Puluhan orang tewas dalam serangan kelompok bersenjata di Afghanistan Timur

Kabul (ANTARA News) – Pengebom bunuh diri dan kelompok bersenjata menyerang kantor perusahaan konstruksi di Kota Jalalabad, Afghanistan, Rabu.

Menurut pejabat daerah, 16 pekerja perusahaan tewas dalam insiden tersebut.

Serangan dimulai ketika dua pengebom bunuh diri meledakkan bahan peledak mereka di depan kantor perusahaan itu. Tak lama kemudian, kelompok bersenjata melepaskan tembakan, ungkap juru bicara gubernur Provinsi Nangarhar, Attaullah Khogyani, demikian Reuters melaporkan

Selain 16 pekerja, lima orang penyerang – dua pengebom dan tiga orang bersenjata – ikut tewas, kata dia.

Tidak ada klaim dari kelompok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Baca juga: Pasukan Afghanistan bentrok dengan Taliban berebut pangkalan militer

Jalalabad merupakan ibu kota Provinsi Nangarhar, yang berada di perbatasan dengan Pakistan.

Wilayah tersebut menjadi markas utama IS di Afghanistan, yang berkembang menjadi salah satu kelompok gerilyawan paling berbahaya di Afghanistan sejak kemunculannya pada awal 2015.

Anggota dewan Provinsi Nangarhar, Sohrab Qaeri menuturkan bahwa empat pekerja perusahaan konstruksi dilarikan ke rumah sakit dan dalam kondisi kritis.

Redaktur: Asri Mayang Sari

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Utusan Malaysia: pernikahan anak berakar pada diskriminasi gender

Jakarta (ANTARA News) – Utusan permanen Malaysia untuk ASEAN, Datuk Shariffah Norhana Syed Mustaffa, mengatakan pernikahan anak berakar pada ketidaksetaraan dan diskriminasi gender.

“Pendorong dan penyebab utama pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa sangat bervariasi di seluruh wilayah dan bahkan di dalam negara. Namun di setiap konteks, pernikahan anak berakar pada ketidaksetaraan dan diskriminasi gender,” ujar Shariffah dalam diskusi tentang pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu.

Berbicara dalam forum yang diselenggarakan ASEAN untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, Shariffah menyampaikan bahwa kasus pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa atau child, early and forced marriage (CEFM) juga dipengaruhi norma, tradisi sosial dan budaya dengan keyakinan masyarakat yang mengakar kuat.

“Tradisi budaya, termasuk nilai-nilai lokal juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur,” kata dia.

Selain itu, Shariffah menyebut faktor ekonomi dan keadaan sistemik, seperti kurangnya kesempatan bagi kaum perempuan untuk mendapatkan kemandirian finansial, turut mendorong keluarga untuk memaksa anak-anak mereka menikah di bawah umur atau dini.

Berdasarkan data Dana Kependudukan PBB (UNFPA) dan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF), anak perempuan dari keluarga miskin di Asia Tenggara berpeluang besar untuk menikah sebelum usia 18 tahun daripada mereka yang berasal dari keluarga kaya.

Karena itu, Komite Hak Anak dan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan di bawah UNICEF menegaskan kembali 18 tahun sebagai usia minimum bagi perempuan untuk menikah. UNICEF juga menyebut CEFM sebagai pelanggaran hak-hak anak.

Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Korea Selatan berkomitmen jembatani negosiasi AS-Korea Utara

Jakarta (ANTARA) – Korea Selatan berkomitmen menjembatani dialog dan negosiasi antara Amerika Serikat dan Korea Utara, sebagai upaya mencapai perdamaian di Semenanjung Korea.

“Kami ingin membawa kembali AS dan Korea Utara dalam meja negosiasi, karena kedua pihak perlu terlibat dalam dialog yang intensif,” kata Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Rabu.

Menurut Dubes Kim, Presiden Donald Trump telah melakukan panggilan telepon kepada Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, sesaat setelah pertemuannya dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi, pekan lalu.

Dalam pembicaraan telepon tersebut, Presiden Trump meyakinkan Korea Selatan dan Jepang, dua sekutu Amerika Serikat di kawasan, bahwa dirinya akan mempertahankan momentum dialog dengan Korea Utara.

Presiden Trump juga secara khusus meminta Presiden Moon menjembatani perbedaan-perbedaan antara AS dan Korea Utara, terutama menyangkut denuklirisasi dan pencabutan sanksi ekonomi.

“Presiden Moon menanggapi pernyataan tersebut dengan komitmen kuat bahwa pemerintah Korea Selatan akan bekerja sama dengan pemerintah AS dan Korea Utara untuk menghasilkan solusi guna menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut,” tutur Dubes Kim.
  Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom menyampaikan pernyataan mengenai pertemuan tingkat tinggi kedua antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, kepada sejumlah media di Jakarta, Rabu (6/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Namun, Kim menambahkan, pemerintah Korea Selatan memahami bahwa upaya menciptakan perdamaian sejati di Semenanjung Korea membutuhkan proses yang panjang.

Bahkan, setelah pertemuan tingkat tinggi antara Trump dan Kim diadakan dua kali, yakni di Singapura pada Juni 2018 dan di Hanoi pada Februari 2019, tidak serta-merta dapat menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung selama hampir 65 tahun.

Karena itu, sebagai langkah awal, Korea Selatan akan mencoba mengidentifikasi posisi dan perbedaan persepsi masing-masing pihak untuk menangani masalah bilateral AS dan Korea Utara, kemudian mengajak kedua pihak duduk bersama meskipun dimulai pada tingkat pejabat tinggi.

“Saya senang mengetahui bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah menyampaikan akan mengirim tim ke Korea Utara untuk membuat bola perundingan terus bergulir,” kata Dubes Kim.

Meskipun prosesnya sangat menantang, Dubes Kim menegaskan langkah untuk merealisasikan perdamaian sejati di Semenanjung Korea tidak menuju jalan buntu, melainkan hanya terhambat.

“Mungkin kami perlu waktu untuk sama-sama mendinginkan kepala dan mencoba mencari solusi kreatif untuk mempersempit perbedaan antara kedua pihak,” tutur dia.

Baca juga: Korea Selatan kecewa atas hasil pertemuan kedua Trump-Kim

Baca juga: PM Jepang: saya dukung Trump akhiri ktt dengan Kim tanpa kesepakatan

Baca juga: Trump: Korut tak punya masa depan ekonomi jika punya senjata nuklir

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Korea Selatan kecewa atas hasil pertemuan kedua Trump-Kim

Jakarta (ANTARA) – Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom menyampaikan kekecewaannya atas hasil pertemuan tingkat tinggi kedua antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam, 27-28 Februari lalu. 

Menganalogikan pertemuan Trump-Kim sebagai film, Dubes Kim menyebut pertemuan di Hanoi sebagai sekuel yang “tidak sebagus” film pertama atau pertemuan pertama mereka di Singapura, Juni 2018.

“Terkait pertemuan kedua di Hanoi, kami semua gelisah dan penasaran untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Dan karena kami mempunyai ekspektasi tinggi terhadap hasil pertemuan antara Presiden Trump dan Pemimpin Kim, kami merasa sedikit kecewa atas ketiadaan kesepakatan antara kedua pemimpin tersebut,” kata Dubes Kim dalam diskusi dengan sejumlah media di Jakarta, Rabu.

Penandatanganan kesepakatan mengenai upaya mengakhiri program nuklir Pyongyang batal, dan perundingan antara kedua pihak selesai lebih cepat karena AS menolak tuntutan Korea Utara untuk menyabut seluruh sanksi ekonomi.

Trump dan Kim juga segera kembali ke negara masing-masing, sesaat setelah pertemuan di Hanoi selesai.

Meski demikian, Korea Selatan mencatat beberapa sisi positif dalam pertemuan tersebut, salah satunya bahwa AS dan Korea Utara tidak saling menyalahkan.

“Mereka menggambarkan pertemuan tersebut sebagai sesuatu yang produktif. Jadi aspek pertama yang bisa saya lihat dari perspektif yang optimistis adalah setidaknya mereka telah membuka pintu konsultasi dan negosiasi lebih lanjut,” tutur Dubes Kim.

Sisi positif kedua yang diperoleh dari pertemuan kedua Trump-Kim di Hanoi adalah transparansi posisi masing-masing negara untuk menangani isu-isu sensitif yang dihadapi kedua negara, terutama mengenai denuklirisasi dan pencabutan sanksi terhadap Korea Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Trump secara jelas menuntut Korea Utara membongkar Pusat Riset Ilmiah Nuklir Yongbyon.

Permintaan tersebut akan diamini oleh Korea Utara jika seluruh sanksi ekonomi AS terhadap negara tersebut dicabut.

“Sayangnya, masih ada perbedaan interpretasi (antara Trump dan Kim) terkait cakupan poin-poin perundingan tersebut,” tutur Dubes Kim.

Sisi positif lainnya adalah AS telah menyampaikan gagasan yang mungkin mengarah pada kantor penghubung (liaison office) AS di Korea Utara, dan beberapa langkah yang mengarah pada normalisasi hubungan antara AS dan Korea Utara.

“Jadi sebenarnya banyak hasil yang bisa dipetik, tetapi itu tergantung pada seberapa besar upaya Korea Utara melakukan denuklirisasi. Apa yang bisa kita harapkan sekarang adalah bagaimana agar proses negosiasi bisa tetap berlanjut,” ujar Dubes Kim.

Baca juga: Trump: Korut tak punya masa depan ekonomi jika punya senjata nuklir

Baca juga: Korut sebut AS takkan pernah lolos dari ancaman keamanan jika pembicaraan tak ada hasil
 

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sekjen ASEAN: pernikahan anak ancam masa depan perempuan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Sekretaris Jenderal untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, Kung Phoak mengatakan pernikahan anak mengancam kehidupan dan masa depan perempuan di seluruh dunia.

“Kita harus ikut terlibat dalam mengakhiri praktik-praktik berbahaya ini yaitu tentang pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa atau CEFM,” ujar Kung Phoak dalam forum diskusi tentang pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu.

Kung Phoak mengungkapkan bahwa pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa atau CEFM dan kehamilan remaja adalah fenomena global yang meluas.

Saat ini di tingkat global, tiap tahun diperkirakan lebih dari 14 juta anak perempuan di seluruh dunia dipaksa untuk menikah. Sementara itu lebih dari 700 juta wanita diperkirakan menjalani pernikahan dini.

Sementara itu, tingkat kelaziman pernikahan anak dan kehamilan remaja di Asia Tenggara masih tinggi.

Di Asia Tenggara satu dari lima anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. 

Angka-angka ini menunjukkan meluasnya praktik yang merugikan itu, ujar Kung Phoak.

“CEFM adalah tantangan yang menarik di ASEAN dan itu harus segera diatasi” kata dia. 

Di Asia Tenggara, menurut data yang dihimpun Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nations Population Fund (UNFPA), rata-rata prevalensi (angka kejadian) pernikahan anak masih tinggi. 

Negara tertinggi pernikahan di bawah umur adalah 35,4 persen di Laos. Sementara itu Indonesia tercatat 17 persen dan Vietnam 11 persen.***3***

Pewarta: Azis Kurmala
Baca juga: KPPPA: hak anak yang dinikahkan tetap harus dipenuhi
Baca juga: Menteri PPPA dorong penaikan batas usia kawin
Baca juga: India pimpin penurunan global jumlah pernikahan anak

Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Hong Kong pemerkosa TKI dihukum 11 tahun

… Sekecil apa pun, perbuatan pelecehan seksual tidak boleh dibiarkan, segera lapor ke polisi atau melalui KJRI Hong Kong kalau ada di antara para pekerja migran Indonesia yang mengalami itu…

Hong Kong (ANTARA) – Warga Hong Kong sebagai pelaku pemerkosaan terhadap seorang tenaga kerja Indonesia dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun.

Dalam sidang di Pengadilan Tinggi Hong Kong, Selasa, majelis hakim menyatakan, terdakwa berinisial TW terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang warga negara Indonesia sebagai pekerja migran berinisial SYN pada akhir 2017.

Berdasarkan hasil penyidikan dan fakta-fakta di persidangan, pemerkosaan terjadi pada 20 Desember 2017 di rumah terdakwa.

Selain itu, terdakwa juga melakukan percobaan pemerkosaan dan pelecehan seksual sebanyak tiga kali antara lain pada tanggal 10, 18, dan 19 Desember 2017.

Dalam sidang pembacaan putusan yang juga dihadiri perwakilan Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong, hakim Li J, menyatakan, perbuatan terdakwa melanggar tanggung jawabnya sebagai majikan.

Akibatnya, korban mengalami trauma yang ditunjukkan dengan perilakunya yang mudah tersinggung, cemas, dan pernah berniat bunuh diri, demikian putusan itu.

Peristiwa itu terungkap setelah korban mengadukan perbuatan terdakwa melalui sambungan langsung Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong yang langsung menindaklanjuti dengan mendampingi korban melapor kepada polisi setempat dan mengumpulkan berbagai bukti, termasuk visum di rumah sakit.

Kepolisian Hong Kong langsung memproses perkara itu dan menahan pelaku.

Putusan itu akhir dari proses penyidikan dan persidangan yang berlangsung selama kurang lebih satu tahun dengan menghadirkan SYN sebagai saksi korban dan beberapa saksi lainnya, termasuk staf Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong yang mendampingi SYN dalam melaporkan kasusnya ke instansi terkait.

Sementara penjatuhan vonis didasarkan pada putusan bersalah yang disampaikan oleh tujuh orang juri pada akhir Januari 2019 setelah mendengarkan tuntutan jaksa dan pembelaan dari pengacara.

Menanggapi putusan tersebut, Konsul Jenderal Indonesia untuk Hong Kong, Tri Tharyat, merasa bersyukur karena SYN selaku korban telah mendapatkan keadilan dan pelaku pemerkosaan telah dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Putusan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum di Hong Kong sangat tegas dan akan menjatuhkan hukuman kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran pidana, khususnya perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan, yang memang merupakan perbuatan yang sangat tercela di mata masyarakat Hong Kong,” kata dia.

Ia mengimbau para TKI untuk tidak segan melaporkan perlakuan tidak wajar dari majikan yang mengarah pada pelecehan dan kekerasan seksual.

“Sekecil apa pun, perbuatan pelecehan seksual tidak boleh dibiarkan, segera lapor ke polisi atau melalui KJRI Hong Kong kalau ada di antara para pekerja migran Indonesia yang mengalami itu,” ujar Tharyat.

Sementara itu, Tim Pelayanan Warga (Citizen Service) Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong akan melanjutkan pendampingan atas SYN dengan mengajukan tuntutan perdata ke Labour Tribunal Hong Kong untuk mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk penghasilan yang tidak didapatkan SYN selama perkara itu diusut dan disidangkan.

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menakar perkembangan dan peluang hubungan ekonomi Indonesia-Kamboja

Jakarta, 5/3 (Antara) – Indonesia dan Kamboja pada tahun ini merayakan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik yang dimulai pada 13 Februari 1959. 

Dari segi politik, budaya, dan sejarah, hubungan Indonesia dan Kamboja sudah sangat dekat. Namun, kedekatan hubungan Indonesia-Kamboja tersebut masih perlu “diterjemahkan” untuk menjadi sebuah manfaat ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

Untuk itu, dalam perayaan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik tersebut, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn pun menyampaikan harapan agar pemerintah kedua negara dapat terus melanjutkan hubungan yang terjalin baik selama ini dan meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi.

Pemerintah Indonesia dan Kamboja dalam pertemuan antar menteri luar negeri kedua negara pada awal Februari tahun lalu juga telah sepakat untuk mempererat hubungan kedua negara, khususnya melalui penguatan mekanisme bilateral.

Penguatan mekanisme bilateral itu salah satunya ditujukan untuk meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi, terutama di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata.

                                     Investasi
Bila menimbang jalinan hubungan bilateral selama 60 tahun, perkembangan investasi antara Indonesia dan Kamboja belum seperti yang diharapkan, kata Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng.

Dubes Sudirman menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan Indonesia yang berinvestasi langsung di Kamboja. 

Menurut dia, hambatan utama bagi pengusaha Indonesia berbisnis di Kamboja adalah persepsi yang belum proporsional tentang Kamboja.

“Banyak yang masih memandang Kamboja sebelah mata, dan itu antara lain dipengaruhi oleh informasi-informasi yang tidak akurat dan belum ‘update’. Bayangan sebagian besar masyarakat Indonesia melihat Kamboja masih terbelakang dan belum potensial,” jelasnya.

Padahal, Kamboja dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga mencapai rata-rata tujuh persen, yakni nilai yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun, dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini ada peningkatan minat dari para pengusaha Indonesia sudah mulai eksplorasi untuk mulai masuk berbisnis dan berinvestasi di Kamboja. 

“Memang investasi Indonesia di Kamboja belum seperti yang diharapkan, tetapi ada peningkatan minat dari pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di Kamboja,” ucap Dubes Sudirman.

Ia pun menekankan bahwa investasi itu tidak harus uangnya dari Indonesia karena perusahaan Indonesia bisa berpartispasi dalam proyek-proyek di Kamboja melalui kerja sama dengan bank-bank multinasional sebagai penyedia dana.

“Ini tetap dianggap sebagai investasi Indonesia karena dilakukan oleh perusahaan Indonesia, hanya sumber keuangannya itu tidak harus dari dalam negeri,” ujarnya.

 KBRI Phnom Penh mendorong perusahaan-perusahaan dan BUMN Indonesia untuk segera mengeksplor peluang yang ada karena masa sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk mulai masuk dan berinvestasi, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kamboja, seperti pembangunan fasilitas publik, infrastruktur telekomunikasi, pipa gas.

Selain itu, pengusaha dan BUMN Indonesia juga didorong untuk mulai berbisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kamboja yang relatif belum tereksplorasi dan terkelola dengan optimal.

“Perusahaan dan BUMN Indonesia perlu mengeksplor mineral di sini sebab masih banyak ruang, misalnya kandungan emas dan minyak belum tereksplor dengan baik di sini,” ungkap Sudirman.

                                   Perdagangan
Tidak seperti halnya investasi, hubungan perdagangan antara Indonesia-Kamboja terbilang cukup baik. Tren neraca perdagangan kedua negara dalam lima tahun (periode 2013-2017) terus meningkat dengan rata-rata 10,86 persen.

Total nilai perdagangan Indonesia-Kamboja pada 2017 mencapai 542,23 juta dolar AS, atau meningkat sebesar 19,9 persen dari nilai perdagangan pada 2016 yang hanya mencapai 452,19 juta dolar AS. Untuk periode Januari-Oktober 2018, total perdagangan kedua negara meningkat 3,2 persen dibanding periode yang sama pada 2017 hingga mencapai 455,87 juta dolar AS, dengan surplus bagi Indonesia sebesar 401,69 dolar AS. 

Beberapa komoditas yang diimpor Indonesia dari Kamboja, antara lain pakaian jadi, karet, alas kaki.

 Kamboja merupakan pasar alternatif potensial bagi produk Indonesia, khususnya mengingat sektor industri riil Kamboja belum mampu memproduksi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sektor prioritas.

Beberapa produk Indonesia yang cukup popular di Kamboja adalah produk makanan dan minuman kemasan, produk perawatan rumah dan otomotif, personal care, farmasi, batik, buah salak segar, dan kendaraan bermotor roda empat.

“Produk makanan minuman Indonesia semakin hari semakin meningkat di sini, termasuk produk pertanian buah salak segar.
Sebanyak 16 juta penduduk Kamboja bisa menyerap banyak salak, itu dianggap makanan kelas menengah ke atas,” ungkap Dubes Sudirman.

Produk farmasi Indonesia pun saat ini dikenal masyarakat Kamboja sebagai produk tingkat menengah dan dipercaya cukup luas oleh masyarakat. Beberapa perusahaan farmasi Indonesia sudah berhasil memasarkan produknya di Kamboja, antara lain Dexa Group, Kalbe, Soho, Eagle Pharma.

“Pasar untuk produk farmasi Indonesia di sini sangat menjanjikan karena kualitasnya sudah diketahui dan harganya terjangkau,” ujar Sudirman.

Namun, kata dia, produk-produk industri strategis Indonesia yang potensial, seperti pesawat dari PT Dirgantara Indonesia dan produk pertahanan dari PT Pindad belum banyak masuk ke pasar Kamboja.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan penetrasi produk Indonesia yang dinilai potensial untuk dipasarkan di Kamboja, setiap tahun KBRI Phnom Penh mengadakan kegiatan pertemuan bisnis, business matching, serta promosi dagang melalui pelaksanaan pameran, seperti Indonesian Trade and Tourism Promotion (ITTP) dan partisipasi dalam pameran ekspor-impor Kamboja.

Selain itu, KBRI juga membawa delegasi pengusaha Kamboja ke Trade Expo Indonesia setiap tahun dan menindaklanjuti “inquries” yang dikirim pengusaha Indonesia ataupun Kamboja.

“Kami selalu melakukan pameran untuk mempromosi produk dan pariwisata Indonesia. Tahun lalu 85 pengusaha Indonesia ikut pameran yang diadakan oleh KBRI Phnom Penh. Kami juga mengundang pengusaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai pameran yang dilakukan oleh pemerintah setempat di Kamboja,” ucap Dubes RI untuk Kamboja.

                                      Pariwisata
Berdasarkan neraca perdagangan antarkedua negara, Indonesia lebih unggul daripada Kamboja dengan mendapatkan surplus. 
Namun, Kamboja lebih beruntung dalam bidang pariwisata karena jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Kamboja lebih banyak daripada sebaliknya. Hal itu juga disebabkan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan Kamboja.  

Jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Kamboja pada 2018 mencapai 55.753 orang, sementara wisatawan Kamboja yang berkunjung ke Indonesia pada tahun yang sama adalah 8.819 orang.

Namun demikian, Pemerintah RI menargetkan peningkatan jumlah wisatawan Kamboja yang berkunjung ke Indonesia seiring dengan pertambahan jumlah kelas menengah di negara itu.

“Peningkatan wisatawan Kamboja ke Indonesia minimal presentase kenaikan 15 persen per tahun, tetapi kita menargetkan itu bisa rata-rata 20 persen per tahun,” kata Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman.

Menurut dia, jumlah kelas menengah ke atas di Kamboja meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara itu yang meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir hingga mencapai rata-rata tujuh persen. Dengan peningkatan itu banyak warga Kamboja yang memasukkan kegiatan wisata dalam daftar gaya hidup mereka. 

Adapun tempat wisata Indonesia yang paling diminati oleh para wisatawan Kamboja adalah Bali dan Yogyakarta. Bahkan, ada beberapa agen perjalanan di Kamboja yang menyediakan jasa layanan charter pesawat untuk rombongan wisatawan Kamboja yang khusus untuk berkunjung ke Bali.

Akan tetapi, terdapat satu kendala utama yang masih menghambat peningkatan jumlah wisatawan Kamboja ke Indonesia, yaitu tidak adanya jalur penerbangan langsung (direct flight) Indonesia-Kamboja.

“Maka tantangannya ada pada konektivitas. Sebenarnya kalau ada ‘direct flight’ itu bisa lebih meningkatkan jumlah wisatawan Kamboja ke Indonesia,” ujar Sudirman.

Dari 10 negara ASEAN, hanya Indonesia dan Brunei Darussalam yang belum mempunyai penerbangan langsung dari dan ke Kamboja.

                            Tingkatkan kerjasama

Untuk dapat meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral di masa depan, pemerintah Indonesia dan Kamboja perlu mengatasi beberapa hal utama yang sejauh ini menjadi hambatan, yakni perspektif buruk dan kurangnya konektivitas, yang juga menyebabkan masih rendahnya “people-to-people contact” antarkedua bangsa.

“Ketika interaksi antarmasyarakat kurang maka kerja sama ekonomi juga sulit ditingkatkan,” ujar Dubes Sudirman.

Terkait perspektif, pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap Kamboja perlu diperbaharui karena Kamboja sebenarnya bukan lagi “underdeveloped country” dan sedang menuju menjadi negara berkembang, dengan pertumbuhan ekonomi pesat.  

Terkait masalah konektivitas, khususnya tidak adanya penerbangan langsung Indonesia-Kamboja, diharapkan akan segera teratasi dengan upaya pembukaan jalur penerbangan Jakarta-Phnom Penh.

“Mudah-mudahan segera ada penerbangan langsung. Sudah ada pembicaraan intensif untuk membuka jalur penerbangan langsung antara Jakarta dan Phnom Penh. Semoga semester depan bisa terealisasi,” ungkap Sudirman.

Perbaikan perspektif dan konektivitas serta peningkatan “people-to-people contact”, terutama interaksi antara kalangan pengusaha dan BUMN, harus dilakukan agar kerja sama ekonomi kedua negara dapat meningkat lebih baik lagi. 

Pada akhirnya, hubungan kerja sama ekonomi yang baik antara Indonesia dan Kamboja bukan hanya tentang upaya untuk mencari keuntungan dari satu sama lain, namun juga untuk saling membantu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. ***1***
                              
Baca juga: Menilik perkembangan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja
Baca juga: Saksikan Indonesia juara, Dubes: Tak sia-sia dua tahun di Kamboja
Baca juga: Kamboja tertarik belajar produk halal dari Indonesia

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga

Oleh Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pakistan-India pulihkan layanan kereta

Islamabad, Pakistan (ANTARA) – Layanan kereta yang beroperasi antara India dan Pakistan dipulihkan pada Senin, demikian dilaporkan media resmi di Islamabad.

Samjhota Express dibekukan pekan lalu, sehubungan dengan ketegangan yang terjadi antara kedua negara tetangga –yang memiliki senjata nuklir.

Menurut media resmi Radio Pakistan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam, kereta yang membawa sebanyak 150 penumpang meninggalkan Kota Lahore di bagian timur-laut Pakistan pada Senin pagi.

Samjhota Express sejak 1976 sudah menjadi layanan kereta dua-mingguan yang beroperasi antara Kota Amritsar di India dan Lahore.

Pekan lalu, beberapa jet tempur India memasuki wilayah udara Pakistan dan New Delhi menyatakan beberapa “teroris telah tewas di dalam satu kamp pelatihan Jaish-e-Mohammad (JEM)”, kelompok gerilyawan fanatik yang mengaku bertanggung jawab atas pengeboman bunuh diri yang menewaskan lebih dari 40 prajurit India pada pertengahan Februari.

Pakistan, yang telah melarang JEM sejak 2002 tapi dituduh oleh India menyediakan tempat perlindungan kelompok itu, membantah pernyataan tersebut dan mengatakan jet India telah menjatuhkan bom di hutan kosong.

Hubungan antara kedua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir itu bertambah keruh ketika pesawat tempur dari kedua pihak terlibat dalam pertempuran di udara di sepanjang perbatasan Kashmir, yang menjadi sengketa. India dan Pakistan mengklaim telah menjatuhkan pesawat masing-masing dan seorang pilot India ditangkap.

Dalam tindakan untuk meredakan ketegangan, Pakistan menyerahkan pilot yang ditangkap, Abhinandan Varthaman, kepada Pemerintah India pada Jumat lalu.

AS, Uni Eropa dan Turki serta banyak negara lain telah mendesak kedua negara tersebut agar menyelesaikan silang pendapat mereka melalui pembicaraan.

Kedua negara Asia Selatan itu telah tiga kali terlibat perang, yaitu pada 1948, 1965 dan 1971 –dua di antaranya mengenai Kashmir– sejak keduanya berpisah pada 1947.

Baca juga: Cendekiawan: PBB mesti ikut redakan ketegangan Pakistan-India
Baca juga: Api permusuhan Pakistan dan India tampak meredup

 
Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

RI–Australia tekan perjanjian dagang bebas bea masuk barang

ANTARA-Pemetintah Republik Indonesaia melalui Kementerian Perdagangan resmi menandatangani Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partership Agreement   (IA-CEPA). Dengan adanya perjanjian perdagangan internsional  yang telah dinegosiasikan sejak tahun 2010 ini sebanyak 7 ribu pos tariff ekspor Indonesia mendapatkan fasilitas bea masuk nol persen ke Australia.

Menilik perkembangan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja

Jakarta, 4/3 (Antara) – Hubungan bilateral Indonesia-Kamboja selama ini sangat baik di berbagai bidang sesuai dengan prinsip-prinsip persahabatan, kemitraan, dan saling menguntungkan. Kamboja, dalam berbagai hal seringkali menempatkan Indonesia sebagai contoh model  pembangunan negaranya.

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Kamboja telah dijalin secara resmi sejak 1959 saat pemerintah kedua negara menandatangani Perjanjian Persahabatan di Jakarta pada 13 Februari 1959.  

Namun, kedua negara sejak lama telah memiliki pertalian sejarah dan kebudayaan sejak abad 8-9 Masehi semasa Dinasti Syailendra berkuasa pada zaman Kerajaan Mataram di Jawa dan Dinasti Jayawarman II pada masa Kerajaan Angkor di Kamboja.

                            Persahabatan bersejarah
Kedekatan hubungan kedua negara tidak dibangun hanya berdasarkan pada pertalian sejarah, namun juga dengan adanya kedekatan dan persahabatan yang bersejarah di antara pemimpin terdahulu kedua negara, yaitu Presiden pertama Indonesia Soekarno dan Raja Kamboja Norodom Sihanouk. 

Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengatakan bahwa kedekatan hubungan yang bersejarah antara Indonesia dan Kamboja akan membantu pemerintah kedua negara untuk terus bersama mengembangkan hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja.

“Jika kita setia pada sejarah, kita dapat melihat bahwa hubungan diplomatik yang dimiliki Indonesia dan Kamboja pada masa modern ini merupakan hasil bentukan Raja Norodom Sihanouk yang meraih kemerdekaan Kamboja pada 1953 melalui kedekatan hubungan dengan Presiden pertama Indonesia Soekarno,” kata Menlu Prak Sokhonn.
        
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Kamboja dalam pembukaan acara “Indonesia-Cambodia Friendship Joint Cultural Performance” yang diadakan untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kamboja pada 13 Februari lalu di Phnom Penh.

Presiden pertama Indonesia Soekarno pertama kali bertemu dengan Pangeran Norodom Sihanouk, yang kemudian menjadi Raja Kamboja, pada saat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika 1955. 

Menurut Menlu Sokhonn, kedekatan yang bersejarah antara kedua pemimpin terdahulu Indonesia dan Kamboja itu dapat menjadi dasar dan pengingat bagi generasi selanjutnya untuk terus memelihara dan mempererat hubungan bilateral.
        
“Hubungan persahabatan (Norodom Sihanouk dan Soekarno) ini telah mendorong kerja sama kedua negara secara bilateral dan regional hingga Indonesia dan Kamboja membuka hubungan diplomatik pada 13 Februari 1959. Malam ini kita menghormati mereka dan visi dari persahabatan mereka yang mengikat hubungan kedua bangsa,” ujar dia.

Pada Maret 1962, pemerintah Indonesia mengirim Mayor Jenderal (Purn) Abdul Karim Rasyid sebagai Duta Besar RI pertama untuk Kamboja.

                                    Saling dukung
Selanjutnya, kedekatan bersejarah antarpemimpin terdahulu kedua negara itu pun membuat Indonesia dan Kamboja terus mendukung kondisi dan posisi satu sama lain di kancah internasional, termasuk di forum dan organisasi regional dan global. 

Sejak hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja dirintis pada 1959, Indonesia selalu mendukung perdamaian dan stabilitas di Kamboja. 

Misalnya, Indonesia telah berperan aktif dalam proses perdamaian di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting 1 dan 2 pada 1988-1989; International Conference on Kampuchea (ICK) 1989; Informal Meeting on Cambodia (IMC) 1 dan 2 pada 1990; dan Paris International Conference on Cambodia (PICC) 1991, yang menghasilkan Paris Peace Agreement.

Indonesia pun berperan dalam pengiriman pasukan perdamaian sebagai bagian dari misi  PBB untuk Transisi Otoritas di Kamboja (United Nations Transitional Authority in Cambodia/UNTAC) pada 1992, dan pada 1999 Indonesia mendukung keanggotaan Kamboja di ASEAN. 

Pemerintah Kamboja juga menghargai peran Indonesia untuk menengahi konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand di kawasan Candi Preah Vihear pada 2011. Selain itu, Kamboja menghargai Indonesia yang secara konsisten telah membantu dalam hal peningkatan kapasitas, termasuk dalam bidang pertahanan melalui pelatihan militer. 

“Hubungan kita dengan Kamboja sangat kuat dan terpelihara dengan baik. Pasukan pengaman Perdana Menteri Kamboja belajarnya di Indonesia atau pelatih dari Indonesia mengajar ke sini (Kamboja). Mereka sudah tidak mau ‘pindah hati’ ke negara lain karena mereka percaya loyalitas TNI kita,” ujar Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng.

Kerja sama bilateral RI-Kamboja juga diperkuat dengan saling dukung posisi dalam berbagai pencalonan dalam organisasi internasional, serta berbagai skema kerja sama teknis yang difasilitasi RI untuk Kamboja.

Kamboja mendukung posisi Indonesia di berbagai forum dan organisasi internasional, termasuk mendukung Indonesia untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

“Jadi setiap permintaan kita untuk dukungan di forum dan posisi internasional, Kamboja selalu mendukung Indonesia dalam hal apa pun, apalagi berkaitan dengan ASEAN,” kata Sudirman.

Hubungan kerja sama RI-Kamboja di bidang politik sepanjang 2012 diwarnai dengan upaya “shuttle diplomacy” Menlu Marty Natalegawa untuk mencapai posisi bersama (konsensus) negara-negara ASEAN dalam penanganan isu Laut China Selatan secara damai dalam kunjungan ke Phnom Penh. 

Dari kunjungan tersebut, konsensus ASEAN’s six-point principles on the South China Sea berhasil dicapai. Pernyataan mengenai konsensus tersebut pun dikeluarkan oleh Menlu Kamboja sebagai Ketua ASEAN 2012. Dalam hal itu, Indonesia dan Kamboja telah berhasil bekerjasama dan berupaya mencapai kesatuan dan sentralitas ASEAN.

                                    Saling kunjung
Hubungan dan kerja sama bilateral RI-Kamboja yang terjalin baik juga tercermin dari kegiatan saling kunjung kepala negara/pemerintahan, pejabat tinggi negara/pemerintahan, termasuk pejabat senior militer, anggota parlemen, pengusaha, dan pelajar.

Menlu RI Retno Marsudi telah melakukan kunjungan kerja ke Phnom Penh dan bertemu dengan Menlu Kamboja HOR Namhong pada 2015.

Sementara itu, Perdana Menteri Hun Sen berkunjung ke Indonesia pada April 2015 dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela peringatan Konferensi Asia-Afrika di Jakarta. Adapun salah satu hasil dari pertemuan tersebut, yaitu kedua negara sepakat mempererat kerjasama intelijen melalui pertukaran informasi untuk menanggulangi kejahatan transnasional.

Selanjutnya, Menlu Kamboja Prak Sokhonn berkunjung ke Indonesia pada Februari 2018 dan bertemu dengan Menlu Retno Marsudi untuk membahas upaya peningkatan hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Kemudian, Menlu Sokhonn kembali mengunjungi Indonesia pada  
Desemeber 2018 untuk menghadiri Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-4 RI-Kamboja di Jakarta. Dalam SKB itu, kedua pihak berkomitmen untuk mengembangkan potensi kerja sama di berbagai bidang. 

Selain itu, menurut Dubes Sudirman, kerja sama antarparlemen kedua negara pun berjalan dengan baik dan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir melalui kegiatan saling kunjung antaranggota lembaga legislatif Indonesia dan Kamboja.

Program saling kunjung juga dilakukan diantara para perwira senior Indonesia dan Kamboja setiap tahun secara bergantian. Sejak 2005, Paspampres RI memberikan pelatihan kepada Pasukan Pengamanan Perdana Menteri Kamboja.

                         Penguatan mekanisme bilateral 
Selain mekanisme saling kunjung, kedua negara juga berupaya meningkatkan kerja sama melalui penguatan mekanisme bilateral, khususnya melalui kegiatan Sidang Komisi Bersama (SKB). 

“Tujuan penguatan mekanisme bilateral itu untuk meninjau kesepakatan-kesepakatan selama ini apa yang sudah, sedang, dan belum dilaksanakan. Atas dasar itu kita mencari hal-hal baru yang dapat kita kembangkan untuk kerja sama di masa akan datang serta mengembangkan kerja sama yang sudah ada dan dianggap bernilai,” ujar Dubes Sudirman.

Kedua negara mnyepakati pembentukan Komisi Bersama RI-Kamboja pada 18 Februari 1997. Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Komisi Bersama itu ditandatangani oleh Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Kamboja Ung Huot. Sidang Komisi Bersama (SKB) menjadi payung bagi kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

Sejauh ini Indonesia dan Kamboja telah menyelenggarakan empat kali SKB, yaitu pada Juli 2001 di Phnom Penh, Agustus 2004 di Yogyakarta, Juli 2006 di Siem Reap, dan Desember 2018 di Jakarta.

SKB keempat dilaksanakan pada 2018 setelah sempat tertunda selama 12 tahun. Dalam SKB ke-4 RI-Kamboja, Menlu kedua negara menyepakati upaya merevitalisasi mekanisme serta memperkuat komitmen untuk meningkatkan kerja sama demi kesejahteraan, perdamaian, stabilitas kedua negara, kawasan, dan global. 

Selama 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja, menurut Dubes RI, capaian signifikan dalam hubungan kedua negara adalah keberhasilan kedua pihak untuk memelihara dan terus menguatkan hubungan bilateral itu sendiri.

“Dengan hubungan baik yang ada sekarang ini kuat dasarnya untuk kedua negara terus meningkatkan kerja sama,” ujar Sudirman. Dia pun berharap para penerus bangsa dan pemimpin kedua negara di masa depan akan terus menjaga hubungan baik.

Harapan serupa pun telah disampaikan oleh Menlu Prak Sokhonn. Menlu Kamboja itu berharap pemerintah kedua negara dapat terus melanjutkan hubungan yang terjalin baik selama ini dan meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja di berbagai bidang, termasuk bidang politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.

“Saya berharap ikatan yang mendalam antara kedua bangsa dapat tumbuh semakin kuat pada tahun-tahun mendatang dan biarlah Yang Kuasa menganugerahi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan Kamboja,” ucapnya. ***2***
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga

 Baca juga: Menyambangi Penjara S-21, melongok tengara masa kelam Kamboja
 

Pewarta:
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sekjen ASEAN nilai kerja sama keuangan penanggulangan bencana kian penting

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi menyebut peran kerja sama keuangan untuk penanggulangan bencana akan semakin penting bagi ASEAN yang terletak di kawasan rawan bencana.

“Mengingat kerentanan kawasan terhadap bencana alam, ASEAN membutuhkan sektor keuangan untuk mengembangkan instrumen dan produk keuangan baru yang akan memperkuat ketahanan finansial terhadap bencana,” kata Lim dalam Jakarta Forum on East Asia Financial Cooperation di Jakarta, Senin.

Inisiatif yang telah ada diantaranya Fasilitas Asuransi Risiko Bencana Asia Tenggara (SEADRIF), sejauh ini masih berupaya mendorong pasar modal asuransi untuk pembiayaan risiko bencana.

Selain penanggulangan bencana, Lim juga menyoroti pentingnya kerja sama pembiayaan infrastruktur dan teknologi digital.

Pembiayaan infrastruktur perlu diperhatikan karena berbagai opsi pembiayaan yang digunakan dalam investasi pembangunan masih terbatas.

“Upaya tambahan dalam pembiayaan (infrastruktur) domestik diperlukan untuk menutup kesenjangan keuangan yang signifikan dalam investasi infrastruktur di kawasan,” kata Lim.

Berbagai upaya seperti asuransi infrastruktur, meningkatkan pendapatan pajak, dan meningkatkan dukungan publik cukup menjanjikan untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Bidang ketiga yang membutuhkan perhatian dari sektor keuangan adalah revolusi digital melalui teknologi yang mencakup efisiensi intermediasi keuangan.

Salah satu contoh yang dapat dikembangkan adalah inovasi dalam sistem pembayaran dan potensi untuk menurunkan biaya layanan keuangan untuk meningkatkan akses keuangan, terutama bagi UMKM.

“Karena kawasan ini terus terintegrasi, teknologi keuangan juga terus memainkan peran penting,” tutur Lim.

Baca juga: Asia Timur diharapkan terus jadi mesin pertumbuhan global

Baca juga: Ini lima tantangan ekonomi Asia Timur, sebut Menkeu

Diselenggarakan oleh The Habibie Center dengan dukungan Misi China untuk ASEAN dan Misi Filipina untuk ASEAN, Jakarta Forum on East Asia Financial Cooperation bertujuan mengetahui titik pertumbuhan baru dan jalur kerja sama keuangan Asia Timur yang mulai berkembang setelah krisis 1998.

Setelah lebih dari 20 tahun, kerja sama keuangan di kawasan ini menunjukkan kemajuan signifikan, antara lain dengan semakin matangnya proses Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), sebuah pengaturan pertukaran mata uang multilateral antara anggota ASEAN+3 yang mulai berlaku pada 24 Maret 2010.

Selain itu, Kantor Penelitian Ekonomi Makro ASEAN+3 (AMRO) telah berkembang menjadi organisasi internasional dengan kemampuan pengawasannya terhadap risiko keuangan regional yang semakin meningkat.
 
Di sisi lain, situasi keuangan regional dan internasional yang kompleks dan cepat berubah melatarbelakangi semakin pentingnya negara-negara di Asia Timur untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menjaga stabilitas keuangan regional dan global melalui kerja sama keuangan.

Asia Timur, kini dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kerja sama keuangan di kawasan.

Untuk meningkatkan prospek kerja sama keuangan Asia Timur, menurut Lim, negara-negara di kawasan harus terus berkomitmen pada reformasi sektor keuangan, termasuk penguatan peraturan dan pengembangan mekanisme untuk menghadapi krisis.

Selain itu, ada kebutuhan untuk memperdalam integrasi pasar di Asia Timur, khususnya dalam integrasi keuangan. 

“Negara-negara Asia Timur telah sangat terintegrasi dalam hal produksi regional dan rantai pasokan, tetapi hubungan keuangan masih terbatas. Sekarang saatnya untuk melanjutkan komitmen itu dengan beralih dari kegiatan bersama ke inisiatif yang mempromosikan integrasi yang lebih besar di pasar keuangan,” ujar Lim.

Untuk mempromosikan hubungan ekonomi yang semakin kuat di bidang keuangan di Asia Timur, pasar juga harus memiliki informasi dan keterlibatan yang baik. 

“Di sini peran sektor swasta sangat penting. Kami membutuhkan sektor swasta untuk memimpin dalam mempromosikan peningkatan investasi dan produktivitas. Kita perlu secara aktif terlibat dalam membangun sektor swasta di kawasan ini,” kata Lim.

Baca juga: Indonesia dukung program kerja sama Korsel-ASEAN

Baca juga: Menkeu dorong kapitalisasi kemajuan teknologi ekonomi inklusif

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Trump: Korut tak punya masa depan ekonomi jika punya senjata nuklir

Washington/Seoul (ANTARA News) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (2/3) mengatakan Korea Utara tidak memiliki masa depan ekonomi jika masih memiliki senjata nuklir.
 
Sementara itu, Pentagon membenarkan bahwa AS dan Korea Selatan sepakat mengakhiri latihan militer gabungan skala besar.

“Korea Utara punya masa depan ekonomi yang brilian dan luar biasa jika membuat kesepakatan, tetapi mereka tidak memiliki masa depan ekonomi jika mereka memiliki senjata nuklir,” kata Trump di Konferensi Aksi Politik Konservatif.

Ia menambahkan hubungan dengan Korea Utara tampak “sangat, sangat, sangat kuat.”

Di Vietnam pekan ini, pertemuan kedua antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berakhir tanpa mencapai kesepakatan mengenai pencabutan sanksi terhadap Korea Utara jika negara itu menghentikan program nuklirnya.

AS dan Korea Utara telah mengatakan mereka bermaksud melanjutkan pembicaraan, tetapi waktunya kapan belum dibahas khusus.

Menurut satu pernyataan, penjabat Kepala Pentagon Patrick Shanahan berbicara dengan rekan sejawatnya dari Korea Selatan pada Sabtu dan mereka sepakat untuk menyesuaikan program latihan mereka.

Keduanya “menjelaskan bahwa keputusan Aliansi untuk menyesuaikan program pelatihan mencerminkan keinginan kami untuk mengurangi ketegangan serta dukungan kami bagi usaha-usaha diplomatik untuk mencapai denuklirisasi penuh Semenanjung Korea dalam ragam akhir yang diverifikasi penuh,” kata Pentagon.

Militer Korea Selatan mengeluarkan pernyataan serupa, yang membenarkan rencana-rencana untuk mengakhiri latihan militer gabungan pada musim semi.

Baca juga: PM Jepang: saya dukung Trump akhiri ktt dengan Kim tanpa kesepakatan

 
Sumber: Reuters
Penyunting: Mohamad Anthoni

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Koalisi berkuasa di Malaysia kehilangan kursi pada pemilihan

Kuala Lumpur (ANTARA News) – Koalisi yang sedang berkuasa di Malaysia kehilangan satu kursi di negara bagian dalam pemilihan sela pada Sabtu, dalam isyarat meredupnya popularitas aliansi Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Koalisi Pakatan Harapan pimpinan Mahathir kehilangan kursi di daerah pemilihan Semenyih di negara bagian Selangor dengan 1.914 suara. Koalisi tersebut meraih kursi itu pada Mei 2018 tetapi pemilihan sela diselenggarakan setelah kematian seorang anggota parlemennya pada Januari.

Kursi di daerah pemilihan tersebut dimenangkan Barisan Nasional – partai besar di Malaysia yang dikalahkan dalam pemilihan nasional tahun lalu setelah berkuasa selama 60 tahun.

Kekalahan tersebut merupakan pukulan bagi koalisi Mahathir, yang telah menghadapi kritik karena gagal memenuhi reformasi yang dijanjikan segera dan melindungi Islam dan hak-hak mayoritas etnis Melayu.

Dalam pemilihan umum tahun lalu, koalisi Mahathir meraih dukungan besar dari minoritas etnis China dan India, tetapi koalisi itu hanya meraih 30 persen suara dari etnis Melayu, menurut perkiraan jajak pendapat Merdeka Center.

Sejak itu, berbagai pendapat menunjukkan koalisi tersebut telah kehilangan dukungan di kalangan suku Melayu, beberapa di antara mereka khawatir kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka di sektor bisnis, pendidikan dan perumahan tak lagi diberikan.

Sementara itu, mantan Perdana Meneteri Najib Razak – yang pernah memimpin aliansi Barisan Nasional – meraih lagi dukungan di media sosial. Najib berusaha menutupi citra politisi yang kaya dan elit, dan meraih simpati publik menjelang peradilan korupsi tahun ini. Ia membantah melakukan kesalahan dan menyatakan tak bersalah.

Sumber: Reuters
Penyunting: Mohamad Anthoni

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pakistan akan ajukan keluhan kepada PBB terhadap India atas pengeboman hutan

Islamabad, (Antara) – Pakistan berencana mengajukan keluhan terhadap India di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan menuduhnya melakukan “terorisme lingkungan” melalui serangan-serangan udara yang merusak pohon-pohon pinus dan membawa dua negara bersenjata nuklir itu bertambah tegang, kata seorang menteri pada Jumat (1/3).

Hubungan India dan Pakistan telah tegang selama bertahun-tahun, dengan Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan dunia lainnya menengahi untuk menurunkan ketegangan di antara keduanya yang telah berperang tiga kali sejak kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris tahun 1947.

Pesawat-pesawat tempur India pada Selasa menyerang sebuah kawasan hutan di perbukitan dekat Balakot, kota di bagian utara Pakistan, sekitar 40 km dari perbatasan India di kawasan Himalaya Kashmir. New Delhi menyatakan pihaknya menghancurkan kamp pelatihan militan dan membunuh ratusan “teroris”.

Pakistan membantah ada kamp di kawasan itu dan penduduk setempat mengatakan hanya seorang warga desa yang sudah tua mengalami cedera, demikian menurut Reuters.

Manteri Perubahan Iklim Malik Amin Aslam mengatakan jet-jet tempur India mengebom satu “cadangan hutan” dan pemerintah sedang menilai dampak lingkungan akibat pengeboman tersebut, yang akan menjadi dasar untuk mengajukan keluhan di PBB dan forum-forum lain.

“Apa yang terjadi di sana merupakan terorisme lingkungan hidup,” kata Aslam kepada Reuters, menambahkan puluhan pohon pinus telah tumbang. “Telah terjadi kerusakan lingkungan yang berat.”

Dua wartawan yang mengunjungi lokasi pengeboman, tempat empat lubang besar dapat terlihat, mengatakan hingga 15 phon pinus telah tumbang ledakan-ledakan itu. Para penduduk desa membantah klaim bahwa ratusan militan terbunuh.

Penyunting: M. Anthoni/Maria D. Andriana
Baca juga: Militer India-Pakistan sepakat redakan ketegangan di perbatasan
Baca juga: Baku-tembak berkecamuk di Kashmir-India
Baca juga: Pakistan peringatkan India terkait ketegangan Kashmir

Pewarta:
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Api permusuhan Pakistan dan India tampak meredup

Muzaffarabad, Pakistan/Srinagar, India (ANTARA) – Api permusuhan antara India dan Pakistan tampak meredup pada Sabtu setelah Islamabad menyerahkan seorang pilot India, namun ketegangan terus mendidih di tengah-tengah usaha kekuatan-kekuatan global mencegah perang antara dua negara pemilik senjata nuklir itu.

Komandan Abhinandan Varthaman, yang menjadi wajah dan simbol dari bentrok terbesar antara India dan Pakistan selama bertahun-tahun, berjalan melintasi perbatasan sebelum pukul 21.00 waktu setempat pada Jumat dalam acara penyerahan pilot tersebut yang ditayangkan langsung televisi.

Sementara itu gempuran melintasi Garis Kendali (LoC) yang bertindak sebagai perbatasan de facto di kawasan Kashmir yang diperselisihkan, terus berlanjut pada Sabtu, demikian Reuters.

Militer pakistan mengatakan pada Sabtu angkatan udara dan angkatan lautnya “terus siaga dan waspada”, sementara dua tentaranya gugur setelah baku tembak dengan tentara India di sepanjang LoC.

Militer India menyatakan pada Sabtu bahwa Pakistan melancarkan serangan mortir melintasi LoC.

Pakistan menyebut kembali Abhinandan sebagai “tanda kemauan baik yang bertujuan menurunkan ketegangan dengan India” setelah selama beberapa waktu situasi tak kondusif yang mengancam berubah menjadi perang karena kedua negara menggunakan jet-jet temur untuk mengebom misi-misi pekan ini.

Kekuatan-kekuatan dunia termasuk China dan Amerika Serikat, telah mendesak kedua pihak untuk menahan diri mencegah konflik lain antara kedua negara tetangga tersebut yang telah berperang tiga kali sejak kemerdekaan dari Inggris tahun 1947. Ketegangan-ketegangan meningkat setelah peengeboman bunuh diri pada 14 Februari yang membunuh sedikitnya 40 polisi paramiliter India di Kashmir yang dikuasai India.

India menuduh Pakistan melindungi kelompok Jaish-e-Mohammad di balik serangan tersebut, yang Islamabad bantah, dan Perdana Menteri Narendra Modi berjanji akan mengambil tanggapan kuat.

Pesawat-pesawat tempur India melancarkan serangan pada Selasa di dalam wilayah Pakistan atas apa yang New Delhi katakan kamp-kamp militan. Islamanbad membantah kamp-kamp seperti ada di sana, seperti juga kata para penduduk desa setempat di kawasan itu, tetapi Pakistan membalas pada Rabu dengan misi udaranya, yang mengarah kepada klaim masing-masing pihak bahwa mereka menjatuhkan jet-jet tempur.

Penyunting: M.Anthoni/Maria D.Andriana
Baca juga: Pakistan akan ajukan keluhan kepada PBB terhadap India atas pengeboman hutan
Baca juga: Cendekiawan: PBB mesti ikut redakan ketegangan Pakistan-India

Pewarta:
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pejabat katakan puluhan orang Rohingya ditemukan di pantai Malaysia

Kuala Lumpur,(Antara) – Sebanyak 35 orang, yang diyakini Muslim Rohingya dan ditinggalkan di laut, ditemukan selamat di satu pantai Malaysia pada Jumat (1/3), kata para pejabat.

Mereka dikhawatirkan pihak berwenang merupakan bagian dari gelombang baru orang-orang yang diselundupkan melalui jalur laut.

Dalam beberapa bulan belakangan, sejumlah orang dari suku Rohingya di Myanmar dan Bangladesh telah menumpang perahu-perahu berusaha mencapai Malaysia, menimbulkan kecemasan akan gelombang baru pelayaran melalui laut yang berbahaya setelah tindakan keras tahun 2015 atas para penyelundup orang.

Sembilan anak-anak termasuk di antara 35 migran yang ditemukan terdampar di satu pantai di Perlis, negara bagian di utara Malaysia pada Jumat, kata kepolisian Malaysia. Kelompok itu telah diturunkan dari satu kapal nelayan di lepas pantai pada jam-jam awal Jumat pagi, kata Kepala Kepolisian Perlis Noor Mushar Mohamad.

“Mereka diterlantarkan di tengah laut sehingga mereka dapat mencapai pantai ketika air laut surut,” kata dia, seperti diberitakan Reuters.

Semuan orang yang diselamatkan itu ditemukan dalam keadaan sehat dan diserahkan ke pihak imigrasi, ujarnya.

Kelompok orang tersebut akan ditahan di markas urusan dalam negeri negara bagian itu untuk penyelidikan lebih lanjut, kata Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia Khairul Dzaimee Daud kepada Reuters.

Lebih 700.000 orang kebanyakan dari suku Rohingya melintas ke Bangladesh pada tahun 2017 menyelamatkan diri dari tindakan tentara di Rakhine, negara bagian Myanmar, menurut lembaga-lembaga PBB.

Myanmar memandang Rohingya sebagai migran ilegal dari anak benua India dan telah mengurung puluhan ribu orang yang tersebar di sejumlah kamp di Rakhine sejak kekerasan melanda kawasan itu tahun 2012.

Para pejabat tidak dapat mengatakan apakah para migran yang ditemukan pada Jumat telah datang dari Myanmar atau Bangladesh.

Penyunting: M. Anthoni/Maria D. Andriana
Related News: Stranded Rohingya immigrants moved to Gepeng Langsa orphanage 

Pewarta:
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menlu: bangun rasa saling percaya atasi masalah Rakhine

Jakarta, 2/3 (Antara) – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan pentingnya untuk membangun rasa saling percaya antarsemua pihak dalam mengatasi masalah di Rakhine State, Myanmar.

Menlu RI mengangkat isu tentang situasi di Rakhine State dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-46 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berlangsung di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Menlu Retno, dalam menangani situasi di Rakhine State, diperlukan kemauan untuk mengatasi masalah defisit kepercayaan, baik antara komunitas di Rakhine State maupun antara Myanmar dan komunitas internasional.

Menlu RI pun membahas tentang tantangan yang dihadapi kawasan Asia Tenggara terkait situasi pengungsi Rakhine. 

Dia menyampaikan bahwa sejak awal Indonesia telah berkontribusi untuk membantu mengatasi situasi di Rakhine, yakni dengan mengedepankan masalah kemanusiaan, membantu upaya repatriasi pengungsi Rakhine dari Bangladesh ke Rakhine State secara suka rela, aman dan terhormat.

Terkait hal itu, Menlu Retno menyebutkan bahwa ASEAN terus berupaya untuk membantu menjembatani, membantu proses repatriasi, termasuk dengan mengirimkan tim untuk menciptakan kondisi kondusif bagi repatriasi pengungsi. 

“Kemajuan harus dicapai di Rakhine State. Myanmar harus bekerja keras untuk menunjukan bahwa kemajuan dapat terjadi, dan kita mengharapkan OKI dapat mendukung penuh upaya ASEAN,” ucap Menlu Retno. 

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-46 OKI diselenggarakan di Hotel Emirates Palace, Abu Dhabi pada 1-2 Maret 2019 dan mengusung tema “Fifty Years of Islamic Cooperation: Roadmap for Prosperity and Development”. Pada pertemuan itu, keketuaan KTM beralih dari Bangladesh ke Persatuan Emirat Arab. Pertemuan akan mengesahkan lebih dari 130 rancangan resolusi yang terkait kerja sama OKI mengenai berbagai isu. ***2***

 Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Penyunting: Maria D. Andriana
 Baca juga: Suu Kyi undang investor ke Rakhine yang dilanda krisis
Baca juga: Myanmar tawarkan investasi di Rakhine untuk hilangkan citra negatif
Baca juga: Kepala perwakilan PBB di Myanmar khawatirkan bentrokan di Rakhine
Baca juga: Indonesia minta dunia internasional beri ASEAN kesempatan bantu Myanmar

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bangladesh katakan kepada PBB tak dapat terima lagi pengungsi Myanmar

Perserikatan Bangsa-Bangsa, (Antara) – Bangladesh mengatakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (28/2) bahwa pihaknya tak dapat mengambil pengungsi lagi dari Myanmar.

Keberatan itu disampaikan 18 bulan setelah lebih 700.000 orang, sebagian besar Muslim Rohingya, mulai melintasi perbatasan kedua negara. Mereka pergi mengungsikan diri dari tindakan keras militer.

Serangan-serangan atas pos-pos keamanan pemberontak Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, memicu tindakan itu yang PBB, Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara lain lukiskan sebagai pembersihan suku. Myanmar membantah tuduhan-tuduhan tersebut, demikian Reuters.

“Dengan rasa menyesal, saya sampaikan kepada Dewan bahwa Bangladesh tidak akan lagi dalam posisi untuk menampung orang-orang dari Myanmar,” kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque.

Haque menuding Myanmar “memberikan janji kosong dan mengambil berbagai pendekatan yang merintangi” dalam perundingan-perundingan mengenai pemulangan para pengungsi itu.

“Tak seorang Rohingya pun sukarela kembali ke Rakhine karena lingkungan di sana tidak kondusif,” kata Haque.

Myanmar menyatakan pihaknya sudah siap menerima para pengungsi yang kembali sejak Januari, tetapi PBB mengatakan kondisi belum tepat bagi mereka untuk pulang. Pihak Rohingya mengatakan, bahwa sebelum kembali, mereka menginginkan jaminan atas keselamatan dan diakui sebagai warga negara.

Kekuatan-kekuatan Barat di DK PBB pada Kamis mengatakan sangat menyayangkan kurangnya aksi dari pemerintah Myanmar. “Kami sangat kecewa … belum ada kemajuan lagi untuk menerima pengungsi kembali termasuk penciptaan kondisi agar para pengungsi merasa bisa kembali,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce kepada Dewan.

Beberapa anggota DK PBB dari negara-negara Barat menekankan bahwa kepulangan para pengungsi perlu aman, sukarela, bermartabat dan terjamin. Mereka juga mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan PBB mendapatkan akses ke Rakhine.

Utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner-Burgener mengatakan kepada DK PBB bahwa akses yang dimiliki PBB saat ini “belum memadai.”

Penyunting: M.Anthoni/Maria D. andriana

 
Baca juga: AICHR, AHA Centre koordinasi tangani pengungsi Rohingya
Baca juga: Utusan PBB: Nyaris tak ada harapan buat pengungsi Rohingya

Pewarta:
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pasukan Afghanistan bentrok dengan Taliban berebut pangkalan militer

Helmand/Kabul, Afghanistan (ANTARA News) – Sedikitnya sembilan petempur Taliban termasuk tiga pelaku bom bunuh diri terbunuh pasukan Afghanistan yang menghadang kelompok garis keras Islam itu memasuki pangkalan militer di selatan Afghanistan, kata pihak berwenang, Jumat.

Pasukan tentara Maiwand 215 yang berada di Provinsi Helmand diserang pada Jumat pagi, kata pejabat tinggi keamanan di Kabul, dengan menambahkan bahwa ini merupakan serangan ketiga yang dilakukan Taliban dalam upaya menyerbu instalasi strategis militer dalam 48 jam.

“Tentara Pasukan Maiwand 215 Afghanistan menghentikan Taliban yang berusaha menguasai kompleks militer, kami melaporkan ada enam tentara kami yang gugur dalam bentrokan tersebut,” kata pejabat tersebut tanpa bersedia menyebutkan namanya, demikian Reuters melaporkan.

Dua petugas keamanan lainnya membenarkan bahwa anggota pasukan asing di pangkalan tersebut aman karena Taliban tidak berhasil menerobos tembok markas.

Baca juga: Taliban tewaskan belasan pasukan keamanan di pangkalan militer Afghanistan

AS memiliki 14.000 tentara di Afghanistan sebagai bagian dari misi dipimpin NATO yang dikenal sebagai Dukungan Teguh, dan secara terpisah juga terdapat misi kontra-terorisme AS yang bertugas langsung melawan kelompok-kelompok militan seperti IS dan Alqaida.

Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada kongres bulan lalu untuk rencananya mengurangi jumlah pasukan dari Afghanistan sementara para perunding membuat kemajuan dalam perundingan dengan pemberontak Taliban, dengan mengatakan “negara besar tidak memerangi perang tiada akhir.”

Selain itu ada 8.000 pasukan dari 38 negara yang memberikan pelatihan dan dukungan bagi pasukan Afghanistan.

Helmand tampak menjadi sasaran strategis bagi para milisi karena provinsi yang luas membentang itu menyediakan pasokan opium gelap.

Baca juga: AS, Taliban lanjutkan pembicaraan perdamaian di Afghanistan

Dalam masa intervensi internasional lebih dari satu dasawarsa, Helmand merupakan tempat yang paling mematikan bagi pasukan asing, menewaskan hampir 1.000 nyawa.

Seorang perwira Afghanistan menyebutkan bahwa seorang pengebom bunuh diri meledakkan dirinya di dalam ruang makan di dalam maskas ketika bentrokan terjadi.

Taliban mengatakan para pejuangnya terlibat bentrok dengan pasukan AS dan Afganistan di pangkalan Shorab, Provinsi Helmand.

“Bentrokan keras terus berlangsung dan puluhan pasukan asing terbunuh dan terluka,” kata Qari Yousuf Ahmadi, juru bicara Taliban.

Petugas keamanan di Kabul mengatakan bentrok antara Taliban dan pasukan pemerintah yang didukung pasukan asing belum surut kendati AS dan Taliban mengadakan perundingan di Qatar untuk mencari jalan keluar guna mengakhiri perang Afghanistan.

Pasukan Afghanistan pada pekan lalu menggagalkan serangan Taliban di Provinsi Zabul, menewaskan 28 petempur Taliban dan sedikitnya 15 anggota pemberontak terbunuh dalam serangan udara Angkatan Udara Afghanistan di Provinsi Kandahar, kata seorang petinggi keamanan.

Redaktur: Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Utusan PBB: Nyaris tak ada harapan buat pengungsi Rohingya

Ankara, Turki, (ANTARA News) – Muslim Rohingya yang telah menyelamatkan diri ke Kabupaten Cox`s Bazar di Bangladesh hidup dalam “kondisi yang sangat menantang” dengan nyaris tanpa harapan, kata seorang utusan PBB pada Kamis (28/2).

Christine Schraner Burgener, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar, memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai kunjungannya baru-baru ini ke Myanmar, Bangladesh dan tujuan lain di wilayah tersebut.

Menurut satu pernyataan yang dikeluarkan oleh PBB mengenai penjelasannya, Burgener mengatakan 18 bulan telah berlalu sejak kerusuhan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, memaksa ratusan ribu Muslim Rohingya dan orang lain meninggalkan rumah mereka, termasuk ke negara tetangga Myanmar, Bangladesh.

“Meskipun Bangladesh dan masyarakat penerima sangat baik hati, kami tak bisa mengharapkan ini akan berlangsung selamanya,” kata wanita pejabat itu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat sore.

Baca juga: PBB: Terlalu dini untuk pulangkan Rohingya ke Myanmar

Ia mengatakan Rencana Tanggap Bersama PBB bagi 2019, yang diluncurkan belum lama ini, yang bertujuan mendukung para pengungsi dan masyarakat penampung, memerlukan dana “mendesak”.

Burgener mengatakan sejumlah langkah prioritas juga perlu dilakukan, termasuk diakhirinya kerusuhan di Myanmar, difasilitasinya akses tanpa hambatan ke orang yang terpengaruh, ditanganinya sumber ketegangan dan dimungkinkannya pembangunan yang melibatkan banyak kalangan dan berkesinambungan.

Wanita pejabat tersebut menyatakan ketegangan sipil dan militer berlangsung terus di Myanmar sebelum pemilihan umum pada 2020.

Ia menyampaikan keprihatinan bahwa perang sengit dengan Tentara Arakan akan makin mempengaruhi upaya ke arah pemulangan sukarela dan bermartabat para pengungsi, dan juga menyeru kedua pihak agar menjamin perlindungan warga sipil dan melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi kekhawatiran yang bertambah besar mengenai serangan sejak puluhan orang tewas dalam bentrokan antar-masyarakat pada 2012.

Baca juga: PBB desak Myanmar selidiki penindasan Rohingya

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, kebanyakan perempuan dan anak-anak, telah meninggalkan Myanmar dan menyeberang ke dalam wilayah Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan penindasan terhadap masyarakat minoritas Muslim pada Agustus 2017.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah tewas oleh pasukan Pemerintah Myanmar, demikian satu laporan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Internasional Ontario (OIDA).

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dilemparkan ke dalam kobaran api, sementara lebih dari 114.000 orang lagi dipukuli, kata laporan OIDA, yang berjudul “Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience”.

Sebanyak 18.000 anak perempuan dan perempuan Rohingya diperkosa oleh polisi dan tentara Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah orang Rohingya dibakar dan 113.000 lagi dirusak, tambah laporan itu.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan –termasuk bayi dan anak kecil– pemukulan secara brutal dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar.

Di dalam satu laporan, para penyelidik PBB mengatakan pelanggaran semacam itu mungkin telah menjadi kejahatan terhadap umat manusia.

Redaktur: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019