Tiga orang penghina Raja Malaysia ditahan
 
 

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia layangkan nota protes kepada Vanuatu terkait Papua

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia telah melayangkan nota protes kepada pemerintah Vanuatu karena menyelundupkan pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda ke dalam delegasi mereka saat bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, nota protes tersebut dikirimkan karena Vanuatu dianggap tidak menghormati kedaulatan RI dengan mendukung gerakan separatis Papua.

“Yang penting kami protes bahwa ada satu prinsip dasar internasional yang sudah dia (Vanuatu) langgar. Kami sampaikan bahwa kami tidak akan mundur kalau sudah menyangkut kedaulatan negara,” kata Menlu usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis.

Indonesia menganggap tindakan Vanuatu yang memasukkan Benny Wenda ke dalam delegasinya dalam pertemuan dengan KT HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa pada 25 Januari lalu, tidak didasarkan pada maksud yang baik (good intention).

Kunjungan delegasi Vanuatu ke kantor KT HAM PBB dimaksudkan untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB.

Namun, Benny memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaimnya sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang, padahal dirinya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

Dalam pertemuan itu, Benny menjelaskan kepada Bachelet bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Ia kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah melalui petisinya tersebut.

Untuk merespons insiden ini, Duta Besar RI untuk PBB Hasan Kleib pada 30 Januari lalu telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan KT HAM PBB.

Dalam pembicaraan tersebut Bachelet menyampaikan keterkejutannya mengenai kehadiran Benny Wenda yang bukan merupakan anggota delegasi resmi UPR Vanuatu.

KT HAM juga kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda, termasuk melalui unggahan pada akun media sosialnya. 

“Kami tidak kaget dengan apa yang dilakukan oleh Benny Wenda. Pola yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu manipulatif dan fake news,” tutur Menlu Retno.

Menlu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam dan tidak akan mundur menghadapi gerakan separatis, seperti yang dilakukan Benny Wenda.

“Kami tidak akan pernah mundur apabila menyangkut masalah kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia,” ujar dia.

Baca juga: DPR kecam tindakan Vanuatu selundupkan Benny Wenda dalam delegasinya

Baca juga: Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen undang KT-HAM PBB ke Papua

Baca juga: Wapres soroti Vanuatu

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Filipina selenggarakan referendum untuk otonomi di wilayah selatan

Manila (Antara/Reuters) – Kaum Muslim di Filipina selatan memberikan suara, Senin (21/1), untuk referendum otonomi yang sudah lama dinantikan, puncak dari proses peramaian dan mengakhiri konflik puluhan tahun di wilayah yang miskin, dan banyak kelompk Islam garis kerasnya.

Sekitar 2,8 juta rakyat di wilayah Mindanao yang gampak memanas, diminta menjawab apakah mendukung rencana kelompok sempalan dan pemerintah yang akan menciptakan kawasan pemerintahan otonomi atau yang dikenal dengan nama Bangsamoro (negara Moro), mengacu pada nama yang diberikan penjajah Spanyol.

Jawaban “setuju” jelas sangat diharapkan untuk melimpahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan keuangan di kawasan konflik yang selama 40 tahun terakhir telah kehilangan lebih dari 120.000 nyawa, dan menyebabkan wilayah itu menjadi daerah termiskin di Asia serta riskan disusupi kelompok radikal.

Pemerintah pusat akan tetap memegang peran dalam pertahanan, keamanan, kebijakan luar negeri dan kebijakan keuangan serta menunjuk otoritas peralihan yang dijalankan Fron Pembebasan Islam Moro yang (MILF) kelompok sempalan yang diperkirakan akan mendominasi penataan baru setelah pemilu 2022.

“Kami yakin bahwa suara `setuju` akan menang,” kata ketua MILF Murad Ibrahim kepada CNN Filipina, Senin (21/1).

“Jika tidak ada manipulasi, tidak ada intimidasi, maka akan ada persetujuan yang luar biasa,” dia menambahkan.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerlukan dukungan yang besar, meskipun masih populer di antara rakyat, namun sejauh ini dia perlu berjuang untuk menempatkan ambisi kebijakannya.

Hasil pemungutan suara diperkirakan akan diketahui pada Jumat (25/1).

Meskipun rencana Bangasmoro dirundingkan pendahulunya, Duterto yang pernah menjabat walikota Davao di Mindanao selama 22 tahun, dipuji karena berhasil mendapatkan dukungan kongres, yang tidak didapatkan pemerintahan sebelumnya.

Pekan lalu Duterte mendesak para pemilih untuk menyetujui rencana itu, serta meyakinkan bahwa mereka menginginkan perdamaian, pembangunan dan kepemimpinan daerah yang “sangat mewakili dan memahami kebutuhan masyarakat Muslim.”

Para penyokong rencana itu mengatakan, ini akan memberikan amanat pada daerah dengan tingkat pekerja, pendadapatan, pendidikan dan pembangunan paling rendah di negara yang mayoritas Katolik itu dan yang selama ini dieksploitasi para bajak laut, penculik, kelompok bersenjata yang menyatakan setia pada kelompok ISIS.

MILF mencela para esktrimis dan mengatakan kekecewaannya atas proses devolusi yang lambat sebagai faktor penyebab pendudukan Kota Marawi oleh kelompok pemberontak yang setia pada ISIS pada 2017. Militer Filipina memerlukan waktu lima bulan untuk menghancurkan kelompok pemberontak melalui serangan besar-besaran dari darat dan udara.

Sejak saat itu, seluruh wilayah Mindanao berada dalam status darurat militer.

MILF dan pemerintah berharap bahwa otonomi akan mengarah pada investasi yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam, memperluas ekspor buah-buahan dan nikel, serta pengembangan industri minyak kelapa.

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taliban tewaskan belasan pasukan keamanan di pangkalan militer Afghanistan

Kabul, Afghanistan (Antara/Reuters) – Pemerintah Afghanistan mengatakan Taliban menewaskan sedikitnya 12 anggota pasukan keamanan dalam serangan bom mobil di pangkalan militer di Provinsi Maidan Wardak pada Senin (21/1).

Dua pria bersenjata yang berusaha memasuki komplek ditembak mati, seperti yang diungkap juru bicara gubernur Provinsi Maidan Wardak, Mohebullah Sharifzai.

“Mobil (ke dua), yang dilengkapi alat peledak, juga ditemukan dan dijinakkan,” kata dia.

Direktur kesehatan provinsi Mohammad Salem Asgharkhil mengatakan 28 anggota pasukan keamanan yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit.

“Melihat kerusakannya, jumlah korban tewas kemungkinan bertambah dan tim kesehatan kami masih melakukan pencarian korban,” kata juru bicara itu kepada Reuters.

Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, yang Juru bicara Taliban di Afghanistan, Zabihullah Mujahid, sebut telah menewaskan atau melukai puluhan orang.

Gerilyawan menggencarkan serangan dalam beberapa bulan terakhir dalam upaya menggulingkan pemerintah yang didukung Negara Barat dan mengembalikan hukum Islam garis keras versi mereka, bahkan saat pembicaaan dengan Amerika Serikat yang berupaya mengakhiri perang selama 17 tahun dipercepat.

Berada di lokasi yang strategis di sepanjang rute yang menghubungkan Kabul ke bagian selatan, Maidan Wardak menjadi tempat ajang pertunjukkan bom bunuh diri di ibu kota oleh gerilyawan yang mempunyai kendali atas desa-desa pegunungan terdekat.

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua awak hilang setelah kapal bocor di Fujian

Beijing, China (ANTARA News) – Sebanyak 11 awak kapal berhasil diselamatkan, namun dua lainnya masih belum ditemukan setelah satu kapal kargo mengalami kebocoran di perairan laut Provinsi Fujian, China, Senin (21/1).

Kantor SAR Donghai yang berada di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan China menyebutkan kebocoran lambung kapal kargo terjadi di wilayah perairan Kabupaten Dongshan, Provinsi Fujian, pada pukul 04.00 waktu setempat (03.00 WIB).

Seluruh awak kapal yang berjumlah 13 orang meninggalkan kapal dan mencebur ke laut untuk menyelamatkan diri, demikian laporan media resmi setempat.

Biro SAR mengerahkan satu unit helikopter dan satu unit kapal penyelamat ke lokasi kejadian.

Di tengah angin kencang, para personel SAR berhasil mengangkat lima awak kapal yang terkatung-katung di tengah samudera dengan menggunakan helikopter.

Sementara enam lainnya berhasil diselamatkan oleh kapal milik SAR untuk dibawa ke daratan terdekat.

Sampai saat ini, personel SAR masih terus berupaya melakukan pencarian dua awak kapal lagi yang belum ditemukan.

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AICHR sebut ASEAN belum berbagi tanggung jawab tangani isu Rohingya

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum menilai negara-negara ASEAN belum berbagi tanggung jawab untuk menangani isu pengungsi Rohingya asal Rakhine State, Myanmar.

“ASEAN selalu bilang ‘kita ini keluarga’, menjadi keluarga berarti harus berbagi tanggung jawab. Nah, saat ini saya tidak melihat pembagian tanggung jawab mengemuka dalam diskusi-diskusi ASEAN mengenai isu Rakhine,” kata Yuyun ditemui dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Rabu (23/1).

Cara ASEAN menyikapi isu Rohingya disebut berbeda dengan penanganan pengungsi Indocina pada 1975, dimana gelombang besar pengungsi Vietnam dan Kamboja mencari suaka di sejumlah negara.

Pada saat itu, Indonesia dan Filipina mengambil tanggung jawab untuk menerima para pengungsi Indocina salah satunya di Pulau Anambas, Kepulauan Riau.

Meskipun Yuyun tidak mendukung solusi yang sama diterapkan dalam penanganan pengungsi Rohingya saat ini, namun semangat kebersamaan dan bahu-membahu lebih ditunjukkan ASEAN pada saat menghadapi krisis pengungsi Indocina.

Kemauan politik dari negara anggota ASEAN perlu ditunjukkan, untuk melihat isu Rohingya sebagai persoalan yang harus ditangani bersama.

Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa isu Rohingya adalah persoalan regional yang harus segera diselesaikan agar tidak semakin menyebar dan mengganggu perkembangan ekonomi di kawasan.

“Semoga tahun keketuaan Thailand 2019 ini ada kesepakatan diantara negara-negara ASEAN untuk melibatkan diri dalam isu ini, tetapi memang yang paling penting adalah kemauan politik tidak hanya dari Myanmar tetapi dari negara lain untuk melihat ini sebagai isu kawasan,” kata Yuyun.

Baca juga: Presiden ajak ASEAN bantu atasi krisis Rohingya

Isu Rohingya kembali dibahas dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Chiang Mai, baru-baru ini.

Menlu Thailand Don Pramudwinai mengatakan ASEAN telah membuat kemajuan signifikan untuk melibatkan diri secara aktif dalam membantu Myanmar menangani situasi di Rakhine.

Namun, dia menambahkan bahwa penilaian lapangan ASEAN di Rakhine telah ditunda karena masalah keamanan.

Sejak akhir 2017, lebih dari 700 ribu warga Rohingya melarikan diri dari Rakhine State ke Bangladesh menyusul konflik yang melibatkan militer di negara bagian tersebut.

Militer Myanmar menyatakan mereka sedang melakukan operasi kontra-pertahanan untuk mengusir para militan yang telah menyerang sekitar 30 pos keamanan di negara bagian Rakhine.

Para pengungsi Rohingya saat ini terjebak di kamp-kamp yang padat di Cox’s Bazar, Bangladesh.

Isu Rohingya mengundang kecaman internasional karena banyak yang menggambarkan insiden itu sebagai krisis kemanusiaan yang paling cepat berkembang di dunia.

Baca juga: AICHR harapkan KTT ASEAN hasilkan konsensus Rohingya

Baca juga: Diplomasi kemanusiaan dalam krisis Rohingya

Baca juga: Kepala perwakilan PBB di Myanmar khawatirkan bentrokan di Rakhine

Baca juga: UNHCR sesalkan pendeportasian Rohingya oleh India
 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AICHR minta proses repatriasi warga Rohingya dilakukan secara teliti

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum meminta agar proses repatriasi warga etnis Rohingya dari kamp-kamp pengungsian di Cox’s Bazar, Bangladesh, ke Myanmar harus dilakukan secara teliti.

Berbagai aspek menyangkut proses repatriasi termasuk kebutuhan khusus bagi anak-anak dan warga lanjut usia, harus dipersiapkan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru setelahnya.

“Saya sangat memperhatikan repatriasi karena proses warga Rohingya kembali ke Myanmar bisa menjadi sangat berbahaya,” kata Yuyun dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Rabu (23/1).

Secara pribadi, Yuyun sebenarnya tidak mendukung repatriasi sebagai solusi menangani masalah pengungsi karena sesuai dengan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, tidak ada negara yang boleh mengusir atau mengembalikan (refouler).

Selain itu, perlu dilihat latar belakang pengungsi meninggalkan negara asalnya, misalnya, ancaman politik.

Untuk dapat menangani isu Rohingya, Indonesia berharap Myanmar bisa lebih terbuka dan fokus melihat warga Rohingya sebagai manusia tanpa perlu melihat identitas atau sejarah.

“Kalau kita melihat seseorang dengan esensi bahwa dia adalah manusia yang butuh tempat tinggal dan pengakuan dari pemerintah, itu sudah menjadi langkah yang baik untuk menyelesaikan persoalan,” tutur Yuyun.

Tetapi, jika repatriasi dinilai sebagai solusi terbaik untuk mengurangi persoalan menyangkut Rohingya, maka harus dipersiapkan secara teliti.

Baca juga: AICHR sebut ASEAN belum berbagi tanggung jawab tangani isu Rohingya

ASEAN terus berupaya membantu mengatasi krisis Rohingya, sejak konflik antara sipil dan militer meletus di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, sejak Agustus 2017.

Konflik tersebut menyebabkan lebih dari 700 ribu warga Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh, dan hingga saat ini mereka masih mendiami kamp-kamp pengungsian di Cox’s Bazar.

Meskipun Myanmar dan Bangladesh telah menyepakati repatriasi, namun hingga saat ini belum dapat ditindaklanjuti karena kunjungan tim penilai ke Rakhine tertunda dengan alasan keamanan.

Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, baru-baru ini, mengatakan proses repatriasi hanya bisa dimulai saat tercipta perdamaian dan stabilitas di Rakhine.

Meskipun belum ada kerangka waktu yang pasti untuk rencana repatriasi, ada sejumlah proyek yang diprakarsai oleh masing-masing negara anggota ASEAN untuk membantu orang-orang di negara bagian tersebut.

Baca juga: Indonesia terus dorong proses repatriasi warga Rohingya

Baca juga: Malaysia desak Rohingya segera dipulangkan ke Myanmar

Baca juga: Bangladesh tak banyak berharap pada donor asing untuk relokasi Rohingya

Baca juga: Menteri Bangladesh pesimistis repatriasi Rohingya bisa berhasil

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AICHR, AHA Centre koordinasi tangani pengungsi Rohingya

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum akan berkoordinasi dengan perwakilan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan tentang Penanggulangan Bencana (AHA Centre) terkait penanganan pengungsi Rohingya.

“AHA Centre perlu berkonsultasi dengan orang-orang atau lembaga yang punya keahlian di bidang HAM, untuk melengkapi kapasitasnya membantu pengungsi Rohingya,” kata Yuyun dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Rabu (23/1).

Sebagai satu-satunya lembaga regional yang mendapat mandat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dan membantu proses repatriasi warga Rohingya dari kamp-kamp pengungsian di Bangladesh ke Myanmar, AHA Centre perlu memastikan hak-hak warga Rohingya terpenuhi.

Menurut Yuyun, meskipun peran AHA Centre dalam bidang kemanusiaan dan penanganan bencana alam di Asia Tenggara sangat bagus, namun lembaga tersebut belum memiliki pengalaman untuk menangani bencana yang disebabkan ulah manusia (man-made disaster).

Karena itu, Yuyun berharap penanganan krisis Rohingya dapat lebih melibatkan banyak lembaga mengingat dimensi persoalan yang sangat kompleks.

“Artinya kita tidak bisa melihat isu ini dari satu perspektif saja,” kata dia.

Baca juga: Indonesia-Australia bahas dukungan pembangunan Rakhine State melalui AHA Centre

Baca juga: AICHR minta proses repatriasi warga Rohingya dilakukan secara teliti

Baca juga: AICHR sebut ASEAN belum berbagi tanggung jawab tangani isu Rohingya

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

China pertanyakan konsep Indo-Pasifik ASEAN

Jakarta (ANTARA News) – Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan bahwa China mempertanyakan konsep Indo-Pasifik yang diajukan Indonesia untuk diadopsi oleh ASEAN.

“Tanggapan mereka tidak positif, tetapi juga tidak mendukung,” kata Dino dalam diskusi yang diselenggarakan FPCI di Jakarta, Kamis (24/1).

Dalam diskusi bertajuk “China after 40 Years of Reforms: Impressions from China Policy Group (CPG) Visit to China” tersebut, Dino memaparkan beberapa poin hasil kunjungannya ke China pada Desember 2018.

China, menurut Dino, tidak menolak konsep Indo-Pasifik yang menekankan pada prinsip keterbukaan, inklusivitas, transparansi, menghormati hukum internasional, dan sentralitas ASEAN, tetapi juga tidak merasa nyaman dengan konsep tersebut.

Konsep Indo-Pasifik pertama dipopulerkan oleh Amerika Serikat untuk menyaingi pengaruh China yang gencar menjalankan proyek-proyek infrastruktur bernilai triliunan dolar AS melalui Belt and Road Initiative (BRI).

Setelah AS, beberapa negara termasuk Indonesia berupaya mengembangkan konsepnya masing-masing mengenai Indo-Pasifik, untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Asia Tenggara di tengah tarik-menarik konstelasi kekuatan dunia.

“China belum mencerna konsep Indo-Pasifik dengan baik, tetapi mereka mengakui bahwa ini adalah konsep yang penting,” ujar Dino.

Tantangan untuk pengembangan konsep Indo-Pasifik saat ini, menurut dia, adalah membentuk fondasi konsep yang inklusif.

Konsep Indo-Pasifik ASEAN tidak boleh mencangkok konsep negara atau blok lain.

“Selain itu, kesetaraan harus menjadi bagian dalam dokumen konsep karena prinsip yang dipegang di kawasan. Kita memperlakukan siapapun sama, tidak pernah memandang rendah siapapun,” kata mantan wakil menteri luar negeri RI itu.

Dalam kunjungan ke China bersama dengan CPG, Dino melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri China Kong Xuanyou, Deputi Penelitian Kebijakan pada Departemen Internasional Partai Komunis China (CPC) Huang Yihua, serta sejumlah think-tank, seperti  China Institute of International Studies (CIIS), China Institute of Contemporary International Relations (CICIR), Guangdong University, dan Guangdong Institute for International Strategies (GIIS).

CPG adalah kelompok yang terdiri dari pejabat pemerintah, pakar, dan akademisi, yang terlibat dalam diskusi rutin untuk melacak perkembangan di China dan juga Indonesia.

Baca juga: Indonesia dorong penyelesaian konsep Indo-Pasifik ASEAN

Baca juga: Indonesia ajak ASEAN dan mitranya kembangkan konsep Indo-Pasifik

Baca juga: Pentingnya sentralitas ASEAN dalam konsep Indo-Pasifik

Baca juga: Indonesia yakin kerja sama ASEAN dalam lingkup Indo-Pasifik dapat direalisasikan

Baca juga: ASEAN harus sampaikan pandangan kolektif mengenai Indo-Pasifik

Baca juga: Ada momentum bagi Indo-Pasifik di tengah perang dagang AS-China

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Keluarga kerajaan Malaysia memilih raja baru

Kuala Lumpur (ANTARA News) – Anggota keluarga kerajaan Malaysia pada Kamis memilih Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah sebagai raja baru, setelah tanpa diduga raja yang lama menyatakan turun takhta.

Sultan Abdullah (59) yang memerintah Pahang di wilayah tengah, akan secara resmi mengambil alih mahkota pada 31 Januari, untuk jangka waktu kepemimpinan selama lima tahun, menurut pengurus kekuasaan.

Malaysia adalah negara kerajaan dan raja menjalankan tugas-tugas adat, termasuk sebagai wali Islam di negara mayoritas Islam tersebut.

Persetujuan dari raja diperlukan untuk penunjukkan seorang perdana menteri serta sejumlah jabatan penting lainnya.

Sembilan kerumahtanggan kerajaan Malaysia bergiliran menyiapkan raja yang akan dipilih melalui Dewan Penguasa, beranggotakan sembilan kerumahtanggaan, yang biasanya dipimpin seorang sultan.

Seorang raja akan dipilih untuk masa tugas selama lima tahun.

Kepala keluarga kesultanan Pahang merupakan giliran berikutnya dalam garis pewaris takhta dari mantan raja, Sultan Muhammad V, yang merupakan pemuka dari Kesultanan Kelantan.

Sultan Muhammad turun takhta bulan ini setelah hanya memegang mahkota selama dua tahun. Pertama kalinya terjadi bahwa seorang raja mundur sebelum menyelesaikan masa tugasnya.

Tidak ada alasan yang disampaikan atas keputusan itu. Pernyataan pengunduran diri muncul hanya beberapa saat setelah foto-foto, yang memperlihatkan pernikahannya dengan perempuan Rusia, muncul di media sosial pada Desember.

Unggahan foto-foto itu menyebutkan istri barunya bernama Oksana Voevodina, pemenang pemilihan Putri Moskow 2015.

Raja baru, Sultan Abdullah meneruskan kekuasaan ayahnya, yang sedang sakit, sebagai Sultan Pahang pada pekan lalu.

Kenaikannya pada kesultanan Pahang mengisyaratkan bahwa dia akan mengambil alih posisi sebagai raja baru.

Sultan Abdullah menjadi pengawas dalam dewan sepakbola serta ketua Federasi Hockey Asia.

Baca juga: Sultan Muhammad V mundur sebagai Raja Malaysia

 
Sumber: Reuters
Penyunting: Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KBRI Beijing punya Atase Laut

Beijing (ANTARA News) – Kedutaan Besar RI di Beijing memiliki Atase Angkatan Laut dan merupakan yang pertama kalinya sejak normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan China pada 1990.

Kolonel (Mar) Siswo Harsno yang sebelumnya bertugas di Brigade Infanteri Cilandak ditunjuk untuk menempati pos baru sebagai Atase Angkatan Laut KBRI Beijing.

“Ini bagian dari implementasi kerja sama komperehensif strategis Indonesia dengan China,” kata Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun kepada Antara di Beijing, Jumat.

Meskipun normalisasi hubungan diplomatik berlangsung sejak 1990 setelah sempat dibekukan sejak 1965, Indonesia dan China baru menjalin kerja sama komperehensif strategis pada 2013.

Kerja sama strategis tersebut meliputi penguatan tiga pilar, yakni bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi, dan bidang sosial dan budaya.
 
https://www.antaranews.com/berita/780559/athan-kbri-beijing-naik-satu-tingkat
Implementasi kerja sama di bidang politik dan keamanan juga ditunjukkan dengan kenaikan satu tingkat Atase Pertahanan KBRI Beijing dari yang sebelumnya kolonel menjadi brigadir jenderal atau jenderal bintang satu.

Pada Desember 2018, hal itu sudah dilakukan bertepatan dengan berakhirnya masa tugas Atase Pertahanan KBRI Beijing yang lama Kolonel (Inf) Sjasul Arif.

“Dengan ‘upgrade’ itu, maka semua matra TNI harus ada di KBRI Beijing. Sekarang sudah ada (Angkatan) Darat, Udara, dan Laut,” kata Atase Pertahanan KBRI Beijing Brigjen TNI Kuat Budiman yang baru sebulan menjabat menjelang pergantian tahun lalu bersama dengan Atase Angkatan Udara Kolonel (Pnb) Eko Adi Nugroho yang menggantikan Kolonel (Sus) Basuki Wibowo.

Selain KBRI Beijing, beberapa posisi Athan lainnya yang naik satu tingkat dari kolonel menjadi brigadir jenderal, di antaranya di KBRI Washington DC (Amerika Serikat), KBRI Canberra (Australia), dan KBRI Riyadh (Arab Saudi).

Menurut Kuat, posisi Atase Pertahanan Kedutaan Besar China di Jakarta sudah lebih dulu dinaikkan. Saat ini Atase Pertahanannya dijabat oleh seorang pejabat Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) berpangkat senior kolonel yang setara dengan jenderal bintang satu di Indonesia. 

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Delapan orang tewas dalam dua ledakan di Jolo, Filipina

Kota Zamboanga, Filipina(Antara/PNA-OANA) – Dua ledakan granat di luar satu gereja di pusat kota Jolo, Sulu, Filipina Selatan, menewaskan delapan orang –termasuk lima prajurit– dan melukai tujuh orang lagi pada Ahad, kata polisi.

Inspektur Senior Polisi Pablo Labra II, Direktur POlisi Sulu, mengatakan kedua ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 08.28, Ahad, di luar Our Lady of Mount Carmel Cathedral, saat missa sedang berlangsung.

Labra mengatakan mereka belum bisa memastikan apakah peristiwa itu adalah perbuatan anggota Abu Sayyaf dan apakah granat tersebut dilemparkan oleh tersangka yang mengendarai sepeda motor.

Nama prajurit yang tewas, serta enam prajurit yang cedera, belum diketahui, kecuali mereka berasal dari Batalion Infantri Ke-35 Angkatan Darat yang bertugas untuk mengamankan gereja itu yang berada di Barangay Walled City, kata Labra.

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Filipina, PNA –yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang, Labra mengatakan ketiga warga sipil yang tewas dan satu orang lagi, yang termasuk di antara tujuh orang yang cedera, adalah pejalan kaki.

Polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut.

Labra menyatakan tentara dan personel polisi tambahan telah dikerahkan untuk menjaga kedamaian dan ketenangan di pusat kota Jolo, setelah ledakan.

Sementara itu, Kepala PNP Direktur Jenderal Oscar Albayalde mengutuk kedua pemboman di Jolo pada Ahad pagi tersebut. Ia meyakinkan bahwa keadilan akan ditegakkan sesegera mungkin.

Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua ledakan bom di Filipina selatan tewaskan 21 orang

Manila (ANTARA News) – Dua bom saat misa Minggu di sebuah gereja di Filipina selatan menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai 71 lainnya, kata pejabat keamanan.

Peristiwa itu terjadi beberapa hari setelah referendum otonomi di wilayah mayoritas Muslim itu dimenangkan suara “Ya” (mendukung).

Ledakan pertama muncul di dalam katedral di Jolo, di Provinsi Sulu, disusul ledakan kedua di tempat parkir mobil, hingga menewaskan personel militer dan warga sipil, kata pejabat.

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Pengeboman terjadi setelah muncul pengumuman pada Jumat, yang menyebutkan bahwa daerah itu, wilayah mayoritas Muslim di negara yang mayoritas penduduknya memeluk Katolik, mengesahkan rencana pemerintahan mandiri pada 2020. Langkah tersebut meningkatkan harapan perdamaian di negara itu, yang beberapa wilayahnya dilanda konflik, sekaligus salah satu negara termiskin di Asia.

Referendum pada Senin lalu menghasilkan 85 persen suara dukungan bagi pembentukan wilayah otonomi bernama Bangsamoro. Meskipun Sulu menjadi salah satu dari sedikit daerah yang menolak otonomi, daerah itu tetap akan menjadi bagian entitas baru tersebut.

Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menyebut serangan itu sebagai tindakan pengecut dan meminta warga setempat untuk waspada dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencegah terorisme menang.

“Kami akan menggunakan kekuatan penuh hukum untuk mengadili para pelaku di balik insiden ini,” kata Lorenzana dalam sebuah pernyataan.

Warga sipil menanggung serangan itu, yang juga menewaskan tujuh tentara.

Juru Bicara Komando Militer Mindanao Barat Kolonel Gerry Besana mengatakan pemeriksaan material bom akan mengungkap dalang serangan.

Kepala Kepolisian Nasional Oscar Albayalde mengatakan gerilyawan kelompok Abu Sayyaf kemungkinan terlibat dalam insiden itu.

“Mereka ingin menggangu keamanan dan ketertiban, mereka ingin unjuk kekuatan dan menabur kekacauan,” kata Albayalde di radio.

Jolo adalah benteng Abu Sayyaf, yang dikenal lewat serangkaian pengeboman dan kebrutalan, serta berbaiat kepada ISIS. Gerilyawan kelompok itu juga sering terlibat dalam pembajakan dan penculikan.

Referendum pekan lalu digelar pada masa-masa kritis Filipina, yang berharap dapat mengakhiri konflik separatis puluhan tahun di Mindanao yang menurut para ahli telah meningkatkan ekstremisme.

Konflik itu dikhawatirkan dapat menarik gerilyawan asing ke Mindanao untuk memanfaatkan perbatasan yang rapuh, hutan dan pegunungan, serta melimpahnya persenjataan, sebut Reuters.

Baca juga: Enam orang tewas dalam serangan bom mobil di Filipina

Baca juga: Enam tewas dalam ledakan bom malam tahun baru di Filipina

(Uu.KR-IWY/T008) 

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Putaran baru perundingan perdamaian Afghanistan dijadwalkan 25 Februari

Doha (ANTARA News) – Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan, Minggu (27/1), putaran baru pembicaraan perdamaian antara Taliban Afghanistan dan Amerika Serikat untuk sementara dijadwalkan berlangsung pada 25 Februari, setelah rancangan perjanjian dicapai untuk kemungkinan mengakhiri perang terpanjang Amerika Serikat.

“Kedua belah pihak sepakat akan berkumpul kembali untuk sementara pada 25 Februari,” kata pejabat tersebut kepada Reuters.

Rancangan kesepakatan, yang disetujui setelah enam hari pembicaraan pekan lalu, menetapkan bahwa pasukan Amerika Serikat akan angkat kaki dalam kurun waktu 18 bulan sejak kesepakatan itu ditandatangani. Perkembangan itu berpotensi mengakhiri perang selama lebih dari 17 tahun setelah pasukan pimpinan AS menyerbu Afghanistan.

Menurut beberapa sumber Taliban, kelompok tersebut memberikan jaminan bahwa Afghanistan tidak akan diizinkan untuk dimanfaatkan oleh kelompok Al Qaida dan kelompok ISIS untuk menyerang Amerika Serikat dan sekutunya -tuntutan utama dari Washington.

Progres yang dilaporkan tersebut datang ketika Taliban terus melancarkan serangan hampir setiap hari terhadap pemerintah Afghanistan yang didukung negera Barat beserta pasukan keamanannya.

Kendati kehadiran pasukan asing pimpinan AS memberikan pelatihan, arahan dan membantu mitra Afghanistan mereka, Taliban memiliki kendali di hampir setengah wilayah Afghanistan.

Baca juga: Taliban Afghanistan tolak pertemuan dengan utusan AS di Pakistan
Baca juga: Taliban tewaskan belasan pasukan keamanan di pangkalan militer Afghanistan

Sumber: Reuters
Penyunting: Asri Mayang Sari/Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

China selamatkan Rp22 triliun dari tangan koruptor

Beijing (ANTARA News) – Pemerintah China berhasil menyelamatkan aset negara senilai 10,5 miliar RMB atau sekitar Rp22,05 triliun dari tangan koruptor dan penerima suap sejak 2014.

Selama 2018, sebanyak 1.335 pelaku korupsi dan penerima suap telah kembali ke China dari persembunyiannya di berbagai negara, menurut laporan yang dirangkum dari sejumlah media resmi setempat, Senin.

Pada bulan Juni tahun lalu saja, China telah mengeluarkan daftar 50 pejabat korupsi dan pelaku kejahatan ekonomi.

Dari jumlah itu, sebanyak enam di antaranya telah menyerahkan diri ke China hingga 15 Januari 2019.

Mantan pejabat Dinas Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial Pemerintah Provinsi Jilin, Pei Zhanrong, Senin, juga secara sukarela pulang ke kampung halamannya setelah melarikan diri ke luar negeri selama hampir dua tahun.

Perempuan berusia 65 tahun yang pernah mengepalai Divisi Penempatan Pejabat Militer dan Deputi Pengawas Dinas SDM dan Keamanan Sosial Pemprov Jilin itu melarikan diri ke luar negeri setelah diduga menerima suap pada Maret 2017.

Pada Juni 2017, Kejaksaan Tinggi Jilin melakukan penyelidikan terhadap Pei sebelum namanya dimasukkan dalam daftar pencarian orang, demikian bunyi pernyataan Komisi Pusat Pengawasan Disiplin (CCDI) Partai Komunis China.

Pei bersikap kooperatif dan bersedia mengembalikan uang yang diduga didapat dengan cara ilegal.

Pada tahun lalu, China telah menandatangani kesepakatan bersama (MoU) kerja sama penindakan korupsi dengan 50 negara. Pada tahun ini kesepakatan dicapai dengan enam negara. (T.M038)

1 RMB = Rp2.100

Baca juga: China janji berantas korupsi di bidang pendidikan, kesehatan

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penumpang Qantas minta sepeda olahraga untuk penerbangan Sydney-London

Singapura (ANTARA News) – Perusahaan penerbangan Australia Qantas Airways LLtd pada Senin mengatakan bahwa para pelanggannya menyarankan agar di dalam penerbangan disediakan sepeda olahraga dan sejumlah program relaksasi virtual untuk mengisi waktu dalam penerbangan langsung Sydney-London selama 20 jam.

Maskapai tersebut akan memesan pesawat jet Airbus SE A350 atau Boeing 777X , yang mampu menjelajah dalam penerbangan terlama di dunia pada tahun ini, dengan rencana penerbangan perdana pada 2022.

Hasil penelitian dan survei terhadap para pelanggan, yang sudah pernah terbang terus menerus selama 17 jam pada rute Perth-London, memperlihatkan bahwa urusan kesehatan dan kebugaran menjadi perhatian utama, demikian dinyatakan Qantas.

Para penumpang juga menyarankan ruang untuk berolahraga ringan, pemasangan pelantang telinga (headset) nirkabel antibising serta kafetaria yang menyediakan cemilan dan minuman, kata perusahaan penerbangan itu.

“Para pelanggan membagikan gagasan-gagasan yang luar biasa dan penuh daya khayal, yang menjadi tantangan bagus dan membantu kami berpikir di luar kebiasaan serta mendefinisi ulang tentang pegalaman perjalanan jarak jauh,”  kata Perancang Industri QantasPer David Caon.

Untuk penerbangan Perth-London yang dimulai tahun lalu, Qantas menawarkan kelas pelemasan otot selama 15 menit di ruang singgah Perth, dengan rata-rata 80 persen kepesertaan.

Menu makan dan penerangan di dalam ruang pesawat juga dirancang mengikuti waktu-tubuh.

Perusahaan penerbangan pesaingnya, Singapore Airlines Ltd , mempekerjakan perusahaan kesehatan Canyon Brand untuk mengatur menu makanan. Singapore Airlines juga memandu latihan pelemasan otot melalui sistem hiburan penerbangan selama 19 jam dari Singapura ke New York, yang dibuka kembali setelah lima tahun dihentikan.

Namun, kedua penerbangan tersebut tidak menyediakan memberi ruang untuk berolahraga di dalam pesawat dalam pelayanan penerbangan jarak jauh yang saat ini sudah ada.

Direktur Eksekutif Internasional Qantas Alison Webster mengatakan pihak maskapainya sedang mengkaji keinginan penumpang untuk penerbangan Sydney-London serta merancang ruang penumpang dengan cara yang bisa “memenuhi keinginan penumpang dan sekaligus sesuai dengan kepentingan usaha perusahaan penerbangan.”

Baca juga: Qantas tambah kursi di penerbangan Sydney – Bali

Sumber: Reuters
Penyunting: Maria Dian A/Eliswan Azly

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga AS bocorkan data ribuan penderita HIV Singapura

Singapura (ANTARA News) – Seorang warga Amerika Serikat (AS) yang mengidap HIV telah membocorkan secara daring nama 14.200 warga Singapura dan warga negara-negara asing lainnya di negara kota itu yang mengidap HIV, kata Kementerian Kesehatan Singapura pada Senin.

Kemenkes Singapura mengatakan warga AS itu, bernama Mikhy Farrera Brochez, pernah tinggal di Singapura sejak 2008 dan pada 2017 didakwa dengan sejumlah pelanggaran narkoba dan penipuan, termasuk berbohong kepada Kementerian Tenga Kerja mengenai status HIV-nya.

Brochez adalah pengidap HIV dan memanfaatkan sampel darah rekannya, dokter berkewarganegaraan Singapura, untuk lolos dari sejumlah tes agar dia bisa bekerja di Singapura, kata Kemenkes. Menurut Kemenkes, rekannya sebelumnya mengakses data HIV untuk pekerjaannya.

Brochez memiliki informasi yang kemungkinan berasal dari data HIV itu, kata Kemenkes. Pernyataan Kemenkes itu tidak menyebut bagaimana Brochez mendapatkan data atau motifnya melakukan pembocoran data itu. Mereka hanya mengatakan rekan Brochez diyakini “melakukan kelalaian” terhadap informasi itu.

Bocoran itu terkait dengan 5.400 warga Singapura yang didiagnosis dengan HIV hingga Januari 2013 dan 8.800 warga negara asing yang didiagnosis sampai Desember 2011.

Kepolisian kini menyelidiki Brochez dan otoritas mengupayakan bantuan dari negara lain, menurut pernyataan Kemenkes, tanpa merici negara yang dimaksud.

Reuters belum bisa menghubungi Brochez untuk meminta keterangan.

Kemenkes mengatakan pihaknya bekerja sama dengan “pihak-pihak terkait” untuk memblokir akses ke informasi itu, tanpa menyebut di mana data itu dibocorkan.

Pembocoran itu terjadi hanya beberapa bulan setelah Singapura mengungkap serangan siber terburuk dalam sejarah negara itu. Saat itu, para peretas menyusup ke dalam bank data kesehatan pemerintah. Meskipun demikian, pembocoran informasi HIV tersebut tidak terkait dengan pelanggaran siber itu.

Baca juga: Orang dengan HIV AIDS terancam tidak bisa konsumsi obat antiretroviral
Baca juga: ODHA masih ditekan stigma negatif di tempat kerja

Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H/Eliswan Azly

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konsensus ASEAN belum pengaruhi kemajuan perlindungan pekerja migran

Jakarta (ANTARA News) – Sebuah studi yang dirilis oleh Human Rights Working Group (HRWG) menunjukkan bahwa Konsensus ASEAN mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran yang disepakati oleh negara-negara anggota di Filipina pada November 2017, belum efektif diterapkan sesuai tujuannya.

“Implementasi itu jadi soal domestik kalau di ASEAN,” kata Manajer Program Advokasi HAM ASEAN HRWG Daniel Awigra dalam peluncuran buku berjudul “Migrant Workers’ Rights in ASEAN Region: A Baseline Study” di Jakarta, Selasa (29/1).

Sifat konsensus yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dinilai sulit untuk memastikan perlakuan adil dan perlindungan terhadap pekerja migran dari pelecehan, eksploitasi dan kekerasan.

Dokumen ini dianggap cacat dalam sejumlah hal, antara lain, beberapa pasal dalam konsensus memberi ruang bagi negara-negara anggota untuk menerjemahkan ke dalam peraturan nasional mereka.

“Ini menjadi masalah besar karena sebagian besar hukum atau peraturan nasional tidak mematuhi standar internasional HAM. Apalagi membicarakan HAM yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap, bagi mereka (negara-negara ASEAN) itu beban,” ujar Daniel.

Selain itu, Konsensus ASEAN yang dikritik karena proses penyusunannya tidak melibatkan pekerja migran sebagai pemangku kepentingan utama,  juga tidak mengatur mekanisme pemantauan atau peninjauan partisipatif.

Proses penyusunannya saja, menurut Daniel, jauh dari semangat komunitas ASEAN yang berorientasi dan berpusat pada rakyat.

Mengacu pada berbagai kelemahan Konsensus ASEAN, HRWG menilai pemerintah negara-negara anggota perlu membuat prioritas kerja yang bisa dijalankan bersama.

Negara-negara ASEAN perlu memprioritaskan aspek perlindungan HAM bagi pekerja migran, daripada hanya melihat pada aspek ekonomi melalui remitansi yang dihasilkan para pekerja migran bagi pemasukan negara.

“Masalahnya kalau mereka ngotot membicarakan pembangunan ekonomi tanpa tanggung jawab HAM itu percuma saja yang namanya implementasi konsensus,” kata Daniel.

Baca juga: Indonesia dorong rencana aksi konsensus pekerja migran

Baca juga: Penerimaan remitansi tahun ini diprediksi meningkat, tingkatkan perlindungan pekerja migran

Migrasi tenaga kerja merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara asal dan tujuan ASEAN. 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan saat ini terdapat 20,9 juta pekerja migran ASEAN dan 6,9 juta orang diantaranya bermigrasi antarnegara ASEAN.

Sebanyak 80 persen pekerja migran intra-ASEAN bekerja pada sektor-sektor berupah rendah, padat karya seperti pertanian, perikanan, pekerjaan rumah tangga, manufaktur, konstruksi, rumah sakit, dan layanan makanan.

Para pekerja tersebut rentan menjadi korban berbagai pelanggaran HAM dan perdagangan manusia.

Baca juga: Migrant-Care serukan ASEAN lindungi pekerja migran

Baca juga: ILO soroti pentingnya sistem perlindungan pekerja migran
 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pekerja migran di ASEAN butuh perlindungan lebih kuat dari MoU bilateral

Jakarta (ANTARA News) – Human Rights Working Group (HRWG) menilai pekerja migran di ASEAN membutuhkan perlindungan yang lebih kuat dari sekadar nota kesepahaman (MoU) bilateral yang dinilai terlalu lemah untuk melindungi hak-hak pekerja karena sifatnya informal dan proses negosiasinya tidak terbuka.

“Masalahnya dengan MoU bilateral, negosiasinya akan tergantung pada siapa yang lebih kuat diantara dua negara yang bersangkutan. Selain itu, isi perjanjiannya juga tidak mudah diakses publik,” kata peneliti HRWG Avyanthi Azis dalam peluncuran buku berjudul “Migrant Workers’ Rights in ASEAN Region: A Baseline Study” di Jakarta, Selasa (29/1).

Di negara-negara anggota ASEAN, MoU bilateral telah menjadi mode tata kelola yang dominan dalam mendorong perlindungan hak-hak pekerja migran.

Sayangnya, Avyanthi melanjutkan, MoU bilateral biasanya hanya menekankan pada penempatan pekerja migran di negara tujuan, bukan pada aspek perlindungannya.

Dibandingkan MoU bilateral, HRWG merekomendasikan konvensi atau perjanjian multilateral yang wajib diterjemahkan ke dalam undang-undang atau peraturan nasional yang lebih kuat secara hukum.

“Sebenarnya yang paling kuat itu konvensi, contohnya konvensi tentang perdagangan manusia. Itu ditranslasikan ke hukum nasional juga ‘kan karena Indonesia punya UU yang kemudian meratifikasi konvensi itu, sehingga bisa memperkuat perlindungannya,” ujar Avyanthi.

Di antara sepuluh negara anggota ASEAN, hanya Indonesia dan Filipina yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Filipina juga menjadi satu-satunya negara ASEAN yang telah meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 189 tentang Pekerjaan Rumah Tangga.

Baca juga: ILO soroti pentingnya sistem perlindungan pekerja migran

Meskipun dinilai terlalu lemah, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyatakan MoU bilateral tetaplah suatu dokumen yang memiliki kekuatan hukum.

MoU bilateral perlindungan pekerja migran Indonesia dengan sejumlah negara, menurut dia, selalu mengatur mengenai tiga hal, yaitu kontrak kerja antara pekerja dan pengguna jasa, kepatuhan terhadap prinsip dasar HAM, serta pemajuan hak-hak keluarga para pekerja migran.

“Kami juga berusaha memastikan agar anak-anak para pekerja migran mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan selama ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri,” kata Putri.

Baca juga: Konsensus ASEAN belum pengaruhi kemajuan perlindungan pekerja migran

Baca juga: Migrant-Care serukan ASEAN lindungi pekerja migran

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Inggris luncurkan Program Energi Rendah Karbon dan Reformasi Ekonomi di ASEAN

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Negara Inggris untuk Asia Pasifik Mark Field meluncurkan program untuk mendukung transisi energi rendah karbon dan refomasi ekonomi di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Dua inisiatif diluncurkan sekaligus, yakni Program Energi Rendah Karbon Asia Tenggara dan Program Reformasi  Ekonomi Asia Tenggara, yang bernilai total 34 juta poundsterling (sekitar Rp680 miliar) dan akan dilaksanakan melalui skema pendanaan Inggris, Prosperity Fund.

Pengumuman pendanaan itu disampaikan setelah pertemuan antara Field dan Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi di Inggris pekan lalu.

“Investasi Inggris di Asia Tenggara melebihi investasi kami di China dan India  digabungkan. Bisnis ASEAN secara kolektif berada di peringkat ketiga terbesar sebagai  investor Asia di Inggris, oleh karena itu meningkatkan hubungan dengan ASEAN adalah  prioritas kami,” kata Field seperti dikutip dari keterangan tertulis Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang diterima ANTARA pada Selasa (29/1).

“Itulah sebabnya kami akan membuka Misi Inggris untuk ASEAN yang baru di Jakarta,” kata Field mengenai rencana penerapan program itu.  

Dalam pertemuan itu, Field  dan Lim membahas sejumlah fokus kerja sama seperti teknologi  finansial dan keuangan hijau, pengembangan kota pintar, kemanan siber, serta pendidikan  dan peningkatan kerja sama pertahanan.

Di Inggris, Lim juga bertemu dengan beberapa tokoh penting seperti Menteri Kantor Kabinet  David Lidington, Utusan Dagang Perdana Menteri, dan beberapa pebisnis Inggris.

Kunjungan Lim merupakan tindak lanjut dari serangkaian kegiatan tahun ini, termasuk  pidato oleh menteri luar negeri Inggris di Singapura, dan pertemuan sekretaris jenderal  Inggris yang didampingi sepuluh diplomat tinggi Inggris saat mengunjungi Sekretariat  ASEAN di Jakarta.

Baca juga: Inggris akan buka kantor perwakilan untuk ASEAN di Jakarta

Lebih lanjut, Program Reformasi Ekonomi senilai 19 juta  poundsterling akan membantu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mempromosikan lingkungan bisnis yang lebih adil dan mendukung pasar keuangan yang kurang berkembang.

Sementara Program Energi Karbon senilai 15 juta poundsterling, akan memungkinkan  mitra-mitra Inggris untuk bekerja dengan para ahli dari Inggris dalam menangani transisi  rendah karbon dalam negeri yang cukup mendesak.

Di Indonesia, Program Reformasi Ekonomi Asia Tenggara akan memberikan saran-saran teknis  dan pengembangan kapasitas tentang kekayaan intelektual (KI), kebijakan persaingan,  pengadaan internasional dan standar perdagangan, Teknologi Keuangan (FinTech), dan  standar akuntansi.

Sementara Program Energi Rendah Karbon Asia Tenggara, akan memberikan dukungan kebijakan, pengembangan kapasitas dan bantuan teknis untuk memfasilitasi aliran keuangan hijau yang  akan mendukung transisi rendah karbon Indonesia.
 

Pewarta: I Wayan Yoga H
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kesempatan kedua bagi Trump-Kim raih momentum perundingan denuklirisasi

(ANTARA News) – Hampir satu bulan di tahun 2019 terlewati tanpa adanya pertemuan tingkat tinggi kedua antara Presiden Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang digadang-gadang akan terlaksana di awal Januari.

Padahal, dalam pesan awal tahun yang disiarkan melalui televisi nasional Korea Utara pada 31 Desember 2018, Kim mengatakan siap melakukan negosiasi yang menghasilkan “Sesuatu seperti yang diharapakan dunia.” Meskipun tanpa menjelaskan detail hasil yang diharapkan tersebut, banyak pihak menilai pernyataan tersebut sinyal positif dari Kim untuk melanjutkan proses perundingan.

Selain belum adanya kepastian akan pertemuan kedua Trump-Kim setelah yang pertama di Singapura, Juni 2018, Kim juga mangkir dari janjinya untuk mengunjungi Seoul paling lambat Desember 2018, yang sebetulnya akan menjadi pertemuan keempat dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

Terkait hal itu, Kim telah mengutarakan penyesalannya, namun juga tidak memberikan detail kapan akan mengganti waktu pertemuan yang sebelumnya ia batalkan sepihak.

Di tengah ketidakpastian rencana pertemuan kedua Kim-Trump, Presiden Donald Trump pada 6 Januari lalu mengatakan kepada wartawan di Washington bahwa Amerika Serikat dan Korea Utara sedang merundingkan tempatnya.

Sebelumnya, di awal Januari, pejabat senior Korea Utara dikabarkan telah berkunjung ke Washington untuk membicarakan rencana pertemuan kedua antara Trump dan Kim.

Mengikuti kabar tersebut,  kantor berita Reuters melaporkan pada 17 Januari, bahwa Vietnam tengah bersiap menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan pertemuan Kim-Trump kedua.

Kabar tersebut dikuatkan dengan laporan bahwa Kim akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Vietnam setelah perayaan Tahun Baru Imlek pada 5 Februari 2019.

Terlepas dari berbagai kabar itu, masyarakat internasional–terutama rakyat dua Korea yang terdampak langsung, hanya dapat menunggu tentang kapan dan di mana pertemuan Trump-Kim akan berlangsung. Namun, satu hal yang perlu dipastikan, yakni keberlanjutan perundingan denuklirisasi Semenanjung Korea yang melibatkan Trump dan Kim sebagai pemain kunci.

Untuk menuju ke pertemuan kedua, peneliti senior The Heritage Foundation, lembaga think-tank konservatif yang berbasis di Washington DC, mengatakan pemerintahan Presiden Trump semestinya belajar dari pertemuannya yang pertama dengan Kim di Pulau Sentosa, Singapura, 12 Juni 2018.
  Peneliti Senior Bidang Asia Timur The Heritage Foundation, Bruce Klingner dalam pertemuan dengan jurnalis Asia-Pasifik peserta program Meridian International Center di Washington DC, AS, Selasa (4/12/2018). (ANTARA News/Azizah Fitriyanti) (ANTARA News/Azizah Fitriyanti)
Peneliti Senior Bidang Asia Timur The Heritage Foundation Bruce Klingner menjelaskan kepada jurnalis Asia-Pasifik peserta program liputan Meridian International Center pada 4 Desember 2018, bahwa ada tiga kesalahan utama dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Kim-Trump di Singapura.

Menurut mantan agen CIA itu, tiga kesalahan tersebut menyangkut penundaan latihan militer bersama AS-Korea Selatan, pencintraan berlebihan Kim Jong-un dan persetujuan pada deklarasi bersama yang belum memiliki arah yang jelas pada denuklirisasi.

Alih-alih, AS yang merupakan sekutu Korea Selatan menunda latihan militer bersama yang rutin dilakukan setiap tahun sebagai bentuk “kompromi” dalam memberikan jaminan keamanan bagi Korea Utara yang tengah berupaya menuju denuklirisasi Semenanjung Korea.

“Hasil pertemuan itu seperti memberi hadiah terus-terusan. Kini, setiap kali ada rencana latihan bersama, Korea Utara dan Selatan akan mengeluh bahwa jika itu dilakukan akan mengecilkan kemajuan yang sedang diupayakan. Kemudian, Amerika yang akan disalahkan,” kata Klingner.

Padahal, latihan militer bersama merupakan salah satu bentuk komitmen persekutuan AS dan Korea Selatan, meskipun tidak bisa dimungkiri bahwa tujuannya untuk mempersiapkan pertahanan diri dari ancaman serangan dari Korea Utara.

Kesalahan kedua, yakni pencitraan berlebihan pada sosok Kim Jong-un, juga berpotensi menggeser fokus pada isu terpenting, yakni perlucutan senjata nuklir, pada Kim yang “heroik” karena bersedia melakukan berbagai pertemuan, baik dengan Presiden Moon maupun Presiden Trump, yang sebetulnya belum menghasilkan sesuatu yang konkret.

“Orang-orang akan lebih melihat sisi ‘heroik’ Kim, dan itu yang diharapkan Kim Jong-un. Dalam hal ini jika dilihat secara objektif, sebenarnya dia seorang humas yang bagus,” kata dia.

Karena itu, menurut Klingner, pemerintahan Trump perlu benar-benar mempersiapkan premis yang rinci untuk dibawa ke pertemuan kedua. Tanpa kejelasan landasan berpikir dari pihak AS, mantan kepala kantor CIA di Korea itu menilai sulit untuk membahas denuklirisasi, apalagi soal lain yang juga penting, yakni isu pelanggaran HAM di Korea Utara.

Pendapat senada disampaikan Peneliti Senior Isu Korea dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Washington DC, Sue Mi Terry, yang menganggap penundaan latihan militer bersama sebagai bagian dari kompromi untuk membawa Korea Utara ke meja perundingan denuklirisasi tidak bisa dibenarkan.

Pasalnya, Terry mengatakan meskipun tidak ada laporan uji coba senjata nuklir Korea Utara sepanjang 2018, namun laporan dari intelijen AS menyebutkan bahwa proyek penelitian untuk mengembangkan senjata nuklir mereka tetap berjalan.

“Saat akhirnya kita menyelenggarakan latihan militer bersama, apakah kemudian Korea Utara punya alasan untuk melakukan provokasi balasan karena AS dan Korea Selatan melakukan latihan bersama? Saya memahami inilah yang diinginkan Kim,” kata dia.

Secara tidak langsung, Terry mengatakan posisi AS menjadi inferior dalam upaya perundingan dengan Korea Utara, namun hal ini juga lebih dikarenakan pemerintahan Trump belum memiliki posisi yang jelas tentang negosiasi perlucutan nuklir.

Terry mengatakan dalam pertemuan di Singapura, Trump tidak menunjukkan strategi dan tujuan yang jelas yang ingin diraih dari perundingan dengan Kim, bahkan tidak untuk persetujuan akan arti denuklirisasi sendiri, apakah berarti seluruhnya atau hanya untuk misil jarak jauh.

Di sisi lain, langkah Trump untuk melanjutkan upaya menuju perundingan denuklirisasi kemungkinan terhambat situasi politik dalam negeri AS, yang saat ini masih disibukkan dengan rencana pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko yang anggarannya ditolak Kongres. Pun, Kongres AS saat ini dikuasai Demokrat yang kerap berbeda pandangan dengan Trump.
  Peneliti Senior Isu Korea Utara dari Pusat Studi Kebijakan dan Hubungan Internasional (CSIS) Washington DC, Dr. Sue Mi Terry. (ANTARA News/Azizah Fitriyanti)

Menurut Terry, pemerintahan Trump masih memiliki kartu as dengan menjatuhkan sanksi apabila rezim Kim melakukan uji coba nuklir lagi, yang akan diklaim sebagai balasan “provokasi” latihan militer bersama. Meskipun demikian, menjatuhkan sanksi maksimum juga terbukti tidak selalu efektif karena negara lain, seperti China dan Rusia masih dapat mendukung Korea Utara.

Terlebih lagi Kongres AS yang kini dikuasai Demokrat juga akan cenderung mempertanyakan langkah pemerintahan Trump apabila sanksi yang lebih berat kembali dijatuhkan kepada Korea Utara.

“Jika Trump tidak memanfaatkan kesempatan kedua ini, waktu akan berlalu dan Amerika akan kembali sibuk pada urusan pemilu. Saat itu, bukan tidak mungkin Kim akan kembali bermain tarik-ulur, menunggu siapa yang duduk di pemerintahan, dan akhirnya kita harus memulai seluruh proses dari awal lagi,” kata dia.

Dunia telah mencatat keberhasilan Trump mengajak Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk bertemu di Singapura tahun lalu. Suatu upaya yang belum pernah berhasil dilakukan presiden AS sebelum Trump.

Bahkan, oleh Presiden George Bush yang mengajak ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il, untuk maju ke perundingan setelah “berkompromi” dengan mengumumkan penarikan senjata nuklir dari pangkalan militer Angkatan Laut dan Angkatan Darat AS di Korea Selatan pada 1991.

Namun, pertemuan bersejarah Trump-Kim di Singapura itu akan jadi sia-sia jika tidak ada keberlanjutan proses yang terukur untuk menghasilkan kesepakatan yang jelas mengenai denuklirisasi di Semenanjung Korea. Suatu kesepakatan yang juga akan membuka pintu bagi negosiasi tentang hal-hal mendesak lainnya, seperti peningkatan perlindungan HAM dan pembangunan ekonomi di Korea Utara.

Kim Jong-un melalui pidatonya untuk menyambut Tahun Baru 2019 telah memberikan sinyal untuk melanjutkan proses perundingan, karena itu Amerika di bawah pemerintahan Trump perlu bergerak cepat untuk memberikan tanggapan.

Baca juga: Jalan panjang menuju perdamaian Semenanjung Korea

Baca juga: Cerita kerinduan pada perdamaian Korea di seputar meja budejige

Pewarta:
Editor: Rahmad Nasution
COPYRIGHT © ANTARA 2019