Diktaktor menjadi negosiator, pencitraan Kim Jong-un setahun terakhir

(ANTARA News) – Apa yang ada di benak Anda saat mendengar nama Kim Jong-un? Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin tidak akan terlalu terpengaruh dengan sosok pemimpin tertinggi Korea Utara itu.

Namun, bagi Kim Min-jae (21), mahasiswa tingkat akhir di suatu universitas khusus laki-laki di Seoul, Korea Selatan, Kim Jong-un adalah tokoh yang sudah dia kenal sejak masuk sekolah dasar.

Bagi Kim Min-Jae dan mayoritas generasi muda Korea Selatan lainnya, Wangsa Kim di Utara merupakan sosok di balik bayang-bayang ancaman perang dan rezim yang menyengsarakan rakyatnya demi ambisi pengembangan senjata nuklir.

Akan tetapi, mahasiswa yang ditemui saat mengikuti tur universitasnya ke Zona Demiliterisasi (DMZ) di perbatasan Korea Selatan-Korea Utara akhir November 2018 itu mengatakan sosok Kim Jong-un berubah menjadi lebih positif dalam setahun terakhir.

“Saya tahu bahwa Kim Jong-un memiliki iktikad baik untuk memperbaiki hubungan dengan kami (Korea Selatan),” kata dia.

Kim Min-jae menambahkan, progres yang ditunjukkan selama setahun terakhir di 2018 oleh Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un tampaknya benar-benar akan menghasilkan suatu kesepakatan untuk perdamaian di Semenanjung Korea.

Harapan tersebut disampaikan warga Seoul itu karena ia dan rakyat Korea Selatan sudah lelah hidup di bawah kecemasan akan senjata nuklir dan perang. Tercatat pada 2017, Korea Utara meluncurkan 23 rudal  dalam 16 kali uji coba senjata nuklir.
  Kim Min-jae (21), mahasiswa tingkat akhir di suatu universitas khusus laki-laki di Seoul, Korea Selatan, saat idiwawancarai ANTARA di Zona Demiliterisasi (DMZ) Korea Selatan (30/11/2018). (ANTARA News/Azizah Fitriyanti)

Pandangan Kim Min-jae yang berubah itu juga didukung suatu survei independen pada 2018 yang menunjukkan hampir 80 persen rakyat Korea melihat Kim Jong-un sebagai sosok yang baik.

Kelompok pendukung Kim di Korea Selatan juga makin tumbuh sejak pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura pada Juni 2018.

Peneliti senior Asan Institute yang berbasis di Seoul dan Washington DC, Dr. James Kim, menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Korea bahkan menggambarkan pemimpin Korea Utara itu sebagai tokoh yang imut sekaligus “macho”.

“Jika Anda pergi ke Myeongdong, bukan tidak mungkin Anda akan menemukan boneka figurin Kim,” kata James Kim menyebut salah satu kawasan turis di Seoul.

Presiden Trump pernah menyebut Kim Jong-un sebagai “rocket man” saat ketegangan antara dua kedua meningkat setelah Kim meluncurkan rudal jarak jauh Hwasong-15 pada November 2017 yang menjangkau hingga Pulau Saipan, wilayah administrasi AS.

Namun, begitu pertemuan di Singapura terlaksana, sikap Trump berubah 180 derajat, dia memuji Kim sebagai sosok yang sangat terbuka dan pemimpin yang luar biasa. Trump juga mengaku kagum pada pemimpin Korea Utara itu atas cintanya kepada negerinya.

Padahal, di dalam negeri AS sendiri, negeri yang diancam akan “dilumatkan” oleh Korea Utara, sosok Kim Jong-un masih seperti ayah (Kim Jong-il) dan kakeknya (Kim Il-sung), yang dianggap sebagai diktator yang melanggar HAM dengan penjara kerja paksa yang tidak manusiawi, hukuman mati–bahkan pada anak-anak, hingga tuduhan bahwa ia sengaja membiarkan rakyatnya mati kelaparan.

Namun, citra Kim yang negatif itu tanpa sadar dipoles oleh Trump menjadi lebih baik sejak pertemuan di Singapura Juni 2018 lalu.

Dr. James Kim dalam pertemuan dengan jurnalis Asia-Pasifik peserta program Meridian International Center yang didanai Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa sikap Trump yang kerap memuji Kim merupakan taktik agar pemimpin Korea Utara itu mau duduk di meja perundingan. Sementara itu, Kim mengambil kesempatan pada gaya kepemimpinan Trump untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan pihaknya.
  Presiden Amerika Serikat Donald Trumo dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un meninggalkan tempat setelah menandatangani dokumen yang mengakui kemajuan pembicaraan dan berjanji untuk menjaga momentum yang ada, setelah pertemuan keduanya di Hotel Capella di Pulau Sentosa, Singapura, Selasa (12/6/2018). (REUTERS/Jonathan Ernst)

Di luar harapan yang tinggi terhadap kelanjutan pertemuan itu, kini AS dan Korut seperti menemui jalan buntu karena hingga akhir 2018, tidak ada pertemuan tingkat teknis untuk membahas perundingan denuklirisasi.

Peneliti Senior Kajian Asia Timur The Heritage Foundation Bruce Klingner mengatakan bahwa “pencitraan” Kim Jong-un oleh Trump menjadi blunder bagi Deklarasi Sentosa yang ditandatangani di Singapura.

Menurut mantan agen CIA di Korea itu, pujian Trump mungkin memang telah menjaga jalannya pertemuan tetap pada jalurnya, namun juga membuat masyarakat internasional melunakkan tekanan pada pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara, serta mendorong legitimasi Kim di kancah dunia.

“Seseorang yang oleh PBB disebut telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dideskripsikan (oleh Trump) sebagai orang yang cerdas, mencintai rakyatnya, telah saling jatuh cinta,” kata dia.

“Bahkan, Neville Chamberlain tidak menggambarkan Hitler mencintai rakyatnya, sosok yang pintar, dan bahwa Neville jatuh cinta pada Adolf,” lanjut Klingner mengacu pada mantan perdana menteri Inggris dan kanselir serta pemimpin Nazi Jerman di masa Perang Dunia II.

Citra Kim yang bergeser positif itu, menurut Peneliti Senior Foundation for Defense of Democracies Kolonel David Maxwell, merupakan buah pikiran saudarinya, Kim Yo-jong, yang juga menjabat deputi direktur Departemen Propaganda dan Agitasi Korea Utara.

Menurut mantan personel militer Angkatan Darat AS itu, dua bersaudara Kim telah sukses dalam membalikkan seluruh asumsi tentang pemimpin Korea Utara di mata dunia.

Dalam pertemuan dengan Presiden Moon Jae-in di desa gencatan senjata Panmunjom pada Mei 2018, Kim juga dinilai berhasil menampilkan sosok pemimpin yang pintar, ramah dan rendah hati.

“Sungguh mengesankan! Saya mengapresiasi rakyat Korea Selatan yang mengatakan ‘ini berbeda,’ bahwa mereka berharap (pada pertemuan itu). Semua orang menginginkan perdamaian dan berharap dia (Kim Jong-un) akan berubah,” kata Maxwell.

“Mungkin dia akan berubah, tapi saya pikir tidak,” lanjut dia.

Di wilayah perbatasan Korea Selatan dan Utara itu, Kim menampakkan kehangatan pada Moon, bagai seorang saudara yang kembali bertemu dengan kerabatnya yang lama berpisah.
  Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat ia pergi meninggalkan konferensi tingkat tinggi di desa gencatan senjata Panmunjom, Korea Utara, dalam foto yang disiarkan oleh Istana Kepresidenan Blue House, Sabtu (26/5/2018). (The Presidential Blue House/Handout via REUTERS)

Peneliti Senior bidang Korea dari Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang berbasis di washington DC, Dr. Sue Mi Terry, mengatakan citra Kim Jong-un terdongkrak oleh sikap Moon Jae-in yang memposisikan Korea Selatan sebagai pengacara Korea Utara.

Berulang kali Presiden Moon berperan sebagai pembawa pesan Kim bagi Trump dan sebaliknya, salah satunya yang disampaikan kepada media jelang kunjungan ke Selandia Baru pada awal Desember 2018. Trump memintanya menyampaikan pada Kim bahwa Trump memiliki pandangan yang bersahabat dengan Kim dan menyukainya.

Dalam pesan via Moon itu, Trump juga berharap Kim dapat menaati semua kesepakatan dari pertemuan Juni bersama-sama sehingga dia dapat membuat Kim mendapatkan yang dia inginkan.

Strategi Korea Selatan adalah keluar dari retorika “fire and fury,” istilah yang disebutkan Trump untuk menanggapi ketegangan yang meningkat dengan Korea Utara pada 2017, yakni ancaman untuk membalas dengan kekuatan yang besar yang berasal dari kemarahan.

“Karena itu saya memahami apa yang Presiden Moon coba lakukan, dia membuat Korea Selatan percaya bahwa asalkan mereka memperbaiki hubungan inter-Korea, maka situasi akan berubah. Kim akan melunak dan hadir dalam berbagai pertemuan,” kata dia.

Langkah Moon tersebut juga didukung Dewan Nasional Korea, lembaga legislatif Korea Selatan, yang kini juga dikuasai partai yang kini duduk di pemerintahan.

Ketua Dewan Nasional Korea Moon Hee-sang mengatakan Presiden Moon tengah membuat kemajuan dalam memperbaiki hubungan dengan Korea Utara, dan saat Kim Jong-un berkunjung ke Seoul untuk pertama kali, dia akan disambut dengan hangat. Kim diharapkan hadir di Seoul pada akhir 2018 lalu, namun gagal memenuhinya dan hingga kini belum ada kepastian kapan dia akan melaksanakan kunjungan itu.

Lebih lanjut, Terry memperingatkan jika tidak ada strategi yang jelas untuk meraih hasil yang terukur, terutama dari pemerintah AS, pertemuan-pertemuan itu hanya akan menjadi ajang pencitraan bagi Kim yang tanpa sadar turut dipoles oleh Trump dan Kim.

“Dia (Kim) ingin diperlakukan seperti pemimpin yang normal dari sebuah negara yang normal, dan Korea Selatan memberikan itu agar dia mau melunak dan maju ke perundingan, meskipun saat ini saya tidak melihat ada kesungguhan dari Korea Utara untuk menuju ke sana,” kata dia.

Tampaknya, kesungguhan Kim untuk berubah menjadi negosiator, alih-alih sekadar pencitraan, diuji pada awal tahun 2019 ini, saat pertemuan kedua dengan Trump benar-benar terlaksana guna menghasilkan suatu perjanjian yang jelas serta terukur untuk denuklirisasi dan peningkatan HAM di Korea Utara.

Baca juga: Kesempatan kedua bagi Trump-Kim raih momentum perundingan denuklirisasi

Baca juga: Jalan panjang menuju perdamaian Semenanjung Korea

Baca juga: Cerita kerinduan pada perdamaian Korea di seputar meja budejige

Oleh Azizah Fitriyanti
Editor: Rahmad Nasution
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemadaman listrik dan gelombang panas landa Sydney timur

Sydney (ANTARA News) – Pemadaman listrik melanda sekitar 45.000 rumah di wilayah masyarakat kelas atas di pinggiran timur Sydney pada Kamis saat perkiraan gelombang panas 40 derajat Celcius menerpa kota pelabuhan itu.

Media melaporkan orang-orang terperangkap di lift dan satu rumah sakit tidak mendapat pasokan listrik.

Perusahan pemasok listrik Ausgrid mengatakan petugas darurat tengah memeriksa penyebab meluasnya pemadaman saat Australia didera gelombang panas berkepanjangan selama beberapa pekan. Pemadaman listrik jarang terjadi di wilayah pinggiran timur pesisir itu

Pemadaman listrik melanda perumahan dan bisnis di pinggiran pesisir Bondi hingga ke area kelas atas Double Bay dan Woollahra. Kepolisian telah memperingatkan para pengemudi untuk berhati-hati karena puluhan lampu lalu lintas tidak berfungsi.

Ausgrid kemudian mengatakan listrik sudah dipulihkan ke 10.000 rumah di sekitar Double Bay. Ausgrid menyediakan pasokan listrik bagi lebih dari 1,7 juta pelanggan di pesisir timur.

Badan meteorologi Australia pada Kamis memperingatkan cuaca panas bisa berlangsung hingga akhir April, dengan sebagian besar wilayah negara itu memiliki peluang 70 persen dilanda suhu di atas rata-rata.

Gelombang panas di sepanjang wilayah tenggara Australia pada awal bulan ini telah memicu pemadaman di sejumlah wilayah dan membuat tarif listrik melonjak. Kebakaran lahan juga menghancurkan perumahan di negara bagian Tasmania.

Baca juga: Cuaca buruk NTT akibat tekanan rendah di Australia
Baca juga: Australia hadapi kekeringan panjang

 
Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H/Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sultan Pahang dilantik sebagai Raja Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA News) – Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri`ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dilantik sebagai Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong ke-16 dalam upacara adat di Istana Negara, Kamis.

Sultan Pahang menggantikan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V, yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.

Baca juga: Sultan Muhammad V mundur sebagai Raja Malaysia

Turut membaca sumpah pelantikan dan menandatangani surat sumpah jabatan adalah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebagai Wakil Yang di-Pertuan Agong.

Mereka berdua dipilih oleh para raja Melayu pada Musyawarah Khusus Majelis Raja-Raja ke-251 di Istana Negara pada 24 Januari 2019 untuk masa lima tahun, terhitung mulai Kamis (31/1).

Pelantikan dalam rangkaian Musyawarah Khusus Majelis Raja-Raja ke-252 tersebut dihadiri para sultan dan raja Melayu.

Musyawarah berlangsung di Balairung Seri, Istana Negara, pada 10.55 pagi, dipimpin Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan dihadiri semua raja Melayu. Sedangkan Sultan Kelantan, ia diwakili Tengku Mahkota Kelantan Tengku Dr Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra.

Mereka yang hadir adalah Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar; Sultan Kedah Sultan Salehuddin Almarhum Sultan Badlishah, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullail dan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin.

Selain itu, hadir Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir.

Turut hadir semua Yang Dipertua Negeri yaitu Tun Dr Mohd Khalil Yaakob (Melaka), Tun Abdul Rahman Abbas (Pulau Pinang), Tun Abdul Taib Mahmud (Sarawak) dan Tun Juhar Mahiruddin (Sabah).

Acara tersebut turut dihadiri Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad dan istri Tun Dr Siti Hasmah Mohamad Ali serta Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail.

Baca juga: Tiga orang penghina Raja Malaysia ditahan
 
 

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia layangkan nota protes kepada Vanuatu terkait Papua

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia telah melayangkan nota protes kepada pemerintah Vanuatu karena menyelundupkan pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda ke dalam delegasi mereka saat bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, nota protes tersebut dikirimkan karena Vanuatu dianggap tidak menghormati kedaulatan RI dengan mendukung gerakan separatis Papua.

“Yang penting kami protes bahwa ada satu prinsip dasar internasional yang sudah dia (Vanuatu) langgar. Kami sampaikan bahwa kami tidak akan mundur kalau sudah menyangkut kedaulatan negara,” kata Menlu usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis.

Indonesia menganggap tindakan Vanuatu yang memasukkan Benny Wenda ke dalam delegasinya dalam pertemuan dengan KT HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa pada 25 Januari lalu, tidak didasarkan pada maksud yang baik (good intention).

Kunjungan delegasi Vanuatu ke kantor KT HAM PBB dimaksudkan untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB.

Namun, Benny memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaimnya sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang, padahal dirinya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

Dalam pertemuan itu, Benny menjelaskan kepada Bachelet bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Ia kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah melalui petisinya tersebut.

Untuk merespons insiden ini, Duta Besar RI untuk PBB Hasan Kleib pada 30 Januari lalu telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan KT HAM PBB.

Dalam pembicaraan tersebut Bachelet menyampaikan keterkejutannya mengenai kehadiran Benny Wenda yang bukan merupakan anggota delegasi resmi UPR Vanuatu.

KT HAM juga kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda, termasuk melalui unggahan pada akun media sosialnya. 

“Kami tidak kaget dengan apa yang dilakukan oleh Benny Wenda. Pola yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu manipulatif dan fake news,” tutur Menlu Retno.

Menlu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam dan tidak akan mundur menghadapi gerakan separatis, seperti yang dilakukan Benny Wenda.

“Kami tidak akan pernah mundur apabila menyangkut masalah kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia,” ujar dia.

Baca juga: DPR kecam tindakan Vanuatu selundupkan Benny Wenda dalam delegasinya

Baca juga: Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen undang KT-HAM PBB ke Papua

Baca juga: Wapres soroti Vanuatu

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Filipina selenggarakan referendum untuk otonomi di wilayah selatan

Manila (Antara/Reuters) – Kaum Muslim di Filipina selatan memberikan suara, Senin (21/1), untuk referendum otonomi yang sudah lama dinantikan, puncak dari proses peramaian dan mengakhiri konflik puluhan tahun di wilayah yang miskin, dan banyak kelompk Islam garis kerasnya.

Sekitar 2,8 juta rakyat di wilayah Mindanao yang gampak memanas, diminta menjawab apakah mendukung rencana kelompok sempalan dan pemerintah yang akan menciptakan kawasan pemerintahan otonomi atau yang dikenal dengan nama Bangsamoro (negara Moro), mengacu pada nama yang diberikan penjajah Spanyol.

Jawaban “setuju” jelas sangat diharapkan untuk melimpahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan keuangan di kawasan konflik yang selama 40 tahun terakhir telah kehilangan lebih dari 120.000 nyawa, dan menyebabkan wilayah itu menjadi daerah termiskin di Asia serta riskan disusupi kelompok radikal.

Pemerintah pusat akan tetap memegang peran dalam pertahanan, keamanan, kebijakan luar negeri dan kebijakan keuangan serta menunjuk otoritas peralihan yang dijalankan Fron Pembebasan Islam Moro yang (MILF) kelompok sempalan yang diperkirakan akan mendominasi penataan baru setelah pemilu 2022.

“Kami yakin bahwa suara `setuju` akan menang,” kata ketua MILF Murad Ibrahim kepada CNN Filipina, Senin (21/1).

“Jika tidak ada manipulasi, tidak ada intimidasi, maka akan ada persetujuan yang luar biasa,” dia menambahkan.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerlukan dukungan yang besar, meskipun masih populer di antara rakyat, namun sejauh ini dia perlu berjuang untuk menempatkan ambisi kebijakannya.

Hasil pemungutan suara diperkirakan akan diketahui pada Jumat (25/1).

Meskipun rencana Bangasmoro dirundingkan pendahulunya, Duterto yang pernah menjabat walikota Davao di Mindanao selama 22 tahun, dipuji karena berhasil mendapatkan dukungan kongres, yang tidak didapatkan pemerintahan sebelumnya.

Pekan lalu Duterte mendesak para pemilih untuk menyetujui rencana itu, serta meyakinkan bahwa mereka menginginkan perdamaian, pembangunan dan kepemimpinan daerah yang “sangat mewakili dan memahami kebutuhan masyarakat Muslim.”

Para penyokong rencana itu mengatakan, ini akan memberikan amanat pada daerah dengan tingkat pekerja, pendadapatan, pendidikan dan pembangunan paling rendah di negara yang mayoritas Katolik itu dan yang selama ini dieksploitasi para bajak laut, penculik, kelompok bersenjata yang menyatakan setia pada kelompok ISIS.

MILF mencela para esktrimis dan mengatakan kekecewaannya atas proses devolusi yang lambat sebagai faktor penyebab pendudukan Kota Marawi oleh kelompok pemberontak yang setia pada ISIS pada 2017. Militer Filipina memerlukan waktu lima bulan untuk menghancurkan kelompok pemberontak melalui serangan besar-besaran dari darat dan udara.

Sejak saat itu, seluruh wilayah Mindanao berada dalam status darurat militer.

MILF dan pemerintah berharap bahwa otonomi akan mengarah pada investasi yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam, memperluas ekspor buah-buahan dan nikel, serta pengembangan industri minyak kelapa.

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taliban tewaskan belasan pasukan keamanan di pangkalan militer Afghanistan

Kabul, Afghanistan (Antara/Reuters) – Pemerintah Afghanistan mengatakan Taliban menewaskan sedikitnya 12 anggota pasukan keamanan dalam serangan bom mobil di pangkalan militer di Provinsi Maidan Wardak pada Senin (21/1).

Dua pria bersenjata yang berusaha memasuki komplek ditembak mati, seperti yang diungkap juru bicara gubernur Provinsi Maidan Wardak, Mohebullah Sharifzai.

“Mobil (ke dua), yang dilengkapi alat peledak, juga ditemukan dan dijinakkan,” kata dia.

Direktur kesehatan provinsi Mohammad Salem Asgharkhil mengatakan 28 anggota pasukan keamanan yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit.

“Melihat kerusakannya, jumlah korban tewas kemungkinan bertambah dan tim kesehatan kami masih melakukan pencarian korban,” kata juru bicara itu kepada Reuters.

Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, yang Juru bicara Taliban di Afghanistan, Zabihullah Mujahid, sebut telah menewaskan atau melukai puluhan orang.

Gerilyawan menggencarkan serangan dalam beberapa bulan terakhir dalam upaya menggulingkan pemerintah yang didukung Negara Barat dan mengembalikan hukum Islam garis keras versi mereka, bahkan saat pembicaaan dengan Amerika Serikat yang berupaya mengakhiri perang selama 17 tahun dipercepat.

Berada di lokasi yang strategis di sepanjang rute yang menghubungkan Kabul ke bagian selatan, Maidan Wardak menjadi tempat ajang pertunjukkan bom bunuh diri di ibu kota oleh gerilyawan yang mempunyai kendali atas desa-desa pegunungan terdekat.

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua awak hilang setelah kapal bocor di Fujian

Beijing, China (ANTARA News) – Sebanyak 11 awak kapal berhasil diselamatkan, namun dua lainnya masih belum ditemukan setelah satu kapal kargo mengalami kebocoran di perairan laut Provinsi Fujian, China, Senin (21/1).

Kantor SAR Donghai yang berada di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan China menyebutkan kebocoran lambung kapal kargo terjadi di wilayah perairan Kabupaten Dongshan, Provinsi Fujian, pada pukul 04.00 waktu setempat (03.00 WIB).

Seluruh awak kapal yang berjumlah 13 orang meninggalkan kapal dan mencebur ke laut untuk menyelamatkan diri, demikian laporan media resmi setempat.

Biro SAR mengerahkan satu unit helikopter dan satu unit kapal penyelamat ke lokasi kejadian.

Di tengah angin kencang, para personel SAR berhasil mengangkat lima awak kapal yang terkatung-katung di tengah samudera dengan menggunakan helikopter.

Sementara enam lainnya berhasil diselamatkan oleh kapal milik SAR untuk dibawa ke daratan terdekat.

Sampai saat ini, personel SAR masih terus berupaya melakukan pencarian dua awak kapal lagi yang belum ditemukan.

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AICHR sebut ASEAN belum berbagi tanggung jawab tangani isu Rohingya

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum menilai negara-negara ASEAN belum berbagi tanggung jawab untuk menangani isu pengungsi Rohingya asal Rakhine State, Myanmar.

“ASEAN selalu bilang ‘kita ini keluarga’, menjadi keluarga berarti harus berbagi tanggung jawab. Nah, saat ini saya tidak melihat pembagian tanggung jawab mengemuka dalam diskusi-diskusi ASEAN mengenai isu Rakhine,” kata Yuyun ditemui dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Rabu (23/1).

Cara ASEAN menyikapi isu Rohingya disebut berbeda dengan penanganan pengungsi Indocina pada 1975, dimana gelombang besar pengungsi Vietnam dan Kamboja mencari suaka di sejumlah negara.

Pada saat itu, Indonesia dan Filipina mengambil tanggung jawab untuk menerima para pengungsi Indocina salah satunya di Pulau Anambas, Kepulauan Riau.

Meskipun Yuyun tidak mendukung solusi yang sama diterapkan dalam penanganan pengungsi Rohingya saat ini, namun semangat kebersamaan dan bahu-membahu lebih ditunjukkan ASEAN pada saat menghadapi krisis pengungsi Indocina.

Kemauan politik dari negara anggota ASEAN perlu ditunjukkan, untuk melihat isu Rohingya sebagai persoalan yang harus ditangani bersama.

Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa isu Rohingya adalah persoalan regional yang harus segera diselesaikan agar tidak semakin menyebar dan mengganggu perkembangan ekonomi di kawasan.

“Semoga tahun keketuaan Thailand 2019 ini ada kesepakatan diantara negara-negara ASEAN untuk melibatkan diri dalam isu ini, tetapi memang yang paling penting adalah kemauan politik tidak hanya dari Myanmar tetapi dari negara lain untuk melihat ini sebagai isu kawasan,” kata Yuyun.

Baca juga: Presiden ajak ASEAN bantu atasi krisis Rohingya

Isu Rohingya kembali dibahas dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Chiang Mai, baru-baru ini.

Menlu Thailand Don Pramudwinai mengatakan ASEAN telah membuat kemajuan signifikan untuk melibatkan diri secara aktif dalam membantu Myanmar menangani situasi di Rakhine.

Namun, dia menambahkan bahwa penilaian lapangan ASEAN di Rakhine telah ditunda karena masalah keamanan.

Sejak akhir 2017, lebih dari 700 ribu warga Rohingya melarikan diri dari Rakhine State ke Bangladesh menyusul konflik yang melibatkan militer di negara bagian tersebut.

Militer Myanmar menyatakan mereka sedang melakukan operasi kontra-pertahanan untuk mengusir para militan yang telah menyerang sekitar 30 pos keamanan di negara bagian Rakhine.

Para pengungsi Rohingya saat ini terjebak di kamp-kamp yang padat di Cox’s Bazar, Bangladesh.

Isu Rohingya mengundang kecaman internasional karena banyak yang menggambarkan insiden itu sebagai krisis kemanusiaan yang paling cepat berkembang di dunia.

Baca juga: AICHR harapkan KTT ASEAN hasilkan konsensus Rohingya

Baca juga: Diplomasi kemanusiaan dalam krisis Rohingya

Baca juga: Kepala perwakilan PBB di Myanmar khawatirkan bentrokan di Rakhine

Baca juga: UNHCR sesalkan pendeportasian Rohingya oleh India
 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AICHR minta proses repatriasi warga Rohingya dilakukan secara teliti

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum meminta agar proses repatriasi warga etnis Rohingya dari kamp-kamp pengungsian di Cox’s Bazar, Bangladesh, ke Myanmar harus dilakukan secara teliti.

Berbagai aspek menyangkut proses repatriasi termasuk kebutuhan khusus bagi anak-anak dan warga lanjut usia, harus dipersiapkan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru setelahnya.

“Saya sangat memperhatikan repatriasi karena proses warga Rohingya kembali ke Myanmar bisa menjadi sangat berbahaya,” kata Yuyun dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Rabu (23/1).

Secara pribadi, Yuyun sebenarnya tidak mendukung repatriasi sebagai solusi menangani masalah pengungsi karena sesuai dengan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, tidak ada negara yang boleh mengusir atau mengembalikan (refouler).

Selain itu, perlu dilihat latar belakang pengungsi meninggalkan negara asalnya, misalnya, ancaman politik.

Untuk dapat menangani isu Rohingya, Indonesia berharap Myanmar bisa lebih terbuka dan fokus melihat warga Rohingya sebagai manusia tanpa perlu melihat identitas atau sejarah.

“Kalau kita melihat seseorang dengan esensi bahwa dia adalah manusia yang butuh tempat tinggal dan pengakuan dari pemerintah, itu sudah menjadi langkah yang baik untuk menyelesaikan persoalan,” tutur Yuyun.

Tetapi, jika repatriasi dinilai sebagai solusi terbaik untuk mengurangi persoalan menyangkut Rohingya, maka harus dipersiapkan secara teliti.

Baca juga: AICHR sebut ASEAN belum berbagi tanggung jawab tangani isu Rohingya

ASEAN terus berupaya membantu mengatasi krisis Rohingya, sejak konflik antara sipil dan militer meletus di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, sejak Agustus 2017.

Konflik tersebut menyebabkan lebih dari 700 ribu warga Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh, dan hingga saat ini mereka masih mendiami kamp-kamp pengungsian di Cox’s Bazar.

Meskipun Myanmar dan Bangladesh telah menyepakati repatriasi, namun hingga saat ini belum dapat ditindaklanjuti karena kunjungan tim penilai ke Rakhine tertunda dengan alasan keamanan.

Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, baru-baru ini, mengatakan proses repatriasi hanya bisa dimulai saat tercipta perdamaian dan stabilitas di Rakhine.

Meskipun belum ada kerangka waktu yang pasti untuk rencana repatriasi, ada sejumlah proyek yang diprakarsai oleh masing-masing negara anggota ASEAN untuk membantu orang-orang di negara bagian tersebut.

Baca juga: Indonesia terus dorong proses repatriasi warga Rohingya

Baca juga: Malaysia desak Rohingya segera dipulangkan ke Myanmar

Baca juga: Bangladesh tak banyak berharap pada donor asing untuk relokasi Rohingya

Baca juga: Menteri Bangladesh pesimistis repatriasi Rohingya bisa berhasil

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AICHR, AHA Centre koordinasi tangani pengungsi Rohingya

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum akan berkoordinasi dengan perwakilan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan tentang Penanggulangan Bencana (AHA Centre) terkait penanganan pengungsi Rohingya.

“AHA Centre perlu berkonsultasi dengan orang-orang atau lembaga yang punya keahlian di bidang HAM, untuk melengkapi kapasitasnya membantu pengungsi Rohingya,” kata Yuyun dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Rabu (23/1).

Sebagai satu-satunya lembaga regional yang mendapat mandat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dan membantu proses repatriasi warga Rohingya dari kamp-kamp pengungsian di Bangladesh ke Myanmar, AHA Centre perlu memastikan hak-hak warga Rohingya terpenuhi.

Menurut Yuyun, meskipun peran AHA Centre dalam bidang kemanusiaan dan penanganan bencana alam di Asia Tenggara sangat bagus, namun lembaga tersebut belum memiliki pengalaman untuk menangani bencana yang disebabkan ulah manusia (man-made disaster).

Karena itu, Yuyun berharap penanganan krisis Rohingya dapat lebih melibatkan banyak lembaga mengingat dimensi persoalan yang sangat kompleks.

“Artinya kita tidak bisa melihat isu ini dari satu perspektif saja,” kata dia.

Baca juga: Indonesia-Australia bahas dukungan pembangunan Rakhine State melalui AHA Centre

Baca juga: AICHR minta proses repatriasi warga Rohingya dilakukan secara teliti

Baca juga: AICHR sebut ASEAN belum berbagi tanggung jawab tangani isu Rohingya

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

China pertanyakan konsep Indo-Pasifik ASEAN

Jakarta (ANTARA News) – Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan bahwa China mempertanyakan konsep Indo-Pasifik yang diajukan Indonesia untuk diadopsi oleh ASEAN.

“Tanggapan mereka tidak positif, tetapi juga tidak mendukung,” kata Dino dalam diskusi yang diselenggarakan FPCI di Jakarta, Kamis (24/1).

Dalam diskusi bertajuk “China after 40 Years of Reforms: Impressions from China Policy Group (CPG) Visit to China” tersebut, Dino memaparkan beberapa poin hasil kunjungannya ke China pada Desember 2018.

China, menurut Dino, tidak menolak konsep Indo-Pasifik yang menekankan pada prinsip keterbukaan, inklusivitas, transparansi, menghormati hukum internasional, dan sentralitas ASEAN, tetapi juga tidak merasa nyaman dengan konsep tersebut.

Konsep Indo-Pasifik pertama dipopulerkan oleh Amerika Serikat untuk menyaingi pengaruh China yang gencar menjalankan proyek-proyek infrastruktur bernilai triliunan dolar AS melalui Belt and Road Initiative (BRI).

Setelah AS, beberapa negara termasuk Indonesia berupaya mengembangkan konsepnya masing-masing mengenai Indo-Pasifik, untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Asia Tenggara di tengah tarik-menarik konstelasi kekuatan dunia.

“China belum mencerna konsep Indo-Pasifik dengan baik, tetapi mereka mengakui bahwa ini adalah konsep yang penting,” ujar Dino.

Tantangan untuk pengembangan konsep Indo-Pasifik saat ini, menurut dia, adalah membentuk fondasi konsep yang inklusif.

Konsep Indo-Pasifik ASEAN tidak boleh mencangkok konsep negara atau blok lain.

“Selain itu, kesetaraan harus menjadi bagian dalam dokumen konsep karena prinsip yang dipegang di kawasan. Kita memperlakukan siapapun sama, tidak pernah memandang rendah siapapun,” kata mantan wakil menteri luar negeri RI itu.

Dalam kunjungan ke China bersama dengan CPG, Dino melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri China Kong Xuanyou, Deputi Penelitian Kebijakan pada Departemen Internasional Partai Komunis China (CPC) Huang Yihua, serta sejumlah think-tank, seperti  China Institute of International Studies (CIIS), China Institute of Contemporary International Relations (CICIR), Guangdong University, dan Guangdong Institute for International Strategies (GIIS).

CPG adalah kelompok yang terdiri dari pejabat pemerintah, pakar, dan akademisi, yang terlibat dalam diskusi rutin untuk melacak perkembangan di China dan juga Indonesia.

Baca juga: Indonesia dorong penyelesaian konsep Indo-Pasifik ASEAN

Baca juga: Indonesia ajak ASEAN dan mitranya kembangkan konsep Indo-Pasifik

Baca juga: Pentingnya sentralitas ASEAN dalam konsep Indo-Pasifik

Baca juga: Indonesia yakin kerja sama ASEAN dalam lingkup Indo-Pasifik dapat direalisasikan

Baca juga: ASEAN harus sampaikan pandangan kolektif mengenai Indo-Pasifik

Baca juga: Ada momentum bagi Indo-Pasifik di tengah perang dagang AS-China

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Keluarga kerajaan Malaysia memilih raja baru

Kuala Lumpur (ANTARA News) – Anggota keluarga kerajaan Malaysia pada Kamis memilih Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah sebagai raja baru, setelah tanpa diduga raja yang lama menyatakan turun takhta.

Sultan Abdullah (59) yang memerintah Pahang di wilayah tengah, akan secara resmi mengambil alih mahkota pada 31 Januari, untuk jangka waktu kepemimpinan selama lima tahun, menurut pengurus kekuasaan.

Malaysia adalah negara kerajaan dan raja menjalankan tugas-tugas adat, termasuk sebagai wali Islam di negara mayoritas Islam tersebut.

Persetujuan dari raja diperlukan untuk penunjukkan seorang perdana menteri serta sejumlah jabatan penting lainnya.

Sembilan kerumahtanggan kerajaan Malaysia bergiliran menyiapkan raja yang akan dipilih melalui Dewan Penguasa, beranggotakan sembilan kerumahtanggaan, yang biasanya dipimpin seorang sultan.

Seorang raja akan dipilih untuk masa tugas selama lima tahun.

Kepala keluarga kesultanan Pahang merupakan giliran berikutnya dalam garis pewaris takhta dari mantan raja, Sultan Muhammad V, yang merupakan pemuka dari Kesultanan Kelantan.

Sultan Muhammad turun takhta bulan ini setelah hanya memegang mahkota selama dua tahun. Pertama kalinya terjadi bahwa seorang raja mundur sebelum menyelesaikan masa tugasnya.

Tidak ada alasan yang disampaikan atas keputusan itu. Pernyataan pengunduran diri muncul hanya beberapa saat setelah foto-foto, yang memperlihatkan pernikahannya dengan perempuan Rusia, muncul di media sosial pada Desember.

Unggahan foto-foto itu menyebutkan istri barunya bernama Oksana Voevodina, pemenang pemilihan Putri Moskow 2015.

Raja baru, Sultan Abdullah meneruskan kekuasaan ayahnya, yang sedang sakit, sebagai Sultan Pahang pada pekan lalu.

Kenaikannya pada kesultanan Pahang mengisyaratkan bahwa dia akan mengambil alih posisi sebagai raja baru.

Sultan Abdullah menjadi pengawas dalam dewan sepakbola serta ketua Federasi Hockey Asia.

Baca juga: Sultan Muhammad V mundur sebagai Raja Malaysia

 
Sumber: Reuters
Penyunting: Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KBRI Beijing punya Atase Laut

Beijing (ANTARA News) – Kedutaan Besar RI di Beijing memiliki Atase Angkatan Laut dan merupakan yang pertama kalinya sejak normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan China pada 1990.

Kolonel (Mar) Siswo Harsno yang sebelumnya bertugas di Brigade Infanteri Cilandak ditunjuk untuk menempati pos baru sebagai Atase Angkatan Laut KBRI Beijing.

“Ini bagian dari implementasi kerja sama komperehensif strategis Indonesia dengan China,” kata Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun kepada Antara di Beijing, Jumat.

Meskipun normalisasi hubungan diplomatik berlangsung sejak 1990 setelah sempat dibekukan sejak 1965, Indonesia dan China baru menjalin kerja sama komperehensif strategis pada 2013.

Kerja sama strategis tersebut meliputi penguatan tiga pilar, yakni bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi, dan bidang sosial dan budaya.
 
https://www.antaranews.com/berita/780559/athan-kbri-beijing-naik-satu-tingkat
Implementasi kerja sama di bidang politik dan keamanan juga ditunjukkan dengan kenaikan satu tingkat Atase Pertahanan KBRI Beijing dari yang sebelumnya kolonel menjadi brigadir jenderal atau jenderal bintang satu.

Pada Desember 2018, hal itu sudah dilakukan bertepatan dengan berakhirnya masa tugas Atase Pertahanan KBRI Beijing yang lama Kolonel (Inf) Sjasul Arif.

“Dengan ‘upgrade’ itu, maka semua matra TNI harus ada di KBRI Beijing. Sekarang sudah ada (Angkatan) Darat, Udara, dan Laut,” kata Atase Pertahanan KBRI Beijing Brigjen TNI Kuat Budiman yang baru sebulan menjabat menjelang pergantian tahun lalu bersama dengan Atase Angkatan Udara Kolonel (Pnb) Eko Adi Nugroho yang menggantikan Kolonel (Sus) Basuki Wibowo.

Selain KBRI Beijing, beberapa posisi Athan lainnya yang naik satu tingkat dari kolonel menjadi brigadir jenderal, di antaranya di KBRI Washington DC (Amerika Serikat), KBRI Canberra (Australia), dan KBRI Riyadh (Arab Saudi).

Menurut Kuat, posisi Atase Pertahanan Kedutaan Besar China di Jakarta sudah lebih dulu dinaikkan. Saat ini Atase Pertahanannya dijabat oleh seorang pejabat Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) berpangkat senior kolonel yang setara dengan jenderal bintang satu di Indonesia. 

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Delapan orang tewas dalam dua ledakan di Jolo, Filipina

Kota Zamboanga, Filipina(Antara/PNA-OANA) – Dua ledakan granat di luar satu gereja di pusat kota Jolo, Sulu, Filipina Selatan, menewaskan delapan orang –termasuk lima prajurit– dan melukai tujuh orang lagi pada Ahad, kata polisi.

Inspektur Senior Polisi Pablo Labra II, Direktur POlisi Sulu, mengatakan kedua ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 08.28, Ahad, di luar Our Lady of Mount Carmel Cathedral, saat missa sedang berlangsung.

Labra mengatakan mereka belum bisa memastikan apakah peristiwa itu adalah perbuatan anggota Abu Sayyaf dan apakah granat tersebut dilemparkan oleh tersangka yang mengendarai sepeda motor.

Nama prajurit yang tewas, serta enam prajurit yang cedera, belum diketahui, kecuali mereka berasal dari Batalion Infantri Ke-35 Angkatan Darat yang bertugas untuk mengamankan gereja itu yang berada di Barangay Walled City, kata Labra.

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Filipina, PNA –yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang, Labra mengatakan ketiga warga sipil yang tewas dan satu orang lagi, yang termasuk di antara tujuh orang yang cedera, adalah pejalan kaki.

Polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut.

Labra menyatakan tentara dan personel polisi tambahan telah dikerahkan untuk menjaga kedamaian dan ketenangan di pusat kota Jolo, setelah ledakan.

Sementara itu, Kepala PNP Direktur Jenderal Oscar Albayalde mengutuk kedua pemboman di Jolo pada Ahad pagi tersebut. Ia meyakinkan bahwa keadilan akan ditegakkan sesegera mungkin.

Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua ledakan bom di Filipina selatan tewaskan 21 orang

Manila (ANTARA News) – Dua bom saat misa Minggu di sebuah gereja di Filipina selatan menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai 71 lainnya, kata pejabat keamanan.

Peristiwa itu terjadi beberapa hari setelah referendum otonomi di wilayah mayoritas Muslim itu dimenangkan suara “Ya” (mendukung).

Ledakan pertama muncul di dalam katedral di Jolo, di Provinsi Sulu, disusul ledakan kedua di tempat parkir mobil, hingga menewaskan personel militer dan warga sipil, kata pejabat.

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Pengeboman terjadi setelah muncul pengumuman pada Jumat, yang menyebutkan bahwa daerah itu, wilayah mayoritas Muslim di negara yang mayoritas penduduknya memeluk Katolik, mengesahkan rencana pemerintahan mandiri pada 2020. Langkah tersebut meningkatkan harapan perdamaian di negara itu, yang beberapa wilayahnya dilanda konflik, sekaligus salah satu negara termiskin di Asia.

Referendum pada Senin lalu menghasilkan 85 persen suara dukungan bagi pembentukan wilayah otonomi bernama Bangsamoro. Meskipun Sulu menjadi salah satu dari sedikit daerah yang menolak otonomi, daerah itu tetap akan menjadi bagian entitas baru tersebut.

Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menyebut serangan itu sebagai tindakan pengecut dan meminta warga setempat untuk waspada dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencegah terorisme menang.

“Kami akan menggunakan kekuatan penuh hukum untuk mengadili para pelaku di balik insiden ini,” kata Lorenzana dalam sebuah pernyataan.

Warga sipil menanggung serangan itu, yang juga menewaskan tujuh tentara.

Juru Bicara Komando Militer Mindanao Barat Kolonel Gerry Besana mengatakan pemeriksaan material bom akan mengungkap dalang serangan.

Kepala Kepolisian Nasional Oscar Albayalde mengatakan gerilyawan kelompok Abu Sayyaf kemungkinan terlibat dalam insiden itu.

“Mereka ingin menggangu keamanan dan ketertiban, mereka ingin unjuk kekuatan dan menabur kekacauan,” kata Albayalde di radio.

Jolo adalah benteng Abu Sayyaf, yang dikenal lewat serangkaian pengeboman dan kebrutalan, serta berbaiat kepada ISIS. Gerilyawan kelompok itu juga sering terlibat dalam pembajakan dan penculikan.

Referendum pekan lalu digelar pada masa-masa kritis Filipina, yang berharap dapat mengakhiri konflik separatis puluhan tahun di Mindanao yang menurut para ahli telah meningkatkan ekstremisme.

Konflik itu dikhawatirkan dapat menarik gerilyawan asing ke Mindanao untuk memanfaatkan perbatasan yang rapuh, hutan dan pegunungan, serta melimpahnya persenjataan, sebut Reuters.

Baca juga: Enam orang tewas dalam serangan bom mobil di Filipina

Baca juga: Enam tewas dalam ledakan bom malam tahun baru di Filipina

(Uu.KR-IWY/T008) 

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Putaran baru perundingan perdamaian Afghanistan dijadwalkan 25 Februari

Doha (ANTARA News) – Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan, Minggu (27/1), putaran baru pembicaraan perdamaian antara Taliban Afghanistan dan Amerika Serikat untuk sementara dijadwalkan berlangsung pada 25 Februari, setelah rancangan perjanjian dicapai untuk kemungkinan mengakhiri perang terpanjang Amerika Serikat.

“Kedua belah pihak sepakat akan berkumpul kembali untuk sementara pada 25 Februari,” kata pejabat tersebut kepada Reuters.

Rancangan kesepakatan, yang disetujui setelah enam hari pembicaraan pekan lalu, menetapkan bahwa pasukan Amerika Serikat akan angkat kaki dalam kurun waktu 18 bulan sejak kesepakatan itu ditandatangani. Perkembangan itu berpotensi mengakhiri perang selama lebih dari 17 tahun setelah pasukan pimpinan AS menyerbu Afghanistan.

Menurut beberapa sumber Taliban, kelompok tersebut memberikan jaminan bahwa Afghanistan tidak akan diizinkan untuk dimanfaatkan oleh kelompok Al Qaida dan kelompok ISIS untuk menyerang Amerika Serikat dan sekutunya -tuntutan utama dari Washington.

Progres yang dilaporkan tersebut datang ketika Taliban terus melancarkan serangan hampir setiap hari terhadap pemerintah Afghanistan yang didukung negera Barat beserta pasukan keamanannya.

Kendati kehadiran pasukan asing pimpinan AS memberikan pelatihan, arahan dan membantu mitra Afghanistan mereka, Taliban memiliki kendali di hampir setengah wilayah Afghanistan.

Baca juga: Taliban Afghanistan tolak pertemuan dengan utusan AS di Pakistan
Baca juga: Taliban tewaskan belasan pasukan keamanan di pangkalan militer Afghanistan

Sumber: Reuters
Penyunting: Asri Mayang Sari/Maria Dian A

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

China selamatkan Rp22 triliun dari tangan koruptor

Beijing (ANTARA News) – Pemerintah China berhasil menyelamatkan aset negara senilai 10,5 miliar RMB atau sekitar Rp22,05 triliun dari tangan koruptor dan penerima suap sejak 2014.

Selama 2018, sebanyak 1.335 pelaku korupsi dan penerima suap telah kembali ke China dari persembunyiannya di berbagai negara, menurut laporan yang dirangkum dari sejumlah media resmi setempat, Senin.

Pada bulan Juni tahun lalu saja, China telah mengeluarkan daftar 50 pejabat korupsi dan pelaku kejahatan ekonomi.

Dari jumlah itu, sebanyak enam di antaranya telah menyerahkan diri ke China hingga 15 Januari 2019.

Mantan pejabat Dinas Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial Pemerintah Provinsi Jilin, Pei Zhanrong, Senin, juga secara sukarela pulang ke kampung halamannya setelah melarikan diri ke luar negeri selama hampir dua tahun.

Perempuan berusia 65 tahun yang pernah mengepalai Divisi Penempatan Pejabat Militer dan Deputi Pengawas Dinas SDM dan Keamanan Sosial Pemprov Jilin itu melarikan diri ke luar negeri setelah diduga menerima suap pada Maret 2017.

Pada Juni 2017, Kejaksaan Tinggi Jilin melakukan penyelidikan terhadap Pei sebelum namanya dimasukkan dalam daftar pencarian orang, demikian bunyi pernyataan Komisi Pusat Pengawasan Disiplin (CCDI) Partai Komunis China.

Pei bersikap kooperatif dan bersedia mengembalikan uang yang diduga didapat dengan cara ilegal.

Pada tahun lalu, China telah menandatangani kesepakatan bersama (MoU) kerja sama penindakan korupsi dengan 50 negara. Pada tahun ini kesepakatan dicapai dengan enam negara. (T.M038)

1 RMB = Rp2.100

Baca juga: China janji berantas korupsi di bidang pendidikan, kesehatan

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penumpang Qantas minta sepeda olahraga untuk penerbangan Sydney-London

Singapura (ANTARA News) – Perusahaan penerbangan Australia Qantas Airways LLtd pada Senin mengatakan bahwa para pelanggannya menyarankan agar di dalam penerbangan disediakan sepeda olahraga dan sejumlah program relaksasi virtual untuk mengisi waktu dalam penerbangan langsung Sydney-London selama 20 jam.

Maskapai tersebut akan memesan pesawat jet Airbus SE A350 atau Boeing 777X , yang mampu menjelajah dalam penerbangan terlama di dunia pada tahun ini, dengan rencana penerbangan perdana pada 2022.

Hasil penelitian dan survei terhadap para pelanggan, yang sudah pernah terbang terus menerus selama 17 jam pada rute Perth-London, memperlihatkan bahwa urusan kesehatan dan kebugaran menjadi perhatian utama, demikian dinyatakan Qantas.

Para penumpang juga menyarankan ruang untuk berolahraga ringan, pemasangan pelantang telinga (headset) nirkabel antibising serta kafetaria yang menyediakan cemilan dan minuman, kata perusahaan penerbangan itu.

“Para pelanggan membagikan gagasan-gagasan yang luar biasa dan penuh daya khayal, yang menjadi tantangan bagus dan membantu kami berpikir di luar kebiasaan serta mendefinisi ulang tentang pegalaman perjalanan jarak jauh,”  kata Perancang Industri QantasPer David Caon.

Untuk penerbangan Perth-London yang dimulai tahun lalu, Qantas menawarkan kelas pelemasan otot selama 15 menit di ruang singgah Perth, dengan rata-rata 80 persen kepesertaan.

Menu makan dan penerangan di dalam ruang pesawat juga dirancang mengikuti waktu-tubuh.

Perusahaan penerbangan pesaingnya, Singapore Airlines Ltd , mempekerjakan perusahaan kesehatan Canyon Brand untuk mengatur menu makanan. Singapore Airlines juga memandu latihan pelemasan otot melalui sistem hiburan penerbangan selama 19 jam dari Singapura ke New York, yang dibuka kembali setelah lima tahun dihentikan.

Namun, kedua penerbangan tersebut tidak menyediakan memberi ruang untuk berolahraga di dalam pesawat dalam pelayanan penerbangan jarak jauh yang saat ini sudah ada.

Direktur Eksekutif Internasional Qantas Alison Webster mengatakan pihak maskapainya sedang mengkaji keinginan penumpang untuk penerbangan Sydney-London serta merancang ruang penumpang dengan cara yang bisa “memenuhi keinginan penumpang dan sekaligus sesuai dengan kepentingan usaha perusahaan penerbangan.”

Baca juga: Qantas tambah kursi di penerbangan Sydney – Bali

Sumber: Reuters
Penyunting: Maria Dian A/Eliswan Azly

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga AS bocorkan data ribuan penderita HIV Singapura

Singapura (ANTARA News) – Seorang warga Amerika Serikat (AS) yang mengidap HIV telah membocorkan secara daring nama 14.200 warga Singapura dan warga negara-negara asing lainnya di negara kota itu yang mengidap HIV, kata Kementerian Kesehatan Singapura pada Senin.

Kemenkes Singapura mengatakan warga AS itu, bernama Mikhy Farrera Brochez, pernah tinggal di Singapura sejak 2008 dan pada 2017 didakwa dengan sejumlah pelanggaran narkoba dan penipuan, termasuk berbohong kepada Kementerian Tenga Kerja mengenai status HIV-nya.

Brochez adalah pengidap HIV dan memanfaatkan sampel darah rekannya, dokter berkewarganegaraan Singapura, untuk lolos dari sejumlah tes agar dia bisa bekerja di Singapura, kata Kemenkes. Menurut Kemenkes, rekannya sebelumnya mengakses data HIV untuk pekerjaannya.

Brochez memiliki informasi yang kemungkinan berasal dari data HIV itu, kata Kemenkes. Pernyataan Kemenkes itu tidak menyebut bagaimana Brochez mendapatkan data atau motifnya melakukan pembocoran data itu. Mereka hanya mengatakan rekan Brochez diyakini “melakukan kelalaian” terhadap informasi itu.

Bocoran itu terkait dengan 5.400 warga Singapura yang didiagnosis dengan HIV hingga Januari 2013 dan 8.800 warga negara asing yang didiagnosis sampai Desember 2011.

Kepolisian kini menyelidiki Brochez dan otoritas mengupayakan bantuan dari negara lain, menurut pernyataan Kemenkes, tanpa merici negara yang dimaksud.

Reuters belum bisa menghubungi Brochez untuk meminta keterangan.

Kemenkes mengatakan pihaknya bekerja sama dengan “pihak-pihak terkait” untuk memblokir akses ke informasi itu, tanpa menyebut di mana data itu dibocorkan.

Pembocoran itu terjadi hanya beberapa bulan setelah Singapura mengungkap serangan siber terburuk dalam sejarah negara itu. Saat itu, para peretas menyusup ke dalam bank data kesehatan pemerintah. Meskipun demikian, pembocoran informasi HIV tersebut tidak terkait dengan pelanggaran siber itu.

Baca juga: Orang dengan HIV AIDS terancam tidak bisa konsumsi obat antiretroviral
Baca juga: ODHA masih ditekan stigma negatif di tempat kerja

Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H/Eliswan Azly

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konsensus ASEAN belum pengaruhi kemajuan perlindungan pekerja migran

Jakarta (ANTARA News) – Sebuah studi yang dirilis oleh Human Rights Working Group (HRWG) menunjukkan bahwa Konsensus ASEAN mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran yang disepakati oleh negara-negara anggota di Filipina pada November 2017, belum efektif diterapkan sesuai tujuannya.

“Implementasi itu jadi soal domestik kalau di ASEAN,” kata Manajer Program Advokasi HAM ASEAN HRWG Daniel Awigra dalam peluncuran buku berjudul “Migrant Workers’ Rights in ASEAN Region: A Baseline Study” di Jakarta, Selasa (29/1).

Sifat konsensus yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dinilai sulit untuk memastikan perlakuan adil dan perlindungan terhadap pekerja migran dari pelecehan, eksploitasi dan kekerasan.

Dokumen ini dianggap cacat dalam sejumlah hal, antara lain, beberapa pasal dalam konsensus memberi ruang bagi negara-negara anggota untuk menerjemahkan ke dalam peraturan nasional mereka.

“Ini menjadi masalah besar karena sebagian besar hukum atau peraturan nasional tidak mematuhi standar internasional HAM. Apalagi membicarakan HAM yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap, bagi mereka (negara-negara ASEAN) itu beban,” ujar Daniel.

Selain itu, Konsensus ASEAN yang dikritik karena proses penyusunannya tidak melibatkan pekerja migran sebagai pemangku kepentingan utama,  juga tidak mengatur mekanisme pemantauan atau peninjauan partisipatif.

Proses penyusunannya saja, menurut Daniel, jauh dari semangat komunitas ASEAN yang berorientasi dan berpusat pada rakyat.

Mengacu pada berbagai kelemahan Konsensus ASEAN, HRWG menilai pemerintah negara-negara anggota perlu membuat prioritas kerja yang bisa dijalankan bersama.

Negara-negara ASEAN perlu memprioritaskan aspek perlindungan HAM bagi pekerja migran, daripada hanya melihat pada aspek ekonomi melalui remitansi yang dihasilkan para pekerja migran bagi pemasukan negara.

“Masalahnya kalau mereka ngotot membicarakan pembangunan ekonomi tanpa tanggung jawab HAM itu percuma saja yang namanya implementasi konsensus,” kata Daniel.

Baca juga: Indonesia dorong rencana aksi konsensus pekerja migran

Baca juga: Penerimaan remitansi tahun ini diprediksi meningkat, tingkatkan perlindungan pekerja migran

Migrasi tenaga kerja merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara asal dan tujuan ASEAN. 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan saat ini terdapat 20,9 juta pekerja migran ASEAN dan 6,9 juta orang diantaranya bermigrasi antarnegara ASEAN.

Sebanyak 80 persen pekerja migran intra-ASEAN bekerja pada sektor-sektor berupah rendah, padat karya seperti pertanian, perikanan, pekerjaan rumah tangga, manufaktur, konstruksi, rumah sakit, dan layanan makanan.

Para pekerja tersebut rentan menjadi korban berbagai pelanggaran HAM dan perdagangan manusia.

Baca juga: Migrant-Care serukan ASEAN lindungi pekerja migran

Baca juga: ILO soroti pentingnya sistem perlindungan pekerja migran
 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pekerja migran di ASEAN butuh perlindungan lebih kuat dari MoU bilateral

Jakarta (ANTARA News) – Human Rights Working Group (HRWG) menilai pekerja migran di ASEAN membutuhkan perlindungan yang lebih kuat dari sekadar nota kesepahaman (MoU) bilateral yang dinilai terlalu lemah untuk melindungi hak-hak pekerja karena sifatnya informal dan proses negosiasinya tidak terbuka.

“Masalahnya dengan MoU bilateral, negosiasinya akan tergantung pada siapa yang lebih kuat diantara dua negara yang bersangkutan. Selain itu, isi perjanjiannya juga tidak mudah diakses publik,” kata peneliti HRWG Avyanthi Azis dalam peluncuran buku berjudul “Migrant Workers’ Rights in ASEAN Region: A Baseline Study” di Jakarta, Selasa (29/1).

Di negara-negara anggota ASEAN, MoU bilateral telah menjadi mode tata kelola yang dominan dalam mendorong perlindungan hak-hak pekerja migran.

Sayangnya, Avyanthi melanjutkan, MoU bilateral biasanya hanya menekankan pada penempatan pekerja migran di negara tujuan, bukan pada aspek perlindungannya.

Dibandingkan MoU bilateral, HRWG merekomendasikan konvensi atau perjanjian multilateral yang wajib diterjemahkan ke dalam undang-undang atau peraturan nasional yang lebih kuat secara hukum.

“Sebenarnya yang paling kuat itu konvensi, contohnya konvensi tentang perdagangan manusia. Itu ditranslasikan ke hukum nasional juga ‘kan karena Indonesia punya UU yang kemudian meratifikasi konvensi itu, sehingga bisa memperkuat perlindungannya,” ujar Avyanthi.

Di antara sepuluh negara anggota ASEAN, hanya Indonesia dan Filipina yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Filipina juga menjadi satu-satunya negara ASEAN yang telah meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 189 tentang Pekerjaan Rumah Tangga.

Baca juga: ILO soroti pentingnya sistem perlindungan pekerja migran

Meskipun dinilai terlalu lemah, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyatakan MoU bilateral tetaplah suatu dokumen yang memiliki kekuatan hukum.

MoU bilateral perlindungan pekerja migran Indonesia dengan sejumlah negara, menurut dia, selalu mengatur mengenai tiga hal, yaitu kontrak kerja antara pekerja dan pengguna jasa, kepatuhan terhadap prinsip dasar HAM, serta pemajuan hak-hak keluarga para pekerja migran.

“Kami juga berusaha memastikan agar anak-anak para pekerja migran mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan selama ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri,” kata Putri.

Baca juga: Konsensus ASEAN belum pengaruhi kemajuan perlindungan pekerja migran

Baca juga: Migrant-Care serukan ASEAN lindungi pekerja migran

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Inggris luncurkan Program Energi Rendah Karbon dan Reformasi Ekonomi di ASEAN

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Negara Inggris untuk Asia Pasifik Mark Field meluncurkan program untuk mendukung transisi energi rendah karbon dan refomasi ekonomi di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Dua inisiatif diluncurkan sekaligus, yakni Program Energi Rendah Karbon Asia Tenggara dan Program Reformasi  Ekonomi Asia Tenggara, yang bernilai total 34 juta poundsterling (sekitar Rp680 miliar) dan akan dilaksanakan melalui skema pendanaan Inggris, Prosperity Fund.

Pengumuman pendanaan itu disampaikan setelah pertemuan antara Field dan Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi di Inggris pekan lalu.

“Investasi Inggris di Asia Tenggara melebihi investasi kami di China dan India  digabungkan. Bisnis ASEAN secara kolektif berada di peringkat ketiga terbesar sebagai  investor Asia di Inggris, oleh karena itu meningkatkan hubungan dengan ASEAN adalah  prioritas kami,” kata Field seperti dikutip dari keterangan tertulis Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang diterima ANTARA pada Selasa (29/1).

“Itulah sebabnya kami akan membuka Misi Inggris untuk ASEAN yang baru di Jakarta,” kata Field mengenai rencana penerapan program itu.  

Dalam pertemuan itu, Field  dan Lim membahas sejumlah fokus kerja sama seperti teknologi  finansial dan keuangan hijau, pengembangan kota pintar, kemanan siber, serta pendidikan  dan peningkatan kerja sama pertahanan.

Di Inggris, Lim juga bertemu dengan beberapa tokoh penting seperti Menteri Kantor Kabinet  David Lidington, Utusan Dagang Perdana Menteri, dan beberapa pebisnis Inggris.

Kunjungan Lim merupakan tindak lanjut dari serangkaian kegiatan tahun ini, termasuk  pidato oleh menteri luar negeri Inggris di Singapura, dan pertemuan sekretaris jenderal  Inggris yang didampingi sepuluh diplomat tinggi Inggris saat mengunjungi Sekretariat  ASEAN di Jakarta.

Baca juga: Inggris akan buka kantor perwakilan untuk ASEAN di Jakarta

Lebih lanjut, Program Reformasi Ekonomi senilai 19 juta  poundsterling akan membantu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mempromosikan lingkungan bisnis yang lebih adil dan mendukung pasar keuangan yang kurang berkembang.

Sementara Program Energi Karbon senilai 15 juta poundsterling, akan memungkinkan  mitra-mitra Inggris untuk bekerja dengan para ahli dari Inggris dalam menangani transisi  rendah karbon dalam negeri yang cukup mendesak.

Di Indonesia, Program Reformasi Ekonomi Asia Tenggara akan memberikan saran-saran teknis  dan pengembangan kapasitas tentang kekayaan intelektual (KI), kebijakan persaingan,  pengadaan internasional dan standar perdagangan, Teknologi Keuangan (FinTech), dan  standar akuntansi.

Sementara Program Energi Rendah Karbon Asia Tenggara, akan memberikan dukungan kebijakan, pengembangan kapasitas dan bantuan teknis untuk memfasilitasi aliran keuangan hijau yang  akan mendukung transisi rendah karbon Indonesia.
 

Pewarta: I Wayan Yoga H
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kesempatan kedua bagi Trump-Kim raih momentum perundingan denuklirisasi

(ANTARA News) – Hampir satu bulan di tahun 2019 terlewati tanpa adanya pertemuan tingkat tinggi kedua antara Presiden Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang digadang-gadang akan terlaksana di awal Januari.

Padahal, dalam pesan awal tahun yang disiarkan melalui televisi nasional Korea Utara pada 31 Desember 2018, Kim mengatakan siap melakukan negosiasi yang menghasilkan “Sesuatu seperti yang diharapakan dunia.” Meskipun tanpa menjelaskan detail hasil yang diharapkan tersebut, banyak pihak menilai pernyataan tersebut sinyal positif dari Kim untuk melanjutkan proses perundingan.

Selain belum adanya kepastian akan pertemuan kedua Trump-Kim setelah yang pertama di Singapura, Juni 2018, Kim juga mangkir dari janjinya untuk mengunjungi Seoul paling lambat Desember 2018, yang sebetulnya akan menjadi pertemuan keempat dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

Terkait hal itu, Kim telah mengutarakan penyesalannya, namun juga tidak memberikan detail kapan akan mengganti waktu pertemuan yang sebelumnya ia batalkan sepihak.

Di tengah ketidakpastian rencana pertemuan kedua Kim-Trump, Presiden Donald Trump pada 6 Januari lalu mengatakan kepada wartawan di Washington bahwa Amerika Serikat dan Korea Utara sedang merundingkan tempatnya.

Sebelumnya, di awal Januari, pejabat senior Korea Utara dikabarkan telah berkunjung ke Washington untuk membicarakan rencana pertemuan kedua antara Trump dan Kim.

Mengikuti kabar tersebut,  kantor berita Reuters melaporkan pada 17 Januari, bahwa Vietnam tengah bersiap menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan pertemuan Kim-Trump kedua.

Kabar tersebut dikuatkan dengan laporan bahwa Kim akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Vietnam setelah perayaan Tahun Baru Imlek pada 5 Februari 2019.

Terlepas dari berbagai kabar itu, masyarakat internasional–terutama rakyat dua Korea yang terdampak langsung, hanya dapat menunggu tentang kapan dan di mana pertemuan Trump-Kim akan berlangsung. Namun, satu hal yang perlu dipastikan, yakni keberlanjutan perundingan denuklirisasi Semenanjung Korea yang melibatkan Trump dan Kim sebagai pemain kunci.

Untuk menuju ke pertemuan kedua, peneliti senior The Heritage Foundation, lembaga think-tank konservatif yang berbasis di Washington DC, mengatakan pemerintahan Presiden Trump semestinya belajar dari pertemuannya yang pertama dengan Kim di Pulau Sentosa, Singapura, 12 Juni 2018.
  Peneliti Senior Bidang Asia Timur The Heritage Foundation, Bruce Klingner dalam pertemuan dengan jurnalis Asia-Pasifik peserta program Meridian International Center di Washington DC, AS, Selasa (4/12/2018). (ANTARA News/Azizah Fitriyanti) (ANTARA News/Azizah Fitriyanti)
Peneliti Senior Bidang Asia Timur The Heritage Foundation Bruce Klingner menjelaskan kepada jurnalis Asia-Pasifik peserta program liputan Meridian International Center pada 4 Desember 2018, bahwa ada tiga kesalahan utama dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Kim-Trump di Singapura.

Menurut mantan agen CIA itu, tiga kesalahan tersebut menyangkut penundaan latihan militer bersama AS-Korea Selatan, pencintraan berlebihan Kim Jong-un dan persetujuan pada deklarasi bersama yang belum memiliki arah yang jelas pada denuklirisasi.

Alih-alih, AS yang merupakan sekutu Korea Selatan menunda latihan militer bersama yang rutin dilakukan setiap tahun sebagai bentuk “kompromi” dalam memberikan jaminan keamanan bagi Korea Utara yang tengah berupaya menuju denuklirisasi Semenanjung Korea.

“Hasil pertemuan itu seperti memberi hadiah terus-terusan. Kini, setiap kali ada rencana latihan bersama, Korea Utara dan Selatan akan mengeluh bahwa jika itu dilakukan akan mengecilkan kemajuan yang sedang diupayakan. Kemudian, Amerika yang akan disalahkan,” kata Klingner.

Padahal, latihan militer bersama merupakan salah satu bentuk komitmen persekutuan AS dan Korea Selatan, meskipun tidak bisa dimungkiri bahwa tujuannya untuk mempersiapkan pertahanan diri dari ancaman serangan dari Korea Utara.

Kesalahan kedua, yakni pencitraan berlebihan pada sosok Kim Jong-un, juga berpotensi menggeser fokus pada isu terpenting, yakni perlucutan senjata nuklir, pada Kim yang “heroik” karena bersedia melakukan berbagai pertemuan, baik dengan Presiden Moon maupun Presiden Trump, yang sebetulnya belum menghasilkan sesuatu yang konkret.

“Orang-orang akan lebih melihat sisi ‘heroik’ Kim, dan itu yang diharapkan Kim Jong-un. Dalam hal ini jika dilihat secara objektif, sebenarnya dia seorang humas yang bagus,” kata dia.

Karena itu, menurut Klingner, pemerintahan Trump perlu benar-benar mempersiapkan premis yang rinci untuk dibawa ke pertemuan kedua. Tanpa kejelasan landasan berpikir dari pihak AS, mantan kepala kantor CIA di Korea itu menilai sulit untuk membahas denuklirisasi, apalagi soal lain yang juga penting, yakni isu pelanggaran HAM di Korea Utara.

Pendapat senada disampaikan Peneliti Senior Isu Korea dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Washington DC, Sue Mi Terry, yang menganggap penundaan latihan militer bersama sebagai bagian dari kompromi untuk membawa Korea Utara ke meja perundingan denuklirisasi tidak bisa dibenarkan.

Pasalnya, Terry mengatakan meskipun tidak ada laporan uji coba senjata nuklir Korea Utara sepanjang 2018, namun laporan dari intelijen AS menyebutkan bahwa proyek penelitian untuk mengembangkan senjata nuklir mereka tetap berjalan.

“Saat akhirnya kita menyelenggarakan latihan militer bersama, apakah kemudian Korea Utara punya alasan untuk melakukan provokasi balasan karena AS dan Korea Selatan melakukan latihan bersama? Saya memahami inilah yang diinginkan Kim,” kata dia.

Secara tidak langsung, Terry mengatakan posisi AS menjadi inferior dalam upaya perundingan dengan Korea Utara, namun hal ini juga lebih dikarenakan pemerintahan Trump belum memiliki posisi yang jelas tentang negosiasi perlucutan nuklir.

Terry mengatakan dalam pertemuan di Singapura, Trump tidak menunjukkan strategi dan tujuan yang jelas yang ingin diraih dari perundingan dengan Kim, bahkan tidak untuk persetujuan akan arti denuklirisasi sendiri, apakah berarti seluruhnya atau hanya untuk misil jarak jauh.

Di sisi lain, langkah Trump untuk melanjutkan upaya menuju perundingan denuklirisasi kemungkinan terhambat situasi politik dalam negeri AS, yang saat ini masih disibukkan dengan rencana pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko yang anggarannya ditolak Kongres. Pun, Kongres AS saat ini dikuasai Demokrat yang kerap berbeda pandangan dengan Trump.
  Peneliti Senior Isu Korea Utara dari Pusat Studi Kebijakan dan Hubungan Internasional (CSIS) Washington DC, Dr. Sue Mi Terry. (ANTARA News/Azizah Fitriyanti)

Menurut Terry, pemerintahan Trump masih memiliki kartu as dengan menjatuhkan sanksi apabila rezim Kim melakukan uji coba nuklir lagi, yang akan diklaim sebagai balasan “provokasi” latihan militer bersama. Meskipun demikian, menjatuhkan sanksi maksimum juga terbukti tidak selalu efektif karena negara lain, seperti China dan Rusia masih dapat mendukung Korea Utara.

Terlebih lagi Kongres AS yang kini dikuasai Demokrat juga akan cenderung mempertanyakan langkah pemerintahan Trump apabila sanksi yang lebih berat kembali dijatuhkan kepada Korea Utara.

“Jika Trump tidak memanfaatkan kesempatan kedua ini, waktu akan berlalu dan Amerika akan kembali sibuk pada urusan pemilu. Saat itu, bukan tidak mungkin Kim akan kembali bermain tarik-ulur, menunggu siapa yang duduk di pemerintahan, dan akhirnya kita harus memulai seluruh proses dari awal lagi,” kata dia.

Dunia telah mencatat keberhasilan Trump mengajak Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk bertemu di Singapura tahun lalu. Suatu upaya yang belum pernah berhasil dilakukan presiden AS sebelum Trump.

Bahkan, oleh Presiden George Bush yang mengajak ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il, untuk maju ke perundingan setelah “berkompromi” dengan mengumumkan penarikan senjata nuklir dari pangkalan militer Angkatan Laut dan Angkatan Darat AS di Korea Selatan pada 1991.

Namun, pertemuan bersejarah Trump-Kim di Singapura itu akan jadi sia-sia jika tidak ada keberlanjutan proses yang terukur untuk menghasilkan kesepakatan yang jelas mengenai denuklirisasi di Semenanjung Korea. Suatu kesepakatan yang juga akan membuka pintu bagi negosiasi tentang hal-hal mendesak lainnya, seperti peningkatan perlindungan HAM dan pembangunan ekonomi di Korea Utara.

Kim Jong-un melalui pidatonya untuk menyambut Tahun Baru 2019 telah memberikan sinyal untuk melanjutkan proses perundingan, karena itu Amerika di bawah pemerintahan Trump perlu bergerak cepat untuk memberikan tanggapan.

Baca juga: Jalan panjang menuju perdamaian Semenanjung Korea

Baca juga: Cerita kerinduan pada perdamaian Korea di seputar meja budejige

Pewarta:
Editor: Rahmad Nasution
COPYRIGHT © ANTARA 2019