Netanyahu akan bertolak ke Moskow Kamis

Jerusalem (ANTARA) – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertolak ke Moskow pada Kamis untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin, demikian informasi dari kantornya, Selasa.

Pernyataan tersebut tidak menjelaskan topik pembahasan mereka. Kedua pemimpin akan bertemu lima hari menjelang pemilu Israel pada 9 April, saat sayap kanan Netanyahu menghadapi tantangan kuat dari calon sentris.

Pada Senin, Netanyahu mengatakan kepada wartawan bahwa ia dan Putin berbicara mengenai Suriah melalui telepon. Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang didukung Rusia, menang dalam perang sipil selama delapan tahun.

Israel khawatir bala bantuan Hizbullah Lebanon dan Iran dapat membangun markas untuk menyerangnya dari Suriah, dan melancarkan sejumlah serangan udara terhadap mereka.

Pertemuan pada Kamis nanti juga akan membantu Netanyahu dalam persaingan ketat pemilu, saat ia membanggakan kredensial kenegaraan dan keamanannya dalam menghadapi penantangnya Benny Gantz. Mantan kepala militer yang belum pernah terjun ke dunia politik.

Sumber: Reuters
Baca juga: Rakyat Israel desak Netanyahu mundur terkait gencatan senjata
Baca juga: Putin-Aoun dukung Suriah perangi terorisme

 

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri Singapura sebut lagu Lady Gaga dan Arianda Grande “menyerang”

Singapura (ANTARA) – Lagu-lagu dari penyanyi pop Amerika Lady gaga dan Ariana Grande masuk dalam daftar “syair tidak sopan” yang diserahkan kepada anggota parlemen konservatif-sosial Singapura sebagai bagian dari pernyataan dalam pidato menteri dalam negeri negara kota tersebut.

Pernyataan pada Senin itu berselang hampir satu bulan setelah pembatalan konser kelompok metal Swedia Watain di Singapura karena sejarah kelompok tersebut yang “merendahkan agama dan memuja kekerasan”.

Singapura terus memperketat pernyataan di depan umum dan media, khususnya apabila menyangkut masalah agama dan ras.

Sebuah foto pernyataan menteri mengena “pembatasan ujaran kebencian” diunggah di Facebook oleh anggota parlemen oposisi Chen Show Mao pada Senin dengan tulisan “Pelajaran hari ini.”
Unggahan tersebut telah dibagikan lebih dari seribu kali dan hingga Selasa siang telah mendapat rayusan komentar.

Daftar lagu tersebut adalah “Judas” dari Lady Gaga dan “God is a woman” dari Ariana Grande, demikian pula lagu “Hereby” oleh Nina Inch Nails dan”Take me to the Church” oleh Hozier.

Baik Lady Gaga maupun Ariana Grande sudah pernah mengadakan konser di Singapura.

Menteri Dalam Negeri Singapura K.Shanmugam dalam Facebook pada Selasa mengatakan bahwa dia memberikan daftar tersebut sebagai gambaran bahwa mungkin ada orang yang merasa terganggu.

“Bukan berarti semua dapat dilarang, hanya karena sebagian orang mendapatinya merendahkan,” kata Shanmugam yang juga menteri kehakiman.

Dalam pidatonya pada Senin, menteri mengatakan bahwa pendekatan pemerintah dilakukan berdasarkan akal sehat. Dia menambahkan akan melarang segala hal yang menghina atau menyakiti orang lain, atau membiarkan segala yang merendahkan dan menyakiti, tidak bisa dilakukan.

Pernyataan tersebut disampaikan berselang sehari setelah Singapura mengajukan peraturan tentang berita palsu kepada parlemen, menyebabkan kecemasan pada perusahaan internet dan kelompok HAM yang khawatir bahwa hal itu akan memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah untuk menghalangi kebebasan pers.

Baca juga: Jabatan baru di partai berkuasa Singapura isyarat kuat PM mendatang

Baca juga: Menteri Singapura: kepemimpinan Indonesia dorong kemajuan IORA

Sumber: Reuters
 

Penerjemah: Maria Dian A
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pernyataan Prabowo soal Indonesia tak dihormati ASEAN dinilai tak adil

Jakarta (ANTARA) – Pernyataan Prabowo Subianto soal Indonesia tidak dihormati di ASEAN yang disampaikan dalam debat capres keempat, Sabtu (30/3) lalu, dinilai tidak adil oleh pengamat politik luar negeri dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Shafiah Muhibat .

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat petahana Joko Widodo (Jokowi) mengajukan pertanyaan mengenai isu Rakhine State di Myanmar.

“Sebenarnya tidak fair kalau dibilang seperti itu. ASEAN dibahas sedikit sekali (dalam debat capres), yaitu hanya mengenai Rakhine State. Kebetulan dalam konteks Myanmar, kalau solusinya lewat ASEAN memang ada keterbatasan bagi Indonesia,” ujar Shafiah dalam “Forum Diskusi Seri Pemilu 2019” –yang diselenggarakan CSIS di Jakarta, Senin (1/4).

Keterbatasan yang dimaksud adalah formalitas yang berlaku dalam ASEAN, termasuk prinsip non-intervensi yang dipegang teguh antaranggota ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Namun, kata Shafiah, sebenarnya Indonesia telah melakukan banyak inisiatif untuk mendukung penyelesaian konflik di Rakhine State, yang memaksa lebih dari 750 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Selain memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya, Indonesia beserta para menteri luar negeri ASEAN juga telah menunjuk Badan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan tentang Penanggulangan Bencana (AHA Centre) untuk membantu repatriasi para pengungsi Rohingya dari wilayah perbatasan Cox’s Bazar ke Rakhine State.

“Indonesia sudah banyak inisiatif untuk Myanmar yang dilakukan lewat ASEAN maupun secara bilateral,” tutur Shafiah.

Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS itu juga menolak anggapan bahwa Indonesia tidak memiliki posisi kuat dalam diplomasi di ASEAN, mengingat Indonesia memiliki kemampuan memimpin dalam beberapa bidang seperti IUU fishing dan penanggulangan terorisme.

“Sebenarnya kuat atau tidak kuat dalam diplomasi saya tidak punya referensi untuk mengukurnya. Saya rasa kalau kita bilang (posisi Indonesia) tidak kuat itu tidak fair juga untuk para diplomat RI. Memang dalam beberapa isu kita belum punya agenda setting, tetapi dalam beberapa isu lain kita sudah punya,” kata Shafiah.

Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto sebelumnya menyebut Indonesia tidak terlalu dihormati di kalangan internasional, juga di kawasan Asia Tenggara. Ia juga menyebut komunitas wartawan asing di Indonesia menyindir Indonesia sebagai “negara yang memiliki banyak potensi”.

Indonesia, menurut dia, dipandang sebagai negara yang banyak utang dengan mata uang yang lemah, serta masih membutuhkan impor bahan pangan.

Meskipun ia sepakat dengan peran diplomasi Indonesia sebagai mediator konflik internasional, Prabowo menggarisbawahi bahwa peran tersebut akan lebih kuat jika didukung kekuatan pertahanan dan militer, serta kemampuan pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. ***2***

Baca juga: Pengamat sayangkan ASEAN tidak dibahas dalam debat capres

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Untuk pertama kali WNI Mongolia gunakan hak pilih

“Mungkin ini untuk pertama kalinya ya, ada warga kita di Mongolia yang menggunakan hak pilihnya,” kata Ketua PPLN Beijing Oei Edy Susanto kepada Antara di Beijing, Selasa.

Beijing (ANTARA) – Untuk pertama kalinya warga negara Indonesia di Mongolia bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 dengan mengirimkan surat suara yang sudah dicoblos dalam amplop tertutup ke Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Beijing, China.

“Mungkin ini untuk pertama kalinya ya, ada warga kita di Mongolia yang menggunakan hak pilihnya,” kata Ketua PPLN Beijing Oei Edy Susanto kepada Antara di Beijing, Selasa.

Seorang WNI yang bekerja di Mongolia itu mengirimkan surat suara Calon Presiden-Calon Wakil Presiden RI dan anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II melalui jasa pos ke PPLN Beijing yang beralamatkan di KBRI Beijing di Dongzhimen Wai Dajie No 4, Distrik Chaoyang.

Amplop tertutup berukuran sedang yang di dalamnya terdapat dua amplop putih, masing-masing berisi surat suara Capres-Cawapres dan DPR-RI dari WNI di Mongolia itu diterima oleh PPLN Beijing pada Senin (1/4).

Kemudian amplop tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara tersegel dengan beberapa surat suara lain yang dikirimkan oleh WNI dari berbagai daerah yang tersebar di 18 provinsi dan munisipalitas di China.

PPLN Beijing telah mengirimkan surat suara Capres-Cawapres dan DPR-RI kepada 816 WNI yang tersebar di 18 provinsi dan munisipalitas di daratan Tiongkok dan Mongolia mulai 19 Maret 2019.

Sehari kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat suara kepada sekitar 300 WNI yang tinggal di tiga kota lain di China, yakni Wuhan, Tianjin, dan Chongqing, yang sebelumnya akan memilih melalui kotak suara keliling (KSK) namun diubah menjadi pos.

Sementara itu, seorang WNI di Mongolia yang telah menggunakan hak pilihnya itu merupakan pindahan dari Osaka, Jepang.

“Tentu kami mengapresiasi warga kita di Mongolia yang secara aktif melaporkan kepindahan itu untuk kami daftar sebagai pemilih di wilayah kami,” kata Edy.

Pada awal Desember 2018, saat PPLN Beijing berkunjung ke Mongolia masih belum menemukan satu orang WNI pun untuk bisa didaftar sebagai pemilih.

Pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) yang dipusatkan di KBRI Beijing digelar pada 14 April 2019. Namun untuk penghitungan surat suara, termasuk yang dikirimkan melalui pos, baru bisa dilaksanakan pada 17 April 2019 yang bertepatan dengan pemilu serentak di Indonesia. (T.M038)

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Korban Tewas Akibat Kebakaran Hutan di China 30 Orang

Beijing (ANTARA) – Jumlah korban tewas saat sedang bertugas memadamkan kebakaran hutan di Provinsi Sichuan, China bertambah menjadi 30 orang.

Kementerian Penanganan Kegawatdaruratan China (MEM) mengonfirmasi tiga warga sekitar lokasi kebakaran hutan tewas dalam peristiwa tersebut, demikian laporan media resmi setempat, Selasa.

Sebelumnya, peristiwa yang terjadi di wilayah barat daya daratan Tiongkok pada Minggu (31/3) sore itu telah merenggut 27 nyawa petugas kebakaran yang berjuang memadamkan kobaran api.

Menurut pihak MEM, banyak korban tewas itu terjadi lantaran arah angin berubah secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan kobaran api membesar yang tidak bisa dihindari oleh para korban.

Pemerintah daerah setempat mengerahkan 689 personel ke lokasi kebakaran saat pertama kali “si jago merah” mulai melalap hutan di daerah terpencil di atas perbukitan dengan ketinggian lebih dari 3.800 meter itu pada Sabtu (30/3) pukul 18.00 waktu setempat (17.00 WIB).

Sampai saat ini beberapa petugas pemadam kebakaran yang lain masih berupaya keras untuk memadamkan kobaran api.

Identifikasi terhadap para jasad korban dan mendatangi para keluarga korban juga masih terus dilakukan hingga saat ini.

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Iran: Sanksi AS hambat bantuan banjir

London (ANTARA) – Iran pada Senin mengatakan bahwa sanksi Amerika Serikat menghalangi pengerahan helikopter ke wilayah yang dilanda banjir.

Pengerahan oleh pekerja bantuan tersebut dilakukan lantaran buruknya armada helikopter yang dimiliki Iran.

Iran mengumumkan situasi darurat di provinsi selatan yang terancam banjir dan mengevakuasi puluhan penduduk desa saat BMKG setempat memprediksikan hujan lebat yang menewaskan lebih dari 45 orang akan berlangsung lebih lama.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mencuit di Twitter bahwa sanksi AS menghambat upaya bantuan dari #IranianRedCrescent kepada semua masyarakat korban bencana banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Peralatan yang diblokir termasuk helikopter bantuan. Ini bukan hanya perang ekonomi, melainkan TERORISME ekonomi,” demikian Menlu Zarif dalam akun Twitternya.

Kesepakatan program nuklir Teheran dengan kekuatan dunia pada 2015 membuka jalan bagi maskapai Iran untuk memutakhirkan armada mereka, namun Presiden AS Donald Trump tahun lalu mundur dari kesepakatan tersebut dan memberlakukan sanksi terhadap Iran.

Banjir berdampak pada sedikitnya 23 dari 31 provinsi Iran sejak hujan lebat teradi pada 19 Maret. Bagian barat dan baratdaya Iran diprediksikan menjadi daerah terparah yang dihantam badai dalam beberapa hari mendatang.

Komandan pasukan darat melalui stasiun televisi pemerintah melaporkan bahwa 20 helikopter mereka dikerahkan ke wilayah banjir guna mengevakuasi penduduk desa.

Polisi kembali meminta masyarakat agar tidak bepergian bahkan saat Iran merayakan liburan tahun baru Nowruz.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) pekan lalu menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan bantuan untuk Iran, namun tantangan yang disebabkan oleh sanksi AS dapat menghambat upaya mereka.

Sejumlah pejabat mengatakan pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada masyarakat atas kerugian akibat banjir.

Sumber: Reuters

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M. Irfan Ilmie
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemantau asing khawatirkan pengekangan kebebasan warga Turki

Istanbul (ANTARA) – Kelompok Eropa yang memantau pemilihan daerah Turki, Senin, mengkritik pengekangan kebebasan berekspresi warga dan wartawan sehari setelah pemilihan daerah, yang tampaknya bakal mencatat kekalahan partai berkuasa Presiden Tayyip Erdogan di sejumlah kota besar.

Ketua misi pemantau Kongres Otoritas Lokal dan Regional Dewan Eropa mengutip perlunya bagi warga untuk menyatakan pendapat tanpa mengkhawatirkan tindakan pembalasan dari pemerintah.

“Saya khawatir kita … tidak secara penuh yakin bahwa Turki saat ini memiliki lingkungan pemilihan yang bebas dan adil yang diperlukan untuk pemilihan yang benar-benar demokratis yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilia Eropa,” kata Andrew Dawson.

“Namun kami melihat fakta bahwa banyak pihak yang berhasil sebagai tanda positif bagi ketahanan demokratis Turki,” kata dia di hadapan wartawan di Ankara.

Erdogan mengalami kemunduran besar pada pemilihan Minggu, saat partai yang dipimpinnya AK Party (AKP) hilang kendali di ibu kota Ankara untuk kali pertama sejak dibentuk pada 2001. Ia tampaknya mengakui kekalahan di kota terbesar Turki, Istanbul.

Aksi unjuk rasa presiden yang berlangsung setiap hari dan liputan media yang sangat mendukung tidak cukup untuk mengatasi kekhawatiran di kalangan pemilih tentang arah Turki yang menuju resesi ekonomi pascakrisis mata uang tahun lalu.

Dewan Pemilihan Tinggi pada Senin pagi mengatakan bahwa calon oposisi dari Republican People’s Party (CHP) dalam pemilihan wali kota Istanbul, unggul atas calon dari AKP dengan hampir 28.000 suara. Senin pagi, Erdogan mengatakan partai tersebut akan mengajukan banding atas hasil pemilihan di manapun diperlukan.

Dawson menyebutkan “mungkin ada alasan untuk khawatir” atas penundaan lebih lanjut namun terlalu dini untuk mengatakannya.

Tahun lalu, setelah Erdogan mengumumkan pemilihan presiden dan parlemen pada 24 Juni, Council of Europe Parliamentary Assembly (PACE) Monitoring Committee menyuarakan kekhawatiran atas kebebasan dan keadilan pemilu Turki dan merekomendasikan agar pemilihan itu ditunda.

Perdana menteri Turki saat itu mengatakan kepada badan Eropa tersebut “agar mereka mengurusi urusannya sendiri”.

Sumber: Reuters

Baca juga: Partai AK klaim menang dalam pemilihan wali kota Istanbul

Baca juga: Erdogan alami pukulan pada pemilu lokal di kota-kota besar

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Malaysia kutuk kekerasan Israel di Gaza

Kuala Lumpur (ANTARA) – Kementerian Luar Negeri Malaysia mengutuk keras penggunaan peluru karet dan gas air mata Israel terhadap para pengunjuk rasa selama ulang tahun pertama demonstrasi “Great March of Return”, yang berlangsung di Gaza Palestina 30 Maret 2019.

Pernyataan sikap Malaysia tersebut disampaikan kepada media di Kuala Lumpur, Senin.

Setidaknya empat warga sipil Palestina yang tidak bersalah tewas dan lebih dari 300 lainnya dilaporkan terluka.

“Penggunaan kekuatan yang terus menerus oleh Israel terhadap para demonstran Palestina yang tidak berdaya tidak layak dan tidak dapat diterima,” menurut pernyataan itu.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa penghinaan dan pengabaian total Israel atas laporan dan temuan-temuan Komisi Penyelidikan Internasional Independen mengenai Protes di Wilayah Pendudukan Palestina, yang diterbitkan kurang dari sebulan yang lalu, hanya membuktikan kekejaman pemerintah Israel.

Oleh karena itu Malaysia menyerukan kepada komunitas internasional untuk bertindak cepat dan tegas untuk menghindari hilangnya lebih banyak nyawa warga Palestina.

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AS kirim enam kapal patroli ke Vietnam

Hanoi (ANTARA) – Amerika Serikat telah mengirim enam kapal patroli senilai 12 juta dolar AS untuk Penjaga Pantai Vietnam, kata Kedutaan Besar AS di Hanoi pada Senin, di tengah-tengah hubungan hangat antara kedua negara bekas musuh itu.

Kapal-kapal tersebut merupakan tambahan bagi 12 kapal patroli “Metal Shark” dan sebuah pemotong berdaya tahan tinggi yang disediakan untuk Vietnam oleh AS dalam dua tahun belakangan.

“Pengiriman kapal-kapal patroli ini merupakan kerja sama AS-Vietnam yang mendalam di bidang penegakan hukum maritim, operasi pertolongan dan pencarian maritim, dan operasi-operasi bantuan kemanusiaan maritim dalam perairan wilayah Vietnam dan zona ekonomi eksklusif,” kata kedutaan AS dalam satu pernyataan.

Sejak bangkit dari isolasi diplomatik selama beberapa dekade pada awal tahun 1990-an, Vietnam ingin sekali memperbaiki hubungan dengan kekuatan-kekuatan besar dan kawasan guna membantu menyeimbangkan hubungan dengan tetangga besarnya, China, yang berkonfrontasi melawan Vietnam terkait klaim di Laut China Selatan.

Satu kapal Penjaga Pantai India berlabuh di pelabuhan di Kota Danang, Vietnam tengah, untuk lawatan empat hari pada Senin, menurut media negara Vietnam, di tengah-tengah hubungan militer yang menguat antara kedua negara itu.

China mengklaim 90 persen dari Laut China Selatan, yang kaya akan potensi energi, tetapi Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim sebagian dari wilayah perairan itu, yang dilalui kapal-kapal dagang dan nilai perdagangannya 3 triliun dolar tiap tahun.

Presiden AS Donald Trump menggunakan pertemuan dengan para pejabat Vietnam untuk mendorong ekspor senjata dari AS, menjelang pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi pada Februari.

Kapal patroli Metal Shark “45 Defiant” dibuat di AS oleh Gravois Aluminium Boats LLC dan dapat mencapai kecepatan hingga 50 knot (93 km per jam) dan cocok untuk digunakan di darat dan lepas pantai.

Sumber: Reuters

Baca juga: Amerika Serikat tuduh warga China selundupkan perangkat perang anti-kapal selam

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemimpin oposisi Bangladesh dibawa ke rumah sakit

Dhaka, Bangladesh (ANTARA) – Setelah berulan-bulan protes pihak oposisi, Begum Khaleda Zia –perdana menteri tiga-kali dan pemimpin oposisi yang dipenjarakan– telah dipindahkan ke rumah sakit pada Senin.

Khaleda Zia dibawa ke Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University atas saran administrasi penjara, kata Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam.

Menurut ABM Mahbubul Alam, Direktur Rumah Sakit Universitas tersebut, Khaleda Zia menderita diabetes.

Ia juga menderita nyeri di persendian lutut dan mengalami kesulitan untuk tidur, kata Alam. Ia menambahkan kondisi kesehatannya yang lemah memerlukan bantuan orang lagi saat berjalan.

Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), yang beroposisi, telah berulangkali menuntut pemerintah agar memberikan perawatan medis yang layak buat Khaleda Zia di Ibu Kota Bangladesh, Dhaka.

Sekretaris Jenderal BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir mengatakan kepada wartawan di Dhaka bahwa mereka tak memiliki kepercayaan pada pemerintah untuk memberikan perawatan yang layak buat Khaleda Zia.

Meskipun ada rujukan mengenai kondisi Khaleda Zia, pemerintah berkeras tak mau membawa mantan perdana menteri Bangladesh itu ke rumah sakit swasta, dan menyekap dia di penjara tanpa perawatan selama berbulan-bulan, tindakan yang dikatakan partainya tidak manusiawi, kata Alamgir.

Begum Khaleda Zia (73), janda pemimpin terbunuh Bangladesh presiden Ziaur Rahman, telah dibawa ke rumah sakit yang sama pada 8 Oktober tahun lalu dan belakangan ia dipindahkan ke penjara setelah satu bulan perawatan.

Pemimpin oposisi tersebut menjalani hukuman 17 tahun penjara sejak 8 Februari tahun lalu, di penjara tua yang sudah tak dipakai di Dhaka, setelah divonis dalam sejumlah kasus yang berkaitan dengan kekerasan dan korupsi, yang telah dikatakan pengacaranya bermotif politik.

Baca juga: Mantan PM Bangladesh dipenjara lima tahun

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Filipina protes kapal China di perairan yang diperselisihkan

Manila (ANTARA) – Filipina telah mengajukan protes diplomatik atas kehadiran lebih 200 perahu China di dekat satu pulau yang diduduki oleh Manila di perairan Laut China Selatan, kata juru bicara presiden pada Senin.

Presiden Rodrigo Duterte berusaha meningkatkan hubungan dengan China sejak berkuasa tahun 2016 sebagai pertukaran bagi investasi dan pinjaman yang dijanjikan senilai miliaran dolar.

Departemen Luar Negeri Filipina memprotes kehadiran perahu-perahu itu dekat Pulau Thitu, yang diduduki Filipina, kata juru bicara presiden Salvador Panelo dalam jumpa pers rutin, tanpa melukiskan perahu-perahu tersebut. Duta besar China mengatakan itu adalah perahu-perahu yang sedang mencari ikan.

“Faktanya mereka berada di sana dan sudah satu minggu, mengapa, apa yang mereka kerjakan?” kata Panelo. Belum jelas kapan dan ke mana Filipina mengajukan protes itu.

Filipina memantau lebih dari 200 perahu China di dekat Thitu atau disebut Pagasa di dalam negeri tersebut pada Januari hingga Maret tahun ini, data militer menunjukkan.

Filipina, China, Vietnam, Taiwan, Brunei dan Malaysia saling mengklaim kedaulatan di perairan tersebut, yang dilintasi kapal-kapal dengan membawa barang-barang senilai 3 triliun dolar AS.

Lampu-lampu dari ratusan bangunan di pulau-pulau buatan yang tersebar milik China dapat dilihat pada malam hari dari Thitu.

Para nelayan China dan Filipina berada di perairan yang diklaim itu, kata Dubes China untuk Filipina Zhao Jianhu kepada wartawan. Ia membantah laporan media bahwa nelayan-nelayan China membawa senjata api.

Menurut dia, Beijing dan Manila menangani isu-isu maritim melalui saluran diplomatik dan bersahabat.

“Anda jangan khawatir mengenai apakah akan pecah konflik atau tidak,” katanya.

Pengumuman mengenai protes diplomatik itu terjadi ketika Filipina dan Amerika Serikat, sekutu yang terikat dalam perjanjian, memulai latihan militer gabungan tahunan melibatkan sekitar 7.500 tentara termasuk 50 dari Australia.

Latihan-latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan tanggapan terhadap bencana alam.

“Ini tidak diarahkan untuk menghadapi ancaman atau kekhawatiran terhadap keamanan yang ada,” kata Letnan Jenderal Gilbert Gapay, direktur latihan militer kepada wartawan.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menjamin Filipina bahwa pihaknya akan membantu pertahanan jika diserang di Laut China Selatan.

Sumber: Reuters

Baca juga: Lima warga China selamat dari kecelakaan perahu di Lombok

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

China perangi kebakaran hutan yang tewaskan 26 petugas pemadam

Beijing (ANTARA) – Para pemadam kebakaran berjuang mematikan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan pegunungan di bagian baratdaya China pada akhir pekan, peristiwa alam yang  menewaskan sedikitnya 26 petugas dan membuat empat orang hilang, kata media negara pada Senin.

Kebakaran itu mulai terjadi pada Sabtu di daerah Muli, Provinsi Sichuan, yang berada di ketinggian 4.000 meter, tempat alat transportasi dan tautan komunikasi buruk.

Pada Ahad siang (31/3), pihak berwenang telah mengerahkan hampir 700 petugas pemadan kebakaran untuk memadamkan kebakaran, tetapi 30 orang hilang setelah kobaran api berubah arah ditiup angin, menurut surat kabar the People’s Daily.

Dilaporkan, jasad petugas yang tewas telah ditemukan.

Sumber: Reuters

Baca juga: Kebakaran di Myanmar meluas ke China
Baca juga: 3.900 petugas berjuang padamkan kebakaran hutan di Tiongkok

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemlu tekankan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu luar negeri

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Luar Negeri menekankan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri yang akan digelar pada periode 8-14 April 2019, sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjembatani perbedaan waktu dengan Indonesia.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal yang juga wakil ketua kelompok kerja pemilihan umum luar negeri, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sebagian besar beranggotakan WNI yang berdomisili di luar negeri dan berkoordinasi langsung dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan dengan Kementerian Luar Negeri.

“Teman-teman perlu catat bahwa PPLN itu independen dari unsur masyarakat yang tinggal di luar negeri, kalau ada satu atau dua dari KBRI, baik staf lokal maupun diplomat, itu merupakan kapasitas pribadi yang dilakukan secara netral,” kata Iqbal dalam penjelasan kepada pers di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut juga disampaikan untuk menangkal berbagai fitnah dan hoaks yang ditujukan kepada Kemlu terkait penyelenggaraan pemilu di luar negeri, salah satunya, isu WNI di Singapura harus membayar 30 dolar Singapura untuk dapat menggunakan hak pilihnya yang sempat beredar di media sosial pekan lalu.

“Itu tidak benar sama sekali, karena untuk masuk menjadi DPT d luar negeri hanya perlu menunjukkan paspor atau SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor,” kata Iqbal.

Fakta bahwa sebagian besar PPLN berkantor di gedung Kedutaan Besar RI atau kantor perwakilan RI lainnya di luar negeri, lanjut Iqbal, merupakan bentuk fasilitas Kementerian Luar Negeri untuk mendukung kelancaran pemilu di luar negeri karena warga negara asing dilarang melakukan aktivitas politik di suatu negara.

Terkait jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di luar negeri, Iqbal mengatakan bahwa penghitungannya telah selesai akhir tahun 2018 dan saat ini PPLN tengah menghitung DPT Tambahan yang maksimal hanya boleh 2 persen dari total DPT di suatu negara.

DPT tambahan menjadi kebijakan KPU untuk memfasilitasi WNI yang pindah dari Indonesia ke luar negeri atau pindah dari satu negara ke negara lain, yang sebelumnya telah terdaftar di Indonesia maupun di negara domisili sebelumnya.

“Syarat untuk menjadi DPT tambahan di luar negeri, seorang WNI harus sudah masuk dalam DPT dan menunjukkan paspor atau SPLP ke perwakilan RI setempat,” kata dia.

Jumlah DPT pemilu luar negeri mencapai 2 juta orang yang setengahnya atau hampir 1 juta DPT berada di Malaysia dan Arab Saudi menjadi kedua terbanyak dengan jumlah DPT sekitar 800 ribu orang.

Baca juga: PPLN Kota Kinabalu kekurangan 6.418 surat suara DPR RI

Baca juga: PPLN Singapura kirim seluruh surat suara lewat jasa pos

Baca juga: KPPS Beijing gelar simulasi Pemilu 2019

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat sayangkan ASEAN tidak dibahas dalam debat capres

Ketua Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies​​​​​​​ (CSIS) Shafiah Muhibat (kanan) menyampaikan pandangannya mengenai debat capres keempat untuk Pemilu 2019, Jakarta, Senin (1/4/2019) (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (ANTARA) – Pengamat hubungan internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Shafiah Muhibat, menyayangkan isu ASEAN tidak dibahas secara mendalam pada debat capres keempat, Sabtu (30/3) lalu, yang sering disebut sebagai sokoguru atau tiang penyangga politik luar negeri Indonesia dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN.

“Saya rasa ada pandangan berbeda dari capres 01 dan 02, tetapi saya agak kecewa kemarin tidak ada diskusi lebih lanjut mengenai ASEAN, apakah Indonesia akan take the lead atau seperti sekarang saja,” kata Shafiah dalam “Forum Diskusi Seri Pemilu 2019” yang diselenggarakan CSIS di Jakarta, Senin.

Dalam UU No 38/2018 dijelaskan bahwa Indonesia memiliki kepentingan strategis di ASEAN untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan dan mencapai kepentingan nasional secara maksimal di berbagai bidang, khususnya di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

“Kalau sokoguru harusnya ASEAN menjadi instrumen penting bagi Indonesia, tetapi sedikit sekali ASEAN disinggung ketika debat capres kemarin dan hampir tidak disebut sebagai instrumen maupun modalitas politik luar negeri Indonesia,” kata dia.

Peran ASEAN sedikit diungkapkan oleh Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) saat membicarakan isu Rakhine State, Myanmar.

Baca juga: Jokowi angkat isu Rakhine State dalam debat dengan Prabowo

Dari kasus Rohingya di Myanmar, Shafiah berpendapat bahwa Jokowi melihat ASEAN sebagai forum yang dapat memberikan bantuan atau solusi terhadap kondisi memprihatinkan di kawasan.

Dalam paparannya, Jokowi menyoroti peran Badan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan tentang Penanggulangan Bencana (AHA Centre) yang telah ditunjuk oleh para menteri luar negeri ASEAN untuk membantu repatriasi pengungsi Rohingya dari wilayah perbatasan Cox’s Bazar di Bangladesh ke Rakhine State.

Sedangkan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memandang ASEAN lebih menjadi keterikatan bagi Indonesia.

Menurut Shafiah, Prabowo menggunakan istilah “terikat”, yang sebenarnya dapat diartikan sebagai beban karena ia melihat peran Indonesia dibatasi oleh formalitas-formalitas yang ada di ASEAN, terutama prinsip non-intervensi antaranggota ASEAN.

Baca juga: Prabowo: Diplomasi Indonesia harus didukung kekuatan pertahanan

Baca juga: Jokowi dan Prabowo saat bicara investasi asing di Indonesia

Baca juga: CSIS: pendekatan Jokowi dan Prabowo mengenai polugri berbeda
 

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
Copyright © ANTARA 2019

Calon AKP Turki: Oposisi memimpin penghitungan suara di Istanbul

Ankara (ANTARA) – Calon wali kota Istanbul dari partai AK pimpinan Presiden Tayyip Erdogan pada Senin mengatakan bahwa pesaing utamanya unggul sementara dengan sekitar 25.000 suara pada pemilihan daerah Minggu.

Ia mengatakan penghitungan suara masih terus berlanjut.

Berbicara di hadapan wartawan di Istanbul, calon AKP sekaligus mantan perdana menteri Binali Yildirim mengatakan bahwa ada lebih dari 300.000 suara tidak sah di Istanbul dan persaingan kuat antar para calon tak terduga.

Baik Yildirim maupun oposisi utama telah mendeklarasikan kemenangan mereka masing-masing di Istanbul.

Pada Senin, Yidrim mengatakan bahwa sejumlah perkembangan dalam penghitungan suara pascadeklarasinyanya juga  “berita baru bagi kami.”

Sumber: Reuters

Baca juga: Erdogan alami pukulan pada pemilu lokal di kota-kota besar

Baca juga: Oposisi Turki klaim memimpin perolehan suara di Istanbul

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat nilai isu internasional dalam debat capres sangat terbatas

Jakarta (ANTARA) – Ketua Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Shafiah Muhibat berpendapat isu hubungan internasional, yang menjadi salah satu topik dalam debat capres keempat pada Sabtu (30/3) lalu, sangat terbatas dibahas.

“Isu hubungan internasional lebih banyak dibahas dalam taraf yang naratif, tidak ada pembahasan mendalam mengenai isu-isu besar internasional saat ini dan tidak ada strategi yang disampaikan (kedua capres) untuk merespon perubahan global saat ini,” kata Shafiah dalam “Forum Diskusi Seri Pemilu 2019” yang diselenggarakan CSIS di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) lebih menceritakan pengalamannya selama lima tahun dalam bidang diplomasi, terutama menjalin hubungan dengan negara lain untuk perdagangan dan investasi.

Sedangkan Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto menggunakan sesi debat untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Shafiah menyayangkan bahwa dalam debat capres keempat tidak ada diskusi mendalam mengenai geopolitik, misalnya, kontestasi konsep Indo-Pasifik yang lebih terkait dengan Indonesia.

Dalam debat tersebut juga tidak dibahas soal saluran-saluran diplomasi yang dimiliki Indonesia, meskipun memang ada referensi mengenai situasi dunia yang penuh ketidakpastian dalam pemaparan awal.

“Ini menandakan bahwa isu yang dibahas sebenarnya sangat terbatas dan seringkali kemudian berbelok menjadi pembahasan isu lain, seperti isu militer,” kata Shafiah.

Baca juga: CSIS: pendekatan Jokowi dan Prabowo mengenai polugri berbeda

Baca juga: Pengamat: Masing-masing capres punya ‘amunisi’ untuk debat ke-4

Baca juga: Beberapa catatan analis politik pada Debat Capres keempat

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: Indonesia akan tetap menganut prinsip bebas aktif

Jakarta (ANTARA) – Ketua Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Shafiah Muhibat memperkirakan tidak ada perubahan dramatis dalam politik luar negeri (polugri) Indonesia, yang akan tetap menganut prinsip bebas aktif, pascapemilu 2019.

Kesimpulan tersebut diperoleh Shafiah dari jalannya debat keempat Pemilu 2019, Sabtu (30/3) lalu, di mana Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto, tidak berusaha memberikan jargon baru untuk menyaingi prinsip polugri bebas aktif yang diperkenalkan oleh Mohammad Hatta pada 2 September 1948.

“Kalau kita lihat dalam dokumen visi misi yang disampaikan ke KPU, kedua capres juga terus mengulang prinsip bebas aktif. Menurut saya, ini akan tetap menjadi dasar polugri Indonesia,” kata dia dalam “Forum Diskusi Seri Pemilu 2019” yang diselenggarakan CSIS di Jakarta, Senin.

Kesimpulan Shafiah juga mengacu pada asumsi bahwa kebijakan luar negeri harus berkesinambungan, sehingga jarang ditemui inovasi-inovasi baru terkait kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Meski demikian, doktor lulusan Ilmu Politik Universitas Hamburg, Jerman, itu memandang bahwa visi polugri akan semakin didorong oleh variabel perkembangan politik domestik.

Tren ini dapat dilihat dari pemaparan capres nomor urut 01 mengenai isu identitas, yakni besarnya jumlah penduduk Muslim menjadi kekuatan diplomasi Indonesia.

Identitas yang digarisbawahi oleh Jokowi ini bisa menjadi bagian dari bagaimana Indonesia memformulasikan kebijakan luar negeri.

Menurut Shafiah, cara Jokowi mengedepankan aspek identitas sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dunia dapat memengaruhi pemilihan isu yang akan menjadi prioritas bagi Indonesia.

“Seperti kemarin yang dibahas, misalnya, mengenai isu Rakhine State, yang bisa dilihat dari berbagai dimensi berbeda. Tentunya akan membuat sebuah kebijakan luar negeri yang berbeda jika kita mendekati isu Rakhine State dengan kacamata Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar,” ujar dia.

“Jadi kita bisa mengharapkan akan semakin banyak variabel yang didapat dari perkembangan politik domestik yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia di masa depan,” lanjut Shafiah.

Baca juga: CSIS: isu internasional dibahas dalam debat capres sangat terbatas

Baca juga: CSIS: pendekatan Jokowi dan Prabowo mengenai polugri berbeda

Baca juga: Pengamat: Masing-masing capres punya ‘amunisi’ untuk debat ke-4

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia ucapkan selamat untuk era baru kekaisaran Jepang

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan selamat untuk era berikutnya kekaisaran Jepang, yang akan berjalan mulai 1 Mei 2019, dengan nama baru Era Reiwa untuk menggantikan Era Heisei.

Sistem kalender di Jepang, selain menggunakan sistem Masehi, juga menggunakan penanggalan kekaisaran yang didasarkan pada tahun seorang kaisar naik tahta. Era Heisei berlaku sejak Akihito dinobatkan sebagai kaisar pada 1989.

“Kita, pemerintah dan rakyat Indonesia, mengucapkan selamat dan mendoakan di era kaisar baru, masyarakat Jepang akan makin makmur dan maju,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam penjelasan kepada pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin.

Seperti dilansir Kantor Berita Reuters, Jepang pada Senin mengumumkan Reiwa  sebagai nama baru kekaisaran Jepang. Nama era tersebut akan langsung berlaku setelah Putra Mahkota Naruhito diangkat menjadi kaisar baru pada 1 Mei.
  Kaisar Jepang Akihito mengikuti suatu upacara di Istana Kekaisaran di Tokyo, Jepang, 12/3/2019. (Imperial Household Agency of Japan/Handout via Reuters )
Nama era kekaisaran atau gengo dipakai untuk penanggalan dokumen, surat kabar, kalender, dan mata uang koin, yang dapat juga digunakan bersamaan dengan penanggalan Masehi.

“Dilihat dari hubungan kedua negara, baik bilateral pemerintah maupun antarmasyarakat, hubungan kita ‘kan dekat sehingga siapa pun yang jadi kepala negara Jepang, kita juga mengharapkan agar hubungan kedua negara akan terus baik dan meningkat, baik antarmasyarakat, ekonomi, maupun politik,” kata Arrmanatha.

Terkait kehadiran kepala negara Indonesia dalam penobatan kaisar baru Jepang, Jubir Kemlu mengatakan belum mengetahui perihal undangan dari pihak Jepang sehingga belum dapat memastikan siapa yang akan hadir.

Putra Mahkota Naruhito akan menggantikan ayahnya, Kaisar Akihito, yang secara resmi turun tahta pada 1 April 2019 setelah berkuasa selama 31 tahun.

Sistem nama era kekaisaran dimulai pada Era Meiji (1868-1912) dengan kebijakan “satu kaisar, satu era kekaisaran” karena sebelumnya nama era bisa berganti di tengah-tengah masa kekaisaran, misalnya setelah terjadi bencana alam.

Setelah Era Meiji atau periode “modern”, Jepang memiliki tiga nama era kekaisaran, yakni Taisho (1912-1926), Showa (1926-1989) dan Heisei, yang akan berakhir pada 30 April 2019.  

Baca juga: Era baru kekaisaran Jepang dinamai Reiwa
Baca juga: Menlu dan Menaker temui Wapres bahas tenaga kerja ke Jepang

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

CSIS: polugri Indonesia akan tetap menganut prinsip bebas aktif

Ketua Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies​​​​​​​ (CSIS) Shafiah Muhibat (kanan) menyampaikan pandangannya mengenai debat capres keempat untuk Pemilu 2019, Jakarta, Senin (1/4/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Shafiah Muhibat memperkirakan tidak ada perubahan dramatis dalam politik luar negeri (polugri) Indonesia, yang akan tetap menganut prinsip bebas aktif, pascapemilu 2019.

Kesimpulan tersebut diperoleh Shafiah dari jalannya debat keempat Pemilu 2019, Sabtu (30/3) lalu, di mana Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto, tidak berusaha memberikan jargon baru untuk menyaingi prinsip polugri bebas aktif yang diperkenalkan oleh Mohammad Hatta pada 2 September 1948.

“Kalau kita lihat dalam dokumen visi misi yang disampaikan ke KPU, kedua capres juga terus mengulang prinsip bebas aktif. Menurut saya, ini akan tetap menjadi dasar polugri Indonesia,” kata dia dalam “Forum Diskusi Seri Pemilu 2019” yang diselenggarakan CSIS di Jakarta, Senin.

Kesimpulan Shafiah juga mengacu pada asumsi bahwa kebijakan luar negeri harus berkesinambungan, sehingga jarang ditemui inovasi-inovasi baru terkait kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Meski demikian, doktor lulusan Ilmu Politik Universitas Hamburg, Jerman, itu memandang bahwa visi polugri akan semakin didorong oleh variabel perkembangan politik domestik.

Tren ini dapat dilihat dari pemaparan capres nomor urut 01 mengenai isu identitas, yakni besarnya jumlah penduduk Muslim menjadi kekuatan diplomasi Indonesia.

Identitas yang digarisbawahi oleh Jokowi ini bisa menjadi bagian dari bagaimana Indonesia memformulasikan kebijakan luar negeri.

Menurut Shafiah, cara Jokowi mengedepankan aspek identitas sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dunia dapat memengaruhi pemilihan isu yang akan menjadi prioritas bagi Indonesia.

“Seperti kemarin yang dibahas, misalnya, mengenai isu Rakhine State, yang bisa dilihat dari berbagai dimensi berbeda. Tentunya akan membuat sebuah kebijakan luar negeri yang berbeda jika kita mendekati isu Rakhine State dengan kacamata Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar,” ujar dia.

“Jadi kita bisa mengharapkan akan semakin banyak variabel yang didapat dari perkembangan politik domestik yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia di masa depan,” lanjut Shafiah.

Baca juga: CSIS: isu internasional dibahas dalam debat capres sangat terbatas

Baca juga: CSIS: pendekatan Jokowi dan Prabowo mengenai polugri berbeda

Baca juga: Pengamat: Masing-masing capres punya ‘amunisi’ untuk debat ke-4

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
Copyright © ANTARA 2019

CSIS: pendekatan Jokowi dan Prabowo mengenai polugri berbeda

Ketua Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies​​​​​​​ (CSIS) Shafiah Muhibat menyampaikan pandangannya mengenai debat capres keempat untuk Pemilu 2019, di Jakarta, Senin (1/4/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Shafiah Muhibat menyatakan kedua calon presiden yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, memiliki pendekatan berbeda mengenai politik luar negeri.

“Kalau boleh saya simpulkan, capres 01 (Jokowi) mengedepankan diplomasi sedangkan capres 02 (Prabowo) lebih memajukan isu-isu pertahanan dan militer,” kata Shafiah dalam “Forum Diskusi Seri Pemilu 2019” yang diselenggarakan CSIS di Jakarta, Senin.

Dalam debat capres keempat yang salah satu topiknya adalah hubungan internasional, Sabtu (30/3) lalu, Capres Nomor Urut 01 Jokowi menyoroti mengenai pentingnya diplomasi untuk menjalin hubungan dengan negara lain, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi.

Pendekatan yang dipaparkan Jokowi, menurut Shafiah, sangat berbeda dibandingkan pandangannya mengenai kebijakan luar negeri saat Pemilu 2014 yang lebih mengemukakan pendekatan geopolitik.

“Kalau kita ingat debat lima tahun lalu, banyak ide-ide terkait maritim yang disampaikan Jokowi, sedangkan dalam debat dua hari lalu sangat minim referensi mengenai ide-ide awal beliau mengenai maritim,” tutur dia.

Sementara Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto, dinilai lebih melihat kebijakan luar negeri dari pendekatan militer, sehingga teritori menjadi isu yang sangat penting.

Menurut Shafiah, Prabowo melihat kebijakan luar negeri seharusnya dilakukan semaksimal mungkin untuk bisa mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia.

“Berarti sifatnya melihat hubungan kita dengan negara lain bukan memajukan sifat-sifat kooperatif, tetapi bagaimana menjaga teritori Indonesia supaya tidak ada serangan atau ancaman dari negara lain,” ujar dia.

Doktor lulusan Ilmu Politik Universitas Hamburg, Jerman,  itu tidak bisa menentukan pendekatan mana yang lebih baik diantara dua calon, mengingat perbedaan pandangan mengenai kebijakan luar negeri lumrah dimiliki oleh berbagai negara di dunia.

Namun, Shafiah memprediksi kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap akan berlandaskan prinsip bebas aktif, yang pertama kali dikemukakan oleh Mohammad Hatta pada 2 September 1948.

Bebas aktif mengacu pada kebijakan yang dirancang untuk melayani kepentingan nasional dan secara bersamaan memungkinkan Indonesia untuk bekerjasama dengan negara-negara lain, serta berkontribusi pada perdamaian dan keadilan sosial dunia.

Baca juga: Beberapa catatan analis politik pada Debat Capres keempat

Baca juga: Akademisi UI: Jokowi lakukan pendekatan ‘Dilan’

Baca juga: Dosen UI: Prabowo ubah strategi debat keempat

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
Copyright © ANTARA 2019

CSIS: isu internasional dibahas dalam debat capres sangat terbatas

Ketua Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies​​​​​​​ (CSIS) Shafiah Muhibat menyampaikan pandangannya mengenai debat capres keempat untuk Pemilu 2019, Jakarta, Senin (1/4/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Shafiah Muhibat berpendapat isu hubungan internasional, yang menjadi salah satu topik dalam debat capres keempat pada Sabtu (30/3) lalu, sangat terbatas dibahas.

“Isu hubungan internasional lebih banyak dibahas dalam taraf yang naratif, tidak ada pembahasan mendalam mengenai isu-isu besar internasional saat ini dan tidak ada strategi yang disampaikan (kedua capres) untuk merespon perubahan global saat ini,” kata Shafiah dalam “Forum Diskusi Seri Pemilu 2019” yang diselenggarakan CSIS di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) lebih menceritakan pengalamannya selama lima tahun dalam bidang diplomasi, terutama menjalin hubungan dengan negara lain untuk perdagangan dan investasi.

Sedangkan Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto menggunakan sesi debat untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Shafiah menyayangkan bahwa dalam debat capres keempat tidak ada diskusi mendalam mengenai geopolitik, misalnya, kontestasi konsep Indo-Pasifik yang lebih terkait dengan Indonesia.

Dalam debat tersebut juga tidak dibahas soal saluran-saluran diplomasi yang dimiliki Indonesia, meskipun memang ada referensi mengenai situasi dunia yang penuh ketidakpastian dalam pemaparan awal.

“Ini menandakan bahwa isu yang dibahas sebenarnya sangat terbatas dan seringkali kemudian berbelok menjadi pembahasan isu lain, seperti isu militer,” kata Shafiah.

Baca juga: CSIS: pendekatan Jokowi dan Prabowo mengenai polugri berbeda

Baca juga: Pengamat: Masing-masing capres punya ‘amunisi’ untuk debat ke-4

Baca juga: Beberapa catatan analis politik pada Debat Capres keempat

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
Copyright © ANTARA 2019

Kemlu: video Rizieq Shihab soal imbauan Menlu RI di Saudi fitnah

Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyebut video Rizieq Shihab yang menyatakan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta perwakilan di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, memenangkan salah satu calon presiden adalah fitnah.

“Video itu tidak benar, bahwa Menteri Luar Negeri mengimbau perwakilan di luar negeri untuk memenangkan salah satu capres. Justru, Ibu Menlu selalu menekankan kepada semua perwakilan di luar negeri untuk bersikap netral,” kata Arrmanatha dalam penjelasan kepada pers di Cikini, Jakarta, Senin.

Pernyataan itu dikeluarkan Jubir Kemlu untuk menangkal video Rizieq Shihab yang beredar melalui media sosial dan grup-grup percakapan, seperti WhatsApp dan Telegram, yang direkam di Arab Saudi setelah kunjungan Menlu Retno ke Jeddah 4 Maret lalu.

Dalam video berdurasi sekitar 4 menit yang beredar luas di media sosial itu, Rizieq mengecam Menlu RI, yang ia sebut “mengancam kebebasan staf KBRI dan KJRI di Arab Saudi”. Rizieq juga menyeru para pendukung pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk “melawan semua bentuk kecurangan dalam pemilu di Arab Saudi”.

Arrmanatha menegaskan bahwa Menlu RI berkunjung ke Arab Saudi untuk meresmikan kantor satu atap pelayanan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Konsulat Jenderal RI Jeddah, Arab Saudi.

“Kami tegaskan pula, bahwa Menlu hanya berkunjung ke Jeddah, ke konsulat jeenderal kita yang ada di sana, tidak ke KBRI di Riyadh,” kata dia.

Pernyataan Arrmanatha didukung penjelasan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Lalu Muhammad Iqbal yang turut mendampingi Menlu Retno dalam kunjungan ke Jeddah dan beberapa negara Timur Tengah awal Maret lalu.

“Sekali lagi kami tegaskan, bahwa pernyataan dalam video RS dalam video itu fitnah, karena saya berada di samping Ibu Menlu dalam kunjungan itu dan tidak ada satu pun pernyataan Menlu tentang dukung-mendukung salah satu capres,” kata Iqbal, yang menyebut Rizieq Shihab dengan inisial RS.

Terkait aktivitas Rizieq Shihab di Arab Saudi yang sering kali bermuatan politik, Iqbal mengatakan pada dasarnya semua negara melarang warga negara asing yang berada di wilayah mereka melakukan kegiatan politik.

“Berdasarkan paspor yang dimiliki RS, dia masih memegang paspor Indonesia sehingga berstatus WNI di Arab Saudi, dan apabila otoritas di Arab Saudi memutuskan dia melanggar ketentuan, dia masih objek perlindungan pemerintah Indonesia,” kata dia.

Iqbal pun mencontohkan bahwa, saat Rizieq mengalami masalah izin tinggal di Arab Saudi tahun 2018, staf konsuler KBRI Riyadh mendampinginya dalam penyelesaian kasus tersebut.

Baca juga: Menlu RI kunjungi kamp pengungsi Palestina di Yordania
Baca juga: Menlu tegaskan hubungan Indonesia-Saudi tetap baik

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pegiat Thailand protes komisi setelah pemilihan kacau

Bangkok (ANTARA) – Lebih 100 pegiat oposisi melakukan aksi protes di bagian tengah Bangkok pada Ahad (31/3), menuduh komisi pemilihan menunda-nunda dan memanipulasi hasil pemungutan suara pertama sejak kudeta tahun 2014.

Sepekan setelah pemilihan umum pada 24 Maret, hasil pemungutan suara belum diketahui dengan jelas sampai komisi itu mengumumkan hasil-hasil resmi, yang dijadwalkan pada 9 Mei.

Komisi tersebut sudah menyiarkan sebagian hasil pemungutan suara pada malam setelah pemilihan dan membutuhkan empat hari lagi untuk dapat menyiarkan hasil penghitungan.

Hasil penghitungan sementara menunjukkan satu partai pendukung junta militer yang berkuasa menang dalam pemilu tetapi partai Pheu Thai yang beroposisi dalam penghitungan suara sementara meraih suara lebih banyak di DPR.

Baik partai Palang Pracharat – yang berusaha mempertahankan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha tetap berkuasa – maupun “Barisan Demokratik” beranggota tujuh partai antijunta, telah mengklaim memiliki mandat untuk membentuk pemerintahan mendatang.

“Enyahlah! Hentikan penipuan! Hormati rakyat!” teriak para pengunjuk rasa di dekat Monumen Kemenangan di Bangkok.

Mereka mengajak para pejalan kaki membubuhi tanda tangan pada petisi daring untuk memakzulkan komisi itu. Komisi tersebut menolak untuk berkomentar mengenai kecaman terhadap penanganannya atas hasil-hasil pemilu.

Keadaan yang tak menentu terkait pemilu itu bisa menaikkan ketegangan pada saat negara Asia Tenggara tersebut sedang menyiapkan upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn pada Mei.

Pada Sabtu, Raja Thailand mengeluarkan perintah pencabutan gelar kerajaan yang dianugerahkan kepada mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta militer awal tahun 2006 dan memiliki hubungan dengan partai Phue Thai.

Sumber: Reuters

Baca juga: Partai pengusung puteri Thailand sebagai perdana menteri hadapi pelarangan
Baca juga: Partai pro-tentara unggul sementara dalam pemilihan Thailand

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Doan Thi Huong bebas dari hukuman mati

Kuala Lumpur (ANTARA) – Perempuan asal Vietnam yang dituduh terlibat dalam pembunuhan kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Doan Thi Huong (30), dinyatakan bebas dari ancaman hukuman mati yang sejak awal menjeratnya.

Wakil Jaksa Penuntut Umum Muhamad Iskandar Bin Ahmad dalam sidang di Pengadilan Tinggi Malaysia Shah Alam memberikan dakwaan alternatif dengan vonis hukuman yang lebih ringan.

“Saya bahagia,” ungkap Doan sambil tersenyum usai jaksa menyampaikan tuntutan baru itu kepada pengacaranya.

Salah satu pengacara Doan, Salim Bashir, mengatakan kepada wartawan di luar Pengadilan Tinggi Shah Alam bahwa jaksa menuntut kliennya dengan dakwaan baru, yakni mencederai seseorang dengan senjata berbahaya, berdasarkan Pasal 324 Undang-Undang Pidana. Sebelumnya, Doan didakwa dengan pembunuhan.

Dakwaan baru tersebut kemudian dibacakan di pengadilan dan Doan tetap dinyatakan bersalah.

Jika sebelumnya Doan terancam hukuman mati karena didakwa membunuh, kali ini ancaman hukuman yang dikenakan terhadapnya adalah  maksimal 10 tahun penjara. Namun, Bashir optimistis kliennya akan mendapatkan hukuman yang lebih singkat.

Doan bersama Siti Aisyah, yang berasal dari Indonesia, dituduh melakukan pembunuhan setelah kamera pengawas merekam keduanya mengusapkan cairan saraf VX ke wajah Kim Jong-nam di Bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017.

Aparat keamanan menahan mereka dan kedua perempuan itu diadili dengan dakwaan pembunuhan berencana.

Setelah setahun lebih menjalani proses peradilan, Siti Aisyah dinyatakan bebas pada awal Maret 2019. Jaksa penuntut umum saat itu memutuskan untuk menarik dakwaan terhadap Siti sehingga hakim pun menghentikan peradilan Siti.

Sejak awal proses peradilan, kedua perempuan ini mengaku tak bersalah. Mereka mengaku telah dijebak oleh agen Korea Utara dan mengira aksi yang mereka lakukan adalah bagian dari acara komedi televisi.

Baca juga: Jaksa Agung sebut pembebasan Siti Aisyah hasil kerja bersama
Baca juga: Menkumham jelaskan kronologi pembebasan Siti Aisyah

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Era baru kekaisaran Jepang dinamai Reiwa

Tokyo (ANTARA) – Era kekaisaran baru Jepang yang dimulai pada 1 Mei, saat Putra Mahkota Naruhito menjadi kaisar, akan dinamai Reiwa, seperti yang diumumkan Menteri Kabinet Yoshihide Suga pada Senin.

Ia mengatakan Perdana Menteri Shinzo Abe akan menjelaskan makna kata tersebut dalam pidatonya.

Nama era, atau gengo secara luas digunakan di Jepang – di koin, kalender, surat kabar dan dokumen resmi. Kendati penggunaan kalender Barat sudah menyebar luas, masih banyak warga Jepang yang menghitung tahun dengan gengo atau menggunakan kedua sistem tersebut secara bergantian.

Kenaikan Naruhito ke Takhta Krisantemun akan terjadi keesokan harinya setelah sang ayah, Kaisar Akihito, turun takhta pada 30 April. Ia akan mengakhiri era Heisei yang dimulai pada 1989.

Akihito akan menjadi kaisar pertama Jepang yang turun takhta dalam dua abad terakhir ini.

Sumber: Reuters

Baca juga: Kaisar Akihito minta Jepang bangun hubungan “tulus” dengan dunia
Baca juga: Kaisar Jepang Akihito jalani perawatan karena penyakit otak

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taiwan kecam Beijing setelah jet-jet China lintasi garis maritim

Taipei (ANTARA) – Taiwan pada Ahad (3/1) mengecam apa yang dikatakannya langkah “provokatif” oleh China setelah dua jet tempur China melintasi perbatasan maritim, yang memisahkan kedua pihak di tengah-tengah friksi yang meningkat antara Taipei, dan Beijing.

Pada Ahad pagi, Taiwan mengerahkan pesawat untuk mengusir jet-jet China, menurut kementerian pertahanan Taiwan.

Dalam pernyataannya, Kementerian mengatakan langkah China tersebut “berdampak serius terhadap stabilitas dan keamanan kawasan”.

Belum ada reaksi dari Beijing, yang memandang Taiwan sebagai provinsi China yang membangkang.

Huang Chung-yen, juru bicara Kantor Presiden, mengatakan Beijing “harus menghentikan perilaku ini yang membahayakan perdamaian regional dan jangan jadi pembuat masalah internasional”.

Presiden Tsai Ing-wen telah meminta tentara “untuk merampungkan semua tugas mengenai persiapan perang”, katanya.

China telah berkali-kali mengirim pesawat dan kapal militer untuk mengitari Taiwan dalam latihan-latihan perang selama beberapa tahun belakangan dan melakukan isolasi pulau itu di tingkat internasional dengan menarik para sekutu Taiwan yang kini tersisa sejumlah negara.

Pekan lalu, Amerika Serikat mengirim kapal-kapal Angkatan Laut dan Penjaga Pantai melalui Selat Taiwan  sebagai bagian dari peningkatan gerakan melalui jalur laut strategis kendati China menentang langkah AS tersebut.

Taiwan merupakan salah satu topik panas dalam hubungan AS-China, yang juga mencakup perang dagang dan peningkatan keberadaan militer China di Laut China Selatan.

China selama ini tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan dalam upaya membawa Taiwan di bawah kendalinya.

Sumber: Reuters

Baca juga: Trump tanda tangani surat jalan ke Taiwan, pancing kemarahan China
Baca juga: Presiden Taiwan singgah di Honolulu meski China keberatan

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Malaysia batalkan dakwaan pembunuhan warga Vietnam dalam kasus Kim

Kuala Lumpur (ANTARA) – Jaksa penuntut Malaysia membatalkan dakwaan terhadap wanita Vietnam, yang dituduh membunuh kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, setelah ia mengaku bersalah atas tuduhan baru yang lebih ringan, yaitu mencelakakan dengan cara berbahaya.

Jaksa mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka memberikan dakwaan yang lebih ringan setelah menerima perwakilan dari Kedutaan Besar Vietnam dan pengacaranya.

Doan Thi Huong, yang berusia 30 tahun, mengaku bersalah atas dakwaan baru,  yang membawanya mendekam di penjara hingga 10 tahun, denda atau cambuk.

Hudong dituduh mengusapkan racun VX, senjata bahan kimia yang mematikan, ke wajah Kim Jong Nam di bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017.

Jika dinyatakan bersalah dalam pembunuhan tersebut, ia akan menghadapi hukuman mati.

Huong didakwa bersama warga Indonesia, Siti Aisyah.

Bulan lalu jaksa secara mengejutkan membatalkan dakwaan pembunuhan atas Siti Aisyah, namun menolak untuk melakukan hal yang sama terhadap Huong, meskipun ada banding dari pemerintah Vietnam. Tidak ada alasan yang diberikan untuk keputusan tersebut.

Tahun lalu, seorang hakim meminta Huong dan Siti Aisyah untuk memasuki tahap pembelaan mereka. Hakim mengatakan ada bukti bahwa kedua wanita tersebut dan empat pria asal Korea Utara merupakan bagian dari “konspirasi yang disusun rapih” untuk menghabisi kakak tiri Kim Jong Un. Keempat pria itu masih buron.

Tim pengacara kedua wanita tersebut mengungkapkan bahwa klien-klien mereka berpikir bahwa mereka sedang dilibatkan dalam acara lelucon dan tidak tahu bahwa mereka sedang meracuni Kim.

Sumber: Reuters

Baca juga: Kemenlu: Siti Aisyah tidak bebas murni
Baca juga: Presiden sebut pembebasan Siti Aisyah merupakan proses panjang
Baca juga: Menkumham tegaskan pembebasan Aisyah sesuai hukum di Malaysia

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Badai dahsyat di Nepal tewaskan 25 orang, lukai 400

Kathmandu (ANTARA) – Puluhan orang tewas dan ratusan orang lainnya terluka akibat badai dahsyat yang melanda bagian selatan Nepal pada Minggu malam, demikian keterangan pejabat dan polisi.

Perdana Menteri Nepal K.P. Sharma Oli dalam cuitannya menuliskan 25 orang tewas dan sekitar 400 orang lainnya terluka.

“Sejumlah helikopter telah disiapkan untuk segera memberi penyelamatan dan bantuan,” tulis Oli dalam unggahannya. Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban.

Rajesh Paudel, kepala Distrik Bara, wilayah yang dihantam badai, mengatakan jumlah korban tewas kemungkinan bertambah saat tim penyelamat masih berupaya menjangkau mereka yang terkena dampak.

Bara terletak di sekitar 62 kilometer selatan Kathmandu dan berbatasan dengan Negara Bagian Bihar, India.

Hujan badai sebelum musim hujan kerap melanda Nepal selama musim semi, namun jarang yang kelebatannya menyebabkan banyak korban.

Pejabat kepolisian Sanu Ram Bhattarai melaporkan bahwa tim penyelamat telah dikerahkan ke sejumlah desa yang terkena dampak, namun untuk menjangkau para korban pada malam hari sulit.

Sejumlah stasiun TV menyebutkan badai yang disertai hujan lebat menumbangkan sejumlah pohon, tiang listrik dan telepon hingga menewaskan orang-orang.

Sumber: Reuters

Baca juga: PM India kunjungi Nepal untuk pulihkan hubungan
Baca juga: Bom meledak di pos diplomatik India di Nepal

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ribuan orang berpawai di Hongkong protes perubahan UU ekstradisi

Hongkong (ANTARA) – Ribuan orang berunjuk rasa di Hongkong pada Minggu menentang rencana pemerintah mengubah undang-undang ekstradisi, mengkhawatirkan terjadinya pengikisan kebebasan pribadi dan status kota itu sebagai pusat bisnis internasional.

Proposal pemerintah Hongkong itu, yang diumumkan pada Februari, akan memberikan pemimpin kota itu kekuasaan eksekutif untuk mengirim para buronan ke wilayah jurisdiksi yang tidak tercakup dalam sistem pengaturan yang telah berlaku, termasuk ke China Daratan dan Taiwan.

Para penyelenggara aksi mengatakan 12.000 orang turun ke jalan-jalan, sementara polisi memperkirakan jumlah mereka sekitar 5.200 pada saat puncak.

“Warga Hongkong semua harus menanggung konsekuensi negatif dari keputusan ini. Ini menimbulkan resiko kebebasan individu dibatasi,” kata Lam Wing-kee, seorang penjual buku yang mengaku pada 2016 ia ditahan agen China.

Pemerintah, pekan lalu, mengatakan akan menyampaikan rancangan perubahan kepada pihak legislatif pada Rabu (3/4)

Rencana perubahan itu telah ditolak kuat oleh sejumlah anggota legislatif dan kelompok hak asasi manusia yang mengkhawatirkan bahwa perubahan itu dapat dieksploitasi oleh para pemimpin Partai Komunis China untuk merugikan kebebasan hukum Hongkong.

Baca juga: Hongkong resmi larang aktivitas partai nasional

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PPIT beri catatan positif wawasan internasional kedua capres

Beijing (ANTARA) – Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok (PPIT) memberikan catatan positif bagi Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dalam debat putaran ke-empat calon presiden di Jakarta, Sabtu (30/3).

“Ada beberapa catatan mengenai arah kebijakan yang nantinya diimplementasikan akan berdampak kepada hubungan Indonesia-Tiongkok, khususnya para pelajar Indonesia,” kata Ketua Umum PPIT Fadlan Muzakki kepada Antara di Beijing, Minggu.

Ia menilai calon nomor urut 1, Joko Widodo, menggarisbawahi jika Indonesia dapat menjadikan predikat negara muslim terbesar sebagai modal diplomasi.

“Menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memang menjadi modal kuat untuk berdiplomasi. Namun Indonesia juga dapat memanfaatkannya untuk menjalin kemitraan strategis dan komprehensif dengan Tiongkok,” kata Fadlan.

Menurut dia, Indonesia dapat menawarkan konsep pembangunan masyarakat muslim yang nasionalis dan mencegah pengaruh radikalisme kepada China.

“Dengan demikian, Tiongkok dapat mencontoh Indonesia dalam pembangunan masyarakat muslim yang cinta terhadap negaranya,” ujar pria yang sedang menyelesaikan program master di bidang Hubungan Internasional di Renmin University itu.

Menanggapi pernyataan calon nomor urut 2, Prabowo, bahwa diplomasi Indonesia akan baik jika pertahanannya juga kuat, Fadlan juga setuju.

“Hal ini dipandang perlu karena Tiongkok memiliki ‘the Belt and Road Initiative’ yang melibatkan lebih dari 100 negara. Dengan demikian Indonesia dapat berdiplomasi sambil memperkuat pertahanan dalam negerinya,” katanya.

Di bidang pertahanan, dia mengingatkan siapa pun yang akan menjadi presiden nanti harus bisa memanfaatkan para pelajar Indonesia lulusan China.

“Banyak pelajar kita di sini sudah terbiasa dengan bahasa teknologi ‘Cyber Security’. Mereka bisa memberikan pandangan-pandangan tentang bagaiman sistem keamanan pertahanan di Tiongkok berkembang,” kata kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Demikian pula di bidang pemerintahan, jelas dia, lulusan China siap mengabdi dan berkontribusi langsung kepada pemerintah Indonesia seiring dengan banyaknya pelajar Indonesia yang mendalami ilmu kebijakan publik dan moderenisasi serta digitalisasi sistem birokrasi.

Mengenai ideologi Pancasila, Fadlan menjamin bahwa para pelajar Indonesia juga mengamalkan Pancasila di China.

“Pada tahun ini telah kami bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai implementasi dari Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018. Program ini dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila dan memperkokoh rasa nasionalisme para pelajar kita,” ujarnya.

Meskipun demikian, dia tetap mengingatkan bahwa siapa pun presiden yang terpilih nanti agar memperhatikan implementasi Pendidikan Pancasila tersebut kepada para pelajar Indonesia di luar negeri.

“Hal tersebut bisa dengan mudah terlaksana dengan adanya kordinasi dengan para Perhimpunan Pelajar Indonesia di setiap negara,” kata Fadlan.

Jumlah pelajar Indonesia di China yang sedang menempuh pendidikan menengah hingga perguruan tinggi sampai saat ini diperkirakan mencapai angka 14.700. 

Baca juga: Charles: Diplomasi “hard power” sudah ketinggalan zaman

Baca juga: Mereka yang berdebat setelah debat capres

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rakyat Turki beri suara dalam pemilihan lokal

Ankara (ANTARA) – Rakyat Turki, Minggu, memberikan suara dalam pemilihan-pemilihan lokal yang dilukiskan oleh Presiden Tayyip Erdogan sebagai soal hidup dan mati Turki namun telah dirusak oleh kekerasan yang menyebabkan orang anggota partai tewas di bagian tenggara negara itu.

Erdogan yang telah mendominasi politik Turki selama lebih 16 tahun berkat sebagian karena pertumbuhan ekonomi yang kuat, menjadi pemimpin yang paling populer dan juga tegas dalam sejarah modern negara itu.

Namun, ia bisa mengalami pukulan dengan jajak pendapat yang mengindikasikan Partai AK (AKP) yang berkuasa berpotensi kehilangan kendali di Ankara, ibu kota Turki dan bahkan di Istanbul, kota terbesar di negara itu.

Dengan ekonomi yang mengalami kontraksi setelah krisis keuangan tahun lalu — nilai mata uang lira merosot lebih 30 persen, sebagian pemilih tampak siap menghukum Erdogan, yang sudah memerintah dengan sikap tanpa kompromi.

“Saya sebenarnya tak akan pergi memberi suara hari ini, tapi ketika saya melihat mereka (AKP) goyah, saya pikir ini saatnya untuk mendaratkan pukulan. Orang-orang tak senang. Orang-orang berjuang,” kata Hakan, 47 tahun, setelah memberikan suara di Ankara.

Pemungutan suara mulai pukul 7 waktu setempat di bagian timur Turki, dan sejam kemudian di bagian lain negara itu. Tempat-tempat pemungutan suara tutup pukul 16 waktu setempat di bagian timur dan pukul 17 di bagaian barat.

Lebih 57 juta orang berhak memberikan suara. Pemenang dalam pemilihan itu diperkirakan akan diketahui pada tengah malam.

Sumber: Reuters

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua ledakan di China tewaskan 12 orang

Beijing (ANTARA) – Dua peristiwa ledakan dalam tiga hari terakhir di dua lokasi industri di China telah menewaskan 12 orang dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.

Ledakan satu kontainer berisi besi tua di pabrik pengecoran logam di Provinsi Jiangsu, wilayah timur China, Minggu pagi, telah merenggut tujuh nyawa.

Peristiwa yang terjadi di tempat terbuka Kunshan Waffer Technology Corp Ltd di Kawasan Berikat Kunshan, Jiangsu, pada pukul 07.12 waktu setempat juga menyebabkan lima orang luka parah.

Sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut sampai saat ini masih dalam penyelidikan, demikian sejumlah media di China melaporkan.

Ledakan lainnya terjadi di salah satu pabrik kimia di Kota Qingzhou, Provinsi Shandong, yang menyebabkan lima orang tewas.

Peristiwa yang terjadi pada Jumat (29/3) malam itu juga melukai tiga orang lainnya.

Pemilik perusahaan swasta itu telah diamankan petugas kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban.

Investigasi sementara menunjukkan bahwa ledakan tersebut diduga akibat kebocoran tanki gas.

Sepekan sebelumnya, China juga terguncang oleh ledakan pabrik kimia di Kabupaten Xiangsgui,, Provinsi Jiangsu, yang mengakibatkan 64 nyawa hilang sia-sia.

Peristiwa itu membuat Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang memerintahkan Wang Yong sebagai dewan penasihat eksekutif turun langsung ke lapangan memandu upaya penanganan pascaledakan seperti dilaporkan People’s Daily.

Baca juga: Ledakan di pabrik kimia China tewaskan 47 orang

Baca juga: Ledakan truk di China tewaskan tujuh orang

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi angkat isu Rakhine State dalam debat dengan Prabowo

Jakarta (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengangkat isu Rakhine State dalam debat capres keempat dengan penantangnya, Prabowo Subianto.

Dalam debat capres yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu malam, Jokowi menyebut bahwa konflik yang melibatkan warga Muslim Rohingya di Myanmar telah berlangsung lama dan sulit dicari solusinya.

Dalam hal ini, ia menyampaikan Indonesia bersama negara anggota ASEAN diberi kepercayaan oleh PBB untuk membantu penyelesaian konflik yang kembali meletus di Rakhine State pada 2016 dan mengakibatkan lebih dari 750 ribu warga Rohingya mengungsi ke wilayah perbatasan di Cox’s Bazar, Bangladesh.

“Kita diberi kepercayaan oleh Sekjen PBB António Guterres untuk menjembatani agar ada tim kita (Indonesia) yang bisa masuk ke Rakhine State dan melihat kondisi di sana seperti apa,” kata Jokowi.

Pada September 2017, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjadi menlu pertama yang bertemu dengan otoritas Myanmar untuk menyampaikan aspirasi dunia agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan.

Dalam pertemuan dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, Retno menyampaikan usulan yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State yang berisi masukan untuk mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, serta pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Pada Januari 2018, Jokowi berkunjung ke Cox’s Bazar untuk bertemu dan menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya yang berada di kamp-kamp pengungsian.

Isu Rakhine State, kata Jokowi, selalu ia kemukakan dalam sejumlah forum ASEAN untuk mendorong kerja sama para negara anggota dalam memberikan bantuan dan mencarikan solusi bagi para Muslim Rohingya yang hingga kini masih hidup di kamp-kamp pengungsian dengan kondisi sangat memprihatinkan.

Kerja sama tersebut terwujud melalui mandat yang diberikan oleh para menlu ASEAN kepada Badan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre) untuk membantu proses repatriasi warga Muslim Rohingya secara damai, aman, dan bermartabat.

“Alhamdullilah tekanan kita terhadap pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan repatriasi (pengungsi Rohingya) dari Cox’s Bazar ke Rakhine State mulai memberikan hasil, tetapi ke depan proses-proses menjembatani seperti inilah yang ingin kita perankan dalam rangka ikut dalam perdamaian dunia,” kata Jokowi.

Peran Indonesia sebagai mediator konflik diapresiasi dan diakui Prabowo Subianto sebagai prestasi politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi.

Namun, Prabowo berpendapat bahwa posisi Indonesia sebagai mediator konflik perlu didukung dengan kekuatan dalam negeri termasuk pertahanan dan keamanan, serta kemandirian ekonomi.

“Sekali lagi bobot kita (Indonesia) akan selalui dinilai. Kalau kita tidak bisa mengurus rakyat kita sendiri, kalau di Indonesia masih banyak yg lapar dan miskin kok kita mau ngajarin orang lain. Lagipula kalau kita tidak punya kekuatan, paling-paling kita hanya bisa memberi saran dan peringatan,” kata Prabowo.

Baca juga: Menlu RI-Utusan Sekjen PBB bahas perkembangan Rakhine State

Baca juga: Menlu RI sampaikan perkembangan Rakhine State dalam forum perempuan

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AL Iran tingkatkan pertolongan di Golestan, yang dilanda banjir

Gorgan, Iran (ANTARA) – Personel Angkatan Laut Iran meningkatkan operasi pertolongan mereka di Provinsi Golestan, yang dilanda banjir, dengan pusat perhatian pada pembukaan kembali saluran air yang separuh terhambat menuju Laut Kaspia, kata komandan AL.

“Situasi di daerah yang dilanda banjir diperiksa dan dinilai secara rutin sehingga kami dapat memanfaatkan kemampuan pasukan AL untuk mengalirkan air banjir ke Laut Kaspia dan mengurangi kerusakan yang ditimbulkan pada Kota Gomishan,” kata Laksamana Hossein Khanzadi pada Jumat malam, setelah mengunjungi daerah yang dilanda banjir di Provinsi Golestan di bagian utara negeri tersebut.

Perlengkapan logistik dikerahkan ke daerah itu dan personel AL terlibat dalam operasi pertolongan dan bantuan, kata Khanzadi, sebagaimana dikutip Kantor Berita Iran, IRNA –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam.

Komandan tersebut menyatakan makin cepat air meninggalkan daerah itu, makin sedikit kerusakan akan dialami oleh gedung dan prasarana.

Ia menekankan AL siap, bersama dengan personel lain Angkatan Bersenjata Iran untuk memberikan layanan buat warga yang menjadi korban.

Hujan lebat yang tak pernah terjadi sebelumnya mengakibatkan banjir di berbagai wilayah Iran selama dua pekan belakangan. Banyak orang meninggal dan cedera dan banyak lagi yang mengungsi di seluruh Iran.

Pada hari-hari awal banjir melanda, Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei menyeru semua personel Angkatan Bersenjata Iran agar turun-tangan untuk mengkonsolidasikan operasi bantuan.

Sumber: IRNA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi sebut jumlah penduduk Muslim kekuatan diplomasi Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menilai besarnya jumlah penduduk Muslim menjadi salah satu kekuatan diplomasi Indonesia, terutama untuk membantu penyelesaian konflik di berbagai belahan dunia.

Menurut laporan sebuah lembaga riset global Pew Research pada 2010, Indonesia dengan 209,1 juta penduduk Muslim menempati urutan teratas sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Fakta tersebut, menurut Jokowi, membuat Indonesia seringkali diberi kepercayaan untuk membantu menyelesaikan berbagai isu internasional.

“Misalnya di Rakhine State, kita diminta oleh PBB untuk menengahi proses kembalinya para pengungsi (Rohingya) dari Cox’s Bazar ke Rakhine State,” kata Jokowi dalam debat capres keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu malam.

Indonesia bersama dengan negara-negara anggota ASEAN telah memberikan mandat kepada Badan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre) guna membantu proses repatriasi ratusan ribu warga Muslim Rohingya dari kamp-kamp pengungsian di Cox’s Bazar, Bangladesh ke Rakhine State, Myanmar dengan damai, aman, dan bermartabat.

Jokowi menyatakan bahwa selain penyelesaian konflik di Rakhine State, Indonesia juga memainkan peran diplomasi untuk mendorong perdamaian di sejumlah negara seperti Afghanistan dan Palestina.

“Di Afghanistan, kita juga diberikan kepercayaan untuk ikut merukunkan dan mendamaikan faksi-faksi yang berkonflik di sana. Sehingga inilah yang menjadi kekuatan (diplomasi). Saya kira kekuatan kita sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia bisa kita jadikan sebagai modal besar bagi kita berdiplomasi dengan negara-negara lain,” tutur dia.

Selain penyelesaian konflik, menurut Jokowi, Indonesia telah menggunakan keunggulan diplomasi untuk menawarkan dan menjual produk-produk dalam negeri ke negara lain, termasuk negara yang juga memiliki penduduk Muslim.

Hubungan internasional menjadi salah satu topik yang dibahas oleh Jokowi dan Prabowo Subianto, dalam debat capres putaran keempat.

Selain topik tersebut, kedua capres juga saling beradu gagasan dalam hal ideologi, pemerintahan, serta pertahanan dan keamanan.

Baca juga: Pengamat sebut Jokowi dan Prabowo sudah merawat ideologi

Baca juga: Jokowi dan Prabowo miliki pandangan sama tentang Pendidikan Pancasila

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Survei: Dorongan bagi partai berkuasa di India memudar

New Delhi (ANTARA) – Manfaat-manfaat yang berpotensi diperoleh aliansi Perdana Menteri India Narendra Modi yang berkuasa dari kenaikan sentimen nasionalis setelah bentrokan-bentrokan yang terjadi baru-baru ini dengan musuh bebuyutan Pakistan mungkin memudar, menurut satu jajak pendapat yang dilakukan di seluruh negeri itu.

Ketegangan-ketegangan dengan negara tetangga Pakistan meningkat setelah serangan bom bunuh diri di kawasan Kashmir yang diperselisihkan, di bagian India, menewaskan 40 personel paramiliter bulan lalu. Pemboman itu diklaim oleh satu kelompok militan yang berkedudukan di Pakistan.

Hal itu menimbulkan sentimen nasional mengenai keamanan dan isu-isu terkait teror di India naik hampir 29 persen pada awal Maret setelah India membalas dengan serangan-serangan udara atas satu kamp yang diduga didiami kelompok militan di bagian utara Pakistan, menurut lembaga jajak pandapat CVoter.

Namun, sejak itu memudar hingga angkanya mencapai sekitar 15 persen, sementara ketegangan-ketegangan telah mereda, kata lembaga itu, dengan mengutip pelacakan harian sentimen nasional.

India akan menyelenggarakan pemilihan umum pada 11 April. Kejatuhan untuk narasi keamanan memperumit posisi Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa, yang akan menghadapi oposisi utama Kongres, kata CVoter.

Dikatakan, serangan-serangan udara itu dan retorika nasionalis telah mengalihkan perhatian dari isu-isu sosio-ekonomi, termasuk peningkatan angka pengangguran dan krisis agraria, yang para pengeritik sering gunakan untuk menegur kebijakan-kebijakan Modi.

Angka-angka jajak pendapat yang baru menyebut isu-isu tersebut mungkin kembali ke benak para pemilih, kata CVoter.

Di pawai-pawai pemilihan beberapa pekan belakangan BJP telah mengusung serangan-serangan itu dan pengujian peluru kendali anti-satelit yang Modi sebut membuat India menjadi kekuatan angkasa militer. Beberapa partai oposisi mengeritik pengumuman tes anti-satelit sebagai tipu muslihat politik. “Dampak dari pengujian (rudal anti-satelit) Shakti akan terlihat dalam beberapa hari kedepan,” kata CVoter.

Koalisi yang dipimpin BJP PM Modi diperkirakan akan tetap berkuasa dalam pemilu yang sudah dekat, pesat demokrasi terbesar dengan sekitar 900 juta pemilih yang terdaftar. Hasil-hasil akhir dari pemungutan suara itu akan diketahui pada 23 Mei.

Sumber: Reuters
Baca juga: Modi: partai berkuasa India miliki kekuatan pada Pemilu
Baca juga: India larang politisi bawa-bawa agama untuk menangkan Pemilu
Baca juga: Facebook ciptakan fitur khusus pemilu India

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Banjir Afghanistan renggut belasan nyawa

Kabul (ANTARA) – Hujan lebat menyebabkan banjir bandang di Afghanistan barat yang menewaskan sedikitnya 17 orang, menghancurkan banyak rumah dan menyapu tempat pengungsian sementara bagi warga yang terlantar, kata pejabat pemerintah, Sabtu.

Banjir selama dua hari yang terjadi sejak Kamis menewaskan 12 orang di Jawzjan dan dua orang di Badghis, provinsi yang berbatasan dengan Turkmenistan, demikian informasi dari juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Shir Khani.

Menurut Khani, dua warga lainnya tewas di Herat dan satu lagi di Provinsi Sar-e Pul.

Lebih dari 500 bangunan rumah hancur.

Banjir memperburuk situasi yang sudah parah, saat ratusan ribu orang mengungsi di Afghanistan barat sejak kekeringan parah tahun lalu. Banjir pada awal Maret menyebabkan kerusakan lebih lanjut dan mengancam panen gandum tahun ini.

Anak-anak berjalan menerobos banjir setinggi lutut yang mengalir melewati kamp tenda para pengungsi setelah hujan reda.

Sejumlah pejabat di Herat, yang berbatasan dengan Iran, melaporkan jumlah korban tewas yang lebih banyak dari data pemerintah pusat. Kepala puskesmas provinsi, Dr. Abdul Hakim Tamana menyatakan delapan orang tewas dan sembilan lainnya terluka.

Banjir menghancurkan ratusan rumah, sejumlah situs bersejarah, ribuan hektar sawah, jembatan serta jalan raya, menurut juru bicara provinsi Herat, Jilani Farhad.

Organisasi bantuan World Vision dalam pernyataannya mengatakan puluhan ribu warga Afghanistan tampaknya terkena dampak akibat banjir. Beberapa warga Badghis menyebutnya sebagai badai paling dahsyat selama 20 tahun, kata dia.

Sumber: Reuters
Baca juga: Setelah kemarau dan banjir, Afghanistan hadapi krisis panen
Baca juga: Banjir tewaskan hampir 40 orang di Afghanistan Utara
Baca juga: Banjir bandang landa Afghanistan, 58 orang tewas

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dubes RI Moskow Resmikan Pusat Studi Nusantara di Republik Dagestan

London (ANTARA) –  

Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi, meresmikan “Pusat Nusantara” di Sekolah Tinggi Humaniter dan Pedagogi Dagestan di Makhachkala, Rusia.

Kepala Fungsi Pensosbud KBRI Moskow, Adiguna Wijaya kepada Antara di London, Sabtu mengatakan peresmian Pusat Studi Nusantara di Republik Dagestan dilakukan Dubes ada hari ketiga lawatan kerjanya di Dagestan, 26 Maret.

Hadir dalam peresmian antara lain Wakil Ketua Dewan Parlemen Republik Dagestan, Zarema Buchaeva, Menteri Kebijakan Nasional dan Agama Republik Dagestan, Enrik Muslimov, Direktur Sekolah Tinggi Pedagogi Humaniter Republik Dagestan, Jennet Temurkaeva, Wakil Direktur untuk Pengembangan Kerja Sama Internasional yang juga menjadi Kepala Pusat Nusantara, Abdulaev Ibragimgadzi.

 Temurkaeva menyambut baik berdirinya “Pusat Nusantara” dan berharap ke depan dapat menjembatani hubungan kedua bangsa, terutama di kalangan  generasi muda. “Kemitraan nyata yang sebenarnya adalah hubungan yang terjalin antar warga”, ujar Direktur Temurkaeva.

Sementara Kepala “Pusat Nusantara” Ibragimgadzi menyatakan kegembiraannya karena setelah berdiri selama 8 tahun akhirnya dapat diresmikan langsung oleh Dubes RI. “Pusat Nusantara” ini adalah yang pertama di wilayah Kaukasia Utara dan sangat strategis sifatnya. Oleh karena itu, saya berharap keberadaannya dapat mendorong hubungan yang lebih dekat antara Dagestan dengan Indonesia”, demikian Dubes Wahid.

Terdapat sekitar 20 orang warga Dagestan yang pernah belajar studi Islam dan beberapa cabang keilmuan lainnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Yogyakarta dan Jakarta periode keberangkatan tahun 2010 dan 2011. Turut hadir 10 orang di antaranya pada acara peresmian dan ramah tamah. Mereka menyatakan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia yang telah memberikan beasiswa dan banyak belajar dari Indonesia tentang Islam dan sopan santun.

Untuk itu, Dubes Wahid mengusulkan didirikannya “Asosiasi Persahabatan Indonesia-Dagestan” untuk menjembatani hubungan kedua bangsa di bidang yang lebih luas. Menteri Kebijakan Nasional dan Agama Muslimov menyambut baik dan berjanji akan memfasilitasinya.

Baca juga: Bangga ajarkan bahasa Indonesia di Rusia
 

Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua remaja asal Jepang tenggelam di Fraser Island, Australia

Antara

Melbourne (ANTARA) – Jasad dua remaja asal Jepang yang dilaporkan hilang sejak Jumat akhirnya ditemukan di sebuah danau di Fraser Island, di lepas pantai timur Australia, demikian keterangan polisi, Sabtu.

“Dua remaja berusia 16 tahun itu tenggelam di Fraser Island semalam,” cuit kepolisian negara bagian Queensland di Twitter.

“Remaja tersebut, yang keduanya berkewarganegaraan Jepang, dilaporkan hilang dari grup wisata di dekat Danau McKenzie tepat setelah pukul 5 sore kemarin,” kata pernyataan tersebut.

Danau McKenzie yang berada di Fraser Island, utara ibu kota Queensland, Brisbane, merupakan tempat berenang sekaligus tujuan wisata ternama. Pangeran Inggris Harry mengunjungi danau tersebut selama menggelar turnya ke Australia tahun lalu.

Sumber: Reuters

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Guru kesenian Indonesia pukau dosen-mahasiswa China

Antara

Beijing (ANTARA) – Penampilan sejumlah guru kesenian dan kebudayaan dari Indonesia di panggung pertunjukan seni kampus Central Conservatory of Music (CCOM) Beijing, Jumat (29/3), memukau para dosen dan mahasiswa seni setempat.

Para guru dari berbagai daerah di Indonesia itu membuka penampilannya dengan nyanyian lagu tradisional Batak.

Kemudian mereka juga berkolaborasi dalam tari-tarian dan bernanyi bersama para mahasiswa dan mahasiswi CCOM.

Dari bebagai atraksi seni yang ditampilkan, para penonton memberikan aplaus panjang saat mereka menyanyikan lagu Mandarin dirangkai dengan lagu Sing Sing So dalam format akapela.

Gedung pertunjukan seni makin bergemuruh saat para guru tersebut menyanyikan lagu Mandarin yang dirangkai dengan lagu tradisional Jawa berjudul Suwe Ora Jamu dengan diiringi orkestra musik tradisional China oleh para mahasiswi CCOM.

Sampai-sampai Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun beranjak dari tempat duduknya untuk naik ke pentas dan bernyanyi bersama para guru dan mahasiswi itu.

Penampilan tersebut menandai berakhirnya program pelatihan guru kesenian dan kebudayaan Indonesia di CCOM selama tiga pekan.

“Ada 374 guru yang mengikuti program pelatihan pengajaran di berbagai daerah di China. Sebanyak 36 guru seni mengikuti program tersebut di CCOM ini. Sepanjang tahun ini Kemendikbud mengirimkan 1.000 guru keluar negeri,” kata Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing Yaya Sutarya.

Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun (tenngah) foto bersama jajaran pejabat Kemendikbud RI, civitas akademika Central Conservatory of Music (CCOM) Beijing, dan para guru dari Indonesia pada acara penutupan pelatihan guru kesenian dan kebudayaan Indonesia di China. Dari 1.000 guru yang dikirimkan oleh Kemendikbud RI, sebanyak 374 orang menjalani pelatihan pengajaran selama tiga pekan di China. (M. Irfan Ilmie)

Selama tiga pekan, para guru SMP hingga SMA/SMK itu dibekali materi pengajaran sesuai bidangnya masing-masing.

Dubes Djauhari berharap keberhasilan program tersebut dapat mempertegas komitmen kedua negara dalam menjalin kerja sama yang lebih erat di segala bidang, khususnya pendidikan, kesenian, dan kebudayaan.

“Saya yakin melalui program ini, para akademisi dan seniman dari Indonesia dan Tiongkok mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru dalam mengembangkan pengajaran seni dan budaya kedua negara,” ujar mantan Dubes RI untuk Rusia itu.

Sementara itu, Sekretaris Komite Partai di CCOM Zhao Min berharap pengalaman yang diperoleh para guru tersebut bisa disampaikan kepada murid-muridnya di Indonesia untuk mempererat hubungan kedua negara.

“Perjalanan hubungan China dengan Indonesia itu mirip lagu Bengawan Solo, air mengalir sampai jauh dan akhirnya ke laut…..,” katanya sambil mengutip lirik lagu karya Gesang yang juga sangat kondang di daratan Tiongkok itu. 
 

Penerjemah: M. Irfan Ilmie
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tol Manado-Bitung borong penghargaan film pendek di China

Beijing (ANTARA) – Film pendek berlatar belakang proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung di Sulawesi Utara memborong penghargaan di ajang lomba yang digelar media ternama di China.

Film yang mengisahkan dinamika para pekerja di proyek yang dikerjakan bersama CSCEC Sino Road and Bridge Group Co Ltd dan PT Hutama Karya itu meraih empat penghargaan dari Global Times Online –yang berkantor pusat di Beijing, Jumat (29/3).

Penghargaan itu diraih para pekerja Indonesia karena dianggap terbaik dalam mengambil empat sudut pandang, yakni harapan masyarakat sekitar terhadap proyek tersebut, kebersamaan dalam mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur, persaudaraan para pekerja di lereng gunung api, dan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Film pendek kami kerjakan dalam waktu yang sangat singkat pada bulan ini pula,” kata Asisten Manager CSCEC Suriandi saat ditemui setelah menerima penghargaan di gedung People’s Daily.

Dia tidak menyangka dalam waktu yang singkat, video yang diambil di seksi I dan seksi II jalan tol Manado-Bitung tersebut menarik perhatian para juri dari kalangan jurnalis senior, mantan diplomat, dan pengajar komunikasi visual di China.

Ajang itu diikuti oleh beberapa negara yang mengerjakan proyek di bawah skema Prakarsa Sabuk Jalan (Belt and Road Initiative) di berbagai benua.

“Kami bangga dengan prestasi anak bangsa di ajang ini,” kata Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun setelah didaulat panitia untuk menyerahkan plakat kepada para pemenang dari Indonesia itu.

Wakil Ketua Asosiasi Diplomasi Publik China (CPDA) Chen Yuming merasa bahagia melihat antusiaisme para pekerja asal China dan beberapa negara untuk mengikuti perlombaan tersebut.

“Ada persahabatan para pekerja China dan pekerja asing. Melalui video-video ini kami bisa melihat beberapa perusahaan China ternyata juga secara aktif membangun hubungan antarmasyarakat dan pertukaran budaya,” katanya.

Menurut keterangan pihak panitia, video yang berlatar belakang tol Manado-Bitung itu telah dilihat 2,58 juta kali oleh para pengguna Kuaishou, Facebook, dan Twitter.

Salah satu hal yang menarik dari video tersebut adalah jalinan asmara Rudiyanto dan Istiqa, dua warga negara Indonesia dari dua daerah berbeda yang sama-sama bekerja di proyek tersebut. ***3***(T.M038)

Baca juga: Pompeo umumkan prakarsa baru AS di “Indo-Pasifik”
Baca juga: AS, Australia, India & Jepang siap saingi Prakarsa China

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Partai pro-militer di Thailand prioritaskan penobatan raja

Bangkok (ANTARA) – Satu partai yang terkait dengan junta militer, yang berkuasa di Thailand, mengatakan pihaknya tidak akan mengadakan pembicaraan untuk membentuk pemerintahan baru hingga setelah penobatan Raja Maha Vajiralongkorn pada Mei.

Hasil akhir pemilihan umum yang diselenggarakan pada Ahad (24/3) masih belum diumumkan. Penghitungan yang kacau dan tuduhan-tuduhan tentang pembelian suara telah merusak pemilihan pertama di Thailand sejak kudeta militer lima tahun lalu.

Di tengah-tengah keadaan yang membingungkan itu, baik partai Palang Prachart, yang pro-tentara, dan aliansi oposisi telah mengaku sebagai peraih suara terbanyak.

Hasil-hasil resmi dari pemungutan suara Ahad tidak akan diumumkan hingga 9 Mei, hanya beberapa hari setelah Vajiralongkorn dijadwalkan dinobatkan.

Upacara-upacara terkait penobatan akan berlangsung antara 4 dan 6 Mei, setelah masa berkabung yang berlangsung lama bagi ayah raja baru itu, Raja Bhumibol Adulyadej, yang mangkat pada tahun 2016.

Karena belum ada kejelasan siapa pemenang dalam pemilihan itu, partai Palang Pracharat yang pro-militer mengatakan pihaknya tidak akan berusaha berunding dengan partai-partai lain untuk membentuk pemerintahan koalisi karena ingin fokus pada penobatan raja itu.

“Kami masih menunggu. Pembentukan suatu pemerintahan saat ini sama sekali beda dari waktu lalu,” kata Sekretaris Jenderal Palang Pracharat, Sonthirat Sontijirawong, pada Jumat.

“Saat ini kami punya kerangka waktu: upacara penobatan, upcara paling penting bagi semua orang Thailand … Kami memprioritaskan ini dahulu,” kata dia.

Budaya Thailand terkait erat dengan penghormatan kepada kerajaan konstitusional itu, dan penobatan Raja Vajiralongkorn akan menduduku posisi pertama bagi sebagian besar orang Thailand setelah ayahnya duduk di singgasana selama 70 tahun.

Sumber: Reuters

Baca juga: Aliansi oposisi Thailand bakal jadi mayoritas di majelis rendah
Baca juga: Pemantau: Kampanye pemilihan Thailand “sangat condong” ke Junta
Baca juga: Partai pro-tentara unggul sementara dalam pemilihan Thailand

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rakyat Selandia Baru kenang korban serangan teroris di Christchurch

Christchurch (ANTARA) – Rakyat Selandia Baru memberi penghormatan kepada korban meninggal serangan teroris terhadap dua masjid di Christchurch dalam satu upacara pada Jumat.

Sebanyak 25.000 warga Selandia Baru menghadiri upacara penghormatan buat 50 orang Muslim yang sedang menunaikan Shalat Jumat, termasuk empat anak kecil. Mereka meninggal dalam dua serangan terhadap Masjid An-Nur dan Linwood selama Shalat Jumat pada 15 Maret.

Di antara orang yang hadir terdapat Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, Gubernur Jenderal Patsy Reddy, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, penyanyi-penggubah lagu Inggris dan dermawan Yusuf Islam (Cat Stevens), dan penyanyi Marlon WIliams, Hollie Smith dan Teeks.

Yusuf Islam, Marlon Williams dan Hollie Smith tampil dalam kegiatan itu “Ko tatou, tatou -Kita Satu” di Hagley Park, Christchurch.

“Dunia telah dilanda lingkaran ekstremisnya ganas yang melahirkan ekstremisme dan itu harus berakhir,” kata Ardern kepada orang yang hadir, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam.

“Kita tak bisa menghadapi masalah ini sendirian, tak seorang pun dari kita bisa. Jawaban buat mereka berada pada konsep yang sederhana, yang tidak terikat oleh perbatasan negara, yang tidak dilandasi atas kesukuan, landasan kekuasaan atau bahkan bentuk pemerintahan. Jawabannya terletak pada kemanusiaan kita,” katanya.

“Tapi untuk saat ini, kita akan mengingat air mata bangsa kita dan tekad baru yang telah kita bentuk,” kata wanita perdana menteri tersebut.

“Kata-kata apa yang secara tepat menyampaikan kepedihan dan penderitaan 50 lelaki, perempuan dan anak-anak kehilangan nyawa, dan demikian banyak orang yang cedera? Kata-kata apa yang menangkap penderitaan masyarakat Muslim kita –yang menjadi sasaran kebencian dan kekerasan? Kata-kata apa yang bisa menyampaikan kepedihan kota yang sudah mengenai demikian banyak kepedihan?” Ardern mempertanyakan.

“Saya kira tidak ada. Lalu, saya datang ke sini dan disambut dengan sapaan sederhana. Assalamu alaikum –Kedamaian atas kalian,” katanya.

Farid Ahmed –salah seorang penyintas– juga berbicara kepada orang yang berkumpul.

Ahmed, yang istrinya Husna tewas dalam serangan tersebut, mengatakan ia telah memaafkan si penyerang.

“Saya ingin hati yang akan penuh dengan cinta dan kepedulian dan penuh kasih sayang dan akan memaafkan. Hati ini tak ingin ada lagi nyawa yang melayang. Hati ini tidak menyukai rasa sakit yang telah saya lalui … Bahwa ada manusia yang melalui kepedihan seperti ini,” katanya.

“Jangan katakan mereka yang meninggal saat menyembah Allah bahwa mereka meninggal, mereka hidup. Jiwa mereka hidup. Orang yang meninggal dalam ibadah masuk surga. Jasad mereka akan musnah tapi nyawa mereka takkan pernah musnah,” kata Ahmed.

Nama para korban yang meninggal dalam serangan tersebut dibacakan dalam kegiatan tersebut. Korban paling muda berusia tiga tahun.

Baca juga: PM Selandia Baru umumkan komisi penyelidikan serangan Christchurch

Baca juga: OKI kecam serangan teror di masjid Selandia Baru

Baca juga: PBB sebut serangan teroris di Selandia Baru Islamofobia

Sumber: Anadolu Agency

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Akademisi: diplomasi maritim, ekonomi perlu dibahas dalam debat

Jakarta (ANTARA) – Keberlanjutan diplomasi maritim dan ekonomi yang menjadi fokus kebijakan luar negeri Indonesia selama hampir lima tahun terakhir harus menjadi pembahasan dalam debat calon presiden, kata Ketua Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina Shiskha Prabawaningtyas.

“Isu tentang diplomasi maritim (perlu dibicarakan), sejauh mana itu berjalan dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seringkali persoalan kebijakan adalah tentang keberlanjutan,” kata Shiskha saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Visi misi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang disampaikan Joko Widodo saat pencalonannya sebagai presiden dalam Pemilu 2014, menurut dia, harus dipastikan berjalan.

“Jangan tiba-tiba nanti perubahan pemerintahan kebijakannya menjadi tidak berjalan. Isu keberlanjutan tentang diplomasi masih harus diperkuat,” tutur Shiskha.

Selain diplomasi maritim, kedua capres yang akan tampil dalam debat keempat juga perlu membahas mengenai diplomasi ekonomi Indonesia ke depan.

Diplomasi ekonomi yang dijalankan Indonesia, menurut Shiskha, harus sejalan dengan isu-isu yang langsung menyentuh masyarakat di dalam negeri seperti pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, kedua capres harus membahas upaya memperkuat kontribusi aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, penyelesaian konflik, dan pemberantasan terorisme.

“Tetapi intinya kalau kita bicara tentang kebijakan luar negeri dan diplomasi, poin pentingnya adalah keberlanjutan kebijakan, entah siapapun pemerintahannya. Dan kritik terbesar seringkali kan kebijakan luar negeri itu adalah dari kepentingan nasional. Nah bagaimana kemudian kebijakan luar negeri itu harus seimbang antara pemetaan kondisi global saat ini yang konsolidasikan dengan kepentingan nasional,” ujar Shiskha.

Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 keempat yang akan berlangsung pada Sabtu (30/3) mengusung tema ideologi, pemerintahan, pertahanan keamanan, dan hubungan internasional.

Debat tersebut akan diikuti oleh capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. ***2***

Baca juga: Pengamat: Masing-masing capres punya ‘amunisi”‘untuk debat ke-4
Baca juga: Pelajar Indonesia di Jordania berharap capres soroti isu Palestina
Baca juga: KPU tuntaskan distribusi undangan debat keempat Pilpres 2019

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Filipina tangkap Maria Ressa atas tuduhan kepemilikan media oleh asing

Manila (ANTARA) – Maria Ressa, pemimpin redaksi media daring yang dikenal dengan laporan-laporan kritis tentang Presiden Filipina Rodrigo Duterte, kembali ditangkap di bandar udara Manila pada Jumat.

Kali ini,  ia ditangkap atas tuduhan melanggar peraturan yang melarang kepemilikan media oleh orang asing.

“Saya diperlakukan seperti penjahat padahal yang saya lakukan hanyalah menjadi wartawan yang merdeka,” kata Maria Ressa, pimpinan media peraih penghargaan, Rappler, kepada saluran berita ABS-CBN saat dia dibawa oleh polisi.

Ressa sedang menjalani masa bebas dengan jaminan untuk kasus fitnah lain bulan lalu dan sempat menginap satu malam di tahanan sebelum dibebaskan dengan jaminan. Tindakan hukum terhadap Ressa menarik perhatian luas dari berbagai kalangan, yang mengkhawatirkan kebebasan dan keterbukaan pers di negara Asia Tenggara itu.

Dia kembali ditangkap hanya beberapa saat setiba di bandara setelah melakukan perjalanan ke luar negeri. Dia mengatakan akan mencari pembebasan penahanan dengan jaminan.

“Saya akan mencari surat jaminan karena saat ini saya sedang menjalani masa jaminan,” kata Ressa sambil diarahkan menjauh oleh tiga orang polisi.

Jaksa penuntut mengajukan tuduhan terbaru terhadapnya para Rabu pada saat dia berada di luar negeri.

Undang-undang di Filipina melarang kepemilikan media massa oleh pihak asing, namun Rappler mengatakan bahwa orang-orang asing yang menanamkan modalnya di Penerimaan Penyimpanan Filipina tidak ikut campur dalam pengoperasiannya.

Pengawas media mengatakan bahwa tuntutan terhadap Ressa mengada-ada dan ditujukan untuk mengintimidasi mereka yang melawan aturan Duterte, khususnya mengenai penggerebekan jaringan narkoba dengan cara mematikan.

“Kasus peradilan ini belum pernah terjadi dan menunjukkan suara kebulatan tekat pemerintah Duterte untuk menutup laman media yang dipercaya dan konsisten melaporkan tentang pemerintahan, khususnya “perang narkoba” dan pembunuhan tanpa peradilan terhadap para tersangka jaringan narkoba dan warga sipil,” kata Pemantau Hak Asasi Manusia.

Duterte tidak menyembunyikan kejengkelannya terhadap Rappler dan sering berdebat dengan wartawan-wartawan media tersebut, yang dikenal antara lain karena kerap mencermati kebijakan-kebijakan serta mempertanyakan keakuratan pelaksanaan razia yang digariskan Duterte.

Seorang juru bicara dari kepolisian mengatakan para petugas hanya menjalankan perintah pengadilan saat menangkap Ressa.

“Tidak ada yang berat sebelah, setiap kami mendapat tugas melalui surat perintah penahanan dari pengadilan, maka kami melaksanakannya,” kata juru bicara Bernard Banac kepada ANC News.

Sumber: Reuters

Baca juga: Filipina bebaskan wartawan atas jaminan setelah kecaman terkait kebebasan pers
Baca juga: FJPI sesalkan kriminalisasi atas Maria Ressa

Penerjemah: Maria Dian A
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia dorong kerja sama global cegah pendanaan terorisme

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mendorong pembentukan kerja sama global untuk mencegah pendanaan terorisme, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Jumat.

Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir menghadiri Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB bertema “Threats to International Peace and Security caused by terrorist acts: Preventing and Combating the Financing of Terrorism” di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis (28/3).

Masyarakat internasional harus bekerjasama secara inovatif dan beradaptasi untuk mencegah dan mengatasi maraknya pendanaan terorisme, kata Wamenlu RI A.M. Fachir.

Dalam Debat Terbuka DK PBB yang juga dihadiri oleh sebagian besar negara anggota PBB, Wamenlu RI menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, termasuk pendanaan terorisme.

Wamenlu Fachir mengingatkan bahwa aksi terorisme di kota Christchurch, Selandia Baru pada 15 Maret 2019, membuktikan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat terbebas dari ancaman terorisme.

Secara khusus, Wamenlu RI juga menyambut baik komitmen peningkatan kerja sama internasional, termasuk adopsi Resolusi 2462, mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme, dimana Indonesia menjadi salah satu negara sponsor bersama.

Wamenlu Fachir pun menegaskan pentingnya pengadopsian dan implementasi berbagai komitmen internasional, seperti Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, berbagai Resolusi DK PBB terkait, serta Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), dalam peraturan perundangan di masing-masing negara.

Selanjutnya, Wamenlu RI menegaskan pentingnya untuk meningkatkan adaptasi masyarakat internasional dalam merespon berbagai perkembangan teknologi di bidang keuangan dan informasi, melalui kebijakan yang tegas, fleksibel, inovatif dan praktis.

Selain itu, Wamenlu Fachir mendorong peningkatan kerja sama global, antara lain melalui pertukaran informasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan unit intelejen keuangan, serta koordinasi antar badan dan komite PBB terkait, termasuk konsultasi dan bersinergi dengan FATF.

Wamenlu Fachir juga berbagi pengalaman mengenai upaya kerja sama yang dilakukan Indonesia melalui penyelenggaraan KTT Penanggulangan Pendanaan Terorisme untuk melakukan penilaian risiko serta menganalisa ancaman dan dampak pendanaan teroris di kawasan Asia Pasifik.

“Indonesia secara terus-menerus meningkatkan kapasitas perangkat hukum dan infrastuktur, antara lain melalui Strategi Nasional (Stranas) Tindak Pidana Pendanaan Teroris, serta penguatan kerja sama antar kementerian/lembaga dan sektor swasta,” ujarnya.

Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB tentang penanggulangan pendanaan terorisme itu dipimpin Menlu Perancis, Jean-Yves Le Drian. ***2***

Baca juga: Menlu Retno akan hadiri debat terbuka DK PBB
Baca juga: Terduga penyandang dana terorisme ditangkap saat akan berangkat ke Suriah
Baca juga: Kepolisian Indonesia fokus pada penelusuran aliran dana terorisme
Baca juga: BNPT: Penting kerja sama putus dana teroris

 

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia pilih tema “peacekeeping” saat ketuai DK PBB

Jakarta (ANTARA) – Indonesia memilih tema penjagaan perdamaian atau peacekeeping saat menjalankan mandat sebagai presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) pada Mei mendatang.

Selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, Indonesia akan memiliki dua kali kesempatan menjadi presiden Dewan Keaman, yakni pada Mei 2019 dan Agustus 2020.

“Kepemimpinan Indonesia akan berlangsung selama satu bulan. Ada beberapa langkah namun kami telah memilih tema mengenai peacekeeping,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard dalam temu media di Jakarta, Kamis (28/3).

Indonesia telah menyiapkan sejumlah agenda untuk mengisi masa kepemimpinan di DK PBB, di antaranya debat terbuka pada 7 Mei 2019 mengenai operasi penjagaan perdamaian.

Selain agenda tersebut, Indonesia juga memprakarsai debat terbuka mengenai perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata. Debat tersebut akan dilaksanakan pada 23 Mei 2019 serta berbareng dengan peringatan 20 tahun sejak resolusi PBB dikeluarkan mengenai perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata.

Isu Palestina tidak luput disertakan Indonesia dalam agenda kepemimpinan di DK, yaitu melalui penyelenggaraan diskusi informal mengenai permukiman ilegal, khususnya pada aspek hukum dan kemanusiaan. Agenda itu akan dilaksanakan pada 9 Mei 2019.

Pada akhir kepemimpinan, Indonesia akan mengadakan resepsi. Dalam kesempatan tersebut, akan ditampilkan pula sejumlah pentas budaya sebagai ajang promosi.

Kursi kepresidenan merupakan jabatan yang dipegang secara bergilir sesuai urutan abjad 15 negara anggota DK PBB. Untuk Maret ini, kursi kepresidenan dipegang oleh Prancis dan akan disusul dengan Jerman pada April mendatang.

Setelah Mei tahun ini, Indonesia diperkirakan akan kembali menjabat posisi presiden DK PBB pada Agustus 2020. Untuk periode kedua itu, Indonesia mengusung tema penanggulangan terorisme. ***2***

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

NU usulkan debat capres angkat isu Indonesia-China

Hubungan Indonesia dan Tiongkok dapat dibedah secara lebih mendalam oleh capres dalam acara debat besok

Beijing (ANTARA) – Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok mengusulkan debat putaran keempat calon presiden mengangkat isu hubungan bilateral Indonesia-China.

“Hubungan Indonesia dan Tiongkok dapat dibedah secara lebih mendalam oleh capres dalam acara debat besok,” kata Katib Syuriah PCINU Tiongkok, Su’udut Tasdiq, kepada Antara di Beijing, Kamis (28/3) malam.

Ia menyebutkan pengangkatan isu tersebut dengan mempertimbangkan situasi saat ini atas munculnya pemberitaan dan informasi yang manipulatif, bahkan insinuatif.

“Kondisi tersebut merugikan hubungan kedua negara, termasuk mengganggu kondisi psikologis para mahasiswa dan pelajar kita yang sedang belajar di Tiongkok,” ujarnya.

Selain itu, pengangkatan isu tersebut juga bertujuan agar rakyat Indonesia dapat memahami visi dan misi kedua capres secara utuh sehingga terhindar dari upaya-upaya pihak tertentu yang ingin menggunakan isu hubungan Indonesia-China untuk memecah belah sesama anak bangsa.

Oleh sebab itu, PCINU Tiongkok yang anggotanya kebanyakan para pelajar tersebut menganggap penting isu tersebut menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam debat tersebut.

Debat yang digelar pada Sabtu (30/3) tersebut akan menguji wawasan para capres terkait beberapa isu internasional.

Baca juga: KPU usul dubes undang pemerintah LN saksikan pemilu

Baca juga: WNI di China awam Pemilu 2019

Baca juga: Pemilu di China, Mengikhtiarkan Hak Demokrasi Diaspora

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Korsel siapkan Sejong sebagai pusat pemerintahan

Sejong, Korea Selatan (ANTARA) – Pemerintah Korea Selatan telah mempersiapkan kota Sejong yang terletak sekitar 120 kilometer dari Seoul sebagai pusat administratif negara itu di masa mendatang.

Untuk itu, sebanyak 18 dari 22 kementerian telah berpindah dari Kota Metropolitan Seoul ke Sejong, kata Walikota Sejong, Dr Lee Choon-hee dalam jumpa pers dengan wartawan peserta World Journalists Conference di Korea Selatan, Rabu.

Ke 18 kementerian itu melipulti Kementerian Strategi dan Keuangan, Kementerian Pertanian, Pangan dan Urusan Desa, Kementerian Lingkungan, Kementerian Agraria, Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, dan Kementerian Tenaga Kerja.

Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan, dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merencanakan berpindah ke Sejong tahun ini.

Kantor Perdana Menteri Korea Selatan merupakan kantor pemerintah yang pertama pindah ke Sejong pada bulan September 2017.

Lee Choon-hee mengatakan pihaknya telah mempersiapkan Sejong sebagai kota cerdas dengan teknologi tinggi. Dengan demikian, semua aspek kehidupan akan diintegrasikan dengan teknologi tinggi.

Menurut Korea Bizwire, Komite Kepresidenan tentang Industri 4.0 dan Kementerian Agraria, Transportasi dan Kemaritiman telah mengungkapkan cetak biru bagi rencana ujicoba kota cerdas yang membentang 2.74 juta meter persegi.

Lebih lanjut ia mengatakan penduduk Sejong kini mencapai sekitar 500 ribu dibanding 350 ribu lima tahun lalu. Dengan pengalamannya sekitar 30 tahun di pemeritahan, ia yakin kota tersebut masih tetap ideal sebagai tempat tinggal sekitar 700 ribu orang di masa mendatang.

Ia juga mengusahakan agar tempat tinggal warga kota tidak jauh dari tempat kerja sehingga mobilitas orang dapat dikurangi.

Pewarta: Suharto
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia bukukan transaksi penjualan Rp310 juta di Chengdu

Beijing (ANTARA) – Para pengusaha Indonesia berhasil membukukan transaksi penjualan langsung senilai Rp310 juta dalam pameran makanan dan minuman di Chengdu, China, pada 21-23 Maret 2019.

Selain penjualan langsung, para pengusaha Indonesia yang ikut serta dalam ajang “The 100 China Food and Drinks Fairs” di Ibu Kota Provinsi Sichuan itu berpotensi mendapatkan penghasilan sebesar Rp24,4 miliar dalam satu tahun dari beberapa mitra bisnis barunya.

“Tahun lalu lima perusahaan Indonesia yang berpartisipasi dalam pameran ini. Sekarang naik tiga kali lipat menjadi 15 perusahaan,” kata Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun di Beijing, Kamis.

Oleh sebab itu, dia mengapresiasi partisipasi para pengusaha Indonesia itu dalam memperkenalkan dan memperluas pasar produk makanan serta makanan di Tiongkok.

Pameran tersebut diikuti oleh sekitar 4.000 perusahaan dalam dan luar negeri China dengan jumlah pengunjung lebih dari 400 ribu orang.

“Kami berharap semakin banyak ragam produk makanan dan minuman Indonesia yang berkualitas bisa merambah pasar Tiongkok,” ujar mantan Dubes RI untuk Rusia itu.

Atase Perdagangan KBRI Beijing Marina Novira menyebutkan beberapa perusahaan yang menempati Paviliun Indonesia di ajang pameran tersebut adalah PT Serena Indopangan Industri, PT Anugrah Citra Walet Indonesia, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Kapal Api Global, Teh Botol Sosro, Sauda Co-PT Boga Makmur, Maicih Inti Sinergi Enterprise, PT Griya Boga Mandiri, Golden Coconut Food, PT Kobe Boga Utama, PT Mutigo Inovasi Bersama, Kokola Group, PT Niramas Utama Inaco Food, Kalimantan Nest Co Ltd, dan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia.

“Selain mengikuti pameran, beberapa perusahaan Indonesia tersebut juga mengikuti kegiatan ‘one-on-one business matchmaking’ pada hari ke dua pameran,” ujarnya.

Selain Indonesia, pameran tersebut juga diikuti sejumlah perusahaan makanan dan minuman dari Korea Selatan, Singapura, Thailand, Malaysia, Amerika Serikat, Rusia, Hong Kong, Taiwan, Perancis, Spanyol, Italia, Chile, Kanada, Selandia Baru, Argentina, Australia, Vietnam, Brazil, Jerman, dan Meksiko.

Baca juga: Dubes usulkan konferensi internasional Bahasa Indonesia

Baca juga: Pemilu di China, Mengikhtiarkan Hak Demokrasi Diaspora

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kebakaran gedung tinggi di Bangladesh tewaskan sedikitnya lima orang

Dhaka (ANTARA) – Kebakaran melanda sebuah gedung yang memiliki 22 lantai di Ibu Kota Bangladesh, Dhaka pada Kamis, menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai 60 orang yang lain, kata sejumlah petugas.

Banyak orang terjebak di dalam bangunan tersebut.

Menurut saksi mata, banyak dari mereka yang terjebak melambaikan tangan dari atap dan jendela bangunan.

Sejumlah helikopter didatangkan untuk bergabung dengan 22 unit pemadam kebakaran yang bekerjasama dengan tentara, angkatan laut, angkatan udara dan polisi untuk memadamkan kobaran api.

“Kebakaran hampir berhasil dipadamkan” kata petugas pemadam kebakaran, Mizanur Rahman di lokasi kejadian.

Belum diketahui apa penyebab kebakaran di bangunan yang berada di daerah Banani tersebut.

Banyak siswa berkumpul untuk membantu petugas menyelamatkan para korban.

Seorang siswa, Faisal Rifayat, menceritakan bahwa dia melihat tiga orang sedang berupaya menyelamatkan diri dengan memanjat ke luar dari lantai delapan setelah kebakaran terjadi, namun satu orang jatuh dan kemudian dinyatakan tewas.

Sementara itu, Nanda, manajer keuangan perusahaan AAMRA yang kantornya berada di lantai empat gedung tersebut, mengatakan dia bersama 20 koleganya berhasil menyelamatkan diri.

Februari lalu, kebakaran dahsyat menewaskan 71 orang di pemukiman lama Dhaka, salah satu kota dengan populasi terpadat di dunia.

Sumber: Reuters

Baca juga: 56 meninggal dalam kebakaran di Bangladesh, korban bisa meningkat
Baca juga: Kebakaran pabrik busana di Bangladesh tewaskan 12 orang
Baca juga: Kebakaran terjadi di Dhaka, lebih 40 orang dilaporkan tewas

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemlu: Pemulangan WNI simpatisan ISIS rumit

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa pemulangan WNI dari wilayah konflik di Suriah dan Irak adalah proses yang rumit dan membutuhkan waktu lama.

Proses panjang itu sebelumnya dilakukan saat pemulangan 17 WNI mantan simpatisan ISIS tahun lalu, yang melibatkan banyak pemangku kepentingan termasuk di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Jadi saya tidak bisa sampaikan apakah mereka (WNI yang berada di Suriah) akan kembali, kapan kembalinya, bagaimana kembalinya. Itu adalah tahapan panjang yang harus kami lakukan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam press briefing di Jakarta, Kamis.

Tahap awal dalam pemulangan WNI mantan simpatisan ISIS adalah proses verifikasi data untuk memastikan bahwa mereka betul-betul WNI.

Proses itu akan rumit, menurut Arrmanatha, sebab sebagian dari orang-orang tersebut pergi ke Suriah secara ilegal dan tidak memiliki dokumen perjalanan resmi.

Setelah verifikasi status kewarganegaraan, pemerintah akan melakukan penilaian terhadap orang-orang tersebut mencakup kondisi fisik, psikologis, untuk melihat sejauh mana mereka terpapar radikalisme.

“Setelah diverifikasi, kami melakukan analisis kembali untuk proses deradikalisasi. Ada berbagai tahap yang dilakukan di Suriah dan Indonesia. Tahapannya memang sangat panjang dan dari situ kami menentukan apakah mereka bisa kembali ke Indonesia atau tidak,” tutur Arrmanatha.

Arrmanatha mengutarakan isu itu setelah ada laporan yang mengatakan puluhan WNI ditemukan di antara ribuan keluarga pejuang ISIS yang berada di kamp-kamp penampungan Al Hol, Suriah TImur.

Lebih dari 9.000 keluarga anggota ISIS berada di kamp-kamp tersebut, setelah kekalahan ISIS di Timur Tengah.

Sejumlah negara seperti Inggris dan Amerika Serikat telah menyatakan kebijakannya untuk tidak menerima warga negaranya yang bergabung dengan ISIS. ***2***

Baca juga: Pasukan khusus Tunisia tembak tiga gerilyawan Daesh
Baca juga: Gerilyawan dukungan AS peras pengungsi Suriah di Kamp Ar-Rukban
Baca juga: Pasukan Suriah dukungan AS serahkan ratusan anggota ISIS kepada Irak

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tak cukup alasan, Pengadilan Maladewa bebaskan mantan presiden Yameen

Male (ANTARA) – Pengadilan Maladewa pada Kamis memerintahkan pembebasan mantan presiden Abdulla Yameen.

Pihaknya mengatakan tidak ada cukup alasan untuk menahannya lebih dari sebulan berdasarkan undang-undang.

Yameen ditangkap pada 18 Februari karena menghadapi sejumlah tuduhan pencucian uang yang berasal dari penyewaan pulau untuk pengembangan hotel semasa jabatannya.

Pengadilan Tinggi, yang terdiri dari tiga hakim, mengatakan jaksa tidak memberikan alasan cukup untuk tetap menahannya di penjara.

Yameen, yang menjalin hubungan erat dengan China, mengalami kekalahan mengejutkan pada pemilu tahun lalu. Para pengkritiknya menuduh Yameen melakukan penyalagunaan kekuasaan dan terlibat korupsi.

Sumber: Reuters

Baca juga: Maladewa perpanjang keadaan darurat
Baca juga: Maladewa bergolak, Presiden Abdulla Yameen umumkan keadaan darurat
Baca juga: Pemimpin Maladewa tutup parlemen di tengah gejolak politik

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Malaysia Bangun Telaga Atasi Kebakaran Gambut

Kuala Lumpur (ANTARA) – Pemerintah Malaysia membangun sejumlah telaga di beberapa negeri atau negara bagian di negara tersebut untuk mengatasi kebakaran tanah gambut.

“Negara kita sering mengalami masalah asap akibat pembakaran tanah gambut. Masalah ini bisa menyebabkan kemerosotan kualitas udara dan memberi dampak kepada kesehatan, keselamatan dan sosio-ekonomi rakyat,” ujar Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Malaysia, Dr Xavier Jayakumar di Kuala Lumpur, Kamis.

Sehubungan dengan itu, ujar dia, mulai 2009, pemerintah telah melaksanakan program pencegahan kebakaran tanah gambut yang sering terjadi yang dilakukan oleh Kementerian Air Tanah dan Sumber Asli (KATS).

Instansi yang terlibat dari kementerian tersebut adalah Kantor Mineral dan Geosains Malaysia (JMG), Kantor Pengairan dan Saliran (JPS) dan Kantor Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) termasuk Kantor Alam Sekitar (JAS).

Mereka turut disertai oleh Kantor Bomba dan Penyelamat (JBPM) serta lembaga lain yang berkaitan.

JMG telah diberi peranan dan tanggungjawab dalam mencari sumber air bawah tanah dan membangunkan telaga serta seterusnya memompa air ke dalam saluran di kawasan tanah gambut.

Pemompaan akan dilakukan apabila terjadi penurunan air dalam lapisan gambut hingga 0.5 meter dari permukaan tanah dan juga bila kebakaran tanah gambut terjadi.

“Tujuan pemompaan adalah untuk meningkatkan level air di dalam saluran untuk melembabkan pelapisan dan permukaan tanah gambut tersebut untuk mencegah kejadian kebakaran,” kata Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) tersebut.

Air bawah tanah dari telaga itu juga akan digunakan oleh Pasukan Bomba dan Penyelamat sebagai sumber air untuk pemadaman api saat kebakaran tanah gambut.

Semenjak program pencegahan kebakaran tanah gambut dilaksanakan pada 2009 hingga 2018, JMG telah membangun sebanyak 85 buah telaga masing-masing 13 buah di Kelantan, 6 buah di Terengganu, 15 buah di Pahang, 14 buah di Johor, 13 buah di Selangor, 9 buah di Sabah dan 15 buah di Sarawak dengan biaya keseluruhan RM23.7 juta.

Selama 2019 sebanyak enam buah telaga akan dibangun yaitu satu buah di Terengganu (Dungun), satu buah di Pahang (Pekan), dua buah di Selangor (Johan Setia) dan dua buah di Sabah (Beaufort).

Biaya pembangunan enam buah telaga tersebut dianggarkan sebanyak RM2.3 juta.

Baca juga: Api hanguskan 10 hektare lahan gambut di Nagan Raya
 

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tertunda 2 bulan, sidang korupsi Najib Razak digelar pekan depan

Kuala Lumpur (ANTARA) – Persidangan kasus korupsi mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak akhirnya akan digelar pekan depan, setelah tertunda hampir dua bulan, demikian keterangan dari pengacaranya, Kamis.

Najib dikenai sejumlah dakwan yang terkait dengan skandal miliaran dolar di perusahaan investasi negara, 1MDB.

Penundaan sidang Najib dianggap sebagai kemunduran besar bagi pemerintahan Mahathir Mohamad, yang kembali membuka penyelidikan atas dugaan pencurian uang sebesar 4,5 miliar dolar AS dari 1MDB, pasca kemenangannya dalam pemilu Mei lalu. Mahathir bersumpah akan segera menyelesaikan kasus tersebut..

Awalnya persidangan Najib direncanakan digelar pada 12 Februari, namun ditunda lantaran pengajuan banding atas masalah prosedural dalam persidangan pra-peradilan.

Persidangan akan dimulai pada Rabu, kata pengacara Farhan Read kepada Reuters salam sebuah pesan singkat.

Najib menyatakan tidak bersalah atas tujuh tuduhan pelanggaran kepercayaan, pencucian uang dan penyalah-gunaan kekuasaan atas dugaan transfer sebesar 42 juta ringgit yang masuk ke rekening banknya dari SRC International, bekas unit 1MDB.

Persidangan tersebut merupakan yang pertama dari sejumlah proses pidana yang dihadapi Najib atas skandal 1MDB. Para penyelidik menuduh jumlah sebagian kecil dari satu miliar dolar AS yang mengalir ke rekeningnya.

Ia akan mendekam beberapa tahun di penjara jika divonis dengan total 42 dakwaan pidana, sebagian besar terkait dengan 1MDB.

Sedikitnya enam negara, termasuk Amerika Serikat, Swiss dan Singapura, meluncurkan penyelidikan pencucian uang dan korupsi terhadap 1MDB, yang didirikan Najib pada 2009.

Jaksa AS menyatakan uang yang dicuri dari 1MDB digunakan Najib untuk membeli jet pribadi, real estate mewah, karya seni Picasso dan Monet, serta pembelian perhiasaan untuk istrinya, Rosmah Mansor, yang juga terseret dalam kasus tersebut.

Sumber: Reuters

Baca juga: Leonardo DiCaprio beri kesaksian skandal 1MDB yang dikucurkan untuk “The Wolf of Wall Street”
Baca juga: Istri Najib Razak dikenai 17 dakwaan
Baca juga: Najib Razak dan istri kembali diperiksa

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menlu RI-Utusan Sekjen PBB bahas perkembangan Rakhine State

Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener bertemu di Jakarta, Kamis, guna membahas perkembangan di Rakhine State.

“Pertemuan pada pagi tadi membahas berbagai perkembangan yang telah tercapai di Rakhine State, khususnya terkait dengan repatriasi para pengungsi,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam press briefing.

Kunjungan pertama Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar ke Jakarta, ia melanjutkan, menunjukkan pengakuan PBB terhadap peran dan kontribusi Indonesia dalam membantu penyelesaian isu di Rakhine State.
 

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan Menlu RI dan Utusan Sekjen PBB adalah kunjungan tim Badan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre) ke Rakhine State beberapa minggu lalu, untuk melaksanakan penilaian awal sebelum proses repatriasi.

AHA Centre adalah lembaga yang diberi mandat oleh negara-negara ASEAN untuk membantu proses repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar.

“Dalam pertemuan tadi juga dibahas upaya kerja sama (PBB dan Indonesia) ke depan untuk memastikan repatriasi dapat dilakukan secara sukarela, aman, dan bermartabat,” tutur Arrmanatha.

Pertemuan antara Menlu RI dan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar dilakukan di tengah isu rencana pemerintah Bangladesh memindahkan puluhan ribu pengungsi Rohingya dari kamp-kamp di Cox’s Bazar ke sebuah pulau kecil di selatan Bangladesh.

Bhashan Char, pulau kecil berlumpur dan baru muncul di Teluk Benggala pada 2006, direncanakan menjadi tempat tinggal bagi 10 ribu pengungsi Rohingya jika proses repatriasi terus terhambat.  
Baca juga: Menlu RI sampaikan perkembangan Rakhine State dalam forum perempuan 
Baca juga: Indonesia minta dunia internasional beri ASEAN kesempatan bantu Myanmar
Baca juga: Indonesia-Australia bahas dukungan pembangunan Rakhine State melalui AHA Centre
Baca juga: Indonesia diminta manfaatkan keanggotaan DK-PBB akhiri krisis Rohingya

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dubes usulkan konferensi internasional Bahasa Indonesia

Beijing (ANTARA) – Duta Besar RI untuk China merangkap Mongolia Djauhari Oratmangun mengusulkan digelarnya Konferensi Internasional Bahasa Indonesia.

“Setidaknya kita harus bisa menggelar kegiatan semacam ‘International Converence for Bahasa Indonesia’,” katanya di Beijing, Kamis.

Kegiatan tersebut sangat mendesak untuk digelar mengingat makin banyaknya warga negara asing yang tertarik belajar Bahasa Indonesia, baik di negaranya sendiri maupun di Indonesia.

Menurut dia, Bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa-bahasa asing lainnya.

“Bahasa Indonesia tidak punya ‘grammar’ dan tidak membedakan gender. Demikian pula dengan tulisannya sangat mudah dibaca oleh siapa saja,” kata mantan Dubes RI untuk Rusia merangkap Belarusia yang berkedudukan di KBRI Moskow itu.

Pernyataan Dubes Djauhari itu sekaligus menanggapi pernyataan Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof Emi Emilia.

“Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Bahasa Indonesia harus bisa menjadi bahasa internasional,” katanya.

Ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan tahun 2045 Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa internasional.

“Untuk bisa merealisasikan target tersebut, maka perlu digelar forum-forum berskala internasional,” perempuan pejabat itu menambahkan.

Di China sendiri terdapat 12 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Bahasa Indonesia. Prodi Bahasa Indonesia yang dibuka oleh kampus-kampus yang tersebar di beberapa daeerah di daratan Tiongkok itu rata-rata memiliki mahasiswa berjumlah 200-300 orang.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing setiap tahun memberangkatkan 20-25 mahasiswa China untuk belajar Bahasa Indonesia selama 12 bulan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Kuota beasiswa Dharmasiswa sebanyak 20-25 tersebut diperebutkan 300 hingga 400 mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia dari berbagai daerah di China. ***3***
(T.M038)

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bank Pembangunan China danai proyek B&R 190 miliar dolar

Beijing (ANTARA) – Bank Pembangunan China (CDB) telah mengucurkan dana senilai 190 miliar dolar AS untuk membiayai beberapa proyek Prakarsa Sabuk Jalan atau “Belt and Road” sejak 2013.

Pinjaman bank untuk proyek-proyek internasional beberapa negara yang masuk dalam prakarsa tersebut telah mencapai 105,9 miliar dolar AS hingga akhir tahun lalu.

Itu berarti sekitar 34 persen dari total pinjaman proyek-proyek internasional, demikian Direktur Utama CDB Zheng Zhijie dikutip media resmi setempat, Kamis.

Pada Mei 2017, CDB telah menyiapkan skema pinjaman khusus senilai 37,23 miliar dolar AS untuk mendukung kerja sama B&R dalam bidang pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas industri, dan pembiayaan selama tiga tahun.

“Kami telah memberikan dukungan pendanaan yang berkelanjutan dan terkontrol untuk pembangunan jangka panjang B&R,” katanya dalam diskusi panel konferensi tahunan Boao Forum for Asia di Provinsi Hainan itu.

Menurut Zheng, pembangunan infrastruktur B&R memang harus terus mendapatkan dukungan dari pemerintahnya.

“Kami ingin membangun platform keuangan yang inklusif dan lebih terbuka agar bisa menentukan permodalan, apakah itu berasal dari BUMN, swasta, atau asing,” ujarnya.

Sayangnya, Zheng tidak menyebutkan secara terperinci kucuran dana proyek-proyek B&R per kawasan atau negara. (T.M038)

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kanada nilai akses permodalan masih hambatan utama UKM Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Akses permodalan masih jadi hambatan utama para pelaku UKM di Indonesia, ujar Direktur Lapangan Proyek Bantuan Sektor Perdagangan dan Swasta (TPSA) Kanada-Indonesia Gregory (Greg) A. Elms.

Dalam peluncuran laporan “Ikhtisar Dukungan untuk Pengusaha Perempuan di Indonesia dan Kanada: Fokus pada UKM dan Startup” di Jakarta, Rabu, Greg menyoroti bagaimana beberapa kebijakan pemerintah yang dibuat untuk melindungi UKM sebenarnya justru mengisolasi mereka.

Salah satu aturan yang ia soroti yakni terkait Daftar Negatif Investasi yang direvisi pemerintah November lalu dan menyebut bahwa bahwa penanaman modal asing ke Indonesia minimal sebesar Rp10 miliar.

“Meskipun tidak ada aturan yang menentukan besaran modal minimum, tetapi dengan definisi UKM yang digunakan saat ini yakni dari sisi modal maksimal Rp10 miliar, ini seperti mencegah investasi ekuitas langsung kepada UKM,” tutur Greg.

Aturan ini, menurut dia, akan menyulitkan pemilik modal yang ingin membantu memberi akses permodalan kepada pelaku UKM dalam format yang nantinya dapat dikonversi menjadi ekuitas.

“Ini membuat risiko bagi investor lebih tinggi, selain beberapa mekanisme yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku UKM masih tetap memiliki kendali atas bisnis mereka,” kata Greg.

Hambatan seperti ini, ia melanjutkan, tidak ditemukan di Kanada di mana investor dapat menanamkan modalnya di bisnis apapun, dari skala besar hingga sangat kecil.

“Tentu saja ada persyaratan dan peraturan yang berbeda tetapi tidak akan mengganggu investor untuk menanamkan modalnya dan mengembangkan bisnis di Kanada,” ujar Greg.

Hambatan dari sisi akses permodalan ini harus dapat ditangani oleh pemerintah, untuk mengembangkan peluang perdagangan serta investasi berkelanjutan dan tanggap gender.

TPSA sendiri dirancang untuk memberikan pelatihan, penelitian, dan bantuan teknis ke badan pemerintah sektor swasta khususnya UKM, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil tentang perdagangan, khususnya mengenai informasi, analisis kebijakan perdagangan, reformasi regulasi, serta promosi perdagangan dan investasi oleh ahli dari Kanada dan Indonesia.

Proyek lima tahun bernilai 12 juta dolar AS yang didanai pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada ini dilaksanakan oleh The Conference Board of Canada dan mitra utama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019