Pengamat: Indonesia akan tetap menganut prinsip bebas aktif

Jakarta (ANTARA) – Ketua Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Shafiah Muhibat memperkirakan tidak ada perubahan dramatis dalam politik luar negeri (polugri) Indonesia, yang akan tetap menganut prinsip bebas aktif, pascapemilu 2019.

Kesimpulan tersebut diperoleh Shafiah dari jalannya debat keempat Pemilu 2019, Sabtu (30/3) lalu, di mana Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto, tidak berusaha memberikan jargon baru untuk menyaingi prinsip polugri bebas aktif yang diperkenalkan oleh Mohammad Hatta pada 2 September 1948.

“Kalau kita lihat dalam dokumen visi misi yang disampaikan ke KPU, kedua capres juga terus mengulang prinsip bebas aktif. Menurut saya, ini akan tetap menjadi dasar polugri Indonesia,” kata dia dalam “Forum Diskusi Seri Pemilu 2019” yang diselenggarakan CSIS di Jakarta, Senin.

Kesimpulan Shafiah juga mengacu pada asumsi bahwa kebijakan luar negeri harus berkesinambungan, sehingga jarang ditemui inovasi-inovasi baru terkait kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Meski demikian, doktor lulusan Ilmu Politik Universitas Hamburg, Jerman, itu memandang bahwa visi polugri akan semakin didorong oleh variabel perkembangan politik domestik.

Tren ini dapat dilihat dari pemaparan capres nomor urut 01 mengenai isu identitas, yakni besarnya jumlah penduduk Muslim menjadi kekuatan diplomasi Indonesia.

Identitas yang digarisbawahi oleh Jokowi ini bisa menjadi bagian dari bagaimana Indonesia memformulasikan kebijakan luar negeri.

Menurut Shafiah, cara Jokowi mengedepankan aspek identitas sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dunia dapat memengaruhi pemilihan isu yang akan menjadi prioritas bagi Indonesia.

“Seperti kemarin yang dibahas, misalnya, mengenai isu Rakhine State, yang bisa dilihat dari berbagai dimensi berbeda. Tentunya akan membuat sebuah kebijakan luar negeri yang berbeda jika kita mendekati isu Rakhine State dengan kacamata Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar,” ujar dia.

“Jadi kita bisa mengharapkan akan semakin banyak variabel yang didapat dari perkembangan politik domestik yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia di masa depan,” lanjut Shafiah.

Baca juga: CSIS: isu internasional dibahas dalam debat capres sangat terbatas

Baca juga: CSIS: pendekatan Jokowi dan Prabowo mengenai polugri berbeda

Baca juga: Pengamat: Masing-masing capres punya ‘amunisi’ untuk debat ke-4

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019