Ribuan orang berpawai di Hongkong protes perubahan UU ekstradisi

Hongkong (ANTARA) – Ribuan orang berunjuk rasa di Hongkong pada Minggu menentang rencana pemerintah mengubah undang-undang ekstradisi, mengkhawatirkan terjadinya pengikisan kebebasan pribadi dan status kota itu sebagai pusat bisnis internasional.

Proposal pemerintah Hongkong itu, yang diumumkan pada Februari, akan memberikan pemimpin kota itu kekuasaan eksekutif untuk mengirim para buronan ke wilayah jurisdiksi yang tidak tercakup dalam sistem pengaturan yang telah berlaku, termasuk ke China Daratan dan Taiwan.

Para penyelenggara aksi mengatakan 12.000 orang turun ke jalan-jalan, sementara polisi memperkirakan jumlah mereka sekitar 5.200 pada saat puncak.

“Warga Hongkong semua harus menanggung konsekuensi negatif dari keputusan ini. Ini menimbulkan resiko kebebasan individu dibatasi,” kata Lam Wing-kee, seorang penjual buku yang mengaku pada 2016 ia ditahan agen China.

Pemerintah, pekan lalu, mengatakan akan menyampaikan rancangan perubahan kepada pihak legislatif pada Rabu (3/4)

Rencana perubahan itu telah ditolak kuat oleh sejumlah anggota legislatif dan kelompok hak asasi manusia yang mengkhawatirkan bahwa perubahan itu dapat dieksploitasi oleh para pemimpin Partai Komunis China untuk merugikan kebebasan hukum Hongkong.

Baca juga: Hongkong resmi larang aktivitas partai nasional

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PPIT beri catatan positif wawasan internasional kedua capres

Beijing (ANTARA) – Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok (PPIT) memberikan catatan positif bagi Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dalam debat putaran ke-empat calon presiden di Jakarta, Sabtu (30/3).

“Ada beberapa catatan mengenai arah kebijakan yang nantinya diimplementasikan akan berdampak kepada hubungan Indonesia-Tiongkok, khususnya para pelajar Indonesia,” kata Ketua Umum PPIT Fadlan Muzakki kepada Antara di Beijing, Minggu.

Ia menilai calon nomor urut 1, Joko Widodo, menggarisbawahi jika Indonesia dapat menjadikan predikat negara muslim terbesar sebagai modal diplomasi.

“Menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memang menjadi modal kuat untuk berdiplomasi. Namun Indonesia juga dapat memanfaatkannya untuk menjalin kemitraan strategis dan komprehensif dengan Tiongkok,” kata Fadlan.

Menurut dia, Indonesia dapat menawarkan konsep pembangunan masyarakat muslim yang nasionalis dan mencegah pengaruh radikalisme kepada China.

“Dengan demikian, Tiongkok dapat mencontoh Indonesia dalam pembangunan masyarakat muslim yang cinta terhadap negaranya,” ujar pria yang sedang menyelesaikan program master di bidang Hubungan Internasional di Renmin University itu.

Menanggapi pernyataan calon nomor urut 2, Prabowo, bahwa diplomasi Indonesia akan baik jika pertahanannya juga kuat, Fadlan juga setuju.

“Hal ini dipandang perlu karena Tiongkok memiliki ‘the Belt and Road Initiative’ yang melibatkan lebih dari 100 negara. Dengan demikian Indonesia dapat berdiplomasi sambil memperkuat pertahanan dalam negerinya,” katanya.

Di bidang pertahanan, dia mengingatkan siapa pun yang akan menjadi presiden nanti harus bisa memanfaatkan para pelajar Indonesia lulusan China.

“Banyak pelajar kita di sini sudah terbiasa dengan bahasa teknologi ‘Cyber Security’. Mereka bisa memberikan pandangan-pandangan tentang bagaiman sistem keamanan pertahanan di Tiongkok berkembang,” kata kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Demikian pula di bidang pemerintahan, jelas dia, lulusan China siap mengabdi dan berkontribusi langsung kepada pemerintah Indonesia seiring dengan banyaknya pelajar Indonesia yang mendalami ilmu kebijakan publik dan moderenisasi serta digitalisasi sistem birokrasi.

Mengenai ideologi Pancasila, Fadlan menjamin bahwa para pelajar Indonesia juga mengamalkan Pancasila di China.

“Pada tahun ini telah kami bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai implementasi dari Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018. Program ini dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila dan memperkokoh rasa nasionalisme para pelajar kita,” ujarnya.

Meskipun demikian, dia tetap mengingatkan bahwa siapa pun presiden yang terpilih nanti agar memperhatikan implementasi Pendidikan Pancasila tersebut kepada para pelajar Indonesia di luar negeri.

“Hal tersebut bisa dengan mudah terlaksana dengan adanya kordinasi dengan para Perhimpunan Pelajar Indonesia di setiap negara,” kata Fadlan.

Jumlah pelajar Indonesia di China yang sedang menempuh pendidikan menengah hingga perguruan tinggi sampai saat ini diperkirakan mencapai angka 14.700. 

Baca juga: Charles: Diplomasi “hard power” sudah ketinggalan zaman

Baca juga: Mereka yang berdebat setelah debat capres

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rakyat Turki beri suara dalam pemilihan lokal

Ankara (ANTARA) – Rakyat Turki, Minggu, memberikan suara dalam pemilihan-pemilihan lokal yang dilukiskan oleh Presiden Tayyip Erdogan sebagai soal hidup dan mati Turki namun telah dirusak oleh kekerasan yang menyebabkan orang anggota partai tewas di bagian tenggara negara itu.

Erdogan yang telah mendominasi politik Turki selama lebih 16 tahun berkat sebagian karena pertumbuhan ekonomi yang kuat, menjadi pemimpin yang paling populer dan juga tegas dalam sejarah modern negara itu.

Namun, ia bisa mengalami pukulan dengan jajak pendapat yang mengindikasikan Partai AK (AKP) yang berkuasa berpotensi kehilangan kendali di Ankara, ibu kota Turki dan bahkan di Istanbul, kota terbesar di negara itu.

Dengan ekonomi yang mengalami kontraksi setelah krisis keuangan tahun lalu — nilai mata uang lira merosot lebih 30 persen, sebagian pemilih tampak siap menghukum Erdogan, yang sudah memerintah dengan sikap tanpa kompromi.

“Saya sebenarnya tak akan pergi memberi suara hari ini, tapi ketika saya melihat mereka (AKP) goyah, saya pikir ini saatnya untuk mendaratkan pukulan. Orang-orang tak senang. Orang-orang berjuang,” kata Hakan, 47 tahun, setelah memberikan suara di Ankara.

Pemungutan suara mulai pukul 7 waktu setempat di bagian timur Turki, dan sejam kemudian di bagian lain negara itu. Tempat-tempat pemungutan suara tutup pukul 16 waktu setempat di bagian timur dan pukul 17 di bagaian barat.

Lebih 57 juta orang berhak memberikan suara. Pemenang dalam pemilihan itu diperkirakan akan diketahui pada tengah malam.

Sumber: Reuters

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua ledakan di China tewaskan 12 orang

Beijing (ANTARA) – Dua peristiwa ledakan dalam tiga hari terakhir di dua lokasi industri di China telah menewaskan 12 orang dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.

Ledakan satu kontainer berisi besi tua di pabrik pengecoran logam di Provinsi Jiangsu, wilayah timur China, Minggu pagi, telah merenggut tujuh nyawa.

Peristiwa yang terjadi di tempat terbuka Kunshan Waffer Technology Corp Ltd di Kawasan Berikat Kunshan, Jiangsu, pada pukul 07.12 waktu setempat juga menyebabkan lima orang luka parah.

Sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut sampai saat ini masih dalam penyelidikan, demikian sejumlah media di China melaporkan.

Ledakan lainnya terjadi di salah satu pabrik kimia di Kota Qingzhou, Provinsi Shandong, yang menyebabkan lima orang tewas.

Peristiwa yang terjadi pada Jumat (29/3) malam itu juga melukai tiga orang lainnya.

Pemilik perusahaan swasta itu telah diamankan petugas kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban.

Investigasi sementara menunjukkan bahwa ledakan tersebut diduga akibat kebocoran tanki gas.

Sepekan sebelumnya, China juga terguncang oleh ledakan pabrik kimia di Kabupaten Xiangsgui,, Provinsi Jiangsu, yang mengakibatkan 64 nyawa hilang sia-sia.

Peristiwa itu membuat Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang memerintahkan Wang Yong sebagai dewan penasihat eksekutif turun langsung ke lapangan memandu upaya penanganan pascaledakan seperti dilaporkan People’s Daily.

Baca juga: Ledakan di pabrik kimia China tewaskan 47 orang

Baca juga: Ledakan truk di China tewaskan tujuh orang

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi angkat isu Rakhine State dalam debat dengan Prabowo

Jakarta (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengangkat isu Rakhine State dalam debat capres keempat dengan penantangnya, Prabowo Subianto.

Dalam debat capres yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu malam, Jokowi menyebut bahwa konflik yang melibatkan warga Muslim Rohingya di Myanmar telah berlangsung lama dan sulit dicari solusinya.

Dalam hal ini, ia menyampaikan Indonesia bersama negara anggota ASEAN diberi kepercayaan oleh PBB untuk membantu penyelesaian konflik yang kembali meletus di Rakhine State pada 2016 dan mengakibatkan lebih dari 750 ribu warga Rohingya mengungsi ke wilayah perbatasan di Cox’s Bazar, Bangladesh.

“Kita diberi kepercayaan oleh Sekjen PBB António Guterres untuk menjembatani agar ada tim kita (Indonesia) yang bisa masuk ke Rakhine State dan melihat kondisi di sana seperti apa,” kata Jokowi.

Pada September 2017, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjadi menlu pertama yang bertemu dengan otoritas Myanmar untuk menyampaikan aspirasi dunia agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan.

Dalam pertemuan dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, Retno menyampaikan usulan yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State yang berisi masukan untuk mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, serta pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Pada Januari 2018, Jokowi berkunjung ke Cox’s Bazar untuk bertemu dan menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya yang berada di kamp-kamp pengungsian.

Isu Rakhine State, kata Jokowi, selalu ia kemukakan dalam sejumlah forum ASEAN untuk mendorong kerja sama para negara anggota dalam memberikan bantuan dan mencarikan solusi bagi para Muslim Rohingya yang hingga kini masih hidup di kamp-kamp pengungsian dengan kondisi sangat memprihatinkan.

Kerja sama tersebut terwujud melalui mandat yang diberikan oleh para menlu ASEAN kepada Badan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre) untuk membantu proses repatriasi warga Muslim Rohingya secara damai, aman, dan bermartabat.

“Alhamdullilah tekanan kita terhadap pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan repatriasi (pengungsi Rohingya) dari Cox’s Bazar ke Rakhine State mulai memberikan hasil, tetapi ke depan proses-proses menjembatani seperti inilah yang ingin kita perankan dalam rangka ikut dalam perdamaian dunia,” kata Jokowi.

Peran Indonesia sebagai mediator konflik diapresiasi dan diakui Prabowo Subianto sebagai prestasi politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi.

Namun, Prabowo berpendapat bahwa posisi Indonesia sebagai mediator konflik perlu didukung dengan kekuatan dalam negeri termasuk pertahanan dan keamanan, serta kemandirian ekonomi.

“Sekali lagi bobot kita (Indonesia) akan selalui dinilai. Kalau kita tidak bisa mengurus rakyat kita sendiri, kalau di Indonesia masih banyak yg lapar dan miskin kok kita mau ngajarin orang lain. Lagipula kalau kita tidak punya kekuatan, paling-paling kita hanya bisa memberi saran dan peringatan,” kata Prabowo.

Baca juga: Menlu RI-Utusan Sekjen PBB bahas perkembangan Rakhine State

Baca juga: Menlu RI sampaikan perkembangan Rakhine State dalam forum perempuan

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AL Iran tingkatkan pertolongan di Golestan, yang dilanda banjir

Gorgan, Iran (ANTARA) – Personel Angkatan Laut Iran meningkatkan operasi pertolongan mereka di Provinsi Golestan, yang dilanda banjir, dengan pusat perhatian pada pembukaan kembali saluran air yang separuh terhambat menuju Laut Kaspia, kata komandan AL.

“Situasi di daerah yang dilanda banjir diperiksa dan dinilai secara rutin sehingga kami dapat memanfaatkan kemampuan pasukan AL untuk mengalirkan air banjir ke Laut Kaspia dan mengurangi kerusakan yang ditimbulkan pada Kota Gomishan,” kata Laksamana Hossein Khanzadi pada Jumat malam, setelah mengunjungi daerah yang dilanda banjir di Provinsi Golestan di bagian utara negeri tersebut.

Perlengkapan logistik dikerahkan ke daerah itu dan personel AL terlibat dalam operasi pertolongan dan bantuan, kata Khanzadi, sebagaimana dikutip Kantor Berita Iran, IRNA –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam.

Komandan tersebut menyatakan makin cepat air meninggalkan daerah itu, makin sedikit kerusakan akan dialami oleh gedung dan prasarana.

Ia menekankan AL siap, bersama dengan personel lain Angkatan Bersenjata Iran untuk memberikan layanan buat warga yang menjadi korban.

Hujan lebat yang tak pernah terjadi sebelumnya mengakibatkan banjir di berbagai wilayah Iran selama dua pekan belakangan. Banyak orang meninggal dan cedera dan banyak lagi yang mengungsi di seluruh Iran.

Pada hari-hari awal banjir melanda, Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei menyeru semua personel Angkatan Bersenjata Iran agar turun-tangan untuk mengkonsolidasikan operasi bantuan.

Sumber: IRNA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi sebut jumlah penduduk Muslim kekuatan diplomasi Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menilai besarnya jumlah penduduk Muslim menjadi salah satu kekuatan diplomasi Indonesia, terutama untuk membantu penyelesaian konflik di berbagai belahan dunia.

Menurut laporan sebuah lembaga riset global Pew Research pada 2010, Indonesia dengan 209,1 juta penduduk Muslim menempati urutan teratas sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Fakta tersebut, menurut Jokowi, membuat Indonesia seringkali diberi kepercayaan untuk membantu menyelesaikan berbagai isu internasional.

“Misalnya di Rakhine State, kita diminta oleh PBB untuk menengahi proses kembalinya para pengungsi (Rohingya) dari Cox’s Bazar ke Rakhine State,” kata Jokowi dalam debat capres keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu malam.

Indonesia bersama dengan negara-negara anggota ASEAN telah memberikan mandat kepada Badan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre) guna membantu proses repatriasi ratusan ribu warga Muslim Rohingya dari kamp-kamp pengungsian di Cox’s Bazar, Bangladesh ke Rakhine State, Myanmar dengan damai, aman, dan bermartabat.

Jokowi menyatakan bahwa selain penyelesaian konflik di Rakhine State, Indonesia juga memainkan peran diplomasi untuk mendorong perdamaian di sejumlah negara seperti Afghanistan dan Palestina.

“Di Afghanistan, kita juga diberikan kepercayaan untuk ikut merukunkan dan mendamaikan faksi-faksi yang berkonflik di sana. Sehingga inilah yang menjadi kekuatan (diplomasi). Saya kira kekuatan kita sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia bisa kita jadikan sebagai modal besar bagi kita berdiplomasi dengan negara-negara lain,” tutur dia.

Selain penyelesaian konflik, menurut Jokowi, Indonesia telah menggunakan keunggulan diplomasi untuk menawarkan dan menjual produk-produk dalam negeri ke negara lain, termasuk negara yang juga memiliki penduduk Muslim.

Hubungan internasional menjadi salah satu topik yang dibahas oleh Jokowi dan Prabowo Subianto, dalam debat capres putaran keempat.

Selain topik tersebut, kedua capres juga saling beradu gagasan dalam hal ideologi, pemerintahan, serta pertahanan dan keamanan.

Baca juga: Pengamat sebut Jokowi dan Prabowo sudah merawat ideologi

Baca juga: Jokowi dan Prabowo miliki pandangan sama tentang Pendidikan Pancasila

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Survei: Dorongan bagi partai berkuasa di India memudar

New Delhi (ANTARA) – Manfaat-manfaat yang berpotensi diperoleh aliansi Perdana Menteri India Narendra Modi yang berkuasa dari kenaikan sentimen nasionalis setelah bentrokan-bentrokan yang terjadi baru-baru ini dengan musuh bebuyutan Pakistan mungkin memudar, menurut satu jajak pendapat yang dilakukan di seluruh negeri itu.

Ketegangan-ketegangan dengan negara tetangga Pakistan meningkat setelah serangan bom bunuh diri di kawasan Kashmir yang diperselisihkan, di bagian India, menewaskan 40 personel paramiliter bulan lalu. Pemboman itu diklaim oleh satu kelompok militan yang berkedudukan di Pakistan.

Hal itu menimbulkan sentimen nasional mengenai keamanan dan isu-isu terkait teror di India naik hampir 29 persen pada awal Maret setelah India membalas dengan serangan-serangan udara atas satu kamp yang diduga didiami kelompok militan di bagian utara Pakistan, menurut lembaga jajak pandapat CVoter.

Namun, sejak itu memudar hingga angkanya mencapai sekitar 15 persen, sementara ketegangan-ketegangan telah mereda, kata lembaga itu, dengan mengutip pelacakan harian sentimen nasional.

India akan menyelenggarakan pemilihan umum pada 11 April. Kejatuhan untuk narasi keamanan memperumit posisi Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa, yang akan menghadapi oposisi utama Kongres, kata CVoter.

Dikatakan, serangan-serangan udara itu dan retorika nasionalis telah mengalihkan perhatian dari isu-isu sosio-ekonomi, termasuk peningkatan angka pengangguran dan krisis agraria, yang para pengeritik sering gunakan untuk menegur kebijakan-kebijakan Modi.

Angka-angka jajak pendapat yang baru menyebut isu-isu tersebut mungkin kembali ke benak para pemilih, kata CVoter.

Di pawai-pawai pemilihan beberapa pekan belakangan BJP telah mengusung serangan-serangan itu dan pengujian peluru kendali anti-satelit yang Modi sebut membuat India menjadi kekuatan angkasa militer. Beberapa partai oposisi mengeritik pengumuman tes anti-satelit sebagai tipu muslihat politik. “Dampak dari pengujian (rudal anti-satelit) Shakti akan terlihat dalam beberapa hari kedepan,” kata CVoter.

Koalisi yang dipimpin BJP PM Modi diperkirakan akan tetap berkuasa dalam pemilu yang sudah dekat, pesat demokrasi terbesar dengan sekitar 900 juta pemilih yang terdaftar. Hasil-hasil akhir dari pemungutan suara itu akan diketahui pada 23 Mei.

Sumber: Reuters
Baca juga: Modi: partai berkuasa India miliki kekuatan pada Pemilu
Baca juga: India larang politisi bawa-bawa agama untuk menangkan Pemilu
Baca juga: Facebook ciptakan fitur khusus pemilu India

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Banjir Afghanistan renggut belasan nyawa

Kabul (ANTARA) – Hujan lebat menyebabkan banjir bandang di Afghanistan barat yang menewaskan sedikitnya 17 orang, menghancurkan banyak rumah dan menyapu tempat pengungsian sementara bagi warga yang terlantar, kata pejabat pemerintah, Sabtu.

Banjir selama dua hari yang terjadi sejak Kamis menewaskan 12 orang di Jawzjan dan dua orang di Badghis, provinsi yang berbatasan dengan Turkmenistan, demikian informasi dari juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Shir Khani.

Menurut Khani, dua warga lainnya tewas di Herat dan satu lagi di Provinsi Sar-e Pul.

Lebih dari 500 bangunan rumah hancur.

Banjir memperburuk situasi yang sudah parah, saat ratusan ribu orang mengungsi di Afghanistan barat sejak kekeringan parah tahun lalu. Banjir pada awal Maret menyebabkan kerusakan lebih lanjut dan mengancam panen gandum tahun ini.

Anak-anak berjalan menerobos banjir setinggi lutut yang mengalir melewati kamp tenda para pengungsi setelah hujan reda.

Sejumlah pejabat di Herat, yang berbatasan dengan Iran, melaporkan jumlah korban tewas yang lebih banyak dari data pemerintah pusat. Kepala puskesmas provinsi, Dr. Abdul Hakim Tamana menyatakan delapan orang tewas dan sembilan lainnya terluka.

Banjir menghancurkan ratusan rumah, sejumlah situs bersejarah, ribuan hektar sawah, jembatan serta jalan raya, menurut juru bicara provinsi Herat, Jilani Farhad.

Organisasi bantuan World Vision dalam pernyataannya mengatakan puluhan ribu warga Afghanistan tampaknya terkena dampak akibat banjir. Beberapa warga Badghis menyebutnya sebagai badai paling dahsyat selama 20 tahun, kata dia.

Sumber: Reuters
Baca juga: Setelah kemarau dan banjir, Afghanistan hadapi krisis panen
Baca juga: Banjir tewaskan hampir 40 orang di Afghanistan Utara
Baca juga: Banjir bandang landa Afghanistan, 58 orang tewas

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dubes RI Moskow Resmikan Pusat Studi Nusantara di Republik Dagestan

London (ANTARA) –  

Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi, meresmikan “Pusat Nusantara” di Sekolah Tinggi Humaniter dan Pedagogi Dagestan di Makhachkala, Rusia.

Kepala Fungsi Pensosbud KBRI Moskow, Adiguna Wijaya kepada Antara di London, Sabtu mengatakan peresmian Pusat Studi Nusantara di Republik Dagestan dilakukan Dubes ada hari ketiga lawatan kerjanya di Dagestan, 26 Maret.

Hadir dalam peresmian antara lain Wakil Ketua Dewan Parlemen Republik Dagestan, Zarema Buchaeva, Menteri Kebijakan Nasional dan Agama Republik Dagestan, Enrik Muslimov, Direktur Sekolah Tinggi Pedagogi Humaniter Republik Dagestan, Jennet Temurkaeva, Wakil Direktur untuk Pengembangan Kerja Sama Internasional yang juga menjadi Kepala Pusat Nusantara, Abdulaev Ibragimgadzi.

 Temurkaeva menyambut baik berdirinya “Pusat Nusantara” dan berharap ke depan dapat menjembatani hubungan kedua bangsa, terutama di kalangan  generasi muda. “Kemitraan nyata yang sebenarnya adalah hubungan yang terjalin antar warga”, ujar Direktur Temurkaeva.

Sementara Kepala “Pusat Nusantara” Ibragimgadzi menyatakan kegembiraannya karena setelah berdiri selama 8 tahun akhirnya dapat diresmikan langsung oleh Dubes RI. “Pusat Nusantara” ini adalah yang pertama di wilayah Kaukasia Utara dan sangat strategis sifatnya. Oleh karena itu, saya berharap keberadaannya dapat mendorong hubungan yang lebih dekat antara Dagestan dengan Indonesia”, demikian Dubes Wahid.

Terdapat sekitar 20 orang warga Dagestan yang pernah belajar studi Islam dan beberapa cabang keilmuan lainnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Yogyakarta dan Jakarta periode keberangkatan tahun 2010 dan 2011. Turut hadir 10 orang di antaranya pada acara peresmian dan ramah tamah. Mereka menyatakan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia yang telah memberikan beasiswa dan banyak belajar dari Indonesia tentang Islam dan sopan santun.

Untuk itu, Dubes Wahid mengusulkan didirikannya “Asosiasi Persahabatan Indonesia-Dagestan” untuk menjembatani hubungan kedua bangsa di bidang yang lebih luas. Menteri Kebijakan Nasional dan Agama Muslimov menyambut baik dan berjanji akan memfasilitasinya.

Baca juga: Bangga ajarkan bahasa Indonesia di Rusia
 

Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua remaja asal Jepang tenggelam di Fraser Island, Australia

Antara

Melbourne (ANTARA) – Jasad dua remaja asal Jepang yang dilaporkan hilang sejak Jumat akhirnya ditemukan di sebuah danau di Fraser Island, di lepas pantai timur Australia, demikian keterangan polisi, Sabtu.

“Dua remaja berusia 16 tahun itu tenggelam di Fraser Island semalam,” cuit kepolisian negara bagian Queensland di Twitter.

“Remaja tersebut, yang keduanya berkewarganegaraan Jepang, dilaporkan hilang dari grup wisata di dekat Danau McKenzie tepat setelah pukul 5 sore kemarin,” kata pernyataan tersebut.

Danau McKenzie yang berada di Fraser Island, utara ibu kota Queensland, Brisbane, merupakan tempat berenang sekaligus tujuan wisata ternama. Pangeran Inggris Harry mengunjungi danau tersebut selama menggelar turnya ke Australia tahun lalu.

Sumber: Reuters

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Guru kesenian Indonesia pukau dosen-mahasiswa China

Antara

Beijing (ANTARA) – Penampilan sejumlah guru kesenian dan kebudayaan dari Indonesia di panggung pertunjukan seni kampus Central Conservatory of Music (CCOM) Beijing, Jumat (29/3), memukau para dosen dan mahasiswa seni setempat.

Para guru dari berbagai daerah di Indonesia itu membuka penampilannya dengan nyanyian lagu tradisional Batak.

Kemudian mereka juga berkolaborasi dalam tari-tarian dan bernanyi bersama para mahasiswa dan mahasiswi CCOM.

Dari bebagai atraksi seni yang ditampilkan, para penonton memberikan aplaus panjang saat mereka menyanyikan lagu Mandarin dirangkai dengan lagu Sing Sing So dalam format akapela.

Gedung pertunjukan seni makin bergemuruh saat para guru tersebut menyanyikan lagu Mandarin yang dirangkai dengan lagu tradisional Jawa berjudul Suwe Ora Jamu dengan diiringi orkestra musik tradisional China oleh para mahasiswi CCOM.

Sampai-sampai Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun beranjak dari tempat duduknya untuk naik ke pentas dan bernyanyi bersama para guru dan mahasiswi itu.

Penampilan tersebut menandai berakhirnya program pelatihan guru kesenian dan kebudayaan Indonesia di CCOM selama tiga pekan.

“Ada 374 guru yang mengikuti program pelatihan pengajaran di berbagai daerah di China. Sebanyak 36 guru seni mengikuti program tersebut di CCOM ini. Sepanjang tahun ini Kemendikbud mengirimkan 1.000 guru keluar negeri,” kata Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing Yaya Sutarya.

Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun (tenngah) foto bersama jajaran pejabat Kemendikbud RI, civitas akademika Central Conservatory of Music (CCOM) Beijing, dan para guru dari Indonesia pada acara penutupan pelatihan guru kesenian dan kebudayaan Indonesia di China. Dari 1.000 guru yang dikirimkan oleh Kemendikbud RI, sebanyak 374 orang menjalani pelatihan pengajaran selama tiga pekan di China. (M. Irfan Ilmie)

Selama tiga pekan, para guru SMP hingga SMA/SMK itu dibekali materi pengajaran sesuai bidangnya masing-masing.

Dubes Djauhari berharap keberhasilan program tersebut dapat mempertegas komitmen kedua negara dalam menjalin kerja sama yang lebih erat di segala bidang, khususnya pendidikan, kesenian, dan kebudayaan.

“Saya yakin melalui program ini, para akademisi dan seniman dari Indonesia dan Tiongkok mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru dalam mengembangkan pengajaran seni dan budaya kedua negara,” ujar mantan Dubes RI untuk Rusia itu.

Sementara itu, Sekretaris Komite Partai di CCOM Zhao Min berharap pengalaman yang diperoleh para guru tersebut bisa disampaikan kepada murid-muridnya di Indonesia untuk mempererat hubungan kedua negara.

“Perjalanan hubungan China dengan Indonesia itu mirip lagu Bengawan Solo, air mengalir sampai jauh dan akhirnya ke laut…..,” katanya sambil mengutip lirik lagu karya Gesang yang juga sangat kondang di daratan Tiongkok itu. 
 

Penerjemah: M. Irfan Ilmie
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tol Manado-Bitung borong penghargaan film pendek di China

Beijing (ANTARA) – Film pendek berlatar belakang proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung di Sulawesi Utara memborong penghargaan di ajang lomba yang digelar media ternama di China.

Film yang mengisahkan dinamika para pekerja di proyek yang dikerjakan bersama CSCEC Sino Road and Bridge Group Co Ltd dan PT Hutama Karya itu meraih empat penghargaan dari Global Times Online –yang berkantor pusat di Beijing, Jumat (29/3).

Penghargaan itu diraih para pekerja Indonesia karena dianggap terbaik dalam mengambil empat sudut pandang, yakni harapan masyarakat sekitar terhadap proyek tersebut, kebersamaan dalam mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur, persaudaraan para pekerja di lereng gunung api, dan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Film pendek kami kerjakan dalam waktu yang sangat singkat pada bulan ini pula,” kata Asisten Manager CSCEC Suriandi saat ditemui setelah menerima penghargaan di gedung People’s Daily.

Dia tidak menyangka dalam waktu yang singkat, video yang diambil di seksi I dan seksi II jalan tol Manado-Bitung tersebut menarik perhatian para juri dari kalangan jurnalis senior, mantan diplomat, dan pengajar komunikasi visual di China.

Ajang itu diikuti oleh beberapa negara yang mengerjakan proyek di bawah skema Prakarsa Sabuk Jalan (Belt and Road Initiative) di berbagai benua.

“Kami bangga dengan prestasi anak bangsa di ajang ini,” kata Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun setelah didaulat panitia untuk menyerahkan plakat kepada para pemenang dari Indonesia itu.

Wakil Ketua Asosiasi Diplomasi Publik China (CPDA) Chen Yuming merasa bahagia melihat antusiaisme para pekerja asal China dan beberapa negara untuk mengikuti perlombaan tersebut.

“Ada persahabatan para pekerja China dan pekerja asing. Melalui video-video ini kami bisa melihat beberapa perusahaan China ternyata juga secara aktif membangun hubungan antarmasyarakat dan pertukaran budaya,” katanya.

Menurut keterangan pihak panitia, video yang berlatar belakang tol Manado-Bitung itu telah dilihat 2,58 juta kali oleh para pengguna Kuaishou, Facebook, dan Twitter.

Salah satu hal yang menarik dari video tersebut adalah jalinan asmara Rudiyanto dan Istiqa, dua warga negara Indonesia dari dua daerah berbeda yang sama-sama bekerja di proyek tersebut. ***3***(T.M038)

Baca juga: Pompeo umumkan prakarsa baru AS di “Indo-Pasifik”
Baca juga: AS, Australia, India & Jepang siap saingi Prakarsa China

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Partai pro-militer di Thailand prioritaskan penobatan raja

Bangkok (ANTARA) – Satu partai yang terkait dengan junta militer, yang berkuasa di Thailand, mengatakan pihaknya tidak akan mengadakan pembicaraan untuk membentuk pemerintahan baru hingga setelah penobatan Raja Maha Vajiralongkorn pada Mei.

Hasil akhir pemilihan umum yang diselenggarakan pada Ahad (24/3) masih belum diumumkan. Penghitungan yang kacau dan tuduhan-tuduhan tentang pembelian suara telah merusak pemilihan pertama di Thailand sejak kudeta militer lima tahun lalu.

Di tengah-tengah keadaan yang membingungkan itu, baik partai Palang Prachart, yang pro-tentara, dan aliansi oposisi telah mengaku sebagai peraih suara terbanyak.

Hasil-hasil resmi dari pemungutan suara Ahad tidak akan diumumkan hingga 9 Mei, hanya beberapa hari setelah Vajiralongkorn dijadwalkan dinobatkan.

Upacara-upacara terkait penobatan akan berlangsung antara 4 dan 6 Mei, setelah masa berkabung yang berlangsung lama bagi ayah raja baru itu, Raja Bhumibol Adulyadej, yang mangkat pada tahun 2016.

Karena belum ada kejelasan siapa pemenang dalam pemilihan itu, partai Palang Pracharat yang pro-militer mengatakan pihaknya tidak akan berusaha berunding dengan partai-partai lain untuk membentuk pemerintahan koalisi karena ingin fokus pada penobatan raja itu.

“Kami masih menunggu. Pembentukan suatu pemerintahan saat ini sama sekali beda dari waktu lalu,” kata Sekretaris Jenderal Palang Pracharat, Sonthirat Sontijirawong, pada Jumat.

“Saat ini kami punya kerangka waktu: upacara penobatan, upcara paling penting bagi semua orang Thailand … Kami memprioritaskan ini dahulu,” kata dia.

Budaya Thailand terkait erat dengan penghormatan kepada kerajaan konstitusional itu, dan penobatan Raja Vajiralongkorn akan menduduku posisi pertama bagi sebagian besar orang Thailand setelah ayahnya duduk di singgasana selama 70 tahun.

Sumber: Reuters

Baca juga: Aliansi oposisi Thailand bakal jadi mayoritas di majelis rendah
Baca juga: Pemantau: Kampanye pemilihan Thailand “sangat condong” ke Junta
Baca juga: Partai pro-tentara unggul sementara dalam pemilihan Thailand

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rakyat Selandia Baru kenang korban serangan teroris di Christchurch

Christchurch (ANTARA) – Rakyat Selandia Baru memberi penghormatan kepada korban meninggal serangan teroris terhadap dua masjid di Christchurch dalam satu upacara pada Jumat.

Sebanyak 25.000 warga Selandia Baru menghadiri upacara penghormatan buat 50 orang Muslim yang sedang menunaikan Shalat Jumat, termasuk empat anak kecil. Mereka meninggal dalam dua serangan terhadap Masjid An-Nur dan Linwood selama Shalat Jumat pada 15 Maret.

Di antara orang yang hadir terdapat Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, Gubernur Jenderal Patsy Reddy, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, penyanyi-penggubah lagu Inggris dan dermawan Yusuf Islam (Cat Stevens), dan penyanyi Marlon WIliams, Hollie Smith dan Teeks.

Yusuf Islam, Marlon Williams dan Hollie Smith tampil dalam kegiatan itu “Ko tatou, tatou -Kita Satu” di Hagley Park, Christchurch.

“Dunia telah dilanda lingkaran ekstremisnya ganas yang melahirkan ekstremisme dan itu harus berakhir,” kata Ardern kepada orang yang hadir, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam.

“Kita tak bisa menghadapi masalah ini sendirian, tak seorang pun dari kita bisa. Jawaban buat mereka berada pada konsep yang sederhana, yang tidak terikat oleh perbatasan negara, yang tidak dilandasi atas kesukuan, landasan kekuasaan atau bahkan bentuk pemerintahan. Jawabannya terletak pada kemanusiaan kita,” katanya.

“Tapi untuk saat ini, kita akan mengingat air mata bangsa kita dan tekad baru yang telah kita bentuk,” kata wanita perdana menteri tersebut.

“Kata-kata apa yang secara tepat menyampaikan kepedihan dan penderitaan 50 lelaki, perempuan dan anak-anak kehilangan nyawa, dan demikian banyak orang yang cedera? Kata-kata apa yang menangkap penderitaan masyarakat Muslim kita –yang menjadi sasaran kebencian dan kekerasan? Kata-kata apa yang bisa menyampaikan kepedihan kota yang sudah mengenai demikian banyak kepedihan?” Ardern mempertanyakan.

“Saya kira tidak ada. Lalu, saya datang ke sini dan disambut dengan sapaan sederhana. Assalamu alaikum –Kedamaian atas kalian,” katanya.

Farid Ahmed –salah seorang penyintas– juga berbicara kepada orang yang berkumpul.

Ahmed, yang istrinya Husna tewas dalam serangan tersebut, mengatakan ia telah memaafkan si penyerang.

“Saya ingin hati yang akan penuh dengan cinta dan kepedulian dan penuh kasih sayang dan akan memaafkan. Hati ini tak ingin ada lagi nyawa yang melayang. Hati ini tidak menyukai rasa sakit yang telah saya lalui … Bahwa ada manusia yang melalui kepedihan seperti ini,” katanya.

“Jangan katakan mereka yang meninggal saat menyembah Allah bahwa mereka meninggal, mereka hidup. Jiwa mereka hidup. Orang yang meninggal dalam ibadah masuk surga. Jasad mereka akan musnah tapi nyawa mereka takkan pernah musnah,” kata Ahmed.

Nama para korban yang meninggal dalam serangan tersebut dibacakan dalam kegiatan tersebut. Korban paling muda berusia tiga tahun.

Baca juga: PM Selandia Baru umumkan komisi penyelidikan serangan Christchurch

Baca juga: OKI kecam serangan teror di masjid Selandia Baru

Baca juga: PBB sebut serangan teroris di Selandia Baru Islamofobia

Sumber: Anadolu Agency

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Akademisi: diplomasi maritim, ekonomi perlu dibahas dalam debat

Jakarta (ANTARA) – Keberlanjutan diplomasi maritim dan ekonomi yang menjadi fokus kebijakan luar negeri Indonesia selama hampir lima tahun terakhir harus menjadi pembahasan dalam debat calon presiden, kata Ketua Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina Shiskha Prabawaningtyas.

“Isu tentang diplomasi maritim (perlu dibicarakan), sejauh mana itu berjalan dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seringkali persoalan kebijakan adalah tentang keberlanjutan,” kata Shiskha saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Visi misi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang disampaikan Joko Widodo saat pencalonannya sebagai presiden dalam Pemilu 2014, menurut dia, harus dipastikan berjalan.

“Jangan tiba-tiba nanti perubahan pemerintahan kebijakannya menjadi tidak berjalan. Isu keberlanjutan tentang diplomasi masih harus diperkuat,” tutur Shiskha.

Selain diplomasi maritim, kedua capres yang akan tampil dalam debat keempat juga perlu membahas mengenai diplomasi ekonomi Indonesia ke depan.

Diplomasi ekonomi yang dijalankan Indonesia, menurut Shiskha, harus sejalan dengan isu-isu yang langsung menyentuh masyarakat di dalam negeri seperti pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, kedua capres harus membahas upaya memperkuat kontribusi aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, penyelesaian konflik, dan pemberantasan terorisme.

“Tetapi intinya kalau kita bicara tentang kebijakan luar negeri dan diplomasi, poin pentingnya adalah keberlanjutan kebijakan, entah siapapun pemerintahannya. Dan kritik terbesar seringkali kan kebijakan luar negeri itu adalah dari kepentingan nasional. Nah bagaimana kemudian kebijakan luar negeri itu harus seimbang antara pemetaan kondisi global saat ini yang konsolidasikan dengan kepentingan nasional,” ujar Shiskha.

Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 keempat yang akan berlangsung pada Sabtu (30/3) mengusung tema ideologi, pemerintahan, pertahanan keamanan, dan hubungan internasional.

Debat tersebut akan diikuti oleh capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. ***2***

Baca juga: Pengamat: Masing-masing capres punya ‘amunisi”‘untuk debat ke-4
Baca juga: Pelajar Indonesia di Jordania berharap capres soroti isu Palestina
Baca juga: KPU tuntaskan distribusi undangan debat keempat Pilpres 2019

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Filipina tangkap Maria Ressa atas tuduhan kepemilikan media oleh asing

Manila (ANTARA) – Maria Ressa, pemimpin redaksi media daring yang dikenal dengan laporan-laporan kritis tentang Presiden Filipina Rodrigo Duterte, kembali ditangkap di bandar udara Manila pada Jumat.

Kali ini,  ia ditangkap atas tuduhan melanggar peraturan yang melarang kepemilikan media oleh orang asing.

“Saya diperlakukan seperti penjahat padahal yang saya lakukan hanyalah menjadi wartawan yang merdeka,” kata Maria Ressa, pimpinan media peraih penghargaan, Rappler, kepada saluran berita ABS-CBN saat dia dibawa oleh polisi.

Ressa sedang menjalani masa bebas dengan jaminan untuk kasus fitnah lain bulan lalu dan sempat menginap satu malam di tahanan sebelum dibebaskan dengan jaminan. Tindakan hukum terhadap Ressa menarik perhatian luas dari berbagai kalangan, yang mengkhawatirkan kebebasan dan keterbukaan pers di negara Asia Tenggara itu.

Dia kembali ditangkap hanya beberapa saat setiba di bandara setelah melakukan perjalanan ke luar negeri. Dia mengatakan akan mencari pembebasan penahanan dengan jaminan.

“Saya akan mencari surat jaminan karena saat ini saya sedang menjalani masa jaminan,” kata Ressa sambil diarahkan menjauh oleh tiga orang polisi.

Jaksa penuntut mengajukan tuduhan terbaru terhadapnya para Rabu pada saat dia berada di luar negeri.

Undang-undang di Filipina melarang kepemilikan media massa oleh pihak asing, namun Rappler mengatakan bahwa orang-orang asing yang menanamkan modalnya di Penerimaan Penyimpanan Filipina tidak ikut campur dalam pengoperasiannya.

Pengawas media mengatakan bahwa tuntutan terhadap Ressa mengada-ada dan ditujukan untuk mengintimidasi mereka yang melawan aturan Duterte, khususnya mengenai penggerebekan jaringan narkoba dengan cara mematikan.

“Kasus peradilan ini belum pernah terjadi dan menunjukkan suara kebulatan tekat pemerintah Duterte untuk menutup laman media yang dipercaya dan konsisten melaporkan tentang pemerintahan, khususnya “perang narkoba” dan pembunuhan tanpa peradilan terhadap para tersangka jaringan narkoba dan warga sipil,” kata Pemantau Hak Asasi Manusia.

Duterte tidak menyembunyikan kejengkelannya terhadap Rappler dan sering berdebat dengan wartawan-wartawan media tersebut, yang dikenal antara lain karena kerap mencermati kebijakan-kebijakan serta mempertanyakan keakuratan pelaksanaan razia yang digariskan Duterte.

Seorang juru bicara dari kepolisian mengatakan para petugas hanya menjalankan perintah pengadilan saat menangkap Ressa.

“Tidak ada yang berat sebelah, setiap kami mendapat tugas melalui surat perintah penahanan dari pengadilan, maka kami melaksanakannya,” kata juru bicara Bernard Banac kepada ANC News.

Sumber: Reuters

Baca juga: Filipina bebaskan wartawan atas jaminan setelah kecaman terkait kebebasan pers
Baca juga: FJPI sesalkan kriminalisasi atas Maria Ressa

Penerjemah: Maria Dian A
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia dorong kerja sama global cegah pendanaan terorisme

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mendorong pembentukan kerja sama global untuk mencegah pendanaan terorisme, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Jumat.

Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir menghadiri Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB bertema “Threats to International Peace and Security caused by terrorist acts: Preventing and Combating the Financing of Terrorism” di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis (28/3).

Masyarakat internasional harus bekerjasama secara inovatif dan beradaptasi untuk mencegah dan mengatasi maraknya pendanaan terorisme, kata Wamenlu RI A.M. Fachir.

Dalam Debat Terbuka DK PBB yang juga dihadiri oleh sebagian besar negara anggota PBB, Wamenlu RI menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, termasuk pendanaan terorisme.

Wamenlu Fachir mengingatkan bahwa aksi terorisme di kota Christchurch, Selandia Baru pada 15 Maret 2019, membuktikan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat terbebas dari ancaman terorisme.

Secara khusus, Wamenlu RI juga menyambut baik komitmen peningkatan kerja sama internasional, termasuk adopsi Resolusi 2462, mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme, dimana Indonesia menjadi salah satu negara sponsor bersama.

Wamenlu Fachir pun menegaskan pentingnya pengadopsian dan implementasi berbagai komitmen internasional, seperti Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, berbagai Resolusi DK PBB terkait, serta Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), dalam peraturan perundangan di masing-masing negara.

Selanjutnya, Wamenlu RI menegaskan pentingnya untuk meningkatkan adaptasi masyarakat internasional dalam merespon berbagai perkembangan teknologi di bidang keuangan dan informasi, melalui kebijakan yang tegas, fleksibel, inovatif dan praktis.

Selain itu, Wamenlu Fachir mendorong peningkatan kerja sama global, antara lain melalui pertukaran informasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan unit intelejen keuangan, serta koordinasi antar badan dan komite PBB terkait, termasuk konsultasi dan bersinergi dengan FATF.

Wamenlu Fachir juga berbagi pengalaman mengenai upaya kerja sama yang dilakukan Indonesia melalui penyelenggaraan KTT Penanggulangan Pendanaan Terorisme untuk melakukan penilaian risiko serta menganalisa ancaman dan dampak pendanaan teroris di kawasan Asia Pasifik.

“Indonesia secara terus-menerus meningkatkan kapasitas perangkat hukum dan infrastuktur, antara lain melalui Strategi Nasional (Stranas) Tindak Pidana Pendanaan Teroris, serta penguatan kerja sama antar kementerian/lembaga dan sektor swasta,” ujarnya.

Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB tentang penanggulangan pendanaan terorisme itu dipimpin Menlu Perancis, Jean-Yves Le Drian. ***2***

Baca juga: Menlu Retno akan hadiri debat terbuka DK PBB
Baca juga: Terduga penyandang dana terorisme ditangkap saat akan berangkat ke Suriah
Baca juga: Kepolisian Indonesia fokus pada penelusuran aliran dana terorisme
Baca juga: BNPT: Penting kerja sama putus dana teroris

 

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia pilih tema “peacekeeping” saat ketuai DK PBB

Jakarta (ANTARA) – Indonesia memilih tema penjagaan perdamaian atau peacekeeping saat menjalankan mandat sebagai presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) pada Mei mendatang.

Selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, Indonesia akan memiliki dua kali kesempatan menjadi presiden Dewan Keaman, yakni pada Mei 2019 dan Agustus 2020.

“Kepemimpinan Indonesia akan berlangsung selama satu bulan. Ada beberapa langkah namun kami telah memilih tema mengenai peacekeeping,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard dalam temu media di Jakarta, Kamis (28/3).

Indonesia telah menyiapkan sejumlah agenda untuk mengisi masa kepemimpinan di DK PBB, di antaranya debat terbuka pada 7 Mei 2019 mengenai operasi penjagaan perdamaian.

Selain agenda tersebut, Indonesia juga memprakarsai debat terbuka mengenai perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata. Debat tersebut akan dilaksanakan pada 23 Mei 2019 serta berbareng dengan peringatan 20 tahun sejak resolusi PBB dikeluarkan mengenai perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata.

Isu Palestina tidak luput disertakan Indonesia dalam agenda kepemimpinan di DK, yaitu melalui penyelenggaraan diskusi informal mengenai permukiman ilegal, khususnya pada aspek hukum dan kemanusiaan. Agenda itu akan dilaksanakan pada 9 Mei 2019.

Pada akhir kepemimpinan, Indonesia akan mengadakan resepsi. Dalam kesempatan tersebut, akan ditampilkan pula sejumlah pentas budaya sebagai ajang promosi.

Kursi kepresidenan merupakan jabatan yang dipegang secara bergilir sesuai urutan abjad 15 negara anggota DK PBB. Untuk Maret ini, kursi kepresidenan dipegang oleh Prancis dan akan disusul dengan Jerman pada April mendatang.

Setelah Mei tahun ini, Indonesia diperkirakan akan kembali menjabat posisi presiden DK PBB pada Agustus 2020. Untuk periode kedua itu, Indonesia mengusung tema penanggulangan terorisme. ***2***

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

NU usulkan debat capres angkat isu Indonesia-China

Hubungan Indonesia dan Tiongkok dapat dibedah secara lebih mendalam oleh capres dalam acara debat besok

Beijing (ANTARA) – Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok mengusulkan debat putaran keempat calon presiden mengangkat isu hubungan bilateral Indonesia-China.

“Hubungan Indonesia dan Tiongkok dapat dibedah secara lebih mendalam oleh capres dalam acara debat besok,” kata Katib Syuriah PCINU Tiongkok, Su’udut Tasdiq, kepada Antara di Beijing, Kamis (28/3) malam.

Ia menyebutkan pengangkatan isu tersebut dengan mempertimbangkan situasi saat ini atas munculnya pemberitaan dan informasi yang manipulatif, bahkan insinuatif.

“Kondisi tersebut merugikan hubungan kedua negara, termasuk mengganggu kondisi psikologis para mahasiswa dan pelajar kita yang sedang belajar di Tiongkok,” ujarnya.

Selain itu, pengangkatan isu tersebut juga bertujuan agar rakyat Indonesia dapat memahami visi dan misi kedua capres secara utuh sehingga terhindar dari upaya-upaya pihak tertentu yang ingin menggunakan isu hubungan Indonesia-China untuk memecah belah sesama anak bangsa.

Oleh sebab itu, PCINU Tiongkok yang anggotanya kebanyakan para pelajar tersebut menganggap penting isu tersebut menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam debat tersebut.

Debat yang digelar pada Sabtu (30/3) tersebut akan menguji wawasan para capres terkait beberapa isu internasional.

Baca juga: KPU usul dubes undang pemerintah LN saksikan pemilu

Baca juga: WNI di China awam Pemilu 2019

Baca juga: Pemilu di China, Mengikhtiarkan Hak Demokrasi Diaspora

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Korsel siapkan Sejong sebagai pusat pemerintahan

Sejong, Korea Selatan (ANTARA) – Pemerintah Korea Selatan telah mempersiapkan kota Sejong yang terletak sekitar 120 kilometer dari Seoul sebagai pusat administratif negara itu di masa mendatang.

Untuk itu, sebanyak 18 dari 22 kementerian telah berpindah dari Kota Metropolitan Seoul ke Sejong, kata Walikota Sejong, Dr Lee Choon-hee dalam jumpa pers dengan wartawan peserta World Journalists Conference di Korea Selatan, Rabu.

Ke 18 kementerian itu melipulti Kementerian Strategi dan Keuangan, Kementerian Pertanian, Pangan dan Urusan Desa, Kementerian Lingkungan, Kementerian Agraria, Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, dan Kementerian Tenaga Kerja.

Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan, dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merencanakan berpindah ke Sejong tahun ini.

Kantor Perdana Menteri Korea Selatan merupakan kantor pemerintah yang pertama pindah ke Sejong pada bulan September 2017.

Lee Choon-hee mengatakan pihaknya telah mempersiapkan Sejong sebagai kota cerdas dengan teknologi tinggi. Dengan demikian, semua aspek kehidupan akan diintegrasikan dengan teknologi tinggi.

Menurut Korea Bizwire, Komite Kepresidenan tentang Industri 4.0 dan Kementerian Agraria, Transportasi dan Kemaritiman telah mengungkapkan cetak biru bagi rencana ujicoba kota cerdas yang membentang 2.74 juta meter persegi.

Lebih lanjut ia mengatakan penduduk Sejong kini mencapai sekitar 500 ribu dibanding 350 ribu lima tahun lalu. Dengan pengalamannya sekitar 30 tahun di pemeritahan, ia yakin kota tersebut masih tetap ideal sebagai tempat tinggal sekitar 700 ribu orang di masa mendatang.

Ia juga mengusahakan agar tempat tinggal warga kota tidak jauh dari tempat kerja sehingga mobilitas orang dapat dikurangi.

Pewarta: Suharto
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia bukukan transaksi penjualan Rp310 juta di Chengdu

Beijing (ANTARA) – Para pengusaha Indonesia berhasil membukukan transaksi penjualan langsung senilai Rp310 juta dalam pameran makanan dan minuman di Chengdu, China, pada 21-23 Maret 2019.

Selain penjualan langsung, para pengusaha Indonesia yang ikut serta dalam ajang “The 100 China Food and Drinks Fairs” di Ibu Kota Provinsi Sichuan itu berpotensi mendapatkan penghasilan sebesar Rp24,4 miliar dalam satu tahun dari beberapa mitra bisnis barunya.

“Tahun lalu lima perusahaan Indonesia yang berpartisipasi dalam pameran ini. Sekarang naik tiga kali lipat menjadi 15 perusahaan,” kata Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun di Beijing, Kamis.

Oleh sebab itu, dia mengapresiasi partisipasi para pengusaha Indonesia itu dalam memperkenalkan dan memperluas pasar produk makanan serta makanan di Tiongkok.

Pameran tersebut diikuti oleh sekitar 4.000 perusahaan dalam dan luar negeri China dengan jumlah pengunjung lebih dari 400 ribu orang.

“Kami berharap semakin banyak ragam produk makanan dan minuman Indonesia yang berkualitas bisa merambah pasar Tiongkok,” ujar mantan Dubes RI untuk Rusia itu.

Atase Perdagangan KBRI Beijing Marina Novira menyebutkan beberapa perusahaan yang menempati Paviliun Indonesia di ajang pameran tersebut adalah PT Serena Indopangan Industri, PT Anugrah Citra Walet Indonesia, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Kapal Api Global, Teh Botol Sosro, Sauda Co-PT Boga Makmur, Maicih Inti Sinergi Enterprise, PT Griya Boga Mandiri, Golden Coconut Food, PT Kobe Boga Utama, PT Mutigo Inovasi Bersama, Kokola Group, PT Niramas Utama Inaco Food, Kalimantan Nest Co Ltd, dan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia.

“Selain mengikuti pameran, beberapa perusahaan Indonesia tersebut juga mengikuti kegiatan ‘one-on-one business matchmaking’ pada hari ke dua pameran,” ujarnya.

Selain Indonesia, pameran tersebut juga diikuti sejumlah perusahaan makanan dan minuman dari Korea Selatan, Singapura, Thailand, Malaysia, Amerika Serikat, Rusia, Hong Kong, Taiwan, Perancis, Spanyol, Italia, Chile, Kanada, Selandia Baru, Argentina, Australia, Vietnam, Brazil, Jerman, dan Meksiko.

Baca juga: Dubes usulkan konferensi internasional Bahasa Indonesia

Baca juga: Pemilu di China, Mengikhtiarkan Hak Demokrasi Diaspora

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kebakaran gedung tinggi di Bangladesh tewaskan sedikitnya lima orang

Dhaka (ANTARA) – Kebakaran melanda sebuah gedung yang memiliki 22 lantai di Ibu Kota Bangladesh, Dhaka pada Kamis, menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai 60 orang yang lain, kata sejumlah petugas.

Banyak orang terjebak di dalam bangunan tersebut.

Menurut saksi mata, banyak dari mereka yang terjebak melambaikan tangan dari atap dan jendela bangunan.

Sejumlah helikopter didatangkan untuk bergabung dengan 22 unit pemadam kebakaran yang bekerjasama dengan tentara, angkatan laut, angkatan udara dan polisi untuk memadamkan kobaran api.

“Kebakaran hampir berhasil dipadamkan” kata petugas pemadam kebakaran, Mizanur Rahman di lokasi kejadian.

Belum diketahui apa penyebab kebakaran di bangunan yang berada di daerah Banani tersebut.

Banyak siswa berkumpul untuk membantu petugas menyelamatkan para korban.

Seorang siswa, Faisal Rifayat, menceritakan bahwa dia melihat tiga orang sedang berupaya menyelamatkan diri dengan memanjat ke luar dari lantai delapan setelah kebakaran terjadi, namun satu orang jatuh dan kemudian dinyatakan tewas.

Sementara itu, Nanda, manajer keuangan perusahaan AAMRA yang kantornya berada di lantai empat gedung tersebut, mengatakan dia bersama 20 koleganya berhasil menyelamatkan diri.

Februari lalu, kebakaran dahsyat menewaskan 71 orang di pemukiman lama Dhaka, salah satu kota dengan populasi terpadat di dunia.

Sumber: Reuters

Baca juga: 56 meninggal dalam kebakaran di Bangladesh, korban bisa meningkat
Baca juga: Kebakaran pabrik busana di Bangladesh tewaskan 12 orang
Baca juga: Kebakaran terjadi di Dhaka, lebih 40 orang dilaporkan tewas

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemlu: Pemulangan WNI simpatisan ISIS rumit

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa pemulangan WNI dari wilayah konflik di Suriah dan Irak adalah proses yang rumit dan membutuhkan waktu lama.

Proses panjang itu sebelumnya dilakukan saat pemulangan 17 WNI mantan simpatisan ISIS tahun lalu, yang melibatkan banyak pemangku kepentingan termasuk di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Jadi saya tidak bisa sampaikan apakah mereka (WNI yang berada di Suriah) akan kembali, kapan kembalinya, bagaimana kembalinya. Itu adalah tahapan panjang yang harus kami lakukan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam press briefing di Jakarta, Kamis.

Tahap awal dalam pemulangan WNI mantan simpatisan ISIS adalah proses verifikasi data untuk memastikan bahwa mereka betul-betul WNI.

Proses itu akan rumit, menurut Arrmanatha, sebab sebagian dari orang-orang tersebut pergi ke Suriah secara ilegal dan tidak memiliki dokumen perjalanan resmi.

Setelah verifikasi status kewarganegaraan, pemerintah akan melakukan penilaian terhadap orang-orang tersebut mencakup kondisi fisik, psikologis, untuk melihat sejauh mana mereka terpapar radikalisme.

“Setelah diverifikasi, kami melakukan analisis kembali untuk proses deradikalisasi. Ada berbagai tahap yang dilakukan di Suriah dan Indonesia. Tahapannya memang sangat panjang dan dari situ kami menentukan apakah mereka bisa kembali ke Indonesia atau tidak,” tutur Arrmanatha.

Arrmanatha mengutarakan isu itu setelah ada laporan yang mengatakan puluhan WNI ditemukan di antara ribuan keluarga pejuang ISIS yang berada di kamp-kamp penampungan Al Hol, Suriah TImur.

Lebih dari 9.000 keluarga anggota ISIS berada di kamp-kamp tersebut, setelah kekalahan ISIS di Timur Tengah.

Sejumlah negara seperti Inggris dan Amerika Serikat telah menyatakan kebijakannya untuk tidak menerima warga negaranya yang bergabung dengan ISIS. ***2***

Baca juga: Pasukan khusus Tunisia tembak tiga gerilyawan Daesh
Baca juga: Gerilyawan dukungan AS peras pengungsi Suriah di Kamp Ar-Rukban
Baca juga: Pasukan Suriah dukungan AS serahkan ratusan anggota ISIS kepada Irak

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tak cukup alasan, Pengadilan Maladewa bebaskan mantan presiden Yameen

Male (ANTARA) – Pengadilan Maladewa pada Kamis memerintahkan pembebasan mantan presiden Abdulla Yameen.

Pihaknya mengatakan tidak ada cukup alasan untuk menahannya lebih dari sebulan berdasarkan undang-undang.

Yameen ditangkap pada 18 Februari karena menghadapi sejumlah tuduhan pencucian uang yang berasal dari penyewaan pulau untuk pengembangan hotel semasa jabatannya.

Pengadilan Tinggi, yang terdiri dari tiga hakim, mengatakan jaksa tidak memberikan alasan cukup untuk tetap menahannya di penjara.

Yameen, yang menjalin hubungan erat dengan China, mengalami kekalahan mengejutkan pada pemilu tahun lalu. Para pengkritiknya menuduh Yameen melakukan penyalagunaan kekuasaan dan terlibat korupsi.

Sumber: Reuters

Baca juga: Maladewa perpanjang keadaan darurat
Baca juga: Maladewa bergolak, Presiden Abdulla Yameen umumkan keadaan darurat
Baca juga: Pemimpin Maladewa tutup parlemen di tengah gejolak politik

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Malaysia Bangun Telaga Atasi Kebakaran Gambut

Kuala Lumpur (ANTARA) – Pemerintah Malaysia membangun sejumlah telaga di beberapa negeri atau negara bagian di negara tersebut untuk mengatasi kebakaran tanah gambut.

“Negara kita sering mengalami masalah asap akibat pembakaran tanah gambut. Masalah ini bisa menyebabkan kemerosotan kualitas udara dan memberi dampak kepada kesehatan, keselamatan dan sosio-ekonomi rakyat,” ujar Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Malaysia, Dr Xavier Jayakumar di Kuala Lumpur, Kamis.

Sehubungan dengan itu, ujar dia, mulai 2009, pemerintah telah melaksanakan program pencegahan kebakaran tanah gambut yang sering terjadi yang dilakukan oleh Kementerian Air Tanah dan Sumber Asli (KATS).

Instansi yang terlibat dari kementerian tersebut adalah Kantor Mineral dan Geosains Malaysia (JMG), Kantor Pengairan dan Saliran (JPS) dan Kantor Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) termasuk Kantor Alam Sekitar (JAS).

Mereka turut disertai oleh Kantor Bomba dan Penyelamat (JBPM) serta lembaga lain yang berkaitan.

JMG telah diberi peranan dan tanggungjawab dalam mencari sumber air bawah tanah dan membangunkan telaga serta seterusnya memompa air ke dalam saluran di kawasan tanah gambut.

Pemompaan akan dilakukan apabila terjadi penurunan air dalam lapisan gambut hingga 0.5 meter dari permukaan tanah dan juga bila kebakaran tanah gambut terjadi.

“Tujuan pemompaan adalah untuk meningkatkan level air di dalam saluran untuk melembabkan pelapisan dan permukaan tanah gambut tersebut untuk mencegah kejadian kebakaran,” kata Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) tersebut.

Air bawah tanah dari telaga itu juga akan digunakan oleh Pasukan Bomba dan Penyelamat sebagai sumber air untuk pemadaman api saat kebakaran tanah gambut.

Semenjak program pencegahan kebakaran tanah gambut dilaksanakan pada 2009 hingga 2018, JMG telah membangun sebanyak 85 buah telaga masing-masing 13 buah di Kelantan, 6 buah di Terengganu, 15 buah di Pahang, 14 buah di Johor, 13 buah di Selangor, 9 buah di Sabah dan 15 buah di Sarawak dengan biaya keseluruhan RM23.7 juta.

Selama 2019 sebanyak enam buah telaga akan dibangun yaitu satu buah di Terengganu (Dungun), satu buah di Pahang (Pekan), dua buah di Selangor (Johan Setia) dan dua buah di Sabah (Beaufort).

Biaya pembangunan enam buah telaga tersebut dianggarkan sebanyak RM2.3 juta.

Baca juga: Api hanguskan 10 hektare lahan gambut di Nagan Raya
 

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tertunda 2 bulan, sidang korupsi Najib Razak digelar pekan depan

Kuala Lumpur (ANTARA) – Persidangan kasus korupsi mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak akhirnya akan digelar pekan depan, setelah tertunda hampir dua bulan, demikian keterangan dari pengacaranya, Kamis.

Najib dikenai sejumlah dakwan yang terkait dengan skandal miliaran dolar di perusahaan investasi negara, 1MDB.

Penundaan sidang Najib dianggap sebagai kemunduran besar bagi pemerintahan Mahathir Mohamad, yang kembali membuka penyelidikan atas dugaan pencurian uang sebesar 4,5 miliar dolar AS dari 1MDB, pasca kemenangannya dalam pemilu Mei lalu. Mahathir bersumpah akan segera menyelesaikan kasus tersebut..

Awalnya persidangan Najib direncanakan digelar pada 12 Februari, namun ditunda lantaran pengajuan banding atas masalah prosedural dalam persidangan pra-peradilan.

Persidangan akan dimulai pada Rabu, kata pengacara Farhan Read kepada Reuters salam sebuah pesan singkat.

Najib menyatakan tidak bersalah atas tujuh tuduhan pelanggaran kepercayaan, pencucian uang dan penyalah-gunaan kekuasaan atas dugaan transfer sebesar 42 juta ringgit yang masuk ke rekening banknya dari SRC International, bekas unit 1MDB.

Persidangan tersebut merupakan yang pertama dari sejumlah proses pidana yang dihadapi Najib atas skandal 1MDB. Para penyelidik menuduh jumlah sebagian kecil dari satu miliar dolar AS yang mengalir ke rekeningnya.

Ia akan mendekam beberapa tahun di penjara jika divonis dengan total 42 dakwaan pidana, sebagian besar terkait dengan 1MDB.

Sedikitnya enam negara, termasuk Amerika Serikat, Swiss dan Singapura, meluncurkan penyelidikan pencucian uang dan korupsi terhadap 1MDB, yang didirikan Najib pada 2009.

Jaksa AS menyatakan uang yang dicuri dari 1MDB digunakan Najib untuk membeli jet pribadi, real estate mewah, karya seni Picasso dan Monet, serta pembelian perhiasaan untuk istrinya, Rosmah Mansor, yang juga terseret dalam kasus tersebut.

Sumber: Reuters

Baca juga: Leonardo DiCaprio beri kesaksian skandal 1MDB yang dikucurkan untuk “The Wolf of Wall Street”
Baca juga: Istri Najib Razak dikenai 17 dakwaan
Baca juga: Najib Razak dan istri kembali diperiksa

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menlu RI-Utusan Sekjen PBB bahas perkembangan Rakhine State

Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener bertemu di Jakarta, Kamis, guna membahas perkembangan di Rakhine State.

“Pertemuan pada pagi tadi membahas berbagai perkembangan yang telah tercapai di Rakhine State, khususnya terkait dengan repatriasi para pengungsi,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam press briefing.

Kunjungan pertama Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar ke Jakarta, ia melanjutkan, menunjukkan pengakuan PBB terhadap peran dan kontribusi Indonesia dalam membantu penyelesaian isu di Rakhine State.
 

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan Menlu RI dan Utusan Sekjen PBB adalah kunjungan tim Badan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre) ke Rakhine State beberapa minggu lalu, untuk melaksanakan penilaian awal sebelum proses repatriasi.

AHA Centre adalah lembaga yang diberi mandat oleh negara-negara ASEAN untuk membantu proses repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar.

“Dalam pertemuan tadi juga dibahas upaya kerja sama (PBB dan Indonesia) ke depan untuk memastikan repatriasi dapat dilakukan secara sukarela, aman, dan bermartabat,” tutur Arrmanatha.

Pertemuan antara Menlu RI dan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar dilakukan di tengah isu rencana pemerintah Bangladesh memindahkan puluhan ribu pengungsi Rohingya dari kamp-kamp di Cox’s Bazar ke sebuah pulau kecil di selatan Bangladesh.

Bhashan Char, pulau kecil berlumpur dan baru muncul di Teluk Benggala pada 2006, direncanakan menjadi tempat tinggal bagi 10 ribu pengungsi Rohingya jika proses repatriasi terus terhambat.  
Baca juga: Menlu RI sampaikan perkembangan Rakhine State dalam forum perempuan 
Baca juga: Indonesia minta dunia internasional beri ASEAN kesempatan bantu Myanmar
Baca juga: Indonesia-Australia bahas dukungan pembangunan Rakhine State melalui AHA Centre
Baca juga: Indonesia diminta manfaatkan keanggotaan DK-PBB akhiri krisis Rohingya

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dubes usulkan konferensi internasional Bahasa Indonesia

Beijing (ANTARA) – Duta Besar RI untuk China merangkap Mongolia Djauhari Oratmangun mengusulkan digelarnya Konferensi Internasional Bahasa Indonesia.

“Setidaknya kita harus bisa menggelar kegiatan semacam ‘International Converence for Bahasa Indonesia’,” katanya di Beijing, Kamis.

Kegiatan tersebut sangat mendesak untuk digelar mengingat makin banyaknya warga negara asing yang tertarik belajar Bahasa Indonesia, baik di negaranya sendiri maupun di Indonesia.

Menurut dia, Bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa-bahasa asing lainnya.

“Bahasa Indonesia tidak punya ‘grammar’ dan tidak membedakan gender. Demikian pula dengan tulisannya sangat mudah dibaca oleh siapa saja,” kata mantan Dubes RI untuk Rusia merangkap Belarusia yang berkedudukan di KBRI Moskow itu.

Pernyataan Dubes Djauhari itu sekaligus menanggapi pernyataan Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof Emi Emilia.

“Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Bahasa Indonesia harus bisa menjadi bahasa internasional,” katanya.

Ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan tahun 2045 Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa internasional.

“Untuk bisa merealisasikan target tersebut, maka perlu digelar forum-forum berskala internasional,” perempuan pejabat itu menambahkan.

Di China sendiri terdapat 12 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Bahasa Indonesia. Prodi Bahasa Indonesia yang dibuka oleh kampus-kampus yang tersebar di beberapa daeerah di daratan Tiongkok itu rata-rata memiliki mahasiswa berjumlah 200-300 orang.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing setiap tahun memberangkatkan 20-25 mahasiswa China untuk belajar Bahasa Indonesia selama 12 bulan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Kuota beasiswa Dharmasiswa sebanyak 20-25 tersebut diperebutkan 300 hingga 400 mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia dari berbagai daerah di China. ***3***
(T.M038)

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bank Pembangunan China danai proyek B&R 190 miliar dolar

Beijing (ANTARA) – Bank Pembangunan China (CDB) telah mengucurkan dana senilai 190 miliar dolar AS untuk membiayai beberapa proyek Prakarsa Sabuk Jalan atau “Belt and Road” sejak 2013.

Pinjaman bank untuk proyek-proyek internasional beberapa negara yang masuk dalam prakarsa tersebut telah mencapai 105,9 miliar dolar AS hingga akhir tahun lalu.

Itu berarti sekitar 34 persen dari total pinjaman proyek-proyek internasional, demikian Direktur Utama CDB Zheng Zhijie dikutip media resmi setempat, Kamis.

Pada Mei 2017, CDB telah menyiapkan skema pinjaman khusus senilai 37,23 miliar dolar AS untuk mendukung kerja sama B&R dalam bidang pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas industri, dan pembiayaan selama tiga tahun.

“Kami telah memberikan dukungan pendanaan yang berkelanjutan dan terkontrol untuk pembangunan jangka panjang B&R,” katanya dalam diskusi panel konferensi tahunan Boao Forum for Asia di Provinsi Hainan itu.

Menurut Zheng, pembangunan infrastruktur B&R memang harus terus mendapatkan dukungan dari pemerintahnya.

“Kami ingin membangun platform keuangan yang inklusif dan lebih terbuka agar bisa menentukan permodalan, apakah itu berasal dari BUMN, swasta, atau asing,” ujarnya.

Sayangnya, Zheng tidak menyebutkan secara terperinci kucuran dana proyek-proyek B&R per kawasan atau negara. (T.M038)

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kanada nilai akses permodalan masih hambatan utama UKM Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Akses permodalan masih jadi hambatan utama para pelaku UKM di Indonesia, ujar Direktur Lapangan Proyek Bantuan Sektor Perdagangan dan Swasta (TPSA) Kanada-Indonesia Gregory (Greg) A. Elms.

Dalam peluncuran laporan “Ikhtisar Dukungan untuk Pengusaha Perempuan di Indonesia dan Kanada: Fokus pada UKM dan Startup” di Jakarta, Rabu, Greg menyoroti bagaimana beberapa kebijakan pemerintah yang dibuat untuk melindungi UKM sebenarnya justru mengisolasi mereka.

Salah satu aturan yang ia soroti yakni terkait Daftar Negatif Investasi yang direvisi pemerintah November lalu dan menyebut bahwa bahwa penanaman modal asing ke Indonesia minimal sebesar Rp10 miliar.

“Meskipun tidak ada aturan yang menentukan besaran modal minimum, tetapi dengan definisi UKM yang digunakan saat ini yakni dari sisi modal maksimal Rp10 miliar, ini seperti mencegah investasi ekuitas langsung kepada UKM,” tutur Greg.

Aturan ini, menurut dia, akan menyulitkan pemilik modal yang ingin membantu memberi akses permodalan kepada pelaku UKM dalam format yang nantinya dapat dikonversi menjadi ekuitas.

“Ini membuat risiko bagi investor lebih tinggi, selain beberapa mekanisme yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku UKM masih tetap memiliki kendali atas bisnis mereka,” kata Greg.

Hambatan seperti ini, ia melanjutkan, tidak ditemukan di Kanada di mana investor dapat menanamkan modalnya di bisnis apapun, dari skala besar hingga sangat kecil.

“Tentu saja ada persyaratan dan peraturan yang berbeda tetapi tidak akan mengganggu investor untuk menanamkan modalnya dan mengembangkan bisnis di Kanada,” ujar Greg.

Hambatan dari sisi akses permodalan ini harus dapat ditangani oleh pemerintah, untuk mengembangkan peluang perdagangan serta investasi berkelanjutan dan tanggap gender.

TPSA sendiri dirancang untuk memberikan pelatihan, penelitian, dan bantuan teknis ke badan pemerintah sektor swasta khususnya UKM, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil tentang perdagangan, khususnya mengenai informasi, analisis kebijakan perdagangan, reformasi regulasi, serta promosi perdagangan dan investasi oleh ahli dari Kanada dan Indonesia.

Proyek lima tahun bernilai 12 juta dolar AS yang didanai pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada ini dilaksanakan oleh The Conference Board of Canada dan mitra utama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Malaysia kutuk pengakuan Trump terkait kedaulatan Israel atas Golan

Kuala Lumpur (ANTARA) – Pemerintah Malaysia mengutuk keputusan  Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

“Dataran Tinggi Golan adalah bagian tak terpisahkan dari Suriah dan akan selalu demikian,” demikian pernyataan Kemenlu Malaysia, Rabu.

Malaysia merasa tidak dapat menerima bahwa Amerika Serikat akan mengakui pendudukan paksa dan ilegal atas tanah milik negara berdaulat.

“Tindakan ceroboh dan provokatif semacam itu tidak lain adalah kemunafikan yang paling buruk. Itu sepenuhnya membatalkan argumen AS sendiri tentang Krimea,” katanya.

Mengutip Deklarasi Krimea, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa tidak ada negara yang dapat mengubah perbatasan negara lain dengan paksa. Krimea adalah wilayah sengketa yang melibatkan Rusia dan Ukraina.

“Ini membuktikan bahwa AS telah bertindak dengan cara yang tidak layak bagi negara besar dan telah memilih untuk mengisolasi diri dari komunitas internasional,” katanya.

Dia mengatakan keputusan itu tidak menunjukkan minat dalam menemukan solusi abadi untuk konflik Timur Tengah.

“Ini menunjukkan pengabaian total AS terhadap hukum internasional. Ini mengabaikan kenyataan di lapangan dan memicu ketegangan di wilayah tersebut,” katanya.

Sementara itu pada Selasa (26/3) Pemerintah Indonesia juga menolak secara tegas adanya pengakuan atas Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. 

Pengakuan ini dianggap tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Melalui keterangan tertulis yang diunggah dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel pascaperang 1967.

Posisi Indonesia ini berdasarkan pada prinsip dalam Piagam PBB mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara, serta berbagai elemen yang terkandung pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan terkait Dataran Tinggi Golan.

Resolusi yang dimaksud antara lain Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981) yaitu penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap jurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan , serta penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional

Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi  PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Baca juga: Pengakuan AS terkait Golan disebut langgar hukum internasional

Baca juga: Negara Teluk tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan oleh AS

Baca juga: Al-Moallem: Tindakan Trump tak pengaruhi status Dataran Tinggi Golan

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Rouhani periksa kerusakan akibat banjir di Iran Utara

London (ANTARA) – Presiden Iran Hassan Rouhani pada Rabu memeriksa kerusakan akibat banjir bandang di Iran Utara dan menjanjikan ganti-rugi bagi korban.

Sementara itu jumlah korban jiwa di seluruh negeri itu mencapai 26 orang.

Rouhani, yang dituduh oleh pengeritiknya salah mengurus krisis, membawa beberapa menteri Kabinet berkunjung ke Provinsi Golestan, yang gubernurnya dipecat pada Sabtu (23/3) di tengah kemarahan masyarakat karena ia tidak bertugas. Ia sedang di luar negeri ketika banjir tersebut –yang disebut bencana alam “yang tak pernah terjadi sebelumnya”– melanda.

Sedikitnya 26 orang telah dikonfirmasi tewas dan ratusan menderita luka akibat banjir itu, kata beberapa pejabat pada Rabu.

“Kami akan membangun kembali Golestan seperti kondisinya sebelum ini, dan kami akan berada bersama kalian,” kata Rouhani, yang dikutip Kantor Berita Tasnim, dalam pertemuan dengan warga desa.

Di satu negara yang lebih sering menghadapi kemarau, Rouhani mengatakan banjir itu, akibat hujan lebat, telah mempengaruhi 25 dari 31 provinsi di Iran dan luasnya bencana telah mengalahkan layanan darurat di beberapa daerah.

“Pemerintah akan menggunakan segala cara dan akan memberi ganti-rugi buat mereka yang lahan, tempat usaha dan rumahnya telah rusak,” kata Rouhani sebagaimana dikutip Reuters –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

Sementara itu para pesaing Rouhani telah menuduh pemerintah berbuat terlalu sedikit. Kepala Kehakiman Ebrahim Raisi pada Selasa mengatakan para pejabat yang menangani bencana itu secara tidak layak dan mengakibatkan kematian warga sipil dapat menghadapi hukuman.

Kerusakan parah akibat banjir tersebut dilaporkan telah disebabkan oleh minimnya prasaranan di Iran. Di Kota Shiraz, tempat 18 orang meninggal, pata pejabat mengatakan banjir terjadi akibat saluran air yang sudah tua dan dirancang untuk mengalihkan air yang berlebihan telah tersumbat oleh pembangunan lain.

Sumber: Reuters

Baca juga: Banjir bandang renggut 11 korban jiwa di Iran selatan

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia-Swedia kerja sama pertahanan melalui pelatihan tentara

… kesempatan bagi kita untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam menguasai teknologi radar, kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, sistem alutsista yang terpadu dan mudah dijalankan…

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Swedia mewujudkan kerja sama pertahanan antarkedua negara melalui pemberian pelatihan oleh Swedia bagi perwira-perwira TNI, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm yang diterima di Jakarta, Rabu.

“Kami sangat bangga bahwa para perwira TNI dari ketiga matra mendapat pendidikan dan kursus mengenai sistem radar, teknologi dan inovasi (di Swedia),” kata Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Bagas Hapsoro.

Pernyataan itu disampaikan Hapsoro dalam pertemuannya dengan Kepala Staf TNI AU, Yuyu Sutisna, Rabu pagi (27/3), di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Ia menyebutkan, kursus dan pelatihan untuk 21 perwira TNI secara gabungan itu dilakukan dengan fasilitasi dari Saab Swedia, pada 6-23 Maret 2019 di empat kota Swedia, yaitu Gotheborg, Karlskoga, Linköping, dan Stockholm. Kesemua kota itu adalah kota-kota penting di mana riset dan pengembangan, pengembangan desain, rancang-bangun, dan produksi sistem-sistem pertahanan dari Saab AB berada. 

Gotheborg menjadi “rumah” bagi sistem penginderaan dan radar serta sistem peringatan dini dan komando, Erieye dan GlobalEye, serta Giraffe. Karlskoga adalah “rumah” bagi sistem pertahanan bawah air dan kapal selam, di antaranya adalah kapal selam A26.

Linköping adalah pusat pengembangan sistem pertahanan udara dan pesawat tempur, di antaranya tempat di mana jet tempur multi peran JAS39 Gripen C/D dan E/F dikembangkan, sedangkan Stockholm adalah kantor pusat industri pertahanan dari Swedia itu.

Menanggapi hal yang dikatakan Hapsoro itu, Sutisna menyatakan, pelatihan teknologi militer dari Swedia itu harus dimanfaatkan secara baik oleh TNI.

“Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam menguasai teknologi radar, kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, sistem alutsista yang terpadu dan mudah dijalankan,” ujar dia.

Ia pun menekankan pentingnya kerja sama dalam alih teknologi militer serta produksi, khususnya untuk industri strategis dan jaminan kualitas. “Swedia termasuk beberapa negara yang memiliki teknologi dan kapasitas yang diandalkan untuk bidang ini,” kata dia.

Menurut keterangan resmi Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm, materi transfer pengetahuan dalam pelatihan untuk tentara Indonesia di Swedia, antara lain adalah konsep dan pelaksanaan triple helix, inovasi dan teknologi, radar darat, dan sistem peringatan dini dan komando udara (AEW&C). Di dunia, Swedia menempati peringkat atas dalam hal teknologi dan inovasi. 

Selanjutnya, Hapsoro menjelaskan, saat ini kerja sama pertahanan kedua negara telah memiliki payung hukum yang kuat, yaitu nota kesepahaman yang telah ditandatangi antara Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Pertahanan Swedia, Peter Hultqvist. Nota kesepahaman tentang Kerja sama pertahanan Indonesia-Swedia itu ditandatangani pada Desember 2017.

“Kalau basis dari kerja sama Indonesia dan Swedia adalah nota kesepahaman, maka sudah tiba saatnya untuk saling kunjung,” kata Hapsoro.

Berdasarkan keterangan itu, pemerintah Swedia sangat mengharapkan ada kunjungan dari tim TNI AU untuk mengunjungi fasilitas dan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan industri pertahanan swasta di Swedia.

Sutisna menyatakan penghargaannya kepada Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm atas informasi itu dan segera akan mengatur rencana saling kunjung di tingkat perwira tinggi. 

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Asia-Eropa perlu bangun konektivitas melalui pemuda

Jakarta (ANTARA) – Negara-negara mitra Asia-Europe Meeting (ASEM) perlu membangun konektivitas, salah satunya melalui interaksi dan kerja sama antarpemuda Asia dan Eropa, kata Direktur Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan (KSIA) Amerika dan Eropa Kemenlu RI Masni Eriza di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut dia sampaikan pada acara peringatan Asia-Europe Meeting (ASEM) Day 2019 bertema “Promoting the Role of Youth in ASEM” yang dilaksanakan di Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta.

“Kita mendorong konektivitas, dan itu ada ‘hard connectivity’ seperti jalan, transportasi, dan lain-lain. Namun, ada juga yang ‘soft connectivity’, yaitu ‘people-to-people contact’, antara lain pemuda,” ujar Masni.

Menurut dia, negara-negara mitra ASEM harus mulai mendorong kerja sama antara kawasan Asia dan Eropa melalui interaksi antarpemuda karena mereka adalah generasi penerus yang akan memastikan keberlangsungan kerja sama kedua kawasan.

“Karena pemuda (di kawasan Asia dan Eropa) memang sekarang jumlahnya 40 persen, tetapi nanti masa depan kan mereka yang menjadi pemimpin semua, dan 100 persen masa depan kita ada pada anak muda,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, negara-negara mitra ASEM melalui Yayasan Asia-Eropa (Asia-Europe Foundation/ASEF) harus membekali para pemuda Asia dan Eropa dengan kemampuan dan keahlian untuk dapat mengatasi berbagai tantangan di masa depan.

“Bagaimana kita di organisasi dan sebagai sebuah forum antarnegara mendorong mereka (pemuda) untuk lebih siap menghadapi tantangan masa sekarang dan masa depan. Itulah alasan kenapa setiap tahun kita adakan (ASEM Day) di kampus karena kan salah satu sumber tempat menggembleng pemuda ada di kampus,” kata Masni.

Selain itu, menurut dia, ASEF sekarang ini terus mengupayakan kerja sama antarorganisasi kepemudaan di Asia dan Eropa serta mengadakan berbagai kegiatan yang dapat memberdayakan dan meningkatkan kapasitas pemuda.

“Kami di Kemlu (RI) dua tahun lalu membuat program ‘passionpreneur challenge’. Jadi, start up muda yang belum jadi perusahaan besar, kita adu. Pemuda saling beradu ide dengan cara ditantang oleh para ahlinya, dan kita cari pemenang siapa yang paling bagus idenya untuk diimplementasikan untuk menjadi pebisnis beneran,” ungkapnya.

Senada dengan Masni, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Geurend berpendapat bahwa 51 negara anggota ASEM harus dapat membekali para pemudanya untuk dapat mengatasi berbagai tantangan bersama di masa depan.

Oleh karena itu, kata dia, Uni Eropa pun telah mendorong dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk dapat merangkul, menghubungkan, dan memberdayakan para pemuda yang merupakan generasi penerus.

“Dunia dan teknologi berubah dengan cepat maka kita harus bisa membantu mereka (para pemuda) untuk mendapatkan manfaat dari perubahan tersebut,” ujar dia. 

Baca juga: Asia, Eropa dorong peningkatan kerja sama antarpemuda

Baca juga: Wapres sampaikan empat pandangan dalam KTT ASEM

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Modi : India ukir terobosan besar dengan tembak jatuh satelit

New Delhi (ANTARA) – Perdana Menteri Narendra Modi, Rabu, mengatakan India berhasil menembak jatuh satelit di luar angkasa dengan peluru kendali anti-satelit, memuji uji coba tersebut sebagai terobosan besar dalam program luar angkasa mereka.

Dalam pidato yang disampaikan di TV, Modi mengatakan bahwa India akan menjadi negara keempat yang menggunakan senjata anti-satelit setelah Amerika Serikat, Rusia dan China.

Kemampuan seperti itu meningkatkan kekhawatiran persenjataan luar angkasa sekaligus memicu persaingan di kalangan musuh negara adikuasa.

“Beberapa waktu lalu, para ilmuwan kami, menembak jatuh satelit, 300 kilometer jauhnya di luar angkasa, di orbit rendah bumi,” ujar Modi, menyebutnya sebagai prestasi bersejarah.

“Hari ini India mengukir prestasi yang luar biasa,” kata Modi dalam bahasa Hindi. “India mencatatkan namanya sebagai negara superior yang menguasai luar angkasa.”

Modi, yang akan menghadapi pemilu pada April, sebelumnya mencuit di Twitter bahwa akan ada pengumuman penting yang hendak ia sampaikan.

India memilik program luar angkasa selama beberapa tahun, menciptakan satelit pencitraan bumi dan meluncurkan kapabilitas sebagai alternatif yang lebih murah dari program Barat.

Ahli keamanan di Centre of Policy Research di New Delhi, Brahma Chellaney mengatakan Amerika Serikat, Rusia dan China sedang mengejar senjata anti-satelit (ASAT).

“Ruang angkasa sedang berubah menjadi medan pertempuran, menjadikan kemampuan angkasa menjadi hal yang penting. Dengan ini, India berhasil “membunuh” dengan senjata ASAT yang signifikan.”

Tidak ada komentar yang langsung diberikan dari musuh lama mereka, Pakistan. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan China pun juga tidak menanggapinya.

Baca juga: India uji peluru kendali berkemampuan nuklir

Baca juga: Menhan Indonesia-India bahas kerja sama industri pertahanan

Baca juga: India luncurkan satelit pertahanan pertama buatan dalam negeri

Sumber: Reuters

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Asia, Eropa dorong peningkatan kerja sama antarpemuda

Jakarta (ANTARA) – Yayasan Asia-Eropa (Asia-Europe Foundation/ASEF) terus berupaya mendorong peningkatan kerja sama dan interaksi antarpemuda di kawasan Asia dan Eropa, kata Direktur Eksekutif ASEF Karsten Warnecke di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut dia sampaikan pada acara peringatan Asia-Europe Meeting (ASEM) Day 2019 bertema “Promoting the Role of Youth in ASEM”, yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta.

Dalam kesempatan peringatan ASEM Day, Karsten Warnecke menekankan nilai-nilai persatuan dari keberagaman yang dimiliki Asia dan Eropa sebagai dua kawasan yang berbeda.

Dia menilai bahwa kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam ASEM Day dapat meningkatkan hubungan antarmasyarakat (people-to-people contact) Asia dan Eropa.

“Kita semua datang dari berbagai sistem budaya, politik, dan ekonomi yang berbeda, namun saat kita berkumpul dan menemukan perspektif bersama, kita bisa menciptakan sesuatu hal baru,” ujar Warnecke.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend berpendapat bahwa 51 negara anggota ASEM harus dapat membekali para pemudanya untuk dapat mengatasi berbagai tantangan bersama pada masa depan.

Oleh karena itu, kata dia, Uni Eropa pun telah mendorong dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk dapat merangkul, menghubungkan, dan memberdayakan para pemuda, yang merupakan generasi penerus.

“Dunia dan teknologi berubah dengan cepat maka kita harus bisa membantu mereka (para pemuda) untuk mendapatkan manfaat dari perubahan tersebut,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan (KSIA) Amerika dan Eropa Kemenlu RI Masni Eriza menyampaikan bahwa Indonesia juga akan terus berperan aktif untuk memperkuat kerja sama antarpemuda, khususnya dalam kerangka ASEM.  

Baca juga: Wapres: Perkuat kerja sama Asia-Eropa untuk atasi terorisme
Baca juga: Bupati Garut siapkan beasiswa untuk siswi juara silat Asia-Eropa

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertemuan trilateral Belanda, Australia, Rusia bahas jatuhnya MH17

Antara

Sydney (ANTARA) – Pejabat pemerintah Belanda dan Australia menemui mitra mereka dari Rusia guna membahas tentang siapa yang bertangung jawab atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 pada 2014 silam, demikian informasi dari Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, Rabu.

Seluruh 298 penumpang tewas ketika pesawat, yang melayani rute Amsterdam – Kuala Lumpur, ditembak jatuh di atas teritorial yang dikuasai separatis pro-Rusia di Ukraina timur. Sekitar dua pertiga dari korban tewas merupakan warganegara Belanda.

“Pertemuan trilateral pertama baru saja berlangsung,” kata Blok kepada awak media di Sydney.

“Kami tidak dapat menjelaskan isi proses pembicaraan tersebut karena kerahasiaan di sini sangat dijaga, tetapi saya dapat katakan – kami tetap berkomitmen untuk memperoleh kebenaran, keadilan dan akuntabilitas.”

Pada Mei 2018, dua pemerintah, yakni Belanda dan Australia, mengatakan mereka akan meminta pertanggungjawaban Rusia setelah penyelidik melacak sistem rudak “Buk”, yang menurut mereka digunakan untuk menembak jatuh pesawat. Rudal tersebut berasal dari unit Brigade Anti-serangan Pesawat Rusia ke-53, yang berbasis di Kota Kursk, Rusia.

Pada saat itu, Presiden Vladimir Putin menanggapi bahwa pesawat tersebut tidak ditembak jatuh oleh rudal milik Rusia.

Australia mengatakan pihaknya akan mengupayakan ganti rugi finansial yang tidak spesifik bagi keluarga dari 38 warganya yang tewas.

Sumber: Reuters

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aliansi oposisi Thailand bakal jadi mayoritas di majelis rendah

Bangkok (ANTARA) – Partai Pheu Thai Thailand pada Rabu mengatakan telah membentuk “barisan demokrasi” dengan sejumlah partai lain pascapemilu bersengketa.

Melalui aliansi politik, pihaknya mengaku akan meraup 255 kursi yang menjadikannya mayoritas di majelis rendah parlemen, sehingga mempunyai hak untuk membentuk pemerintahan.

Namun, aliansi tersebut tampaknya akan gagal dalam pemilihan perdana menteri, yang membutuhkan suara gabungan dengan majelis tinggi parlemen, Senat, yang sepenuhnya ditunjuk oleh junta militer, yang pada 2014 melengserkan pemerintahan Pheu Thai terpilih.

Calon perdana menteri dari partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan saat konferensi pers mengatakan bahwa bersama dengan partai lain dalam “barisan demokratis” aliansi oposisi akan mengantongi 255 kursi, berdasarkan perhitungan yang dihimpun dari hasil pemilu parsial.

Hasil tidak resmi pemilu pada Minggu ditunda hingga Jumat di tengah penghitungan suara yang kisruh dan tuduhan kecurangan.

Baca juga: Pengamat klaim hadapi keterbatasan dalam menilai pemilu Thailand

Baca juga: Pemerintah Thailand tolak tunda pemilu

Baca juga: Rakyat Thailand Beri Suara di Pemilu Penting

Sumber: Reuters

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemantau: Kampanye pemilihan Thailand “sangat condong” ke Junta

antara

Bangkok (ANTARA) – Kampanye pemilihan umum yang berlangsung pada akhir pekan di Thailand “sangat condong” untuk menguntungkan satu partai yang dekat dengan junta militer, kata seorang pemantau pemilihan dari Asia pada Selasa, mengeritik proses penghitungan surat suara yang menimbulkan kecurigaan.

Kebingungan atas hasil-hasil pemilu dua hari setelah pemungutan suara pada Ahad telah menghapus harapan-harapan bahwa pemilihan pertama sejak kudeta militer tahun 2014 akan mengakhiri pergolakan politik hampir selama 15 tahun di kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu.

Hasil-hasil resmi belum diumumkan, tapi “fron demokrasi” yang beroposisi mengatakan pihaknya telah menarik cukup mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan, sementara partai pro-tentara juga menyatakan kemenangan dan mengatakan tidak akan menerima seseorang selain pemimpin junta Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri.

Asian Network for Free Elections (ANFREL) yang berkantor di Bangkok belum mengumumkan penilaiannya apakah terjadi kecurangan dalam pemilihan. Dua pihak tersebut mengaku meraih kemenangan dalam pemungutan suara.

Namun ketika ditanya apakah pemilu itu berlangsung jujur dan adil, seorang pejabat ANFREL menolak mengomentari langsung, hanya mengatakan, “Lingkungan sangat condong menguntungkan junta militer.”

“Begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan bersama,” kata Rohana Nishanta Hettiarachchie, ketua misinya. “Tak adil untuk ambil simpulan seluruh proses berjalan jujur dan adil atau tidak.”

Komisi Pemilihan Thailand belum segera bersedia memberi komentar. Komisi itu sebelumnya menolak menanggapi tuduhan-tuduhan mengenai kecurangan.

Sumber: Reuters  

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penonton penuhi konser gamelan di Selandia Baru

Jakarta (ANTARA) – Konser gamelan dan tari Indonesia yang diselenggarakan atas kerja sama antara KBRI Wellington, New Zealand School of Music (NZSM), serta Gamelan Wellington: Padhang Moncar dan Taniwha Jaya menuai sukses dan dikunjungi banyak penonton.

Konser gamelan dan tari Indonesia bertajuk “Night HUB: Gamelan and Indonesian Dance” itu digelar di HUB Victoria University, Wellington, Selandia Baru pada 22 Maret 2019, menurut keterangan tertulis dari KBRI Wellington yang diterima di Jakarta, Selasa.

HUB Victoria University merupakan aula besar dengan lokasi sangat strategis yang sering digunakan para mahasiswa untuk berkumpul, belajar dan istirahat sambil menunggu kegiatan kuliah berikutnya.

Ratusan penonton, mahasiswa, akademisi, staf Universitas Victoria, Wellington dan keluarga larut dalam hening dan megahnya pagelaran gamelan dan tari Indonesia yang ditampilkan pada hari itu.

Pagelaran dilaksanakan berbarengan dengan peringatan tujuh hari serangan teroris yang menewaskan sedikitnya 50 umat Muslim, termasuk seorang WNI, yang sedang menjalankan ibadah sholat Jumat di Masjid An-Noor dan Linwood di kota Christchurch, Selandia Baru.

Konser gamelan dan tari diawali dengan mengheningkan cipta dan doa bersama, yang dipimpin oleh Pimpinan Islamic Centre Al-Ameen di Wellington Ustad Agam Jaya, sebagai penghormatan terhadap para korban.

Direktur NZSM Sally Jane menyambut baik konser gamelan dan tari yang menyajikan kolaborasi dua gamelan, yaitu gamelan Jawa dan Bali, yang dinilai berhasil menghibur ratusan penikmat seni yang memenuhi Aula Hub Victoria University.

“Ini adalah malam yang menakjubkan, menyentuh, dan mengharukan, NZSM dapat menjadi bagian dari kelompok yang begitu bermurah hati adalah hal yang sangat luar biasa,” ujar Sally Jane.

Sementara itu, staff KBRI Wellington Adek Triana Yudhaswari yang mewakili Dubes Tantowi Yahya menyampaikan penghargaan tinggi atas peran aktif NZSM dan Gamelan Wellington dalam mempromosikan seni budaya Indonesia, khususnya gamelan dan tari, di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum Selandia Baru.

Gamelan Indonesia telah menjadi bagian penting kurikulum (mata kuliah PERF250:Indonesian Gamelan) pada NZSM, Victoria University of Wellington setelah KBRI Wellington memberikan seperangkat alat gamelan kepada Victoria University untuk pengajaran gamelan dan perbantuan seorang tenaga pengajar pada 1976. Melalui NZSM terbentuk Gamelan Wellington.

Gamelan Wellington telah berkiprah di berbagai ajang seni budaya di Selandia Baru, termasuk di festival terbesar World Music and Dance (WOMAD) di New Plymouth, secara rutin memberikan lokakaryauntuk para pelajar di sekolah-sekolah di Wellington dan sekitarnya.

Gamelan merupakan salah satu sarana penting dalam soft diplomacy dan telah berkontribusi dalam kegiatan promosi dan pemajuan seni budaya Indonesia serta membantu meningkatkan citra positif Indonesia di Selandia Baru. ***3***

Baca juga: Pagelaran gamelan Indonesia pukau publik Amerika Serikat
Baca juga: Alunan gamelan dan sinden asal Budapest pukau publik Ceko
Baca juga: Tujuh pesan Indonesia sikapi serangan teror di masjid Selandia Baru

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Negara Teluk tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan oleh AS

Dubai (ANTARA) – Empat negara Teluk Arab pada Selasa menolak keputusan Amerika Serikat untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Riyadh memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat merusak proses perdamaian serta berpengaruh pada stabilitas regional.

Arab Saudi, Bahrain, Qatar dan Kuwait – semua sekutu Washington yang menjadi tuan rumah pasukan Amerika – mengkritik langkah Presiden Donald Trump untuk mengakui pencaplokan 1981 oleh Israel, dan mengatakan wilayah tersebut diduduki tanah Arab.

“Itu akan berdampak negatif yang signifikan dalam proses perdamaian di Timur Tengah serta keamanan dan stabilitas kawasan tersebut,” kata Kantor Berita Arab Saudi SPA dalam satu pernyataan.

Pihaknya menggambarkan deklarasi Senin sebagai pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

Kuwait dan Bahrain mengatakan mereka menyesali keputusan tersebut, saat Qatar meminta Israel untuk menghentikan pendudukannya di Dataran Tinggi Golan dan tunduk pada resolusi internasional.

Trump, bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu – yang sedang melakukan lawatan ke Washington, pada Senin meneken pernyataan yang secara resmi mengesahkan pengakuan AS atas Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.

Israel merampas Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaploknya pada 1981 dalam langkah yang tidak diakui dunia internasional.

Sumber: Reuters
Baca juga: Arab Saudi cela pengakuan AS atas Dataran Tinggi Golan
Baca juga: Ketua Parlemen Arab tolak pengakuan Trump atas Dataran Tinggi Golan
Baca juga: Al-Moallem: Tindakan Trump tak pengaruhi status Dataran Tinggi Golan
Baca juga: Trump tandatangani dekrit pengakuan kedaulatan Israel atas Golan

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aksi aerobatik tim Jupiter di Langkawi

Pesawat tim Aerobatik Jupiter melakukan manuver di udara saat Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) 2019 di Langkawi, Malaysia, Selasa (26/3/2019). Tim Jupiters mempertontonkan kepiawaian menari di angkasa kepada masyarakat internasional di Langkawi. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/pras.

Pameran Maritim dan Aero Space Langkawi

Pesawat tempur Malaysia melakukan manuver saat pembukaan pameran Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) 2019 di Langkawi, Malaysia, Selasa (26/3/2019). Pameran alutsista kemaritiman dan kedirgantaraan tersebut berlangsung 26-30 Maret 2019. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/pras.

Wartawan: tanggalkan Lensa Kombatif untuk Bantu Perdamaian Korea

Seoul, Korea Selatan (ANTARA) – Proses perdamaian dan reunifikasi Semenanjung Korea adalah tugas konstitusional Korea Selatan dan Korea Utara yang perlu mendapat dukungan pers internasional untuk mengawalnya demi terciptanya perdamaian di semenanjung tersebut.

Pers internasional perlu mengawal agenda tersebut antara lain dengan menanggalkan lensa kombatif dalam melihat konflik di Semenanjung Korea, kata anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Teguh Santosa ketika berbicara dalam forum World Journalists Conference 2019 di Seoul, Korea Selatan, Senin.

“Reunifikasi adalah tugas konstitusional Korea Utara dan Korea Selatan. Para pemimpin mereka pada masa lalu, terutama setelah Perang Dingin berakhir telah menggelar serangkaian pembicaraan ke arah itu,” ujar Teguh. Ia merujuk kepada pertemuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il dan Presiden Korea Selatan Moon Jaein di Pyongyang tahun 2000.

Dalam pertemuan tersebut kedua pemimpin sepakat bahwa reunifikasi adalah pekerjaan bersama bangsa Korea yang harus dilakukan dalam suasana damai dan persaudaraan. Soal bagaimana akhir unifikasi dan reunifikasi itu terserah pada dialog bangsa Korea tanpa campur tangan pihak lain, katanya.

Menurut Teguh, yang sudah berkali kali berkunjung ke Pyongyang dan Seoul, proses perdamain antara kedua Korea sering terganggu oleh pihak ketiga –yang khawatir terhadap perubahan lanskap politik di kawasan itu dapat membahayakan posisi geostrategis dan kepentingan ekonomi mereka.

Pertemuan antara Moon Jaein dan Kim Jong Un sebanyak tiga kali tahun lalu menunjukkan kemajuan yang sangat besar dalam pembicaraan antar-Korea, katanya.

Selain itu, Kim Jong Un juga telah bertemu dua kali dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura tahun lalu dan di Vietnam akhir bulan lalu.

“Meskipun tidak ada kesepakatan tertulis dalam pertemuan kedua saya pikir pertemuan di Hanoi cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dalam studi konflik, perjanjian perdamaian membutuhkan elemen penting, termasuk kesabaran. Saya optimistis dengan hasil pembicaraan damai ini ,” kata dosen Asia Timur Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Ia mengatakan seringkali tanpa disadari wartawan menggunakan lensa kombatif dalam melihat konflik seakan-akan semua konflik harus berakhir dengan benturan yang dramastik.

“Saya kira kita perlu melihat persoalan dari prospektif yang lebih positif dan konstruktif,” katanya.

Konferensi ini diadakan pertama kali tahun 2013 dan kini menjadi forum terbesar yang dihadiri wartawan dari berbagai negara. Konferensi tahun ini diselenggarakan setelah KTT AS-Korea Utara bulan Februari lalu yang berakhir tanpa penandatangan kesepakatan antara pemimpin kedua negara.

Konferensi tersebut diselenggarakan Asosiasi Wartawan Korea (JAK) dan dihadiri peserta dari 50 negara. Selain Teguh Santosa, pertemuan juga menghadirkan pembicara lain seperti Deputi Direktur Eksekutif SMG News Center Hong Kong Zhu Xiaoqian, wartawan Die Welt Jerman Teresa Pfuetzner, Wakil Presiden JAK Woosuk Kenneth Choi dan Presiden Masyarakat Nasional Wartawan Profesional Amerika Serikat Janet Marie Tarquinio

Baca juga: Kemendes kirim 40 kepala desa studi ke Korea dan China
Baca juga: Pompeo: AS berharap teruskan pembicaraan dengan Korea Utara
Baca juga: Bekraf gandeng SBC Korea kembangkan startup digital
Baca juga: Korea Selatan berkomitmen jembatani negosiasi AS-Korea Utara

Pewarta: Suharto
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Banjir bandang renggut 11 korban jiwa di Iran selatan

Dubaidi (ANTARA) – Sedikitnya 11 orang meninggal dalam banjir bandang yang melanda Provinsi Fars di Iran Selatan, menurut televisi pemerintah Iran, Senin.

Banjir yang terjadi setelah hujan lebat di banyak tempat di Iran menimpa 56.000 rakyat yang tinggal di 270 desa dan kota-kota kecil di provinsi-provinsi bagian utara yaitu Mazandaran dan Golestan di sepanjang Laut Kaspia selama beberapa hari terakhir, kata laporan televisi.

“Paling tidak ada 11 korban jiwa dan 35 orang lainnya terluka di Provinsi Fars,” kata kepala Dinas Kedaruratan Pirhossein Kolivand.

Televisi Iran mengatakan sejumlah provinsi berada dalam keadaan siaga terhadap banjir akibat hujan deras.

Sumber: Reuters

Baca juga: Banjir bandang tewaskan 11 orang di Iran

Penerjemah: Maria Dian A
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sepuluh anak terbunuh akibat serangan udara AS di Afghanistan

Kabul (ANTARA) – Sepuluh anak yang merupakan bagian dari keluarga besar terbunuh dalam serangan udara oleh Amerika Serikat di Afghanistan, bersama tiga orang dewasa warga sipil, Perserikatan Bangsa-bangsa melaporkan, Senin.

Serangan udara yang berlangsung pada Sabtu dini hari merupakan bagian dari pertempuran antara Taliban dan pasukan Amerika Serikat dan Afghanistan, dan berlangsung sekitar 30 jam di Kunduz, suatu provinsi di Afghanitan Utara tempat Taliban kuat di tempat tersebut.

Anak-anak terpisah dari keluarga mereka akibat pertikaian dimana-mana di negeri tersebut, menurut Misi Bantuan di Afghanistan (UNAMA), yang menyiarkan laporan pendahuluan tentang kejadian tersebut.

UNAMA mengatakan dalam suatu taklimat bahwa telah terverifikasi 13 warga sipil yang menjadi korban di sekitar waktu kejadian serangan udara.

Tiga warga sipil lagi menderita luka. Peristiwa tersebut terjadi di Telawka –yang berada di dekat kota Kunduz.

Sersan Debra Richardson, perempuan juru bicara untuk Misi Dukungan Tegas di Afghanistan dipimpin NATO, membenarkan bahwa pasukan AS melancarkan serangan udara, tetapi dia mengatakan pada Senin bahwa misi tersebut belum mengonfirmasi bahwa serangan itu menyebabkan jatuh korban warga sipil.

Dia menuturkan bahwa tujuan misi tersebut bertujuan mencegah jatuhnya korban sipil, sedangkan Taliban dengan sengaja bersembunyi di antara warga sipil.

Jumlah warga sipil Afghanistan yang terbunuh pada tahun lalu dalam serangan udara maupun bom bunuh diri telah meningkat, PBB mengatakan dalam laporan bulan Februari. Korban anak-anak akibat serangan udara telah meningkat setiap tahun sejak 2014.

Pertempuran meningkat selama perundingan ulang antara AS dan utusan Taliban untuk tujuan mengakhiri perang Afghanistan yang telah berlangsung selama 17 tahun.

Sumber: Reuters.

Baca juga: Lebih 10 warga sipil tewas akibat serangan udara AS di Afghanistan
Baca juga: Puluhan orang tewas dalam serangan kelompok bersenjata di Afghanistan Timur
Baca juga: Taliban serbu pos keamanan di Afghanistan, tewaskan 21

Penerjemah: Maria Dian A
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Kunjungi Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA) – Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Malaysia Selasa (26/3) pada kunjungan yang dijadwalkan setelah serangan teroris di Christchurch.
“Selandia Baru telah menjadi teman dekat dengan Malaysia selama lebih dari 60 tahun, dengan pertahanan, perdagangan, pendidikan, dan hubungan Persemakmuran yang signifikan,” kata Peters sebagaimana tersia dalamr siaran pers di laman resmi Pemerintah Selandia Baru, Senin.
Dia mengatakan kunjungan ini memberi Selandia Baru kesempatan untuk berterima kasih kepada Malaysia secara langsung atas persahabatan dan dukungan mereka selama periode yang sulit ini.
“Ini untuk mengekspresikan kesedihan kami sendiri atas kehilangan mereka juga,” katanya.
Di Malaysia, Peters akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Dato’ Seri Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Luar Negeri Dato’ Saifuddin Abdullah, dan anggota parlemen Dato ‘Seri Anwar Ibrahim.
“Malaysia adalah salah satu mitra ekonomi Selandia Baru terbesar di Asia Tenggara. Banyak orang Malaysia menyebut Selandia Baru sebagai rumah, sementara yang lain menghabiskan waktu di Selandia Baru, terutama sebagai mahasiswa,” kata Peters.
Peters berangkat Selasa pagi dan kembali ke Selandia Baru Kamis 28 Maret 2019.
Sebelumnya Kementerian Luar Negeri Malaysia mengumumkan bahwa warganya, Muhammad Haziq bin Mohd Tarmizi (17), menjadi korban jiwa penembakan teroris di Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat (15/3) pekan lalu.
“Dengan kesedihan mendalam dan dengan persetujuan dari keluarga, Kementerian Luar Negeri ingin mengonfirmasikan bahwa Muhammad Haziq bin Mohd Tarmizi berada di antara 50 korban yang kehilangan nyawa dalam insiden penembakan tragis di Christchurch,” demikian bunyi siaran pers Kemenlu Malaysia, Kamis.
Muhammad adalah putra Mohd Tarmizi Shuib, yang juga terluka ketika serangan itu terjadi.
Baca juga: Ribuan orang di Selandia Baru berkumpul mengenang korban Christchurch
Baca juga: Menlu Selandia Baru sampaikan belasungkawa bagi WNI korban penembakan

 

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia selenggarakan pelatihan bisnis bagi negara-negara Pasifik

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku bisnis dari negara-negara Pasifik, bertajuk International South Pacific – Indonesia Entrepreneurship Camp: Sharing Experience to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) diselenggarakan di Jakarta, 18–22 Maret 2019.

Pelatihan ini diikuti 21 pelaku bisnis dari Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Caledonia Baru, Niue, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, serta Indonesia.

Mewakili Kementerian Luar Negeri RI, Pejabat Fungsional Diplomat, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik, Jahar Gultom secara resmi menutup pelatihan pada 22 Maret 2019 bertempat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Kegiatan pelatihan ini menjadi wahana bagi peserta untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta memperoleh kemampuan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan mendorong kewirausahaan dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals khususnya dalam pertumbuhan ekonomi”, ujar Jahar dalam keterangan tertulis Kemlu RI, Senin.

Kegiatan pelatihan ini merupakan komitmen Indonesia dalam mempromosikan kerja sama teknik di antara sesama negara berkembang.

Indonesia percaya bahwa Kerja Sama Selatan-Selatan bisa membantu membangun kerja sama yang lebih baik untuk prosperity yang berdasar pada prinsip-prinsip yang mengutamakan kesetaraan, mutual respect, non-conditionality, demand driven, dan keuntungan bersama.

Fiafia Rex dari Niue yang mewakili peserta menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan.
Baca juga: Indonesia tandatangani perjanjian ekonomi dengan Pasifik Selatan
 

Fiafia Rex dari Niue, salah satu peserta yang pelatihan bisnis yang diadakan Indonesia bagi negara-negara Pasifik Selatan di Jakarta, Jumat (22/3/2019). (Kemlu RI) “Pendidikan merupakan faktor penting dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan itulah yang kami peroleh dari program ini. Sekembalinya kami ke negara asal, kami akan menerapkan ilmu yang kami dapat di sini,” ujar Fiafia.

Selama pelaksanaan pelatihan, para peserta mendapatkan materi dalam kelas serta mengunjungi SMESCo dan beberapa mal di Jakarta guna membandingkan segmentasi pasar dan branding.

Selain itu tiga peserta bahkan turut berkesempatan menjadi pembicara dalam Indonesia-South Pacific Forum-Business Engagement pada 21 Maret 2019.

Program ini juga telah berhasil mempertemukan dua pengusaha dari Indonesia dan Papua Nugini yang sepakat untuk menjajaki kerja sama dalam pemasaran produk makanan Indonesia di Papua Nugini.

Diharapkan dari pelatihan ini dapat terwujud sinergi yang dapat menjadi bibit kerja sama ekonomi yang konkret antarpelaku usaha di Indonesia dan kawasan Pasifik khususnya di bidang kemaritiman, infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.  
Baca juga: Indo-Pasifik perluas kepentingan Indonesia di Samudera Pasifik dan Hindia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Partai Pheu Thai : kami ingin membentuk pemerintahan koalisi

Bangkok (ANTARA) – Partai Pheu Thai, yang terkait dengan mantan pemimpin Thailand yang mengasingkan diri, Thaksin Shinawatra pada Senin mengatakan bahwa pihaknya membuka perundingan dengan partai-partai antijunta lainnya untuk berupaya membentuk pemerintahan, meskipun hasil pemilu pada Minggu masih belum pasti.

“Pembentukan pemerintahan ini harus menjawab kehendak rakyat dan membawa negara ke arah yang lebih demokratis,” kata calon perdana menteri dari partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan saat konferensi pers.

Baru sebagian hasil perolehan suara yang diumumkan dari pemilu Minggu kemarin, yang pertama di negara tersebut sejak kudeta militer 2014. Tampaknya, gambaran jelasnya tidak muncul sebelum Jumat.

Sekretaris Jenderal partai Pheu Thai, Phumtham Wechayachai mengatakan suara yang diberikan untuk partai-partai antiJunta menunjukkan keinginan untuk kembali kepada pemerintahan demokratis dan itu harus dihormati.

“Terhitung hari ini, kami akan mulai menggelar perundingan dengan partai-partai lainnya (untuk membentuk pemerintahan),” kata dia kepada awak media.

Sumber: Reuters

Baca juga: Partai pro-tentara unggul sementara dalam pemilihan Thailand
Baca juga: Oposisi Thailand tidak mampu bentuk pemerintahan mayoritas
Baca juga: Pengamat klaim hadapi keterbatasan dalam menilai pemilu Thailand

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mabes Polri-Ormas Islam studi banding ke Xinjiang-Beijing

Beijing (ANTARA) – Jajaran Markas Besar Kepolisian RI bersama ormas Islam dan lembaga pendidikan Islam melakukan studi banding mengenai toleransi kehidupan sosial dan kebangsaan di Xinjiang dan Beijing, China.

“Kami ingin melakukan pendalaman, khususnya tentang Uighur. Nanti dilanjutkan ke Beijing. Bagaimana komunitas Islam di China ini bisa berkembang,” kata Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri, Brigjen Pol Djoko Mulyono, di Wisma Duta KBRI Beijing, Senin.

Saat memimpin delegasi Indonesia menemui Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun itu, dia menyampaikan beberapa kesan setelah mengunjungi Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Sabtu (23/3) hingga Minggu (24/3).

“Di situ kami juga langsung ke kamp pelatihan penduduk yang kurang mampu dan diindikasikan terpapar radikalisme,” kata jenderal polisi bintang satu itu.

Menurut dia, program pendidikan dan pelatihan itu bisa membawa perkembangan di Kashgar dan lebih menyejahterakan masyarakat.

“Penanggulangan ekstremismenya lebih rapi,” komentarnya setelah mengunjungi Kashgar dan Urumqi, Ibu Kota Xinjiang, bersama 34 anggota delegasi yang terdiri atas 11 jajaran Mabes Polri dan 23 ormas dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu.

Selanjutnya delegasi melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh Islam di Beijing dan para pelajar Indonesia di Ibu Kota China itu hingga Rabu (27/3).

Menanggapi hal itu, Dubes RI untuk China, Djauhari berujar, ” Kalau sudah melihat, pasti mempunyai persepsi sendiri-sendiri mengenai hal-hal yang ada di sana.”

Kemudian dia mengemukakan bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan China terus mengalami perkembangan.

“Sekarang ini Indonesia dengan China menjalin kemitraan strategis yang luas Kalau dulu mungkin hanya teman biasa, sekarang sudah menjadi sahabat,” ujarnya.

Beberapa ormas Islam yang ikut dalam rombongan itu di antaranya unsur Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Forum Umat Islam, Dewan Masjid Indonesia, dan beberapa lembaga pendidikan Islam serta pondok pesantren.

Berdasarkan catatan Antara, pada awal tahun ini sudah ada dua gelombang ormas Islam Indonesia yang mengunjungi Xinjiang.

Dewasa ini Xinjiang menjadi sorotan dunia internasional atas dugaan pelanggaran HAM terkait pusat pendidikan dan pelatihan.

Namun Beijing berdalih bahwa pusat pendidikan vokasi itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat Xinjiang yang mayoritas beretnis Uighur itu.

Selain dari Indonesia, beberapa delegasi dan media asing dari Asia, Timur Tengah, dan Eropa juga sudah mendatangi langsung kamp-kamp pendidikan vokasi di Xinjiang.
 
Baca juga: Beijing undang diplomat EU kunjungi Xinjiang
Baca juga: Pertemuan pimpinan parlemen China-Indonesia singgung isu Uighur

 

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PM Selandia Baru umumkan komisi penyelidikan serangan Christchurch

Wellington (ANTARA) – Perdana Menteri Selandia baru Jacinda Ardern pada Senin mengumumkan pembentukan suatu komisi kerajaan untuk menyelidiki serangan pada 15 Maret di dua masjid di Christchurch, yang menewaskan 50 orang.

Komisi tersebut juga akan melibatkan dinas intelijen Selandia Baru.

“Penting untuk memastikan bahwa semua upaya dilakukan untuk mengetahui bagaimana aksis terorisme itu terjadi dan hal-hal apa saja, jika ada, yang waktu itu kita punyai untuk menghentikannya,” kata Ardern kepada para wartawan di Gedung Parlemen di Ibu Kota Selandia Baru Wellington.

Ia mengatakan komisi kerajaan itu, yang akan menjalankan penyelidikan secara independen dan biasanya dibentuk jika ada kepentingan besar masyarakat, adalah langkah penting yang diambil dalam menyikapi serangan 15 Maret tersebut.

Sumber: Reuters

Penerjemah: Tia Mutiasari
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PM Selandia Baru akan terbang ke China akhir pekan

Wellington (ANTARA) – Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, pada Senin mengatakan ia akan melakukan lawatan ke China untuk menemui Presiden Xi Jinping, di tengah kekhawatiran memanasnya hubungan kedua negara.

Ardern menuturkan bahwa ia akan bertolak ke Beijing pada Minggu.

Ia pertama kali mengumumkan rencana kunjungannya ke China pada tahun lalu, namun tidak menyebutkan tanggal pastinya.

Hubungan dengan China meregang di bawah pemerintahan Ardern, yang secara terbuka menghidupkan kekhawatiran tentang pengaruh Beijing di Pasifik Selatan. Selandia Baru juga pernah menolak tawaran raksasa telekomunikasi China, Huawei, untuk membangun jaringan seluler 5G.

Sejumlah pemimpin oposisi menyalahkan Ardern beserta pemerintahannya karena diduga semakin memperburuk hubungan dengan China. Mereka menyatakan bahwa itu menjadi hubungan paling buruk yang pernah ada.

Ardern mengakui adanya kerumitan dalam hubungannya dengan China, namun menepis kekhawatiran bahwa telah terjadi keretakan dengan mitra dagang terbesar Selandia Baru tersebut.

Perdana menteri mengatakan kunjungan ke China dipersingkat menjadi satu hari pasca-penembakan massal di Christchurch, yang menewaskan 50 orang.

“Awalnya kunjungan tersebut akan berlangsung lebih lama, termasuk delegasi bisnis, tetapi dalam situasi yang tampaknya tidak tepat dan saya ingin mengakui bahwa tuan rumah kami, China, telah mengakomodasi semua keperluan itu,” kata Ardern saat konferensi pers.

Ardern, yang dalam lawatannya akan menemui Perdana Menteri Li Keqiang, akan pulang ke Selandia Baru pada Selasa.

Sejumlah pembicaran akan mencakup pembahasan seputar peningkatan kesepakatan perdagangan bebas antara keduanya serta sejumlah isu lain, kata dia.

Bulan lalu, China menunda kampanye pariwisata utama di Selandia Baru beberapa hari sebelum peluncurannya meningkatkan kekhawatiran meregangnya hubungan atas pengaruh China di Pasifik.

Tahun lalu, Selandia Baru mengeluarkan pernyataan kebijakan pertahanan yang mengatakan meningkatnya pengaruh China di Pasifik Selatan dapat merusak stabilitas regional. Hal itu juga dapat menyinggung ketegangan di Laut China Selatan yang disengketakan sehingga menimbulkan keluhan dari pihak China.

Sumber: Reuters

Baca juga: Menlu Selandia Baru menuju Turki untuk tanggapi komentar Erdogan
Baca juga: Perdana Menteri Selandia Baru hamil anak pertama
Baca juga: Kantor PM Selandia Baru Dilempar Bom Molotov

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Malaysia Balas Larangan Sawit Eropa

Kuala Lumpur (ANTARA) – Malaysia kemungkinan akan membeli produk dari negara lain termasuk China sebagai balasan terhadap Eropa, yang melakukan diskriminasi kelapa sawit.

Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad mengungkapkan rencana itu setelah ia meresmikan Kampanye Sayangi Sawit di Ladang Sime Darby Pulau Carey pada Minggu(24/3) malam, sebagaimana dilaporkan media setempat.

Mahathir mengatakan langkah tersebut termasuk pembelian pesawat latih dari China yang mempunyai teknologi lebih canggih dibandingkan dengan Eropa.

Menurut dia, kehebatan pesawat China dia lihat sendiri ketika lawatan resmi ke Pakistan selama tiga hari.

“Jika mereka terus mengambil tindakan diskriminasi terhadap kita. Kami akan mengkaji untuk membeli pesawat ke China atau negara-negara lain,” katanya.

Mahathir menegaskan tindakan itu bukan merupakan promosi produk China tetapi karena mereka ingin memiskinkan dan tidak peduli terhadap 600.000 rakyat yang bekerja di kebun sawit.

“Uni Eropa mempunyai parlemen dan masalah ini dibahas. Kalau parlemen mereka membuat keputusan, semua negara Uni Eropa harus patuh,” katanya.

Baca juga: Uni Eropa pilih hapus minyak kelapa sawit dari bahan bakar kendaraan
Baca juga: Diganggu Uni Eropa, Pemerintah fokus kembangkan pasar baru ekspor sawit

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lebih 10 warga sipil tewas akibat serangan udara AS di Afghanistan

Kunduz, Afghanistan (ANTARA) – Serangan-serangan udara Amerika Serikat di Provinsi Kunduz, Afghanistan Utara, menewaskan lebih dari 10 warga sipil pada Sabtu, kata pejabat-pejabat setempat, sementara pertempuran sengit berkecamuk di sana dan di Provinsi Helmand, di bagian selatan negara itu.

Serangan-serangan udara itu menewaskan 13 warga sipil, kata Safiullah Amiri, anggota Dewan Provinsi Kunduz. Di antara para korban terdapat beberapa anak-anak, kata Amruddin, anggota dewan lainnya, yang menyebut jumlah warga sipil yang tewas 12 orang.

Jenazah korban dibawa ke kota Kunduz di belakang truk sebagai protes oleh puluhan warga sipil terhadap kematian tersebut.

Kematian warga sipil terjadi ketika pasukan pemerintah Afghanistan dan Taliban mengklaim mengalami kerugian besar di masing-masing pihak di Kunduz dan Helmand, dua benteng Taliban.

Sersan Debra Richardson, wanita juru bicara bagi misi “Resolute Support” –yang dipimpin NATO di Afghanistan, mengatakan pihaknya mengetahui laporan-laporan tentang korban sipil, dengan menambahkan bahwa misi itu meninjau kembali semua tuduhan yang kredibel.

“Kami ambil tiap langkah untuk mencegah jatuhnya korban di kalangan warga sipil, berbeda dari Taliban yang sengaja bersembunyi di belakang kaum wanita dan anak-anak,” kata dia dalam satu pernyataan.

Resolute Support, yang beranggotakan tentara dari 39 negara, melatih, memberi nasehat dan membantu pasukan keamanan Afghanistan.

Richardson mengatakan pasukan gabungan Afghanistan dan AS bertempur melawan Taliban sekitar 30 jam sejak Jumat hingga Sabtu dekat kota Kunduz. Dalam pertempuran Taliban bergerak masuk dan keluar rumah warga sipil.

Setelah membunuh 94 petempur Taliban, sejumlah serdadu AS dan Afghanistan mengendarai satu kendaraan ke tempat pemriksaan, tempat dia mengatakan mereka di serang dari jarak dekat, kemudian diikuti oleh petempur Taliban dari sisi tempat pemeriksaan yang menembaki mereka.

Serangan udara kemudian dilancarkan atas kompleks Taliban, salah satu di antara sekian kompleks hari itu, ujarnya.

Menurut satu sumber senior militer Afghanistan, empat prajurit Afghanistan gugur dalam pertempuran itu.

Taliban menyatakan pihaknya telah membunuh 19 anggota pasukan Afghanistan dan lima dari pasukan asing di Kunduz.

Sumber: Reuters

Baca juga: Enam nyawa melayang akibat serangan perayaan Nowruz di Kabul
Baca juga: Kata-kata terakhir lelaki Afghanistan perlihatkan Islam itu perdamaian
Baca juga: Taliban serbu pos keamanan di Afghanistan, tewaskan 21

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Partai pro-tentara unggul sementara dalam pemilihan Thailand

Bangkok (ANTARA) – Hasil sementara dari pemilihan umum di Thailand yang diselenggarakan pada Ahad menunjukkan partai pro-militer unggul sedikit daripada partai populis yang memimpin “fron demokrasi”, hasil tak terduga dari pemungutan suara yang telah lama diundur setelah kudeta tentara tahun 2014.

Dengan 89 persen kertas suara sudah dihitung, Komisi Pemilihan melaporkan Palang Pracharat, partai yang pro-militer, unggul dengan meraih 7,0 juta suara. Partai tersebut mendukung pemimpin junta Prayuth Chan-ocha agar tetap berkuasa.

Partai oposisi utama Phue Thai Party, yang telah menang dalam tiap pemilihan sejak tahun 2001, berada di posisi kedua dengan meraih 6,6 juta suara.

Hasil sementara itu tidak menyebutkan berapa banyak perolehan suara oleh partai-partai peserta pemiliu di parlemen majelis rendah.

Thailand sudah diperintah oleh junta militer selama hampir lima tahun sejak Prayuth, yang saat itu masih menjadi kepala staf angkatan darat, menggulingkan pemerintahan terpilih terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang juga digulingkan oleh tentara tahun 2006.

Thaksin kini berada di pengasingan.

Sekitar 80 persen dari 51,2 juta pemilih yang terdaftar memberikan suara mereka, kata Komisi Pemilihan sekitar sejam sebelum pemungutan suara ditutup pukul 17.00 waktu setempat.

Setelah tempat pemungutan suara ditutup, Reuters salah melaporkan Thai PBS TV –yang mengumumkan jumlah dari perolehan suara dari hasil jajak pendapat tetapi jumlah kursi bagi partai-partai yang ikut pemilihan itu yang disiarkannya berasal dari jajak pendapat terakhir sebelum pemilihan.

Angka-angka yang disiarkan Thai PBS TV berasal dari pusat riset Super Poll.

“Kami meminta maaf atas miskomunikasi staf kami kepada Reuters yang mengadakan exit poll,” kata Paweenrat Sukpongpimon, pakar statistik di Super Poll.

Pemilihan tersebut akan menentukan susunan di Dewan Perwakilan yang berkursi 500. Majelisi rendah itu dan majelis tinggi, Senat, yang semuanya akan dtunjuk oleh junta yang berkuasa – akan memilih perdana menteri yang akan datang.

Sumber: Reuters

Baca juga: Warga Thailand berbondong-bondong ikuti pemilu pertama sejak kudeta 2014
Baca juga: Oposisi Thailand tidak mampu bentuk pemerintahan mayoritas
Baca juga: Pengamat klaim hadapi keterbatasan dalam menilai pemilu Thailand

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan PM Abhisit mundur setelah partainya kalah dalam pemilihan

Bangkok (ANTARA) – Mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Demokrat setelah perolehan suara partainya yang tak memuaskan dalam pemilihan umum pada Ahad (24/3).

Partai politik tertua di Thailand itu berada di posisi keempat dalam pemungutan suara, meraih tiga juta suara, menurut hasil sementara yang disiarkan Komisi Pemilihan Umum –yang sudah menghitung 91 persen kertas suara.

“Saya harus bertanggung jawab atas hal ini. Saya mengundurkan diri dari kepemimpinan saya di Partai Demokrat,” kata Abhisit, yang menjadi perdana menteri pada 2008-2011.

Sumber: Reuters

Baca juga: Mantan PM Thailand Vejjajiva serukan cabut darurat militer

Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019